Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal mengungkapkan produk impor asal Amerika Serikat (AS) akan memiliki dua label halal di kemasan, yakni label yang diberikan oleh otoritas Negeri Paman Sam dan Indonesia.

"Label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement (MRA)," ujar Babe Haikal dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan MRA merupakan kerja sama pengakuan standar halal antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri yang telah melalui proses asesmen ketat.

Melalui mekanisme tersebut, produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu melalui pemeriksaan ulang dari awal di Indonesia.

"Hanya diregister, tidak lagi diproses dari awal. Dan harus dicatat, ini terjadi bukan hanya untuk Amerika," ujarnya.

Haikal menambahkan masyarakat dapat memastikan kehalalan produk dengan melihat keberadaan dua label tersebut, yakni label halal dari lembaga AS dan pengakuan halal dari Indonesia.

"Kalau mau membeli dengan teliti, maka di sana Anda mendapati produk halal made in Amerika yang direkognisi oleh produk halal Indonesia. Ada label halal Amerika dan ada pula label halal dari Indonesia," ujarnya.

Haikal juga menyebut AS telah memiliki regulasi halal yang ketat sejak lama, termasuk melalui lembaga sertifikasi seperti Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Lembaga tersebut telah bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

"Saya juga bukan membela Amerika. Amerika justru lebih ketat loh (untuk urusan halal) karena dia telah memberlakukan halal sejak 1974 dengan berdirinya IFANCA," ujar Haikal.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi mengatakan kerja sama pengakuan sertifikasi halal dengan lembaga di AS telah berlangsung sejak lama.

Produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang dari awal saat masuk ke Indonesia.

"Kalau barang di sana masuk ke Indonesia sudah ada sertifikat halalnya, di sini sudah ada recognition-nya, ya sudah," ujar Marsudi.

Kekhawatiran publik sempat muncul setelah beredarnya misinformasi terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS (ART) yang ditafsirkan seolah-olah produk AS bebas dari kewajiban label halal di Indonesia. BPJPH menegaskan anggapan tersebut keliru.

Namun, Babe Haikal menegaskan seluruh produk asal AS yang masuk ke Indonesia tetap wajib memiliki label halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah kabar yang menyebut produk impor asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal.

"Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: Itu tidak benar," katanya Teddy dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Teddy mengatakan seluruh produk yang wajib bersertifikasi halal tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ia memastikan kebijakan perdagangan Indonesia-AS tak menghapus kewajiban pemenuhan standar nasional, termasuk ketentuan halal dan perlindungan konsumen.

"Baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia," ucap dia.

Ia menjelaskan sertifikasi halal itu juga akan berkaitan dengan sejumlah lembaga, termasuk lembaga sertifikasi halal di AS seperti Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Lalu di Indonesia, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Teddy juga menyatakan badan halal Indonesia dan AS telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), perjanjian internasional penyetaraan sertifikasi halal dalam kerjasama global. Melalui MRA itu, pengakuan sertifikasi dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional.

Selain itu, Teddy menyampaikan untuk produk kosmetik dan alat kesehatan juga tetap wajib memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dapat dipasarkan di Indonesia.

Bisnis.com, ANKARA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi yang menyebut bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi. Dia memastikan kabar itu tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu (22/2/2026).

Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan bahwa seluruh produk yang memang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, baik melalui lembaga halal di Amerika Serikat maupun di Indonesia.

“Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: itu tidak benar,” tegas Teddy.

Teddy menjelaskan, produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki label dan sertifikasi halal. Sertifikasi tersebut dapat diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui, baik dari AS maupun Indonesia.

Beberapa lembaga halal di Amerika Serikat yang disebutkan antara lain Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

Sementara itu, di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dengan demikian, produk impor dari AS yang termasuk kategori wajib halal tetap harus memiliki sertifikasi resmi sebelum dapat beredar di pasar Indonesia.

Selain makanan dan minuman, Teddy juga menegaskan bahwa produk kosmetik dan alat kesehatan yang masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk untuk produk impor dari Amerika Serikat.

Kerja Sama Pengakuan Halal Indonesia–AS

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa lembaga halal Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional terkait penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global.

Melalui MRA tersebut, sertifikasi halal yang diterbitkan lembaga di AS yang telah diakui dapat diterima di Indonesia, selama memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga standar jaminan produk halal sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membantah bahwa Amerika Serikat (AS) meminta pencabutan aturan sertifikasi halal usai Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.

Hal ini disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026). Dia menjawab pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus yang mengaku mendapatkan informasi tersebut dari media sosial.

“Saya katakan itu hoaks, karena konferensi pers yang dilakukan oleh USTR dan USDA, United States Department of Agriculture dan Trade, juga menyatakan bahwa mereka menyetujui dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH, resmi,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BPJPH telah bertemu dengan 82 pengusaha asal AS di Jakarta beberapa waktu lalu bersama perwakilan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dari pertemuan tersebut, Haikal menyebut bahwa para pengusaha justru menyetujui aturan sertifikasi halal dan menyambut baik ketentuan wajib halal.

Dia kemudian menyebut bahwa Negeri Paman Sam sejatinya telah menerapkan standar halal sejak 1974 silam, ditandai dari keberadaan Ifanca alias Islamic Food and Nutrition Council of America.

“Mereka mendirikan Ifanca, Islamic Food, Islamic Food and Nutrition Council of America. Jadi [kabar AS meminta pencabutan aturan sertifikasi halal] hoaks,” tegas Haikal.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter alias Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) yang diklaim sebagai badan internasional baru untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza, Palestina.

Keputusan ini menuai kontroversi dan di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan pendirian Indonesia selama ini yang mengecam pendudukan Israel di Palestina.