Purwokerto (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) untuk memperkuat peran desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Dalam Pengukuhan dan Konsolidasi PKMPI Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu, ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.

Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa.

Ia mengibaratkan perekonomian nasional seperti sebuah “warung” yang terus berkembang, namun keuntungan dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan para pemimpin di tingkat desa untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Wamentan juga menyoroti masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan perlunya perbaikan distribusi hasil pembangunan.

“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan desa dalam menjalankan berbagai program, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya melakukan pembenahan, termasuk penertiban izin usaha yang tidak sesuai aturan serta penanganan praktik-praktik yang merugikan negara.

“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” katanya.

Ditemui usai acara, Sudaryono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyaluran aspirasi para kepala desa di Jawa Tengah yang menginisiasi wadah bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.

“Tujuannya ini kan aspirasi dari teman-teman kepala desa di Jawa Tengah. Jadi mereka bikin satu perkumpulan, kemudian saya diminta untuk hadir dan membina,” katanya.

Ia menegaskan kepala desa merupakan tokoh penting di tingkat akar rumput yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan dan menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

“Kepala desa itu penting, tokoh di desa, jadi didengar oleh rakyatnya. Sehingga saya kira perlu bagaimana sinergisitas program itu bisa sampai ke masyarakat desa dan dirasakan manfaatnya,” katanya.

Selain itu, kata dia, keberadaan organisasi tersebut juga dapat menjadi wadah penyampaian aspirasi dari desa kepada pemerintah.

“Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, aspirasi juga bisa diwadahi dari perkumpulan ini. Saya kira ini perkumpulan yang positif dan tentu saja saya menyambut positif,” katanya.

Ia mengharapkan berbagai program pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat desa melalui penguatan sinergi tersebut.

“Intinya bagaimana caranya program itu bisa dieksekusi dengan baik di level desa, sehingga program yang baik di pusat itu kemudian terlaksana dengan baik sampai di lapangan,” kata Sudaryono.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami alur penyetoran uang terkait pengisian calon perangkat desa (caperdes) di Kabupaten Pati. Hal itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa 3 saksi terkait kasus dugaan pemerasan caperdes yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo .

Saksi yang diperiksa yakni Rukin selaku Perangkat Desa Sukorukun, Karyadi selaku Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa, dan Suranta Camat Gabus.

"Saksi hadir semua. Penyidik mendalami alur dan tahapan dalam penyetoran uang oleh para pihak yang akan mengisi posisi calon perangkat desa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).

Pemeriksaan para saksi ini dilakukan di Polda Jawa Tengah, Senin (2/2/2026). Dari keterangan mereka juga didalami perihal mekanisme dalam pengisian formasi perangkat desa.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama 7 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, 4 orang ditetapkan tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

Bisnis.com, GARUT — Niat seorang warga menyuarakan kondisi infrastruktur jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Garut justru berbalik menjadi pengalaman traumatis. Kritik yang disampaikan melalui media sosial berubah menjadi tekanan dan intimidasi setelah video keluhan tersebut menyebar luas dan memantik reaksi keras dari orang sekitar kepala desa setempat.

Peristiwa ini bermula ketika seorang pemuda bernama Holis Muhlisin mengunggah rekaman video yang memperlihatkan kondisi jalan desa yang rusak parah di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut.

Dalam video awal tersebut, Holis merekam permukaan jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Dia menyampaikan kekecewaan atas kondisi infrastruktur yang tak kunjung mendapat perbaikan, meskipun jalan tersebut menjadi akses utama warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Namun, situasi berubah setelah kritik tersebut viral. Sebuah video lanjutan beredar di media sosial yang memperlihatkan Holis berada dalam sebuah tempat dikelilingi beberapa orang. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, suasana terlihat tegang.

Sejumlah pria terdengar melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, disertai kalimat bernada menekan dan menyudutkan.

"Hayang ténar sia? Rék ngajago di media sosial [Ingin tenar anda? Mau berlagak jagoan di media sosial]," ujar salah seorang pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap Holis.

Isi video intimidasi itu memperlihatkan Holis duduk terdiam sambil menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara beruntun. Beberapa suara terdengar menuduh dirinya sengaja mencari sensasi dan popularitas melalui unggahan video jalan rusak. Ada pula ucapan bernada kasar yang mempertanyakan motif kritiknya serta mengaitkannya dengan kepentingan pribadi.

Dalam situasi tersebut, Holis tampak berusaha menjelaskan maksudnya menyampaikan keluhan sebagai warga, bukan untuk menyerang individu tertentu.

Tekanan psikologis semakin terasa ketika salah satu suara dalam video menyinggung konsekuensi dari tindakan mengunggah kritik ke media sosial. Nada bicara yang meninggi, interupsi saat Holis berbicara, serta posisi duduk yang dikelilingi beberapa orang membuat video itu dinilai publik sebagai bentuk intimidasi, bukan dialog klarifikasi.

Video tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat luas. Banyak warganet menilai perlakuan itu mencerminkan sikap antikritik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Kritik terhadap kondisi jalan dinilai sebagai hak warga negara, terlebih menyangkut fasilitas umum yang berdampak langsung pada keselamatan dan perekonomian masyarakat desa.

"Usut tuntas. bantu @dedimulyadi71," tulis seorang warganet.

Sorotan publik semakin tajam ketika diketahui sebagian pihak yang terekam dalam video intimidasi diduga memiliki kedekatan dengan aparat desa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan di tingkat pemerintahan paling bawah.

Respons juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas bahwa aparat pemerintahan, termasuk kepala desa, wajib memiliki mental siap dikritik. Menurutnya, kritik warga merupakan cermin kondisi riil di lapangan dan menjadi alat koreksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.