Kompleksitas kondisi geopolitik global terus memberi tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga stabilitas perdagangan dan investasi. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja sama yang lebih erat, bersamaan dengan upaya membangun arsitektur ekonomi internasional yang tetap terbuka, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (05/06). Brussels Economic Security Forum (BESF) adalah forum tahunan yang diselenggarakan European Policy Centre (EPC) dengan bahasan utama terhadap isu keamanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, perdagangan, investasi, teknologi, dan dinamika ekonomi global.

"Arsitektur ekonomi internasional saat ini jelas sedang mengalami perubahan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali framework yang mampu mempertahankan manfaat keterbukaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Saya meyakini bahwa jawabannya bukan terletak pada decoupling, melainkan pada diversification. Bukan pada fragmentation, melainkan pada cooperation and partnerships," ujar Airlangga.

Pada forum yang dihadiri para pejabat tinggi Uni Eropa, pemerintah negara mitra, pelaku usaha, hingga media internasional tersebut, diskusi difokuskan pada berbagai isu strategis terkait keamanan dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Saat itu, Menko memaparkan pendekatan Indonesia dalam memperkuat keamanan ekonomi dan ketahanan ekonomi nasional, juga menyampaikan perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, termasuk proses penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Airlangga lalu mengungkapkan pandangan Indonesia mengenai pentingnya memperkuat kerja sama internasional, mendorong diversifikasi rantai pasok global, serta mencegah fragmentasi ekonomi yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia.

Ia menjelaskan bahwa berbagai konflik global, termasuk yang terjadi di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah, menunjukkan bahwa gangguan geopolitik dapat cepat berdampak pada rantai pasok, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan kata lain, memicu peningkatan biaya, menurunkan investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Menurut Airlangga, kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk menerapkan berbagai kebijakan guna memperkuat keamanan ekonomi (economic security), antara lain melalui kebijakan industri, penyaringan investasi (investment screening), serta pengendalian ekspor (export controls) untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah kondisi yang tak menentu, Indonesia disebut mampu menjaga ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2026, inflasi yang tetap terkendali, serta cadangan devisa yang kuat dan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama lebih dari 70 bulan berturut-turut.

Airlangga menyampaikan, Indonesia saat ini terus mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, transformasi digital, dan ekonomi hijau. Indonesia juga terus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, termasuk pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis, dan energi terbarukan.

Salah satunya, Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia dengan menarik investasi dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara pada sektor produksi baterai, material katoda, hingga perakitan kendaraan listrik. Perkembangan itu turut berkontribusi terhadap diversifikasi rantai pasok energi bersih global, sehingga menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia pun terus mendorong transformasi digital sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat keamanan dan ketahanan ekonomi nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$130 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada 2025, menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia memperkuat ketahanan energi, serta mendukung agenda dekarbonisasi melalui pengembangan energi terbarukan domestik dan implementasi program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu mengurangi impor bahan bakar hingga 4 juta kiloliter per tahun, serta meningkatkan kemandirian energi nasional dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan strategis, termasuk IEU-CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), hingga proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sebagai anggota ASEAN, G20, dan BRICS, serta melalui proses aksesi menuju OECD, Indonesia memperkuat peran sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Peran itu dinilai penting dalam mendorong dialog, memperkuat kerja sama internasional, serta membangun solusi bersama yang inklusif guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Rangkaian Brussels Economic Security Forum (BESF) ditutup oleh European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič yang menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global.

"Mari kita bekerja sama membangun kerangka keamanan ekonomi yang lebih baik, yang mampu memperkuat ketahanan sekaligus menjaga keterbukaan, inklusivitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua," pungkas Airlangga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas sejumlah strategi guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA terselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga di Brussel, Jumat (5/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan jelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga.

Saat ini, IEU-CEPA disebut sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas, sehingga manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha dari kedua negara.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA, adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Pertemuan ini turut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan, yang akan mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kembali mendapat pengakuan nasional.

BNI meraih penghargaan Leadership AA - Excellence Leader in ESG Transparency dalam ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11).

Penghargaan ini menegaskan posisi BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia.

Tahun ini, acara mengusung tema 'Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities', yang mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU-CEPA dan ICA-CEPA.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan BNI secara konsisten mewujudkan komitmen keberlanjutan melalui pembiayaan hijau dan inisiatif sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bank berlogo 46 ini aktif mendukung proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sejalan dengan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Selain itu, BNI juga memperkuat digitalisasi inklusif guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.

Langkah ini sejalan dengan upaya perseroan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"BNI percaya bahwa kepemimpinan dalam ESG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan komitmen moral untuk menghadirkan nilai tambah bagi bangsa dan dunia. Ke depan, kami akan terus memperluas kolaborasi lintas sektor guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global," tambah Okki.

Dengan penerapan kerangka ESG yang konsisten, BNI semakin diakui sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Melalui pencapaian ini, BNI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berdaya saing global, sejalan dengan semangat BNI sebagai lembaga keuangan nasional yang terus membawa perubahan positif bagi negeri.