Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru proyek compressed natural gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram (kg). Tabung CNG kemasan 3 kg itu akan diberi nama 'Tabung Merah Putih'.
"Pak Menteri [Bahlil Lahadalia] ngomong kan kemarin Tabung Merah Putih [namanya]," ucap Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Pemerintah belakangan menyiapkan langkah serius untuk menyajikan CNG sebagai energi alternatif rumah tangga. CNG digadang-gadang menjadi substitusi LPG 3 kg subsidi yang selama ini masih bergantung pada impor.
Dia menjelaskan tabung CNG kemasan 3 kg itu diimpor dari China. Laode mengatakan uji coba prototype tabung itu bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang. Dia mengemukakan jumlah tabung yang bakal diujicobakan sebanyak 15 tabung.
"Kami uji di lemigas kan dia kan harus ada uji tekanan. Seperti itu yang paling penting. Safety dari valve [katup] dan tabungnya seperti apa," kata Laode.
Dia menambahkan bahwa harga CNG 3 kg akan sama dengan LPG 3 kg alias gas melon. "Sama [harga dengan LPG 3 kg]. Sama dengan harganya sama," kata Laode.
CNG merupakan jenis gas dengan tekanan tinggi, yakni sekitar 250 bar. Sebagai gambaran, LPG hanya memiliki tekanan antara 5 hingga 10 bar saja. Artinya, diperlukan tabung khusus untuk menampung CNG agar lebih aman.

Dalam kesempatan terpisah, Laode menjelaskan terdapat empat tipe tabung CNG yang digunakan secara global. Untuk kemasan setara LPG 3 kg, dibutuhkan tabung tipe 4 berbahan serat (fiber) yang ringan. Namun, tabung dengan spesifikasi tersebut untuk kapasitas 3 kg disebut belum tersedia di pasar global.

Karena itu, pemerintah harus memesan tabung khusus dari luar negeri untuk kebutuhan uji coba. Menurut Laode, pemesanan juga harus dilakukan dalam jumlah besar.

"Nah, untuk kami memesan material barangnya ini, kita enggak boleh pesan satu. Harus banyak. Minimum 100.000 [tabung] gitu. Nah, makanya kalau ada yang nanya, kok belum dibikin? Ya memang harus di-order 100.000 atau di atasnya gitu," kata Laode dalam siniar di kanal YouTube Kementerian ESDM, dikutip Senin (18/5/2026).

Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan mendorong produksi tabung CNG di dalam negeri apabila implementasi program telah berjalan secara masif.

Laode mengakui pengembangan CNG 3 kg menghadapi berbagai tantangan, mengingat konsep tersebut merupakan yang pertama dikembangkan di dunia. Namun, dia optimistis proyek tersebut dapat direalisasikan.

"Pertama kali [di dunia]. Memang tantangannya banyak seperti kata Pak Menteri [Menteri ESDM Bahlil Lahadalia] tadi. Tapi kan kita enggak akan pernah berhasil kalau enggak pernah menghadapi tantangan itu," tutur Laode.

Kementerian ESDM menargetkan pemanfaatan CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg dapat mulai diimplementasikan tahun ini. Program tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan tahap awal difokuskan di sejumlah kota besar sebagai proyek percontohan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengembangkan compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif dari liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi diproyeksi menghadapi sejumlah hambatan yang harus dimitigasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan CNG 3 kilogram kg bukan ditujukan untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut, CNG hanya difungsikan sebagai alternatif dari LPG. Laode juga menyebut implementasi program CNG akan dilakukan secara bertahap.

“Sebenarnya alternatif dan pengganti kan, artinya sama, tetapi kalau kita bilang pengganti itu berarti masif dan besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya,” jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (17/5/2026).

Laode melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menganalisis beragam aspek dalam pengembangan tabung gas CNG 3 kg. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait keamanan mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan LPG.

Dia menambahkan, kajian tersebut melibatkan kementerian/lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

"Selain itu, ada juga Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan semua agar aspek ini bisa kita handle,” jelas Laode.

Laode melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan proyek percontohan (pilot project) untuk penerapan CNG 3 kg mulai tahun ini.

Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG subsidi perlu diapresiasi sebagai langkah alternatif pemerintah di tengah membengkaknya subsidi LPG yang kini mencapai sekitar Rp87 triliun per tahun. Meski demikian, dia mengatakan implementasi di lapangan membutuhkan persiapan panjang dari sisi regulasi maupun operasional.

“Secara komersial sangat menjanjikan, namun perlu tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan standar keselamatan kerja. Budaya kita itu seeing is believing,” katanya.

Menurut Hadi, penggunaan CNG berpotensi menekan subsidi energi hingga lebih dari 30% apabila dijalankan secara masif dan terstruktur. Namun, statusnya sebagai energi alternatif membuat dampaknya terhadap penurunan impor LPG tidak akan signifikan apabila implementasinya tidak dilakukan secara serius.

Hadi menilai penggunaan CNG cukup realistis karena teknologi pendukungnya sudah tersedia dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur gas yang ada saat ini. Selain itu, peralatan CNG tube dan aksesorinya dinilai kompatibel dengan kompor rumah tangga yang sudah digunakan masyarakat.

Adapun, sejumlah keuntungan penggunaan CNG diantaranya adalah harga yang lebih murah dibanding LPG, tidak bergantung pada impor, hingga emisi karbon yang lebih rendah.

Menurutnya, pengembangan CNG juga dapat diintegrasikan dengan jaringan pipa gas Trans Jawa ruas Gresik–Cirebon melalui pembangunan mother station di sepanjang jalur pipa.

Di sisi lain, Hadi mengingatkan bahwa penggunaan CNG memiliki risiko tinggi lantaran tekanan gas mencapai sekitar 250 bar. Kondisi tersebut membuat implementasinya tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa prosedur operasi standar (SOP) yang matang.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menambahkan pengembangan CNG rumah tangga masih terkendala kesiapan teknologi dan standar keselamatan yang belum sepenuhnya matang.

Dia mengatakan dalam kondisi saat ini, penggunaan database dan teknologi yang tersedia tetap dapat menciptakan efisiensi subsidi energi sekitar 5%—10%. Efisiensi tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan investasi dan terciptanya skala ekonomi industri CNG nasional.

“Minimal dengan database yang sekarang, teknologinya sudah oke, akan terjadi penghematan 5% sampai 10%,” katanya.

Menurutnya, efisiensi penggunaan CNG dapat meningkat di atas 10% apabila investasi infrastruktur dan pengembangan teknologi sudah berjalan optimal.

Yayan menilai pengembangan CNG dalam tahap awal lebih realistis dilakukan di wilayah yang dekat dengan jaringan infrastruktur energi eksisting milik Pertamina, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa. Wilayah tersebut mencakup Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.

Sementara itu, daerah lain masih membutuhkan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur seperti high pressure storage dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Dia mengingatkan pengiriman CNG menggunakan tabung seperti pola distribusi LPG saat ini memiliki risiko keselamatan yang tinggi apabila tidak dibarengi standar keamanan yang memadai.

“Mungkin saat ini bisa dilakukan deployment lewat tabung seperti SPBU, tapi sangat berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Yayan juga mendorong pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2025 terkait penerbitan lisensi bisnis berisiko tinggi melalui online single submission (OSS). Menurutnya, penyederhanaan perizinan diperlukan agar investasi di sektor storage, transportasi, dan perdagangan gas dapat bergerak lebih cepat.

Dia menyebut jumlah izin yang saat ini mencapai sekitar 320 perlu dipangkas menjadi sekitar 140 izin agar pengembangan industri CNG lebih kompetitif.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat adaptasi standar sertifikasi untuk tabung CNG 3 kilogram, termasuk penggunaan teknologi metal organic framework (MOF) yang mampu menyimpan metana pada tekanan rendah sehingga lebih aman dibanding teknologi konvensional.

Yayan menjelaskan sertifikasi silinder CNG juga perlu diperkuat karena tekanan penyimpanannya sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan LPG dengan tekanan minimum mencapai 8.100 psi.

Menurutnya, pengembangan industri CNG tetap memiliki prospek jangka panjang yang menarik karena harga gas relatif lebih kompetitif dibandingkan LPG.

Dia menyebut harga CNG saat ini berkisar Rp6.800—Rp7.600 per meter kubik, sedangkan harga keekonomian LPG 3 kilogram telah mencapai sekitar Rp42.750 per tabung.

Selain itu, CNG dinilai lebih stabil terhadap gejolak harga minyak dunia karena Indonesia memiliki cadangan gas yang besar. Meski begitu, efisiensi harga tetap bergantung pada kesiapan rantai pasok domestik.

“Kalau rantai pasoknya tidak efisien, tetap akan mahal. Jadi yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah rantai pasoknya,” katanya.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan adanya ancaman stranded asset untuk infrastruktur CNG di masa depan. Hal tersebut seiring dengan arah transisi energi global yang bergerak menuju elektrifikasi dan energi rendah karbon.

“Oleh karena itu, CNG harus diposisikan sebagai bridge fuel, bukan tujuan akhir,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam roadmap transisi energi global, gas masih dibutuhkan dalam 15 hingga 20 tahun ke depan sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur CNG secara agresif dengan asumsi sebagai solusi permanen justru dinilai berisiko menciptakan ketergantungan karbon (carbon lock-in) ketika dunia mulai meninggalkan energi fosil pasca-2035.

Menurut Yusuf, pemerintah perlu memastikan kebijakan energi transisi tidak hanya berorientasi pada pengurangan impor energi dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan arah transformasi energi global dalam jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dinilai sebagai alternatif yang tepat untuk menekan impor liquefied petroleum gas (elpiji). Sebab, didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah serta infrastruktur yang memadai.

Pengamat Energi Iwa Gurniwa mengatakan, saat ini sekitar 75 persen kebutuhan elpiji nasional masih bergantung pada impor.

Volume impor elpiji bahkan mencapai 8,3 juta ton per tahun dengan nilai sekitar 4,2 miliar dollar AS pada 2025.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga energi global serta tekanan subsidi yang mencapai Rp 80 triliun-Rp 90 triliun per tahun.

"Diversifikasi sumber energi domestik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional," ujar Iwa dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki tiga opsi utama untuk mengurangi ketergantungan elpiji, yakni jaringan gas kota (jargas), kompor listrik, dan DME berbasis batu bara.

Namun, dibanding dua opsi lainnya, DME dinilai paling siap diterapkan karena dapat memanfaatkan infrastruktur elpiji yang sudah ada.

Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan batubara peringkat rendah yang melimpah sebagai bahan baku.

"DME memungkinkan substitusi elpiji secara cepat tanpa perubahan besar di tingkat rumah tangga. Ini keunggulan yang tidak dimiliki opsi lain," kata dia.

Pemerintah pun telah meresmikan pengembangan proyek fasilitas produksi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim.

Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun atau setara sekitar 1 juta ton elpiji.

Produk DME nantinya akan diserap oleh Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.

Fasilitas tersebut akan memanfaatkan batu bara kalori rendah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, meski ketersediaannya di Indonesia cukup melimpah.

Lebih lanjut, Iwa menilai, pendekatan yang paling tepat untuk mengurangi impor elpiji adalah strategi diversifikasi energi berbasis wilayah.

Menurut dia, jargas cocok untuk kota besar dengan kepadatan tinggi, kompor listrik untuk daerah dengan surplus listrik, sementara DME dapat dikembangkan di wilayah penghasil batu bara atau kawasan yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Ia memperkirakan, apabila ketiga opsi tersebut dijalankan secara paralel, potensi substitusi elpiji dapat mencapai 4,5 juta hingga 6,5 juta ton atau sekitar 55-75 persen dari total impor elpiji saat ini.

"Tidak ada silver bullet. Yang dibutuhkan adalah portofolio kebijakan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah," pungkas Iwa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menilai pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) menjadi momentum penting untuk memperluas opsi penggunaan energi berbasis gas bumi domestik secara terukur dan berkelanjutan.
Hal ini merespons rencana pemerintah yang ingin mendorong CNG sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Apalagi, impor LPG selama ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 7 juta ton per tahun.
PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) sebagai anak usaha PGN pun mendukung langkah pemerintah tersebut. Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya pilihan energi, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri," ujar Santiaji melalui keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Selama lebih dari satu dekade, PGN Gagas telah menghadirkan CNG sebagai solusi energi untuk segmen industri, komersial, UMKM hingga transportasi. Pada 2025, PGN Gagas menyalurkan sekitar 4.656.449 MMBTU gas bumi melalui layanan CNG dan LNG (Liquefied Natural Gas) untuk berbagai segmen tersebut.
Dari sisi infrastruktur, PGN Gagas saat ini mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan Gasku. Sementara itu, layanan Gaslink untuk segmen industri, komersial, dan UMKM telah melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025.
Santiaji mengatakan, dengan dukungan fasilitas kompresi gas, armada Gas Transport Module (GTM), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya, PGN Gagas memiliki fondasi operasional untuk mendukung pengembangan pemanfaatan CNG secara bertahap.
Menurutnya, pengembangan ini akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pasar.
Apalagi, pasokan gas bumi sebagai bahan baku CNG juga terintegrasi dengan jaringan infrastruktur PGN, sehingga mendukung pemanfaatan sumber daya energi domestik secara optimal.
Dia menegaskan bahwa kehadiran CNG merupakan bagian dari ekosistem energi nasional yang saling melengkapi. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk tumbuh bersama, bukan bersaing, dengan berbagai jenis energi lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing segmen pengguna.
“Semakin beragam pilihan energi yang tersedia, semakin kuat ketahanan energi kita sebagai bangsa. CNG hadir sebagai salah satu opsi yang melengkapi energi eksisting dalam kerangka bauran energi nasional,” tambah Santiaji.
Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi aktif dengan Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan dalam proses kajian dan pengembangan kebijakan ke depan, termasuk dalam aspek teknis, distribusi, serta edukasi terkait pemanfaatan CNG.
“Kami siap berkontribusi secara optimal sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan, dalam mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional,” tutup Santiaji.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah opsi pengganti liquefied petroleum gas (LPG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dua alternatif utama yang tengah dikaji pemerintah adalah compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME).

Bahlil menjelaskan, CNG merupakan energi berbasis gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, dari gas cair C1, C2. Industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memang seperti satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penggunaan gas secara lebih efisien dan aman. Namun, pemerintah masih dalam tahap konsolidasi sebelum memutuskan implementasi secara luas.

“Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sebagian pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama di sektor komersial.

“Untuk CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran, sebagian SPBG juga sudah dipakai. Dan bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri,” jelasnya.

DME Masih Tahap Awal

Sementara itu, DME menjadi alternatif lain yang tengah dikembangkan melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah. Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi langsung LPG.

Namun, Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa proyek DME saat ini masih berada pada tahap awal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dilakukan hilirisasi dan menjadi substitusi pengganti LPG. Untuk DME baru groundbreaking,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencarian alternatif energi ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.

“Nah ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Libatkan Kampus dan Riset

Dia melanjutkan bahwa saat ini, pemerintah juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mencari solusi energi alternatif.

“Ya itu salah satu di antaranya. Kita fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan,” ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusannya. Ini baru mencari beberapa alternatif, tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian,” tandas Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), sebagai langkah strategis untuk mengoptimalisasi penggunaan gas domestik demi mencapai kemandirian energi.

"Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6–1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahlil menyampaikan saat ini rencana pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan segera memfinalisasi agar kemandirian energi dapat terwujud.

Usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin, Bahlil menjelaskan bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu.

Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Saat ini Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha.

"Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," kata Bahlil.

CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri.

Maka dari itu, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan energi domestik.

"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan," kata Bahlil.

CNG juga dapat menjadi senjata Pemerintah untuk menghadapi krisis energi dunia, di samping optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) seperti pemanfaatan B50, dan diversifikasi LPG selain dari pemanfaatan Dimetil Eter (DME).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang kebijakan fiskal sektor batu bara seiring dengan upaya menghidupkan kembali proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) impor.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pengenaan tarif bea keluar ekspor batu bara dengan skema berjenjang mengikuti pergerakan harga komoditas global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema bea keluar tersebut tengah dibahas di tingkat teknis dan akan menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada tahun ini. Tarif yang diusulkan berada pada kisaran 5% hingga 11%, tergantung level harga batu bara di pasar internasional.

“Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, tarif terendah akan dikenakan ketika harga batu bara berada di level bawah, lalu meningkat pada level harga menengah, dan mencapai tarif tertinggi saat harga melonjak tinggi.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa besaran final belum ditetapkan lantaran Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan masih menyerap masukan dari para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kebijakan bea keluar tidak dimaksudkan untuk menekan industri, melainkan menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, stabilitas sektor hulu, dan dukungan terhadap agenda hilirisasi. Pemerintah menargetkan penerimaan dari bea keluar ekspor batu bara dapat mencapai Rp20 triliun pada 2026.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin terus memberikan subsidi tidak langsung kepada eksportir batu bara ketika harga komoditas berada pada level tinggi. Oleh karena itu, pengenaan bea keluar dinilai relevan sebagai instrumen redistribusi fiskal untuk menopang agenda strategis nasional, termasuk pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya domestik.

Hilirisasi DME Didorong, Groundbreaking Awal 2026

Kebijakan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan langkah pemerintah mengakselerasi proyek gasifikasi batu bara menjadi DME yang sempat mandek pada periode pemerintahan sebelumnya. Rezim Presiden Prabowo Subianto menempatkan proyek DME sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Dalam perkembangan terbaru, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dan PT Pertamina (Persero) menandatangani kerja sama strategis percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif, meliputi DME, synthetic natural gas (SNG), dan metanol, pada Jumat (9/1/2026). Melalui kerja sama tersebut, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) ditetapkan sebagai pemasok batu bara, sementara Pertamina berperan sebagai offtaker.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri. Hilirisasi dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

“MIND ID bersama Pertamina akan mengawasi setiap tahap kerja sama ini agar benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Maroef melalui keterangan resmi.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan bahwa sinergi dengan MIND ID menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi. Menurutnya, Pertamina siap mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan distribusi energi nasional guna mendukung realisasi proyek DME.

“Ini langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Simon.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi LPG nasional pada 2026 akan mencapai sekitar 10 juta metrik ton, sementara produksi domestik baru berkisar 1,3 juta hingga 1,4 juta metrik ton. Kesenjangan tersebut selama ini ditutup melalui impor dan berkontribusi besar terhadap tekanan subsidi energi.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan memasuki tahap konstruksi dalam waktu dekat. Groundbreaking proyek tersebut ditargetkan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 oleh PTBA.

Menurut Dony, proyek DME merupakan keniscayaan untuk menekan impor LPG sekaligus mengurangi beban subsidi. Selain menahan arus keluar devisa, proyek ini diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Keekonomian dan Respons Industri

Meski didorong secara kebijakan, sejumlah pengamat menilai tantangan utama proyek DME masih terletak pada aspek keekonomian. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai biaya investasi dan produksi DME masih relatif tinggi dibandingkan LPG impor yang disubsidi pemerintah.

"Biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal jadi nggak ekonomis. Apalagi, jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini disubsidi negara maka DME tidak lebih efisien," jelas Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, tanpa skema insentif fiskal, jaminan harga beli, serta kepastian regulasi jangka panjang, proyek DME dinilai sulit menarik secara komersial. Dia juga menilai peran Pertamina sebagai offtaker dinilai krusial untuk mengurangi risiko pasar, namun belum cukup jika tidak diikuti dukungan kebijakan yang konsisten.

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan agar kebijakan bea keluar tetap mempertimbangkan sensitivitas harga dan keberlangsungan industri. Permintaan ekspor batu bara global pada 2026 diperkirakan masih moderat, seiring tren transisi energi dan perlambatan ekonomi global.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai skema bea keluar perlu dirumuskan secara berimbang agar mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menekan kinerja pelaku usaha secara berlebihan. Menurutnya, dialog dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan fiskal tersebut tetap kondusif bagi industri dalam negeri.

"Sehingga akan tercipta optimalisasi baik dari sisi penerimaan negara ataupun kondusivitas industri dalam negeri," ucap Gita kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, skema pengenaan bea keluar yang tepat pada akhirnya mampu mendorong laju ekonomi secara nasional.

"Oleh karena itu, tarif bea keluar perlu mendengar dari semua stakeholder agar tercipta tarif bea keluar yang berkeadilan," imbuhnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan konstruksi pabrik hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai konstruksinya pada 2026 mendatang. Hal itu sejalan dengan proyek substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia yang makin dibutuhkan.

Dia menyebutkan kepastian kelanjutan proyek DME dalam negeri diharapkan bisa diputuskan pada akhir 2025 ini. Sehingga, proyek DME dalam negeri bisa mulai berjalan pada tahun 2026 mendatang.

"Nah DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026," jelas Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bahlil mengatakan hal itu pun sejalan dengan pasokan kebutuhan LPG untuk pabrik petrokimia baru milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Banten, sebesar 1,2 juta ton per tahun. Peran LPG sendiri dinilai bisa digantikan oleh DME.

"Jadi gini, total konsumsi kita nanti tahun depan antara existing kan penambahan itu sekitar 10 juta kurang lebih. 10 juta ton LPG. Nah sekarang kapasitas produksi kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton per tahun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan saat ini pemerintah telah menyerahkan proyek DME ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk masuk ke tahap feasibility study (FS).

"Jadi untuk FS dengan kita sudah serahkan ke Danantara, ya kita harapkan lebih cepat lebih baik. Kalau bisa eksekusinya tahun depan itu sudah bisa dilaksanakan," kata Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Hal itu dimulai dengan persiapan FS seperti mempersiapkan lahan, perizinan, hingga proses lainnya sampai proyek DME tersebut bisa dieksekusi.

Saat ini, Yuliot menyebutkan Danantara tengah mengkaji proyek DME yang sudah diajukan untuk bisa dibantu pendanaannya oleh Danantara.

"Dari Kementerian ESDM kan sudah menyampaikan pra-FSnya ke Danantara. Jadi kan juga lagi diselesaikan itu bagaimana dari pra-FS yang disiapkan oleh Kementerian ESDM, itu nanti akan dilihat kembali sampai detail FS dievaluasi oleh Danantara," tambahnya

Asal tahu saja, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi DME pada 24 Januari tahun 2022 di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Namun investor saat itu, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat, Air Product and Chemicals Inc. hengkang dari proyek batu bara menjadi DME atau metanol di Indonesia. Saat itu Air Product bermitra dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina Persero, hingga Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah menjajakan dengan mitra baru dari China, meski belum juga menemukan titik terang.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Himalaya Energi Perkasa Tbk. (HADE) menderita rugi bersih sepanjang Januari-September 2025 sebesar Rp2,91 miliar. Pendapatan perseroan 100% didapatkan dari bisnis jasa pengisian LPG.

Sementara itu, di saat yang sama pemerintah berwacana mengganti atau mencampur Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) batu bara mulai 2026.

Berdasarkan Laporan Keuangan, HADE sebenarnya membukukan pendapatan neto sebesar Rp3,11 miliar sepanjang kuartal III/2025. Angka ini naik 5,70% secara year on year (YoY) dibanding pendapatan neto kuartal III/2024 sebesar Rp2,94 triliun.

Seluruh pendapatan bersih perseroan tersebut didapat dari jasa pengisian LPG untuk PT Pertamina Patra Niaga. Pada tanggal 9 Oktober 2013, anak usaha HADE, PT Optima Daya Kapital (OPDAKA) telah menandatangani perjanjian pengusahaan dan penggunaan stasiun pengisian bulk LPG dengan PT Pertamina (Persero).

OPDAKA menerima penunjukan untuk melaksanakan operasi pengisian LPG dengan syarat bahwa semua pembiayaan, konstruksi, pengadaan semua peralatan dan operasi dan pemeliharaan pompa LPG menjadi beban dan tanggung jawab OPDAKA. OPDAKA akan menerima, menyimpan, mengisi LPG ke dalam tabung dan mendeduksikan tabung berisi LPG ke agen LPG dan pihak ketiga lainnya yang telah ditunjuk oleh Pertamina.

Perjanjian awal tersebut berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2013 hingga 28 Juli 2023. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 dilakukan perpanjangan melalui perjanjian kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga dan OPDAKA. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2033.

Merujuk kembali pada laporan keuangan, HADE membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp2,74 miliar atau naik 4,77% YoY. Dengan demikian, sebenarnya perseroan sukses membukukan pertumbuhan laba bruto 13,15% YoY dari Rp328,57 juta menjadi Rp371,79 juta.

Namun, di saat yang sama perseroan turut menanggung beban usaha sebesar Rp1,05 miliar. Angka ini naik 8,77% dari Rp971,03 juta pada periode sebelumnya. Dari sini, perseroan membukukan rugi usaha sebesar Rp684,39 juta, membengkak dari rugi usaha Rp642,45 juta dalam periode sebelumnya.

Kemudian, perseroan juga membukukan kerugian atas instrumen keuangan derivatif berupa beban cadangan penurunan nilai investasi dan beban cadangan piutang reverse repo. Totalnya mencapai Rp2,35 miliar. Pos beban ini pada periode sebelumnya tidak dicatatkan perusahaan.

Alhasil, rugi tahun berjalan yang ditanggung perseroan dalam kuartal III/2025 mencapai Rp3,13 miliar, membengkak dari rugi periode berjalan kuartal III/2024 mencapai Rp639,41 juta. Dari angka ini, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang Januari-September 2025 mencapai Rp2,91 miliar.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menggaungkan proyek DME batu bara sebagai pengganti LPG. Proyek ini sejatinya sudah digagas sejak era Presiden Jokowi, namun belum terlaksana hingga sekarang.

Bahlil mengatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi kini telah merampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS). Dia percaya diri, melalui percepatan persiapan proyek ini, DME bisa mensubstitusi LPG mulai 2026. Alhasil, mulai tahun depan Indonesia mulai melepaskan diri dari ketergantungan impor LPG.

Terkait teknologi yang digunakan, Bahlil menyebut pemerintah mengkaji dua opsi utama. "Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa," ujar Bahlil, Jumat (24/10/2025).

Lantas, transisi gas LPG menggunakan DME batu bara ini apakah akan berdampak bagi Himalaya Energi Perkasa Tbk. karena pendapatan yang mereka dapat 100% dari jasa pengisian LPG yang sudah berlangsung selama ini?

Melansir laman Kementerian ESDM, DME merupakan bahan bakar gas yang dibuat dari batu bara melalui gasifikasi. Prosesnya adalah batu bara diubah menjadi gas, lalu diproses lebih lanjut menjadi DME (CH₃OCH₃), sejenis gas yang bisa digunakan sebagai pengganti LPG (gas elpiji) untuk memasak dan kebutuhan energi lainnya.

Dijelaskan pula, bahwa DME memiliki karakteristik fisika-kimia yang cukup mirip LPG yakni dari sisi penanganan, distribusi, hingga infrastrukturnya seperti tabung, penyimpanan, distribusi.

DME memiliki kelebihan salah satunya adalah bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbarui seperti biomassa, limbah dan Coal Bed Methane (CBM) atau batu bara. Namun saat ini, batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan alternatif substitusi liquefied petroleum gas (LPG) demi menekan volume impor. Salah satu yang dikampanyekan adalah pemanfaatan dimethyl ether (DME).

Bagi kebanyakan masyarakat awam, berpotensi belum mengetahui apa itu DME. Berikut penjelasan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar kepada Republika, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Bisman menerangkan, DME merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses gasifikasi batubara. Melalui hilirisasi, batubara yang biasanya dibakar untuk menghasilkan uap di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diubah menjadi gas sintetis dan kemudian diproses menjadi DME.

“DME bisa menjadi alternatif pengganti LPG karena sama-sama berbentuk gas dan dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Ia menuturkan, penggunaan LPG di Indonesia sangat besar, terutama untuk konsumsi rumah tangga. Ketergantungan masyarakat terhadap LPG membuat kebutuhan nasional terus meningkat, sedangkan pasokan domestik terbatas. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi dari impor.

Kondisi ini membuat harga keekonomian LPG jauh di atas harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Untuk menutup selisih harga itu, negara harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar yang pada akhirnya membebani keuangan negara dan menggerus devisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai dieksekusi awal tahun depan secara bertahap.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME tersebut akan menjadi bentuk hilirisasi batu bara yang dapat menjadi substitusi liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor.

“Sekarang kita hasil studinya sudah serahin kepada Danantara dan Insha Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam catatannya, konsumsi LPG di Indonesia sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia hingga saat ini mengimpor 7–7,5 juta ton per tahun.

“Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri karena posisi gas kita itu kapasitas itu C1 dan C2, sementara untuk LPG itu C3 dan C4,” tutur Bahlil.

Oleh karena itu, proyek DME menjadi penting untuk menekan importasi LPG, sekaligus mengoptimalkan sumber daya energi yang lebih low calorie dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG.

Salah satu proyek DME akan dimulai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang tengah bersiap untuk melanjutkan proyek gasifikasi batu baramenjadi dimethyl ether (DME) pada tahun depan.

Proyek yang diharapkan dapat menjadi subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu mandek usai ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc. Kini, PTBA memberi sinyal akan melanjutkan proyek tersebut bersama mitra dari China.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengungkapkan bahwa Perseroan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan partner teknologi baru untuk mengerjakan proyek DME.

Dia bercerita pihaknya telah mengunjungi pabrik-pabrik gasifikasi di China yang mengubah batu bara menjadi produk kimia, termasuk DME, methanol, hingga polypropylene. Di China, kata Turino, proyek gasifikasi menjadi zat kimia telah berjalan 20-30 tahun. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci industri di Negeri Tirai Bambu itu sangat kompetitif.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan siapa mitra baru yang akan bergabung dalam proyek DME. Dia hanya memberi sinyal ada investor China yang telah kompeten di bidang tersebut lebih dari 20 tahun.

"Jadi teknologinya sudah berkembang dan mereka masih membesarkan kapasitas. Jadi mereka macam-macam. Satu produk dari batu bara bikinnya nggak hanya tunggal DME. Bikin ini, bikin ini. Ada satu pabrik yang punya 50 produk," ujar Turino, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, PTBA telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DMEpada November 2024, mengusulkanprocessing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Mining Association (IMA) menilai bahwa proyek hilirisasi batu bara, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, masih menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian dan kepastian regulasi.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia, mengatakan bahwa hingga saat ini, banyak faktor yang memengaruhi kelayakan ekonomi proyek-proyek hilirisasi batubara.

“Proyek hilirisasi batu bara masih terkendala aspek keekonomian yang mana banyak faktor yang memengaruhi seperti antara lain teknologi yang mahal, kerja sama dengan off-taker, harga jual produk hilirisasi batubara, financing, dan lain-lain,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Hendra menambahkan bahwa kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi jangka panjang di sektor tersebut. Selain itu, kepastian dan jaminan regulasi yang stabil juga dinilai penting mendukung investasi jangka panjang.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan insentif fiskal guna mempercepat hilirisasi batubara, seperti royalti 0% untuk proyek DME.

“Pemerintah telah menerbitkan beberapa insentif yang perlu diapresiasi. Namun, kembali ke poin pertama, aspek keekonomian itu banyak faktor terkait. Pemerintah tentu telah memahami isu ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendra menyoroti rencana pemerintah yang tengah menyiapkan insentif nonfiskal melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik lebih banyak investor di sektor hilirisasi.

“Insentif berupa KEK tentu patut diapresiasi karena dinilai bisa menarik investasi proyek-proyek yang bisa menyerap hasil pengolahan batu bara tersebut dan mendorong proyek hilirisasi batu bara,” jelasnya.

Namun demikian, dia menekankan bahwa keberhasilan proyek DME maupun bentuk hilirisasi lainnya tidak hanya bergantung pada insentif, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Tapi tentu banyak faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan insentif tambahan untuk menggenjot proyek DME masih dalam tahap pengkajian.

"Sampai saat ini belum ada aturan baru yang secara spesifik mengatur tambahan insentif untuk proyek DME, selain yang sudah ditetapkan sebelumnya berupa royalti batu bara 0% untuk volume yang digunakan dalam produksi DME," kata Rita kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Adapun, dia menyebut terdapat kemungkinan pemberian insentif non-fiskal melalui penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut Rita, dengan stimulus tersebut ditargetkan dapat lebih menarik investasi.