Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pasar karbon nasional dapat beroperasi penuh pada akhir Juni 2026, dengan perdagangan karbon skala besar diharapkan mulai berlangsung pada Juli tahun yang sama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan target tersebut didukung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

“Perpres 10 Tahun 2025 yang mengatur dan menetapkan pasar karbon ini adalah suatu game changer,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Peraturan Presiden tersebut mengatur kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk mekanisme perdagangan emisi dan kredit karbon, pencatatan unit karbon dalam Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK), pencegahan penghitungan ganda, serta keterkaitan pasar karbon domestik dan internasional.

Hashim menyampaikan pemerintah saat ini tengah menuntaskan penggabungan sejumlah sistem registrasi karbon agar seluruh transaksi tercatat secara terintegrasi dan akuntabel dalam satu sistem nasional.

Ia menjelaskan integrasi tersebut menjadi prasyarat utama agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan memperoleh kepercayaan pelaku global.

“Saya bisa laporkan hari ini bahwa akhir bulan Juni ini semua carbon market akan operasional dan bulan Juli kita berharap perdagangan sudah bisa berjalan,” ujar Hashim.

Menurut dia, potensi nilai ekonomi pasar karbon Indonesia dinilai besar seiring meningkatnya minat pelaku internasional terhadap kredit karbon, khususnya yang berasal dari sumber daya alam.

Hashim menilai Indonesia memiliki keunggulan melalui pendekatan nature based solutions atau solusi berbasis alam, seperti hutan, mangrove, padang lamun, dan ekosistem laut, yang menjadi daya tarik utama investor karbon global.

Ia menyebutkan berbagai pertemuan internasional menunjukkan respons positif terhadap kebijakan karbon Indonesia setelah kerangka regulasinya diperjelas oleh pemerintah.

“Mereka semua bersemangat karena adanya Perpres 10 Tahun 2025 yang menetapkan carbon market,” tuturnya.

Selain perdagangan karbon berbasis alam, pemerintah juga membuka peluang pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage) dengan memanfaatkan potensi geologis Indonesia.

Pemerintah berharap pengoperasian pasar karbon dapat mendukung pembiayaan pelestarian lingkungan, konservasi hutan, dan transisi energi nasional, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Investor jangka panjang diperkirakan tetap menempatkan aspek iklim dan energi sebagai pertimbangan utama untuk mengejar portofolio yang tangguh, menurut para panelis dalam konferensi Reuters Next di New York pada Rabu (3/12/2025).

Kepala Temasek untuk kawasan Amerika Utara, Jane Atherton, menegaskan bahwa pengembangan portofolio yang resisten tidak bisa mengesampingkan isu iklim. Ia juga memperkirakan fokus terhadap energi sebagai isu keamanan akan makin menguat.

Sementara itu, Chief Investment Officer Builders Vision, Noelle Laing, mencatat bahawa 2025 menjadi tahun yang kuat bagi energi bersih, didorong oleh meningkatnya permintaan energi.

Meskipun pemerintahan Donald Trump mendorong penggunaan bahan bakar fosil dan mencabut sejumlah kebijakan iklim, investasi terkait iklim dan energi tetap menunjukkan ketahanan pada tahun ini.

Hal tersebut tecermin pada performa Indeks S&P Global Clean Energy Transition (SPGTCLTR) yang naik sekitar 48% sepanjang tahun berjalan, sementara kenaikan pada indeks S&P 500 (SPX) hanya 16,5%.

Chief Investment Officer Smithsonian Institution, Amy Chen, menyatakan bahwa lembaganya masih memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga kesehatan dana abadi mereka. Smithsonian Institution sendiri memperoleh sebagian besar anggaran dari Kongres AS dan sempat dikritik pemerintahan Trump kerana dianggap mempromosikan ideologi yang “memecah belah”.

IDXChannel - Indonesia menegaskan keseriusannya dalam upaya membangun ekosistem karbon nasional berintegritas tinggi dengan potensi mobilisasi pendanaan hingga USD7,7 miliar per tahun.

Keseriusan tersebut ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo, saat meresmikan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Selasa (11/11/2025).

Menurut Hashim, keberadaan Paviliun Indonesia tersebut sangat penting dan strategis sebagai sarana soft diplomacy yang memperkuat diplomasi resmi Indonesia di forum global.

"Paviliun ini bukan sekadar pameran, namun sekaligus ruang di mana ide bertemu aksi, dan kolaborasi mengubah ambisi menjadi tindakan nyata," ujar Hashim, dalam sambutannya.

Hashim menjelaskan, hadirnya Indonesia di COP30 dengan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda, dan kemampuan masing-masing negara, serta komitmen untuk menjembatani ambisi global dengan implementasi nyata.

Indonesia sejauh ini terus memperkuat ambisi iklimnya melalui Second NDC yang disampaikan pada Oktober 2025, dengan target baru menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, dua regulasi penting baru, Perpres No. 109/2025 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, menandai lahirnya ekosistem karbon nasional berintegritas tinggi, terbuka bagi partisipasi global dan berpotensi memobilisasi pendanaan hingga USD7,7 miliar per tahun.

"Indonesia bertekad menjadi pusat global bagi pasar karbon berintegritas tinggi yang menciptakan dampak nyata, lapangan kerja hijau, dan ketahanan masyarakat," ujar Hashim.

Bagi Hashim, hadirnya Paviliun Indonesia di COP30 dapat sekaligus menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda, untuk memperkuat kemitraan dan menampilkan inovasi iklim Indonesia di panggung dunia.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan akhirnya menanggapi cerita mengejutkan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengenai adanya upaya suap besar-besaran yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa kisah yang diungkap Hashim memang benar adanya.

“Kira-kira begitulah,” ujarnya singkat ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Hashim, yang merupakan adik kandung Prabowo, dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa Lintas Agama di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025), mengisahkan bahwa seseorang pernah mencoba menyuap Presiden Prabowo dengan tawaran fantastis senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun.

Menurut Hashim, upaya itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang kakak. Dia juga mengaku pernah mengalami hal serupa yakni ada pihak yang berusaha menyuap dirinya dengan nilai mencapai Rp25 triliun.

Dalam ceritanya, Hashim mengungkap bahwa Prabowo sendiri yang meneleponnya pada malam Minggu beberapa bulan lalu untuk menceritakan kejadian itu

Hashim sempat mengira uang yang ditawarkan sebesar Rp1 miliar. Namun, Prabowo meluruskan bahwa nominal yang dimaksud adalah US$1 miliar.

Meski begitu, Prasetyo Hadi tidak merinci siapa pihak yang mencoba menyuap, baik Hashim maupun Istana sama-sama menegaskan bahwa Prabowo menolak tawaran tersebut dengan tegas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjadi viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto hendak disogok oleh seseorang.

Ia menceritakan kejadian tersebut saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar FORMAS di Kuningan City, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/10).

Saat itu, kata Hashim, Prabowo meneleponnya untuk menceritakan bahwa dirinya hendak disogok oleh seseorang sebesar US$1 miliar.

"Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok US$ 1 miliar, ini begini loh. Beberapa bulan kemudian saya datang ke kakak saya "eh, kamu mau disogok US$ 1 miliar dolar? kamu suruh pergi. Saya bukan pejabat, mau dikasih US$ 1,5 miliar," kata Hashim dikutip dari Youtube Forum Masyarakat Indonesia Emas, Senin (20/10).

Hashim kemudian mengatakan bahwa penolakan itu juga menjadi bagian dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.

"Ini perjuangan yang kita hadapi, setan datang ke Prabowo tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya," katanya.

Ia pun menyebut bahwa tawaran-tawaran tersebut merupakan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Dirinya kemudian menyinggung mengenai lahan perhutanan dan tambang ilegal yang berhasil diambil pemerintah dari pengusaha nakal.

"Kita harus waspada, satu tahun banyak tantangan, banyak cobaan. Saya kira kita bersyukur kita pemerintah kuat, pemerintah utuh," ujar Hashim.

Adik Presiden Prabowo Subianto kemudian meminta semua pihak untuk melaporkan kekurangan yang ada dalam sistem pemerintah. Apabila tidak ada tindakan, ia meminta laporan langsung ditujukan padanya.

"Kalau tidak ada tindakan lapor ke saya, kan nanti saya lapor ke presiden. Itu yang seharusnya, berikan waktu untuk perbaikan,"

Adapun diketahui, potongan video mengenai cerita Hashim soal sogokan terhadap Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial dan ramai dibicarakan publik pada Senin (20/10/2025).