Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memprioritaskan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam skema pembiayaan inovatif Taman Nasional (TN) dan Konservasi Spesies Ikonik.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik Hashim Djojohadikusumo dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hashim mengatakan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ujarnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan.

Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi dan penyusunan kebijakan.

Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global.

“Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh,” kata Hashim.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas.

Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) mampu menjaga pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global.

“Di saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman,” kata Hashim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sejumlah negara bahkan melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka.

“Kita beruntung karena kerja keras dan persiapan dari jajaran Pupuk Indonesia," tutur Hashim.

Dia menyebutkan banyak negara tetangga telah meminta pasokan pupuk dari Indonesia, khususnya untuk jenis pupuk urea.

“Banyak negara tetangga kita yang meminta,” ujar Hashim.

Lebih lanjut, dia mengatakan Australia berencana mengimpor urea dari Indonesia sebanyak 250 ribu ton.

Selain itu, permintaan juga datang dari India yang disebut membutuhkan hingga 500 ribu ton, serta beberapa negara lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal urea kita cukup beruntung,” ungkap Hashim.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tengah dinamika global, Indonesia memiliki peran strategis sebagai stabilisator pasokan pupuk kawasan.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mendukung industri pupuk.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menerapkan strategi yang tepat karena pupuk merupakan critical agro-input.

“Tanpa pupuk, tentu kita tidak bisa berbicara produktivitas pertanian,” ungkap Rahmad.

Strategi itu, sambung dia, tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 113 Tahun 2025.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Di sisi lain, Rahmad menekankan pupuk memiliki dampak sistemik terhadap ketahanan pangan, sehingga harus dijamin oleh dua hal, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan.

"Berbicara mengenai ketersediaan, ini tidak hanya memastikan pabrik-pabrik kita bisa beroperasi, tapi juga memastikan pupuk bisa diterima oleh petani sesuai dengan prinsip 7 Tepat,” imbuh Rahmad.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga ekosistem keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional (TN).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan TN Hashim Djojohadikusumo mengatakan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi harus dioptimalkan, dan inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.

“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim di Jakarta, Rabu.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun pilot project di 13 taman nasional.

Selain itu, dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.

Satgas ini, lanjut dia, akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.

Lebih jauh, satgas juga berupaya untuk memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.

“Kita terus explore, termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta dan sumber pendanaan lainnya,” kata Menhut Raja Antoni.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan penyuluh kehutanan.

Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.

“Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah 'high quality' dan 'high integrity' yang diminati oleh pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki kualitas dan integritas tinggi.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah high quality dan high integrity yang diminati oleh pasar internasional,” kata Hashim dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah telah memperkuat regulasi terkait aktivitas perdagangan karbon Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Lebih jauh, Hashim mengatakan aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Regulasi ini dibangun dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Hashim mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 juga hadir untuk memberikan kepastian, tata cara, kejelasan mekanisme, serta prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.

Hal ini, lanjut dia, akan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat.

“Sekarang ini operasional dari Perpres No. 110 diwujudkan, diperkuat, ditegaskan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon,” kata Hashim.

“Adanya pasar karbon ini untuk fasilitasi, ini adalah satu program untuk menurunkan emisi karbon. Ini adalah bukti, kesungguhan dan tekad dari pemerintah Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

“Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis.

Hashim menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan buah dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada Senin (13/4). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama tiga jam.

Dalam pertemuan tersebut, tutur Hashim, mulanya Rusia menyetujui untuk segera mengirim 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga khusus.

Apabila Indonesia masih membutuhkan tambahan, kata Hashim, maka Rusia akan menambah pasokan sebesar 50 juta barel minyak untuk Indonesia menghadapi gejolak ekonomi.

“Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026.

Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi. Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insyaallah crude kita akan semakin membaik,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo membekali generasi muda dengan visi besar memimpin transisi energi dunia sembari memacu ekonomi nasional hingga 8%. Pesan kuat bagi masa depan Indonesia menggema di Aula Manggala Wanabakti saat peringatan Paskah yang penuh khidmat.

Hashim menyebut transisi energi bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional yang ditargetkan tumbuh hingga 8% per tahun. Guna mewujudkan pemerataan energi bersih hingga ke pelosok, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 70.000 kilometer jaringan transmisi pintar. Hashim menekankan bahwa langkah ini membutuhkan aksi nyata pendanaan hijau yang tepat sasaran.

"Indonesia siap memimpin dengan menekan emisi menuju nol pada 2060. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan swasembada energi ," tegas Hashim.

Siapkan SDM di Masa Transisi Energi

Tantangan global yang dihadapi generasi muda rupanya tidak berhenti pada sektor energi, tetapi juga merambah pada disrupsi digital dan moralitas. Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024, Yasonna Laoly, yang turut hadir sebagai pembicara, mengingatkan bahwa penguasaan teknologi mutlak harus dibarengi dengan karakter yang kuat.

"Tanpa integritas, potensi besar justru bisa merusak masyarakat," ujar Yasonna mengingatkan.

Selain energi dan hukum, ketahanan pangan di era digital juga menjadi sorotan utama dalam membekali pemuda PWGSU. Staf Khusus Menko Perekonomian, Raden Pardede mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi agar produktivitas petani meningkat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kerja Sama RI-Jepang Buka Jalan Transisi Hijau, Ekonom: Momentum Perkuat Ketahanan Energi



Visi ini diperkuat oleh Senior Advisor ADB, Edimon Ginting, yang menekankan bahwa negara maju hanya bisa lahir dari generasi muda yang produktif dan memiliki pola pikir bertumbuh.

Rangkaian seminar kebangsaan ini ditutup dengan penegasan moral dari Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Pdt. Prof. Binsar Pakpahan. Ia berpesan agar generasi muda selalu mengambil keputusan berdasarkan etika dan integritas yang berdampak positif bagi masa depan bangsa.

Buatkan menjadi berita online yang sesuai dengan SEO dan judul yang mampu menarik banyak pembaca.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto marah besar lantaran Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) anjlok parah, hingga meninggalkan level 9.000. Kekesalan Prabowo terhadap kinerja pasar saham dibocorkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo .

Menurut Hashim, kemarahan itu dipicu oleh isu transparansi yang dinilai memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Seperti diketahui fluktuasi IHSG yang sempat terkoreksi tajam akibat penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s.

Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung

"Kalian semua tahu kan apa yang terjadi minggu lalu? Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri," ungkap Hashim di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/2/2026).

Ia menyebut, terdapat persoalan ketidaktransparan yang membuat pasar dinilai tidak kredibel. Hashim mengungkapkan, bahwa Morgan Stanley bahkan telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia terkait kondisi tersebut.

"Dan ada alasannya. Karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat, empat surat kepada pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Moody's Turunkan Outlook Utang RI Jadi Negatif, IHSG Dibuka Ambruk ke 7.919



Hashim menegaskan, persoalan utama dalam dinamika pasar modal adalah soal kepercayaan dan kredibilitas. Ia mengaku telah bertemu dengan delapan investor pada awal pekan ini yang menyampaikan harapan agar pemerintah menjaga integritas pasar.

"Ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas. Jadi, delapan investor yang bertemu dengan saya pada hari Senin lalu, mereka meminta saya dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar kita," ujar Hashim.

Pemerintah lanjut Hashim, berkomitmen menjaga kehormatan dan reputasi Indonesia di mata pelaku pasar global. Ia menekankan, bahwa bagi Presiden Prabowo, kehormatan negara merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat," sebut Hashim.

"Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan dengan tegas, Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan. Kehormatan negara kita dipertaruhkan," lanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan industri perkapalan dan pelayaran merupakan sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan industri galangan kapal dan pelayaran memiliki potensi kuat karena bersifat padat karya, padat bisnis, dan padat teknologi.

Menurutnya, sektor ini mampu menciptakan efek berganda yang luas terhadap perekonomian nasional.

“Dan ini menurut saya bisa meningkatkan daya saing Indonesia. Apalagi Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang pemain-pemain industri maritim sekarang kekurangan," kata Anin, sapaan akrab.

Ia menambahkan, sektor pelayaran nasional menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Kita melihat industri pelayaran ini tahun lalu tumbuh sebesar 8,8 persen, artinya lebih besar daripada PDB. Dan sektor pelayaran dan galangan kapal ini juga telah berkontribusi lebih dari 7,5 persen dari PDB kita. Dan ini belum menghitung industri penunjangnya. Jadi ini benar-benar penggerak ekonomi Indonesia,” ucap Anindya.

Anin menegaskan, kebangkitan industri maritim menjadi momentum penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo menyampaikan bahwa industri galangan kapal dan pelayaran berpotensi menjadi salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional karena karakteristiknya yang padat karya, serta melibatkan rantai kegiatan ekonomi yang luas.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah untuk mempercepat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

“Bahwa semua kapal milik Pertamina harus dibangun di dalam negeri,” ujar Hashim.

Hashim turut mengingatkan pelaku industri agar meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi sehingga mampu bersaing secara sehat.

Ia menilai momentum dukungan pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal.

“Dari pihak pemerintah sudah ada political will (kemauan politik), dari Presiden sudah ada political will. Ini tolong ya kawan-kawan, kita ambil kesempatan,” kata Hashim.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah berencana memberikan kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri.

“Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0 persen untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli, yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan. Jadi saya kira ini tujuan dari Kadin sudah tercapai,” kata Hashim.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum lingkungan, namun memberi kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin, sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun sama-sama menimbulkan dampak lingkungan.

Hashim menyampaikan, perusahaan yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah, asosiasi usaha, atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif.

“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ujar dia.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.

Hashim mengatakan, terdapat empat perusahaan yang pemiliknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah karena menilai perusahaan mereka sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.

"Ada empat perusahaan pemiliknya sampaikan ke pemerintah itu minta ditinjau kembali," ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Hashim, tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik dalam setiap langkah penindakan terhadap pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi agar keputusan akhir dapat diterima semua pihak.

“Kita harus memastikan semua proses ini transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hashim menyebut, penanganan kasus lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam di kawasan hutan nasional pada 20 Januari 2026.

Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pasar karbon nasional dapat beroperasi penuh pada akhir Juni 2026, dengan perdagangan karbon skala besar diharapkan mulai berlangsung pada Juli tahun yang sama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan target tersebut didukung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

“Perpres 10 Tahun 2025 yang mengatur dan menetapkan pasar karbon ini adalah suatu game changer,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Peraturan Presiden tersebut mengatur kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk mekanisme perdagangan emisi dan kredit karbon, pencatatan unit karbon dalam Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK), pencegahan penghitungan ganda, serta keterkaitan pasar karbon domestik dan internasional.

Hashim menyampaikan pemerintah saat ini tengah menuntaskan penggabungan sejumlah sistem registrasi karbon agar seluruh transaksi tercatat secara terintegrasi dan akuntabel dalam satu sistem nasional.

Ia menjelaskan integrasi tersebut menjadi prasyarat utama agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan memperoleh kepercayaan pelaku global.

“Saya bisa laporkan hari ini bahwa akhir bulan Juni ini semua carbon market akan operasional dan bulan Juli kita berharap perdagangan sudah bisa berjalan,” ujar Hashim.

Menurut dia, potensi nilai ekonomi pasar karbon Indonesia dinilai besar seiring meningkatnya minat pelaku internasional terhadap kredit karbon, khususnya yang berasal dari sumber daya alam.

Hashim menilai Indonesia memiliki keunggulan melalui pendekatan nature based solutions atau solusi berbasis alam, seperti hutan, mangrove, padang lamun, dan ekosistem laut, yang menjadi daya tarik utama investor karbon global.

Ia menyebutkan berbagai pertemuan internasional menunjukkan respons positif terhadap kebijakan karbon Indonesia setelah kerangka regulasinya diperjelas oleh pemerintah.

“Mereka semua bersemangat karena adanya Perpres 10 Tahun 2025 yang menetapkan carbon market,” tuturnya.

Selain perdagangan karbon berbasis alam, pemerintah juga membuka peluang pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage) dengan memanfaatkan potensi geologis Indonesia.

Pemerintah berharap pengoperasian pasar karbon dapat mendukung pembiayaan pelestarian lingkungan, konservasi hutan, dan transisi energi nasional, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyerahkan "Indonesia Ambassador Award" kepada Hashim Djojohadikusumo . Pemberian penghargaan tersebut disaksikan Founder MarkPlus Hermawan Kertajaya serta Presiden IGCN Y.W. Junardy.

Penghargaan tersebut diberikan dalam The 20th MarkPlus Conference 2026, salah satu forum pemasaran terbesar di Asia Tenggara yang dihadiri ribuan peserta dan ratusan tokoh dari berbagai sektor.

Irman menyampaikan bahwa apresiasi ini diberikan atas peran strategis Hashim dalam diplomasi energi dan iklim Indonesia di tingkat global, terutama sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Climate Change and Energy di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, termasuk yang baru melanda lintas provinsi Sumbar, Sumut, dan Aceh, kontribusi Hashim menjadi semakin relevan.

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan zaman dan menjawabnya dengan langkah konkret. Kiprah Pak Hashim memperlihatkan komitmen nyata untuk memperkuat ketahanan iklim dan energi nasional," ujar Irman, dikutip Jumat (12/12/2025).

Hashim mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan seniornya. Hashim menyebut Irman Gusman sebagai sahabat dan Hermawan Kertajaya sebagai senior dalam dunia pemikiran dan pemasaran.

"Banyak yang bertanya kenapa Presiden Prabowo—kakak saya sendiri—menugaskan saya menjadi utusan Presiden untuk Climate Change and Energy. Karena beliau tahu, sudah puluhan tahun saya terlibat dalam program lingkungan, konservasi, dan heritage," ucap Hashim.

Ia menegaskan bahwa penunjukan tersebut adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo menjawab kritik publik terkait isu lingkungan dengan menempatkan figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam konservasi.

Hashim juga mengutip bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh sebagai contoh kerusakan hutan akibat ulah pihak tak bertanggung jawab. Ia menyebut kebutuhan anggaran pemulihan yang mencapai Rp51 triliun, termasuk perbaikan jembatan, jalan, lahan pertanian, serta rehabilitasi hutan.

Sebagai solusi global, Hashim menjelaskan keterlibatan Indonesia bersama Brasil dalam membangun Tropical Forest Forever Facility (TFFF)—dana multilateral untuk pemulihan dan perlindungan hutan tropis.