REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan berbagai negara. Penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran disebut mengganggu distribusi pupuk dunia dan memicu lonjakan harga yang signifikan.

Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, mengatakan sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati jalur tersebut. Gangguan distribusi berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan.

“Ketergantungan pada distribusi internasional sangat rentan. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius bagi banyak negara,” ujar Hermanto, Senin (4/5/2026).

Dampak krisis juga dirasakan di Eropa. Perusahaan pupuk SKW Piesteritz di Jerman meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, tingginya harga energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas, yang harganya melonjak sejak konflik pecah.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang lebih kuat. Kapasitas produksi pupuk nasional yang ditopang industri dalam negeri mampu menjaga kesinambungan pasokan, bahkan ketika pasar global mengalami tekanan.

Saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan domestik berada di bawah angka tersebut sehingga kondisi ini menciptakan ruang surplus yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta ton pada 2026.

“Di tengah tekanan global tersebut, Presiden Prabowo justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai respons strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional,” katanya.

Menurut Hermanto, langkah tepat tersebut diambil pada momen krusial seperti saat ini. Sejak Februari 2026, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

“Akibatnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat,” katanya.

Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi struktural. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas guna mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Pupuk dan langsung ke petani.

“Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026,” katanya.

Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga disebut mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk serta berkurangnya potensi kelangkaan.

Tidak berhenti di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global.

Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Sejumlah negara Asia Tenggara kini menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan pada impor pupuk.

“Vietnam, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, sementara Filipina mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut. Thailand juga terdampak, dengan sebagian petani mulai menunda masa tanam akibat tingginya biaya produksi,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi lebih kuat. Selain dukungan kebijakan, cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Cadangan ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi hasil dari konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Jadi saya melihat kebijkan pak Presiden yang diimplementasikan Menteri Pertanian sudah sangat tepat,” kata dia.

Seiring dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia dalam rantai pasok global mulai mengalami pergeseran. Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka di tengah krisis. India disebut mengajukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan musim tanamnya, sementara Australia juga telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi global.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Jadi, data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7.000 ton.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap swasembada pangan nasional.

"Kalau sidak itu peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi, kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurut Hermanto, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia juga menjelaskan angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur.

Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

"Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April-Mei dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus-September," katanya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog yakni saat musim panen, menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan.

Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada 2026 ini cukup besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

"Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

"Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rektor Perbanas Institute, Hermanto Siregar memuji langkah pemerintah Republik Indonesia yang melakukan ekspor beras perdana sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa produksi beras nasional telah mencapai swasembada yang berkelanjutan.

Hermanto menyatakan, keberhasilan ekspor ini tidak terlepas dari lonjakan produksi dalam negeri yang signifikan sepanjang periode 2025/2026. Bahkan, ia menyebut surplus beras tahun ini yakni sekitar 17 juta ton sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah, dan stok beras pemerintah telah mencapai 4,2 juta ton,” ujar Hermanto, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai, dengan produksi yang tinggi dan cadangan beras pemerintah yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga mulai memperkuat posisi di pasar global melalui ekspor.

Meski demikian, Hermanto menegaskan capaian swasembada dan ekspor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberhasilan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.

“Ini yang kita tunggu, sehingga ke depan apa yang dilakukan petani benar-benar bisa kembali ke petani. Harus ada dampak nyata terhadap pemasukan dalam negeri dan kesejahteraan para petani,” kata Hermanto.

Hermanto berharap momentum ekspor ini dapat terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten, penguatan distribusi, serta tata kelola stok yang baik. Dengan begitu, swasembada beras Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Harus dijaga agar swasmebada tetap berkelanjutan,” katanya.

Senada, Pengamat pertanian dari IPB University, Prima Gandhi, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mencatatkan ekspor beras perdana di tahun 2026 sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi di tengah konflik timur tengah antara Iran - Amerika Serikata dan Israel. Ia menilai ekspor ini menjadi catatan penting penting dalam perjalanan pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus menandai keberlanjutan program peningkatan produksi pertanian yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ekspor ini adalah bukti nyata bahwa swasembada beras Indonesia tidak bersifat sementara, tetapi terus berjalan secara berkelanjutan dan produktif,” katanya.

Menurutnya, ekspor beras memiliki nilai strategis tinggi terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan perdagangan nasional. Indonesia, kata dia, kini menunjukkan kemajuan berarti dalam produksi dan manajemen stok beras, bahkan mencatat cadangan beras terbesar dalam sejarah nasional.

“Lompatan produksi kita sangat jauh di atas rata-rata. Kalau stok dan pasokan dalam negeri terjaga, maka ekspor menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di pasar global,” kata Prima.