Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyebut perempuan memiliki potensi besar untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hendry dalam kegiatan Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA) Angkatan I di Riau pada Sabtu (25/4) menilai bahwa perempuan perlu diberikan dukungan ilmu digitalisasi guna mengembangkan UMKM.

"Dengan dukungan pelatihan dan akses yang tepat, mereka dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional," kata Hendry dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Selain itu, standarisasi produk juga diperlukan agar UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Adapun, acara Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA) Angkatan I digelar oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PW Aisyiyah) Riau sebagai momentum penting dalam penguatan kapasitas ekonomi perempuan di provinsi tersebut.

Ketua PW Aisyiyah Riau Hikmani dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya program Sekolah Wirausaha Aisyiyah.

Ia juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

"Kami berharap para lulusan tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga agen perubahan yang mampu menginspirasi perempuan lainnya untuk mandiri secara ekonomi," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan sinergi bisnis antarprovinsi di Pulau Sumatera menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi wilayah di tengah tren pertumbuhan yang dinilai semakin positif.

Dalam kunjungan kerja reses di Lampung, Kamis (23/4), Hendry menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing provinsi.

"Hari ini kita melihat Lampung tidak lagi hanya sebagai pintu masuk Sumatera, tetapi mulai bertransformasi menjadi episentrum ekonomi, termasuk menuju pengembangan green industry," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan transformasi tersebut terlihat dari mulai dijalankannya program strategis, terutama hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.

"Kita melihat bagaimana program hilirisasi mulai berjalan. Ini penting agar hasil daerah tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi memiliki nilai tambah," katanya.

Selain sektor industri, Hendry juga menyoroti kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Ia mengatakan sektor ini berpotensi semakin tumbuh seiring pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi.

Menurut ia, penguatan konektivitas dan kawasan industri, termasuk proyek strategis di wilayah Lampung dan Sumatera, dapat mempercepat integrasi ekonomi antarprovinsi.

"Kita melihat pertumbuhan pulau Sumatera ini dari ujung ke ujung makin bagus. Seperti kita di Provinsi Riau ekonomi terus stabil. Dan kita juga mengupayakan adanya kolaborasi ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman DPR dan kepala daerah. Ini bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera," ujarnya.

Hendry menegaskan kolaborasi tersebut perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan, perdagangan, pariwisata, serta hilirisasi industri guna memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.

"Provinsi di Pulau Sumatera ini punya kelebihan masing-masing, tinggal ini kita sinergikan. Maka kita harapkan kemandirian ekonomi terjalin sehingga segala persoalan sektor usaha bisa teratasi," katanya.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor industri dan ekonomi kreatif.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan dan pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep urban tourism sebagai penggerak ekonomi dan pintu masuk sektor pariwisata lainnya.

Dalam kunjungan kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4), Hendry menilai potensi wisata perkotaan di sejumlah daerah mulai berkembang, namun belum terintegrasi dan belum dikelola secara optimal.

"Saat ini, saya lihat banyak kota besar dengan konsep urban tourism atau wisata perkotaan, seperti Kota Tangerang atau di dapil (daerah pemilihan) saya adalah Kota Pekanbaru. Namun, saya melihat konsep ini belum terarah, terkolaborasi dan diseriusi. Ini yang kita harapkan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan pemda-pemda untuk mengembangkan konsep ini," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai penguatan konsep urban tourism perlu didukung perencanaan terpadu, termasuk peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan dan mendorong sinergi antar daerah.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengembangan konsep sister city untuk mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik antarkota.

"Kita bisa mengembangkan konsep sister city tersebut dengan kota-kota di Indonesia atau kita dapat mengembangkan konsep ini di Indonesia. Contoh, kita buatkan Kota Tangerang dan Kota Pekanbaru sebagai sister city sehingga apapun di Kota Tangerang dapat ditiru di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Hendry juga mencontohkan kota-kota di luar negeri yang dinilai berhasil mengembangkan urban tourism, seperti Incheon di Korea Selatan dan Sepang di Malaysia.

Ia menyebut keberhasilan kota tersebut ditopang integrasi antara aksesibilitas, infrastruktur, dan daya tarik wisata yang terkelola dengan baik, termasuk kedekatan dengan bandara internasional.

Menurut Hendry, indikator utama urban tourism meliputi keberadaan atraksi unik, aksesibilitas tinggi, kelengkapan amenitas seperti hotel dan restoran, serta keterlibatan komunitas lokal.

Dengan penguatan kolaborasi dan perencanaan yang terarah, ia mengharapkan urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf) untuk dapat mengakses dana kredit usaha rakyat (KUR) dan menjadikan karya kreatif sebagai agunan atau jaminan usaha.

Pernyataan itu disampaikan Hendry merespons rencana Kementerian Ekonomi Kreatif menyalurkan dana KUR berbasis kekayaan intelektual dengan total nilai mencapai Rp10 triliun. Ia pun menyambut baik langkah pemerintah itu.

“Ini sangat baik sekali karena membuka kesempatan bagi pelaku ekraf untuk tumbuh berkembang. Salah satu yang kita dorong adalah bagaimana ekraf lokal dapat memanfaatkan hal ini untuk menjual kebudayaan dan kearifan lokal di kancah nasional dan global,” kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pelaku ekraf lokal seharusnya sudah difasilitasi mendapatkan kekayaan intelektual komunal sebagai warisan budaya nusantara. Selama ini, kata dia, pelaku ekraf lokal hanya bergerak sendiri-sendiri tanpa fasilitasi maksimal.

Dia mencontohkan, Provinsi Riau memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang cukup tinggi, tetapi pelaku ekraf belum tersentuh dalam akses perbankan. Para pelaku ekraf lokal Riau disebut lebih banyak bergerak karena kecintaan terhadap warisan budaya melayu.

"Banyak saya temukan pelaku ekraf di Riau khususnya bergerak secara swadaya. Padahal, potensi ekraf Riau cukup bagus untuk dikembangkan,” kata legislator dari daerah pemilihan Riau tersebut.

Ia meyakini hal yang sama juga terjadi di daerah lain. “Maka tentu dengan adanya kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka peluang pelaku ekraf lokal untuk tumbuh berkembang,” tuturnya.

Di sisi lain, dia meyakinkan pihak perbankan bahwa karya kreatif merupakan kekayaan nusantara yang layak untuk dijadikan agunan atau jaminan usaha.

Sehubungan dengan itu, Hendry mengharapkan agar pihak perbankan mempertimbangkan memberikan akses permodalan kepada pelaku ekraf dan mau mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai agunan pokok dalam pengajuan pinjaman.

Ia menyebut negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan China turut menerapkan hal yang sama.

“Perlu dicatat, menurut data, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia dalam industri ekraf. Tentu ini jadi modal penting bagi kita karena Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah internasional,” tandasnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta pemerintah untuk menangkap berbagai peluang yang hadir akibat pelemahan ekonomi Singapura.

Hendry tidak memungkiri kondisi pelemahan ekonomi Singapura ini menjadi berkah bagi Kota Batam. Namun ketika peluang ini tidak ditangkap dengan baik, regulasi tidak diatur dengan baik maka ini cuma akan membawa persoalan baru di dalam negeri.

"Kondisi Singapura ini harus kita lihat ini sebagai peluang. Pemerintah mempersiapkan segala sesuatu agar Indonesia menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat dan pengusaha yang selama ini ada di Singapura." kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan oleh Hendry dalam Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kota Batam.

Ia mengatakan ekonomi Kota Batam akhir-akhir ini menggeliat kencang, setelah adanya pelemahan ekonomi Singapura. Kondisi ini disikapi dengan baik, dianggap sebagai peluang dan tantangan.

Hendry mengatakan, Batam memiliki peran strategis sebagai kawasan perbatasan sekaligus pintu gerbang utama pariwisata internasional di wilayah barat Indonesia.

Kedekatan geografis dengan Singapura, dukungan konektivitas transportasi lintas negara, serta status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) menjadikan Batam sebagai magnet utama wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura.

"Berdasar data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada periode Januari–Agustus 2025, total kunjungan wisman mencapai lebih dari 1 juta orang, dengan sekitar 50–65 persen di antaranya berasal dari Singapura," ujarnya.

Banyaknya tingkat kunjungan ke Batam saat ini tidak terlepas dari melemahnya ekonomi Singapura saat ini yaitu tren baru Warga Singapura pada Sabtu-Minggu berbelanja kebutuhan sehari-hari di Batam. Hal itu menurut dia disebabkan harga barang di Singapura yang sudah sangat tinggi.

"Efeknya saat ini adanya orientasi singkat, hanya satu atau dua hari, rata-rata lama tinggal wisatawan sekitar 1,86 hari. Pola ini menunjukkan karakteristik wisata singkat yang cenderung berorientasi pada aktivitas belanja (shopping tourism), bukan wisata berbasis pengalaman jangka panjang," kata Hendry.

Fakta ini menegaskan bahwa Singapura bukan hanya pasar utama, tetapi juga faktor dominan dalam dinamika ekonomi Batam. Dari sisi ekonomi, tingginya arus wisatawan ini memberikan kontribusi positif terhadap sektor perhotelan, perdagangan, dan jasa. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel pada Agustus 2025 tercatat 53,82 persen.

Fenomena pembelian barang dalam jumlah besar oleh wisatawan asing maupun perantara lintas batas, yang kerap disebut masyarakat sebagai “orang kapal” telah memicu kekhawatiran akan terganggunya distribusi barang bagi masyarakat Batam.

"Akibatnya, adanya indikasi tekanan harga barang di Batam saat ini. Memang persoalan kelangkaan bersifat spesifik, temporer, dan sangat bergantung pada komoditas tertentu, namun tetap berpotensi membesar jika tidak dikelola dengan baik. Dan kita minta pemerintah pusat tidak membiarkan ini berlarut-larut," kata Hendry.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026