Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi upaya konservasi gajah Sumatera, kelahiran seekor anak gajah betina di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membawa harapan baru.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pun memberikan nama “Nona Seroja” sebagai doa dan simbol optimisme bagi masa depan satwa dilindungi tersebut. Pemberian nama tersebut merupakan bentuk harapan agar kehidupan gajah Sumatera terus tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Kelahiran anak gajah betina itu juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya penyelamatan satwa liar dan perlindungan kawasan konservasi yang terus dilakukan di Tesso Nilo.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengaku merasa tersanjung ketika diminta untuk memberikan nama bagi anak gajah tersebut. Menurutnya, kesempatan itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang sarat makna.

“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” kata Irjen Herry, Kamis (11/6/2026).

Irjen Pol Henry menjelaskan, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang sangat erat dengan kondisi Tesso Nilo saat ini. Pemberian nama Nona Seroja karena seroja adalah bunga yang tumbuh dari lumpur yang keruh, tetapi mampu mekar dengan bersih, indah, dan menawan di atas permukaan air.

Lihat video: Prabowo Bertemu Raja Charles III di London, Bahas Konservasi Gajah!

“Sama seperti itu, anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, namun kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” ujarnya.

Menurut Irjen Pol Herry, kelahiran Nona Seroja menjadi bukti bahwa alam masih memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi gajah Sumatera.

“Beberapa waktu lalu kita berduka atas berbagai ancaman yang menimpa satwa liar di Tesso Nilo. Hari ini Allah SWT menghadirkan kabar gembira melalui kelahiran Nona Seroja. Ini simbol bahwa harapan untuk menjaga kelestarian Tesso Nilo masih hidup dan harus terus diperjuangkan bersama,” katanya.

Irjen Pol Henry menegaskan, menjaga kelestarian gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan merawat dan melindungi habitatnya, tetapi juga harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan satwa liar.

Menurut Irjen Pol Henry, Polda Riau akan terus memperkuat upaya perlindungan satwa liar melalui pendekatan Green Policing yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Irjen Pol Henry mengatakan, Polda Riau saat ini juga tengah melanjutkan pengembangan penyidikan kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa gading gajah dengan menerapkan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan perdagangan satwa liar dari sisi finansial.

“Kami tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga akan mengikuti aliran uangnya. Kejahatan terhadap satwa liar adalah kejahatan terhadap masa depan lingkungan. Karena itu, melalui pendekatan Green Policing dan Green Financial Crime, kami berkomitmen memutus rantai kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, termasuk aset dan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik nama yang diberikan Kapolda Riau kepada anak gajah tersebut. Menurut Raja Juli, nama Nona Seroja terdengar indah dan memiliki makna yang sangat dalam bagi semangat pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup.

“Saya setuju dengan nama yang diberikan Kapolda Riau. Nona Seroja adalah nama yang indah, cantik, dan memiliki makna yang dalam. Nama itu mencerminkan harapan, kelembutan, sekaligus ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Semoga Nona Seroja tumbuh sehat dan menjadi simbol optimisme bagi masa depan konservasi gajah Sumatera,” ujar Raja Juli.

Ia menambahkan, kelahiran anak gajah tersebut menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kawasan konservasi dan melindungi satwa liar harus terus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak.

“Kehadiran Nona Seroja adalah kabar bahagia bagi Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ia dan gajah-gajah lainnya dapat hidup aman di habitatnya. Konservasi bukan hanya menjaga satwa, tetapi menjaga masa depan generasi yang akan datang,” kata Menhut.

Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memprioritaskan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam skema pembiayaan inovatif Taman Nasional (TN) dan Konservasi Spesies Ikonik.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik Hashim Djojohadikusumo dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hashim mengatakan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ujarnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan.

Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi dan penyusunan kebijakan.

Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global.

“Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh,” kata Hashim.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas.

Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kehutanan mempercepat transformasi empat taman nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk memastikan skema pembiayaan inovatif bagi taman nasional dan konservasi spesies ikonik dapat dilaksanakan. Keempat taman nasional (TN) yang menjadi proyek percontohan (pilot project) ini adalah TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas.

Wakil Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Spesies Ikonik, Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, mengatakan mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali sepenuhnya untuk alam dan warga setempat.

"Melalui BLU, pendapatan yang dihasilkan taman nasional akan dikelola untuk membiayai operasional konservasi mandiri dan pemberdayaan komunitas lokal," ujar Mari dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation di Jakarta, Senin (8/6).

Menurutnya, prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). "Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola (governance) yang sangat ketat," kata Mari.

Pembangunan platform pendanaan inovatif ini membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dari berbagai lembaga internasional. Pemerintah Indonesia menyatakan kemitraan yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memobilisasi modal. Kemitraan ini juga akan menyerap rekam jejak, pengetahuan, dan keahlian global.

Skema Pembiayaan Inovatif Prioritaskan Kelestarian Ekologi

Pemerintah memastikan skema pembiayaan inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik akan menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi. Hal ini akan diwujudkan melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan agenda strategis ini merupakan komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif, dan produktif.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan asset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ujar Hashim.

Untuk merealisasikan misi ini, Satgas menerapkan Strategi Dua Jalur. Berikut ini detailnya:
1. Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan penyusunan kebijakan.
2. Jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrument keuangan bersama para mitra global.

Kedua jalur ini dinilai saling memperkuat dan akan dijalankan secara bertahap. Keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi secara menyeluruh.

Ini sebuah platform yang kami harapkan dapat memudahkan masyarakat membeli tiket dan mencari informasi dengan lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong upaya akselerasi layanan digital taman nasional melalui aplikasi baru bertajuk “Ayo ke Taman Nasional”.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan transformasi digital ini sekaligus untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan kunjungan ke taman nasional di seluruh Indonesia.

“Ini sebuah platform yang kami harapkan dapat memudahkan masyarakat membeli tiket dan mencari informasi dengan lebih cepat. Transformasi digital merupakan salah satu cita-cita yang kini telah berjalan sekitar 93 persen dan diperkuat dengan hadirnya aplikasi ini,” kata Raja Antoni.

Melalui aplikasi “Ayo ke Taman Nasional”, ia mengatakan masyarakat dapat membeli tiket masuk Taman Nasional, memperoleh informasi destinasi, serta mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi.

Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni mengungkapkan Indonesia memiliki 57 Taman Nasional dan 143 Taman Wisata Alam, dimana tren kunjungan setiap tahunnya terus meningkat.

Ia menegaskan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kawasan konservasi yang dikunjungi masyarakat memberikan pengalaman yang aman dan nyaman.

“Saya sebagai Menteri Kehutanan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan taman nasional dan taman wisata alam yang masyarakat kunjungi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan memberikan pengalaman yang baik bagi seluruh pengunjung,” ujar dia.

Selain itu, Raja Antoni juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan taman nasional.

Ia mengungkapkan bahwa saat pertama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sistem penjualan tiket di sejumlah kawasan konservasi masih dilakukan secara manual dengan sistem sobek tiket atau bonggol.

“Satu setengah tahun lalu saya masuk ke Kementerian Kehutanan, sistem tiketnya masih sistem sobek. Saya merasa ini tidak efektif, tidak efisien, sekaligus tidak transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menhut Raja Antoni terus mendorong percepatan digitalisasi layanan, di mana hingga saat ini, 93 persen Taman Nasional telah menerapkan sistem tiket elektronik.

Selain itu, Kemenhut juga terus mengatasi berbagai kendala infrastruktur di kawasan terpencil melalui pemanfaatan teknologi.

“Sekarang sudah 93 persen kita melakukan e-ticketing di taman nasional kita. Masih ada beberapa tempat yang mengalami kendala internet dan listrik, tetapi kami mencari teknologi yang paling efisien, termasuk pemanfaatan solar panel, sehingga di tempat-tempat terpelosok sekalipun kita bisa menawarkan layanan e-ticketing yang lebih baik,” kata Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

rinciannya pada Rabu (27/5) tercatat totalnya 1.992 wisatawan dan 4.203 wisatawan berkunjung pada Kamis (28/6)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyatakan sebanyak 6.195 wisatawan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama periode libur Idul Adha 1447 H pada 27-28 Mei 2026.

"Jumlah wisatawan yang datang ke Bromo saat Idul Adha 1447 H berjumlah 6.195 orang, rinciannya pada Rabu (27/5) tercatat totalnya 1.992 wisatawan dan 4.203 wisatawan berkunjung pada Kamis (28/6)," kata Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Dia menyampaikan selama dua hari masa libur Idul Adha itu, pengunjung yang datang ke Gunung Bromo didominasi oleh wisatawan nusantara dengan jumlah 5.799 orang, terdiri dari 1.804 orang berwisata pada 27 Mei 2026 dan 3.995 orang berkunjung pada 28 Mei 2026.

Sedangkan, kunjungan wisatawan mancanegara selama berlangsungnya periode liburan kali ini sejumlah 396 orang.

"Yang Rabu itu ada 188 pengunjung warga negara asing (WNA), sedangkan pada Kamis terdapat 208 WNA mendatangi Bromo," ucap dia.

Sebagai informasi, pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026 Balai Besar TNBTS menutup kawasan Gunung Bromo karena bertepatan dengan peringatan Yadnya Kasada.

Sedangkan, untuk kawasan Ranu Regulo tercatat dikunjungi sebanyak 662 wisatawan selama masa liburan tersebut, seluruh pengunjung merupakan wisatawan nusantara.

Endrip menambahkan dalam waktu dua hari liburan kondisi arus wisata terpantau terkendali jika dibandingkan saat masa libur panjang lainnya, seperti Idul Fitri maupun tahun baru.

Petugas dari balai besar, kata dia, tidak menemukan adanya penumpukan arus kendaraan di jalur wisata.

Meski demikian, lanjutnya, seluruh mekanisme pengamanan dan pengawasan aktivitas wisata dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) berlaku.

"Semua pemantauan mengenai kondisi di lapangan dilakukan secara berkala agar aktivitas wisata berjalan tertib, aman dan nyaman," ucap dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Survei resmi pemerintah Korea Selatan menempatkan Provinsi Gangwon sebagai destinasi wisata domestik paling favorit bagi wisatawan asing untuk perjalanan menginap, mengungguli Busan dan Pulau Jeju berkat keindahan alam pegunungan dan pantainya.

Dilansir dari The Korea Herald, hasil survei tersebut dirilis Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada Kamis (15/5). Survei dilakukan terhadap 1.000 warga asing yang tinggal di Korea Selatan selama periode satu tahun sejak November 2024.

Gangwon dikenal memiliki pemandangan alam yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga garis pantai. Wilayah ini juga menjadi salah satu tujuan wisata favorit karena memiliki taman nasional terkenal seperti Seoraksan National Park.

Dalam survei tersebut, sebanyak 27,7 persen responden yang pernah melakukan perjalanan domestik mengaku memilih Gangwon sebagai tujuan wisata menginap. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding Busan yang memperoleh 27,4 persen dan Jeju Island sebesar 20,8 persen.

Tidak hanya menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi, Gangwon juga dinilai sebagai salah satu tempat wisata paling berkesan bagi wisatawan asing. Sebanyak 18,6 persen responden memilih Gangwon sebagai destinasi paling memorable setelah Busan yang berada di posisi pertama dengan 20 persen.

Sebagian besar responden menyebut daya tarik utama Gangwon berasal dari keindahan alamnya. Kawasan pegunungan, taman nasional, dan pantai menjadi alasan utama wisatawan asing merasa terkesan saat berkunjung ke wilayah tersebut.

Survei itu juga menunjukkan minat wisatawan asing untuk menjelajahi Korea Selatan masih cukup tinggi. Sebanyak 85,9 persen responden mengaku berencana melakukan perjalanan domestik dalam satu tahun ke depan dengan rata-rata empat kali perjalanan.

Selain itu, sebanyak 66,3 persen responden menyatakan ingin mengajak teman atau kerabat dari negara asal mereka untuk berkunjung ke Korea Selatan. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata Korea Selatan di masa mendatang.

Pemandangan alam dan kuliner menjadi dua hal yang paling disukai wisatawan asing selama bepergian di Korea Selatan. Sebanyak 85,7 persen responden menyebut keindahan alam sebagai pengalaman terbaik, sementara 64,2 persen lainnya menikmati wisata kuliner selama perjalanan.

Bahkan, responden yang belum pernah melakukan perjalanan domestik di Korea Selatan juga mengaku tertarik mencoba wisata alam dan makanan khas Korea. Hal itu dinilai menunjukkan potensi besar sektor pariwisata regional untuk terus berkembang.

“Dengan memanfaatkan mobilitas tinggi warga asing yang tinggal jangka panjang, industri pariwisata dapat mendorong pertumbuhan wisata Korea secara lebih berkualitas sekaligus menghidupkan pariwisata daerah,” ujar pejabat Korea Tourism Organization.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak komunitas internasional, lembaga donor, dan sektor swasta global untuk turut mendukung pengelolaan taman nasional di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat menghadiri Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, pada Senin (11/5).

Raja Juli yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menjelaskan, pihaknya berperan dalam merancang skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi untuk jangka panjang. Perdagangan karbon dan ekowisata jadi andalan.

“Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional,” kata Raja Juli, dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (12/5).

Indonesia membidik pengelolaan taman nasional berstandar dunia yang tak hanya meningkatkan penyerapan karbon, tapi sekaligus melindungi spesies ikonik yang terancam punah.

Sejalan dengan hal itu, Raja Juli mengatakan, pengembangan taman nasional mengarah pada prinsip keberlanjutan. Fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas tetap diprioritaskan saat memanfaatkan kawasan.

“Pesan utama yang kami bawa adalah ecological before tourism. Fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata,” ujar Raja Juli.

Hanya 30% Pendanaan Taman Nasional dari APBN

Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menyediakan 30 persen kebutuhan pembiayaan taman nasional.

Guna menutup jurang pembiayaan, Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik merencanakan beberapa skema. Pertama, kerja sama dengan berbagai lembaga konservasi non-pemerintah untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di taman nasional.

Kedua, mengumpulkan dana lingkungan dari para filantropi. “Kami namai dengan IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund), menarik dana dari filantropi, untuk menempatkan dana di situ,” kata Satyawan.

Ketiga, kerja sama dengan sektor swasta. Salah satu yang direncanakan adalah program ‘One Company, One Species’. Sebuah perusahaan dapat membentuk program konservasi yang khusus menargetkan satu spesies di habitat alaminya.

Selain itu, pihaknya tetap membuka opsi pengusahaan berupa ecotourism dan perdagangan karbon.

Skema-skema itu akan lebih dulu diterapkan pada 13 taman nasional yang dijadikan pemodelan. Kawasan konservasi itu merepresentasikan berbagai model taman nasional, baik ekosistem kelautan, dataran rendah, spesies ikonik, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

PROBOLINGGO - Keberadaan macan tutul , salah satu spesies endemik pulau Jawa semakin berkurang dan dapat mempengaruhi stabilitas rantai kehidupan di hutan. Bank Central Asia Tbk ( BCA ) melalui Bakti BCA pun berkomitmen menjaga terciptanya keseimbangan ekosistem hutan. Salah satu tujuannya mendukung keberadaan macan tutul Jawa.

Dalam rangka memperingati Hari Macan Tutul Internasional, Bakti BCA bersama Kementerian Kehutanan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ( BBTNBTS ) dan Yayasan SINTAS Indonesia menjalankan Java Wide Leopard Survey (JWLS) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini sebagai dukungan terhadap penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) macan tutul Jawa (Panthera pardus melas). Cara Membedakan Macan Tutul dan Kumbang di Kawasan Gunung Bromo dari Rekaman Kamera

"Sejak 2024, kontribusi ini memperkuat upaya pengelolaan konservasi berbasis data. Sekaligus mendukung pemerintah dalam usaha pelestarian macan tutul Jawa di Indonesia," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Hera merinci, hingga Juli 2025, survei tahap pertama di TNBTS berhasil mengidentifikasi sedikitnya delapan individu macan tutul Jawa, terdiri dari satu jantan, enam betina, dan satu anakan. Sementara itu, survei tahap kedua masih berlangsung pada 2026 untuk melengkapi gambaran populasi secara menyeluruh.

Program ini juga telah melatih 84 peserta untuk teknik survei menggunakan kamera pengintai dan 16 peserta untuk teknik manajemen dan analisis data kamera pengintai dari berbagai lembaga. Termasuk Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE dan BBKSDA Jawa Timur, dalam teknik survei menggunakan kamera pengintai.

Direktur Yayasan SINTAS Indonesia, Hariyo T. Wibisono mengungkapkan habitat macan tutul Jawa telah mengalami perubahan bentang alam akibat ekspansi aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kondisi ini, macan tutul Jawa kerap terdorong keluar dari habitat alaminya, bahkan mendekati pemukiman warga.

Menurut Hariyo, kebutuhan dasar macan tutul Jawa sesungguhnya sederhana, antara lain habitat yang aman, cukup luas untuk wilayah jelajahnya, serta tetap terhubung antar kawasan. Dalam kondisi Pulau Jawa seperti saat ini, menurut Hariyo, memahami satwa liar bukan lagi sekadar pengetahuan, tapi sudah kebutuhan.

"Hutan adalah rumah mereka, dan kehadiran manusia di sekitarnya pasti membawa dampak. Selama kita tidak mengganggu atau memprovokasi, satwa seperti macan tutul Jawa juga tidak akan menyerang. Maka, jika berbagi ruang semakin sulit, berbagi waktu adalah solusi yang paling realistis untuk tetap hidup berdampingan,” katanya.

Hariyo menambahkan keterbatasan data menjadi tantangan lain yang tak kalah penting. Tanpa informasi yang akurat mengenai jumlah individu, struktur populasi, dan konektivitas habitat, upaya konservasi berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, dukungan BCA dalam proses pendataan populasi pun menjadi penting sebagai dasar perencanaan konservasi jangka panjang.

Di tingkat tapak, masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan justru menyimpan pemahaman yang kuat tentang keseimbangan ini. Randi, warga Ranu Pani, melihat keberadaan macan tutul dari perspektif yang realistis sekaligus reflektif.

“Macan tutul itu satwa liar, jadi nalurinya memang begitu, apalagi kalau dekat ternak warga. Tapi kami juga paham, mereka turun ke dekat kampung pasti ada sebabnya. Bisa jadi ekosistemnya sudah terganggu,” ujarnya. Anomali Saham BBCA, Pengamat: Ibarat Pungut Mercy dengan Harga Avanza

Ia menekankan solusi utama bukanlah mengusir, melainkan menjaga habitatnya. “Kalau tempatnya aman, mereka tidak akan turun ke warga. Jadi sebenarnya bukan soal mengusir, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga supaya manusia dan macan tutul bisa tetap hidup berdampingan,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan Tuangkat, seorang petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam kearifan lokal, macan tutul bukanlah ancaman semata, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dihormati.

“Macan tutul itu bukan untuk dilawan, tapi dijaga keberadaannya. Kami percaya, kalau hutan tetap lestari, mereka tidak akan turun ke pemukiman. Kuncinya sederhana: jaga hutannya, hormati alamnya. Dengan begitu, manusia dan macan tutul bisa hidup berdampingan, seperti yang sudah diajarkan oleh leluhur kami sejak dulu,” tuturnya.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti potensi konflik kepentingan di dalam Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo.

Penunjukan Hashim sebagai pimpinan badan ini tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Adik Presiden Prabowo Subianto ini juga masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan.

Satgas baru itu dibentuk untuk mencari cara pemberdayaan taman nasional, sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan yang dikejar cukup beragam, mulai dari kerja sama dengan lembaga konservasi non-pemerintah, menampung dana filantropi, kerja sama dengan sektor swasta, serta pengusahaan dengan ecotourism dan karbon.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian kemudian menyinggung keterkaitan antara peluang pengusahaan karbon ini dengan bisnis yang dijalankan Hashim.

“Kami menduga akan ada konflik kepentingan, ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional kan punya proyek karbon,” kata Uli kepada Katadata, pada Rabu (29/4).

Arsari Group, perusahaan yang dipimpin Hashim, adalah satu dari 16 perusahaan yang memasarkan kredit karbon saat konferensi iklim tertinggi COP30 di Belem, Brasil, pada November 2025.

Perusahaan tersebut menawarkan kredit karbon dari proyek kehutanan di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, tidak dirincikan berapa volume kredit karbon yang ditawarkan. Uli mengkhawatirkan adanya upaya ‘monopoli’ perdagangan karbon di area konservasi tersebut.

Dia kemudian menambahkan, pembentukan Satgas ini cenderung mengarah pada komersialisasi taman nasional dalam cangkang pembiayaan. Hal ini akan memunculkan masalah baru, bila konflik masyarakat di dalam taman nasional tidak diselesaikan terlebih dahulu.

Sejumlah komunitas masyarakat, kata Uli, keberatan dengan status ‘taman nasional’ di lingkungan yang menjadi area tinggalnya selama ini. Karena itu, sebelum menyelenggarakan pembiayaan-pembiayaan inovatif, Uli mendorong evaluasi terhadap seluruh taman nasional di Indonesia.

“Taman nasional yang memang bebas konflik dan fungsi konservasinya masih terjaga bisa dijadikan contoh atau proyek untuk mendapatkan pendanaan,” ujarnya.

Tetap Utamakan Kepentingan Ekologis

Direktur Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, inovasi pembiayaan untuk taman nasional ini bukan dalam konteks komersialisasi. Aditya yang juga tergabung dalam Satgas, memastikan pihaknya akan mencari model pembiayaan yang tepat dengan mengutamakan kepentingan ekologis, masyarakat, serta berkelanjutan.

"Konteks inovasi pembiayaan ini sama sekali bukan konteks untuk komersialisasi. Tentu nanti akan ada pihak-pihak swasta yang akan terlibat," kata Aditya, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (29/4).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Satgas ini dibentuk untuk memenuhi celah pembiayaan dalam pemeliharaan taman nasional.

“Kalau kita punya kebutuhan 100%, itu yang bisa kita danai dari APBN itu hanya sekitar 30%. Kita masih sangat sedikit dibandingkan taman nasional di luar negeri,” ujar dia.

Untuk menutup celah pembiayaan itu, Satyawan menjelaskan beberapa skema yang rencananya bakal diaplikasikan ke taman-taman nasional.

Pertama, Satgas akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga konservasi non-pemerintah untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di taman nasional. Kedua, terdapat mekanisme pembiayaan yang tengah dibentuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Kita namai dengan IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund), menarik dana dari filantropi untuk menempatkan dana di situ,” kata Satyawan.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan pada situasi mendesak, misalnya penyelamatan satwa atau penyelesaian konflik satwa dengan masyarakat.

Skema berikutnya akan melibatkan sektor swasta. Salah satu yang direncanakan adalah program ‘One Company, One Species’. Sebuah perusahaan dapat membentuk program konservasi yang khusus menargetkan satu spesies di habitat alaminya.

Satyawan tak menampik sudah ada perusahaan yang memiliki inisiatif ini. Tugas Satgas adalah membuatnya lebih sistematis. Di sisi lain, Satgas tetap membuka opsi pengusahaan berupa ecotourism dan perdagangan karbon.

Skema-skema itu akan lebih dulu diterapkan pada 13 taman nasional yang dijadikan pemodelan. Kawasan konservasi itu merepresentasikan berbagai model taman nasional, baik ekosistem kelautan, dataran rendah, spesies ikonik, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

Pemerintah berencana memanfaatkan taman nasional untuk mencari pendanaan tambahan melalui jasa lingkungan, ekonomi karbon hingga pariwisata.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menyediakan 30% kebutuhan pembiayaan taman nasional. Pemerintah pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo.

Satyawan yang juga anggota dari Satgas Taman Nasional itu menekankan, Satgas berperan untuk mengembalikan fungsi ekologis taman nasional. Selain itu juga bertugas mengembangkan pemanfaatannya untuk turisme, jasa lingkungan karbon, jasa lingkungan dari energi terbarukan, dan sebagainya.

“Selanjutnya, manfaat dari kawasan konservasi, taman nasional, terhadap masyarakat lokal. Ini kunci,” ujarnya.

Guna menutup celah pembiayaan yang ada, Satyawan menjelaskan beberapa skema yang rencananya bakal diaplikasikan ke taman-taman nasional.

Pertama, Satgas akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga konservasi non-pemerintah untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di taman nasional. Kedua, terdapat mekanisme pembiayaan yang tengah dibentuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Kita namai dengan IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund), menarik dana dari filantropi, untuk menempatkan dana di situ,” kata Satyawan.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan pada situasi mendesak, misalnya penyelamatan satwa atau penyelesaian konflik satwa dengan masyarakat.

Skema berikutnya akan melibatkan sektor swasta. Salah satu yang direncanakan adalah program ‘One Company, One Species’. Sebuah perusahaan dapat membentuk program konservasi yang khusus menargetkan satu spesies di habitat alaminya.

Dirinya tak menampik sudah ada perusahaan yang memiliki inisiatif ini. Tugas Satgas, kata Satyawan, membuatnya lebih sistematis. Di sisi lain, pihaknya tetap membuka opsi pengusahaan berupa ecotourism dan perdagangan karbon.

Skema-skema itu akan lebih dulu diterapkan pada 13 taman nasional yang dijadikan pemodelan. Kawasan konservasi itu merepresentasikan berbagai model taman nasional, baik ekosistem kelautan, dataran rendah, spesies ikonik, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang rencana Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia hingga penetapan kuota 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Selasa (14/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Selasa (14/4) yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. RI akan beli minyak Rusia, Pertamina tindak lanjuti sesuai arahan

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan PT Pertamina (Persero) akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia.

“Saat ini, penjajakan masih di level pemerintah. Sebagai BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan,” ujar Baron kepada ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mentan tarik bantuan bila Sumbar tidak sigap tangani dampak bencana

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Pertamina Patra Niaga: Informasi pendaftaran pangkalan LPG berbayar adalah hoaks

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar, atau hoaks, yang menyesatkan.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. RI-Inggris perkuat pembangunan rendah karbon lewat pendanaan LCDI-ITF

Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BTNK tetapkan kuota 1.000 wisatawan per hari di TN Komodo

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan aturan baru terkait kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi 1.000 wisatawan per hari.

"Aturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dan sudah berjalan," kata Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur saat dihubungi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026