REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG ENIM -- Pemerintah mempercepat pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai bagian dari strategi hilirisasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang masih tinggi. Proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, menjadi salah satu fokus utama dalam agenda hilirisasi nasional fase kedua.

Kepala Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan pengembangan DME merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

“Pengolahan batu bara menjadi DME ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Rosan dalam agenda groundbreaking hilirisasi nasional di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Menurut Rosan, selama ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor. Kondisi ini membuat sektor energi rentan terhadap tekanan eksternal, baik dari sisi harga maupun pasokan.

Karena itu, hilirisasi batubara melalui pengembangan DME dinilai menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan struktural tersebut. Selain mengurangi impor, proyek ini juga membuka peluang industrialisasi berbasis energi domestik.

Proyek DME di Tanjung Enim dikembangkan oleh MIND ID melalui PT Bukit Asam Tbk dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1,4 juta ton per tahun. Produksi ini ditujukan sebagai substitusi langsung LPG di pasar domestik.

Untuk mendukung operasionalnya, proyek ini membutuhkan pasokan sekitar 6,9 juta ton batubara per tahun sebagai bahan baku utama.

Dari sisi hulu, PT Bukit Asam memiliki kapasitas produksi yang memadai, dengan realisasi produksi mencapai sekitar 47,19 juta ton pada 2025, serta cadangan sebesar 2,88 miliar ton dan sumber daya mencapai 5,72 miliar ton.

Rosan menambahkan, pengembangan DME tidak hanya berdampak pada penguatan ketahanan energi, tetapi juga pada stabilitas pasokan dan harga energi nasional, serta penghematan devisa melalui substitusi impor.

“Ini bukan hanya proyek energi, tapi bagian dari transformasi ekonomi berbasis sumber daya domestik,” ujarnya.

Dengan skala produksi yang besar dan dukungan ekosistem BUMN, proyek DME Tanjung Enim diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat struktur industri dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah opsi pengganti liquefied petroleum gas (LPG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dua alternatif utama yang tengah dikaji pemerintah adalah compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME).

Bahlil menjelaskan, CNG merupakan energi berbasis gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, dari gas cair C1, C2. Industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memang seperti satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penggunaan gas secara lebih efisien dan aman. Namun, pemerintah masih dalam tahap konsolidasi sebelum memutuskan implementasi secara luas.

“Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sebagian pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama di sektor komersial.

“Untuk CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran, sebagian SPBG juga sudah dipakai. Dan bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri,” jelasnya.

DME Masih Tahap Awal

Sementara itu, DME menjadi alternatif lain yang tengah dikembangkan melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah. Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi langsung LPG.

Namun, Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa proyek DME saat ini masih berada pada tahap awal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dilakukan hilirisasi dan menjadi substitusi pengganti LPG. Untuk DME baru groundbreaking,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencarian alternatif energi ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.

“Nah ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Libatkan Kampus dan Riset

Dia melanjutkan bahwa saat ini, pemerintah juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mencari solusi energi alternatif.

“Ya itu salah satu di antaranya. Kita fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan,” ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusannya. Ini baru mencari beberapa alternatif, tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian,” tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkapkan rencana besar pengembangan 20 proyek hilirisasi lintas sektor dengan total nilai investasi sekitar US$26 miliar atau setara dengan Rp437,65 triliun.

CEO Danantara Rosan P Roeslani mengatakan proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 600.000 lapangan kerja baru di berbagai wilayah Indonesia.

“Total proyeknya US$26 miliar, kurang lebih ini akan memperkerjakan 600.000 lapangan pekerjaan. Ini yang dari 20 [proyek hilirisasi] ini sudah 7 yang sudah dilakukan groundbreaking dan inshaallah berikutnya akan disusul 14 [proyek] lagi,” kata Rosan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam paparannya, Rosan menyebutkan bahwa enam proyek telah memasuki tahap groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$7 miliar. Sementara itu, 14 proyek hilirisasi lainnya akan menyusul dengan total investasi sekitar US$19 miliar.

Di sektor mineral, hilirisasi difokuskan pada penguatan rantai pasok industri logam strategis. Proyek tersebut mencakup pengolahan alumina menjadi aluminium, pengembangan bauksit menjadi smelter-grade alumina.

Selain itu, hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME), produksi copper rod, wire, dan tube, pengolahan aspal Buton (asbuton), produksi besi baja dari pasir besi, produksi stainless steel slab berbasis nikel, hingga pengolahan manganese sulfate.

Lebih lanjut, akan dikembangkan manufaktur modul surya terintegrasi berbasis bauksit dan silika. Di sektor energi, proyek yang didorong meliputi pengembangan bioavtur berbahan baku used cooking oil (UCO) di Cilacap dan bioetanol di Banyuwangi.

Tak hanya energi baru terbarukan, penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui pengembangan kilang minyak (oil refinery) domestik serta peningkatan kapasitas penyimpanan minyak bumi nasional.

Sementara pada sektor pangan dan agrikultur, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Program tersebut mencakup bisnis ayam terintegrasi, pengolahan garam industri, hilirisasi rumput laut menjadi karagenan, pengembangan produk turunan minyak sawit (oleofood), hilirisasi pala menjadi oleoresin, pengembangan ekosistem produksi ikan tilapia, serta hilirisasi kelapa terintegrasi.

“Jadi kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar karena kita ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity and efficiency dengan selalu mengutamakan tentunya good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparency, accountability and also integrity,” tuturnya.

Rosan menegaskan bahwa proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sejumlah provinsi di Indonesia timur.

Menurutnya, pendekatan lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat struktur industri nasional, memperdalam rantai nilai dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Pertamina (Persero) mempererat sinergi untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional.

Hal itu dilakukan dengan penandatanganan kerja sama yang difokuskan pada percepatan hilirisasi batu bara menjadi menjadi produk energi alternatif seperti Synthetic Natural Gas (SNG), Dimethyl Ether (DME) dan methanol melalui penguatan rantai mineral, batu bara, dan energi nasional.

Penandatanganan kerja sama strategis kedua perusahaan nasional tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat (9/1), yang turut disaksikan Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santoso dan Managing Director Industrialization Ardy Muawin.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P Santosa mengungkapkan kerja sama antara kedua perusahaan mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Sebagai negara besar Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan.

"Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang," ujar Sigit dalam keterangan resmi.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menambahkan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

Melalui kerja sama dengan Pertamina, perusahaan berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"MIND ID melalui Bukit Asam yang nantinya berperan sebagai pemasok, bersama-sama dengan Pertamina, akan betul-betul mengawasi setiap tahap kerja sama ini hingga nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh Bangsa dan Negara," ujarnya.

Dalam kolaborasi ini, Pertamina memainkan peran sebagai offtaker dan agregator infrastruktur distribusi.

Dengan keunggulan jaringan distribusi yang dimiliki, perusahaan migas pelat merah itu memastikan penyerapan dan penyaluran hasil hilirisasi batu bara, seperti DME, SNG, dan metanol.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyatakan kerja sama ini adalah tonggak sejarah bagi kedaulatan energi Indonesia.

"Sebagai tulang punggung energi nasional, kami berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerjasama dengan MIND ID. Ini adalah langkah nyata kami dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah," ujar Simon.

Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (MT) pada 2026, sementara produksi domestik baru mencapai 1,3 juta-1,4 juta MT.

Dengan hilirisasi kekayaan alam dalam negeri, pemerintah berharap bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan mewujudkan kemandirian energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak akan membuka keran impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) karena produksi dalam negeri dinilai masih dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam perhitungannya, jika Indonesia mengimpor gas alam cair, maka proyeksi impor mencapai 50 kargo tahun ini. Hal ini diakuinya bahwa terdapat ketidaksinkronan antara

"Gas kita itu sebenarnya konsumsi dalam negeri itu cukup," tegas Bahlil dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Dia menyebut saat ini sebanyak 30% produksi gas alam dari nasional telah terkontrak untuk ekspor. Hal ini tak bisa diganggu gugat lantaran telah dikerjasamakan sejak operasional produksi gas dimulai.

Sementara itu, data SKK Migas sebelumnya menyebutkan hampir 70% produksi gas dalam negeri telah didistribusikan untuk kebutuhan domestik, termasuk industri, hingga pembangkit.

"Kita putar otak bagaimana agar tidak impor, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada impor gas," terangnya.

Sementara itu, gas berupa LPG masih diimpor karena dari kebutuhan 8,5 juta ton nasional, Indonesia baru dapat memproduksi 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia harus mengimpor 7,2 ton LPG.

"LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia semuanya karena bahan baku nya tidak ada, karena utk LNG itu bahan bakunya ada dalam istilah gas itu ada C1 dan C2, kalau LPG itu C3 dan C4," jelasnya.

Kendati demikian, saat ini pemerintah tengah merencanakan hilirisasi batubara menjadi dimetyl ether (DME) sebagai alternatif produk LPG. Proyek hilirisasi ini diyakini dapat mengurangi laju impor LPG di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan alternatif substitusi liquefied petroleum gas (LPG) demi menekan volume impor. Salah satu yang dikampanyekan adalah pemanfaatan dimethyl ether (DME).

Bagi kebanyakan masyarakat awam, berpotensi belum mengetahui apa itu DME. Berikut penjelasan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar kepada Republika, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Bisman menerangkan, DME merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses gasifikasi batubara. Melalui hilirisasi, batubara yang biasanya dibakar untuk menghasilkan uap di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diubah menjadi gas sintetis dan kemudian diproses menjadi DME.

“DME bisa menjadi alternatif pengganti LPG karena sama-sama berbentuk gas dan dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Ia menuturkan, penggunaan LPG di Indonesia sangat besar, terutama untuk konsumsi rumah tangga. Ketergantungan masyarakat terhadap LPG membuat kebutuhan nasional terus meningkat, sedangkan pasokan domestik terbatas. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi dari impor.

Kondisi ini membuat harga keekonomian LPG jauh di atas harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Untuk menutup selisih harga itu, negara harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar yang pada akhirnya membebani keuangan negara dan menggerus devisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Mining Association (IMA) menilai bahwa proyek hilirisasi batu bara, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, masih menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian dan kepastian regulasi.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia, mengatakan bahwa hingga saat ini, banyak faktor yang memengaruhi kelayakan ekonomi proyek-proyek hilirisasi batubara.

“Proyek hilirisasi batu bara masih terkendala aspek keekonomian yang mana banyak faktor yang memengaruhi seperti antara lain teknologi yang mahal, kerja sama dengan off-taker, harga jual produk hilirisasi batubara, financing, dan lain-lain,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Hendra menambahkan bahwa kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi jangka panjang di sektor tersebut. Selain itu, kepastian dan jaminan regulasi yang stabil juga dinilai penting mendukung investasi jangka panjang.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan insentif fiskal guna mempercepat hilirisasi batubara, seperti royalti 0% untuk proyek DME.

“Pemerintah telah menerbitkan beberapa insentif yang perlu diapresiasi. Namun, kembali ke poin pertama, aspek keekonomian itu banyak faktor terkait. Pemerintah tentu telah memahami isu ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendra menyoroti rencana pemerintah yang tengah menyiapkan insentif nonfiskal melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik lebih banyak investor di sektor hilirisasi.

“Insentif berupa KEK tentu patut diapresiasi karena dinilai bisa menarik investasi proyek-proyek yang bisa menyerap hasil pengolahan batu bara tersebut dan mendorong proyek hilirisasi batu bara,” jelasnya.

Namun demikian, dia menekankan bahwa keberhasilan proyek DME maupun bentuk hilirisasi lainnya tidak hanya bergantung pada insentif, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Tapi tentu banyak faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan insentif tambahan untuk menggenjot proyek DME masih dalam tahap pengkajian.

"Sampai saat ini belum ada aturan baru yang secara spesifik mengatur tambahan insentif untuk proyek DME, selain yang sudah ditetapkan sebelumnya berupa royalti batu bara 0% untuk volume yang digunakan dalam produksi DME," kata Rita kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Adapun, dia menyebut terdapat kemungkinan pemberian insentif non-fiskal melalui penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut Rita, dengan stimulus tersebut ditargetkan dapat lebih menarik investasi.