JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan aspek kehalalan produk tetap menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian dagang Indonesia, termasuk dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kerja sama perdagangan bilateral tetap harus sejalan dengan regulasi nasional mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) serta perlindungan konsumen.

“Halal itu merupakan hal yang mutlak, terutama untuk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia. Kemudian mekanisme halal ada yang melalui juga Mutual Recognition Agreement (MRA) yang sudah diakui oleh Indonesia. Sehingga barang yang masuk terutama makanan dan minuman itu dijamin kehalalannya,” ujar Airlangga di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki skema Mutual Recognition Agreement (MRA) terkait sertifikasi halal.

Melalui mekanisme ini, Indonesia mengakui sertifikat halal yang diterbitkan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS, sepanjang lembaga tersebut telah diakui dan terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Saat ini terdapat lima lembaga halal di Amerika Serikat yang telah memperoleh Recognition Agreement dari BPJPH, yakni IFANCA, AHF, ISA, HTO, dan ISWA melalui Halal Certification Department.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki skema MRA dengan sekitar 38 negara.

Dengan skema tersebut, produk yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga yang diakui dapat langsung masuk ke Indonesia tanpa proses sertifikasi ulang.

Untuk produk pertanian, khususnya daging dan hasil sembelihan, Indonesia menerima praktik penyembelihan dari AS yang mematuhi hukum Islam atau sesuai standar SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Standar ini telah mengharmonisasikan aturan halal dan metrologi secara global.

BPJPH disebut telah melakukan audit langsung terhadap lembaga-lembaga halal di Amerika Serikat guna memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut.

“Tentu pemerintah terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai payung utama untuk kehalalan di Indonesia,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak secara otomatis menganulir kewajiban sertifikasi halal produk asal Negeri Paman Sam.

Adapun dalam dokumen ART, Article 2.9 menyatakan bahwa Indonesia harus mengecualikan produk-produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal demi memfasilitasi ekspor AS. Indonesia juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal asal AS yang telah diakui oleh otoritas Halal Indonesia untuk menyertifikasi produk.

Kendati demikian, Airlangga menyatakan produk-produk asal AS akan tetap patuh terhadap regulasi nasional dan syariat, guna memastikan kepentingan umat serta kedaulatan ekonomi terjaga dengan baik.

"Halal itu merupakan hal yang mutlak, terutama untuk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia," ujar Airlangga, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (4/3/2025).

Untuk memfasilitasi kelancaran arus barang tanpa mengorbankan standar kehalalan, pemerintah mengoptimalkan implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) yang telah diakui oleh Indonesia.

Melalui skema ini, jelas Airlangga, Indonesia mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat, dengan syarat wajib bahwa lembaga tersebut telah diakui dan terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hingga saat ini, BPJPH tercatat telah memberikan Recognition Agreement kepada lima LHLN yang beroperasi di Amerika Serikat. Kelima institusi penjamin kehalalan tersebut meliputi IFANCA, AHF, ISA, HTO, serta ISWA.

Lebih luas, Airlangga mencatat bahwa saat ini sudah terdapat 38 negara yang menjalin kesepakatan MRA dengan Indonesia. Dengan mekanisme harmonisasi ini, produk impor yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga yang diakui dapat langsung memasuki pasar domestik tanpa harus melalui proses sertifikasi ganda yang kerap membebani biaya logistik.

Standar Produk Pertanian dan Daging

Selain itu, yang sempat menjadi polemik yaitu kewajiban Indonesia menerima praktik penyembelihan dari AS yang mematuhi hukum Islam atau standar dari negara mana pun yang merupakan anggota dari Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) seperti diatur dalam Article 2.22 dokumen ART.

Terkait kesepakatan itu, Airlangga menyatakan Indonesia hanya menerima praktik penyembelihan dari AS yang secara ketat mematuhi Hukum Islam atau sesuai dengan parameter SMIIC di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Standar SMIIC tersebut dinilai krusial karena telah mengharmonisasikan aturan halal dan metrologi pada tingkat global. BPJPH juga disebut telah menerjunkan tim untuk melakukan audit langsung ke berbagai lembaga halal di negara tersebut guna memastikan kepatuhan standar terimplementasi di lapangan.

"Tentu pemerintah terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai payung utama untuk kehalalan di Indonesia," ucap mantan menteri perindustrian itu.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum DP MUI K.H. Marsudi Syuhud, Ketua MUI K.H. Asrorun Ni'am Sholeh, serta jajaran eselon I Kemenko Perekonomian.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal mengungkapkan produk impor asal Amerika Serikat (AS) akan memiliki dua label halal di kemasan, yakni label yang diberikan oleh otoritas Negeri Paman Sam dan Indonesia.

"Label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement (MRA)," ujar Babe Haikal dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan MRA merupakan kerja sama pengakuan standar halal antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri yang telah melalui proses asesmen ketat.

Melalui mekanisme tersebut, produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu melalui pemeriksaan ulang dari awal di Indonesia.

"Hanya diregister, tidak lagi diproses dari awal. Dan harus dicatat, ini terjadi bukan hanya untuk Amerika," ujarnya.

Haikal menambahkan masyarakat dapat memastikan kehalalan produk dengan melihat keberadaan dua label tersebut, yakni label halal dari lembaga AS dan pengakuan halal dari Indonesia.

"Kalau mau membeli dengan teliti, maka di sana Anda mendapati produk halal made in Amerika yang direkognisi oleh produk halal Indonesia. Ada label halal Amerika dan ada pula label halal dari Indonesia," ujarnya.

Haikal juga menyebut AS telah memiliki regulasi halal yang ketat sejak lama, termasuk melalui lembaga sertifikasi seperti Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Lembaga tersebut telah bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

"Saya juga bukan membela Amerika. Amerika justru lebih ketat loh (untuk urusan halal) karena dia telah memberlakukan halal sejak 1974 dengan berdirinya IFANCA," ujar Haikal.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi mengatakan kerja sama pengakuan sertifikasi halal dengan lembaga di AS telah berlangsung sejak lama.

Produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga yang diakui tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang dari awal saat masuk ke Indonesia.

"Kalau barang di sana masuk ke Indonesia sudah ada sertifikat halalnya, di sini sudah ada recognition-nya, ya sudah," ujar Marsudi.

Kekhawatiran publik sempat muncul setelah beredarnya misinformasi terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS (ART) yang ditafsirkan seolah-olah produk AS bebas dari kewajiban label halal di Indonesia. BPJPH menegaskan anggapan tersebut keliru.

Namun, Babe Haikal menegaskan seluruh produk asal AS yang masuk ke Indonesia tetap wajib memiliki label halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan bahwa produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tetap wajib memiliki label halal. Hal ini seiring dengan kabar yang beredar terkait sertifikasi halal produk AS yang masuk ke Indonesia seiring perjanjian dagang.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan informasi yang beredar di masyarakat bahwa produk AS masuk ke Indonesia tidak perlu label halal adalah tidak benar. Haikal meminta masyarakat tidak khawatir terkait label halal ini. Dia memastikan terkait sertifikasi halal tidak ada yang dilanggar, pemerintah amat serius dan transparan.

“Jangan khawatir, untuk urusan halal, gak ada hal yang dirahasiakan, gak ada yang diumpet-umpetin. Tidak ada yang dilanggar,” kata Haikal dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut bahwa kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) membuat produk AS yang masuk Indonesia tak perlu label halal. BPJH menjelaskan setiap produk AS yang masuk Indonesia memiliki dua label halal sekaligus.

Labeling halal ini pun tetap berlaku usai perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan AS disepakati pekan lalu di Washington DC.

“Jadi, label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement [MRA],” kata Haikal.

Dia menjelaskan bahwa sejak 1974, AS juga sudah memiliki regulasi yang ketat terkait produk halal. Bahkan, AS pun punya lembaga halal tersendiri yang sudah tepercaya.

Dia mencontohkan, AS sudah memiliki badan halal seperti Halal Transaction of Omaha (HTO) atau Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Lembaga-lembaga itu pun sudah diakui dan bekerja sama dengan banyak negara, termasuk dengan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance pada Kamis (19/2/2026) waktu AS. Dokumen tersebut memuat kerangka perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, mencakup pengaturan akses pasar, harmonisasi standar, serta komitmen pengurangan hambatan perdagangan.

Kesepakatan ini menjadi fondasi baru penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika perdagangan global. Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal.

Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Pada Pasal 2.9 tentang Halal untuk Barang Manufaktur, Indonesia wajib membebaskan produk manufaktur asal AS, termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari setiap persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal.

Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi. Selain itu, Indonesia tidak akan mengenakan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal.

Pemerintah RI juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal AS yang diakui otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk tanpa persyaratan tambahan, serta menyederhanakan dan mempercepat proses pengakuannya.

Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian. Dalam ketentuan tersebut, Indonesia wajib menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

Lebih lanjut, produk nonhewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dibebaskan dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Kontainer dan bahan untuk pengangkutan produk pangan dan pertanian juga tidak dikenai kewajiban sertifikasi halal.

Adapun, perusahaan pengepakan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasok ekspor produk pertanian bersertifikat halal ke Indonesia dibebaskan dari persyaratan uji kompetensi dan sertifikasi halal bagi karyawannya.

Indonesia juga tidak akan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan AS menunjuk tenaga ahli halal untuk mengawasi operasional. Pengaturan tersebut menandai perubahan signifikan dalam rezim sertifikasi halal terhadap produk impor AS, sekaligus menjadi salah satu elemen sensitif dalam implementasi kesepakatan dagang kedua negara ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan tidak melakukan pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS) usai ditekennya dokumen kesepakatan dagang Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Allianceatau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Juru Bicara Kemenko bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal tetap diwajibkan, khususnya untuk produk makanan dan minuman.

"Tidak [ada pengecualian], Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu, makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, lanjut Haryo, untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk. Serta dipastikan bakal tetap mencantumkan detail informasi konten produk.

Terkait tidak diwajibkannya pelabelan halal dilakukan di Indonesia, pemerintah menekankan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Di mana, kerja sama ini bakal menekankan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

Haryo menuturkan, kerja sama Indonesia dan AS ini juga dijalankan dalam rangka menjawab tingginya permintaan pasar Indoesia terhadap produk halal berkualitas tinggi dari AS, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya.

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," pungkas Haryo.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Dokumen tersebut memuat kerangka perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, mencakup pengaturan akses pasar, harmonisasi standar, serta komitmen pengurangan hambatan perdagangan. Kesepakatan ini menjadi fondasi baru penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika perdagangan global.

Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal. Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkat produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong agar sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tak lagi berlaku seumur hidup, melainkan dibatasi menjadi dua tahun.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan bahwa ketentuan masa berlaku seumur hidup sertifikat halal luar negeri itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menurutnya, hal ini menjadi penghalang bagi BPJPH dalam melakukan audit untuk memastikan ulang status halal produk impor tersebut, mengingat kerja sama dengan LHLN yang berbasis perjanjian pengakuan bersama (mutual recognition agreement/MRA).

“Masalahnya adalah, sertifikasi halal mereka berlaku seumur hidup. Itu ada di Ciptaker. Dalam usulan rencana, saya juga sudah minta tolong diubah. Berlaku cukup 2 tahun, dan setiap kapan pun kami boleh datang memeriksa,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Dia lantas menceritakan pengalaman BPJPH yang hendak melakukan audit tempat pemotongan hewan di Amerika Serikat (AS).

Haikal berujar bahwa sertifikat halal yang berlaku seumur hidup menimbulkan celah bahwa tempat pemotongan hewan itu tak perlu lagi melakukan sertifikasi ulang, kendati standar halalnya tak bisa dipastikan.

“Dengan gampangnya mereka bilang, kan seumur hidup, dan sekarang kami enggak ada waktu. Itu pernah terjadi pada kami. Jadi, rancangan undang-undang yang kami usulkan juga mohon bisa mengubah Ciptaker, supaya [hanya berlaku] 2 tahun saja. Jangan seumur hidup,” ujar Haikal.

Di samping itu, BPJPH disebutnya juga mendorong pemastian kesesuaian produk halal dari luar negeri sebagai upaya mengontrol jalur masuknya barang asing ke Tanah Air.

Menurut Haikal, jika hanya bermodalkan MRA, produk impor tersebut akan berbondong-bondong masuk. Oleh karena itu, dia mendorong adanya aturan yang mengakomodasi standar halal sebagai barrier to entry sekaligus melindungi produk halal dalam negeri.

“Bagaimana cara mencegahnya? Kita buat satu undang-undang kerjasama dengan Sucofindo, KSO [kerja sama operasi] pemastian kesesuaian produk halal luar negeri. Sebenarnya, tanpa ragu-ragu saya katakan ini untuk menyaring, supaya tidak jor-joran masuk barang asing ke negara kita,” ujar Haikal.

Bisnis.com, JAKARTA — Adopsi sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) untuk memperoleh jalur prioritas dalam proses kepabeanan di kalangan pelaku usaha nasional masih sangat minim.

Hingga akhir 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat baru 503 perusahaan yang memiliki status prioritas tersebut atau sekitar 1% dari total eksportir dan importir di Indonesia. Secara terperinci, jumlah perusahaan berstatus AEO tercatat sebanyak 202 entitas, sedangkan perusahaan berkategori MITA sebanyak 301 entitas.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki target kuantitas untuk menggenjot angka tersebut. Otoritas kepabeanan memilih fokus menjaga kredibilitas standar yang ditetapkan World Customs Organization (WCO).

"Kami enggak punya target kuantitas, tetapi kami berpikir tentang kualitas," ujarnya dalam sebuah diskusi, Jumat (23/1/2026).

Saifuddin membandingkan data dengan negara mitra: Jepang memiliki sekitar 700 perusahaan AEO, sementara Australia di kisaran 1.000 perusahaan, bahkan China mencatat angka fantastis mencapai 7.000 perusahaan AEO.

Meski angka-angkanya lebih tinggi dari perusahaan di Indonesia, namun Bea Cukai tidak ingin terjebak dengan 'obral sertifikat' AEO dan MITA. Alasannya, standar penilaian di Tanah Air akan mempengaruhi proses kerja sama mutual recognition agreement (MRA).

"Saat kami memvalidasi perusahaan-perusahaan di sini untuk mendapat AEO, mereka akan mengecek apakah Bea Cukai [Indonesia] sudah mengikuti standar-standar, dan mereka enggak mau MRA kalau kita asal-asalan," katanya.

Adapun, persyaratan dan tata cara penetapan AEO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2023, yang mana perusahaan secara sukarela mengajukan diri untuk divalidasi. Sementara itu, persyaratan dan penetapan MITA diatur dalam PMK No. 128/2023 yang berbasis pada analisis rekam jejak kepatuhan internal Bea Cukai.

Saifuddin pun menggarisbawahi bahwa keberadaan jalur prioritas lewat pemberitaan status AEO dan MITA bukan sekadar fasilitas, melainkan strategi manajemen risiko otoritas kepabeanan.

Dengan memberikan kemudahan bagi entitas yang terbukti patuh, perusahaan dengan risiko tinggi terdorong untuk memperbaiki diri agar mendapatkan keistimewaan ala perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA. Selain itu, Bea Cukai bisa fokus ke pengawasan perusahaan dengan risiko tinggi itu sendiri.

"Harapannya komunitas [patuh] ini semakin membesar, sehingga importir borongan atau importir yang tidak jelas semakin terkurangi ruang geraknya, karena kami bisa memfokuskan konsentrasi pengawasan kepada mereka," jelasnya.

Selain efisiensi pengawasan, program ini menawarkan kepastian bisnis. Bagi korporasi dengan volume impor-ekspor tinggi, gangguan di pelabuhan dapat memicu efek domino yang fatal, mulai dari terhentinya lini produksi hingga pembengkakan biaya operasional dan kerugian tenaga kerja.

Terkendala Syarat Finansial

Di sisi lain, pelaku usaha menilai ada sejumlah persyaratan untuk mendapatkan status jalur prioritas yang cukup memberatkan, terutama terkait parameter kesehatan finansial.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam menyoroti syarat profitabilitas dan solvabilitas yang kaku. Menurutnya, performa keuangan korporasi sangat dinamis dan tidak bisa dipukul rata setiap tahun harus biru (untung).

"Kadang perusahaan itu rugi karena sedang melakukan big investment. Mungkin beberapa tahun rapor keuangannya merah sebelum akhirnya mencetak profit. Jika parameter ini kaku, perusahaan jadi takut melakukan investasi," kata Bob pada kesempatan yang sama.

Bob mengakui bahwa Bea Cukai membutuhkan jaminan bahwa bea masuk akan terbayar dan tidak menjadi piutang negara. Kendati demikian, dia mendesak adanya jalan tengah agar perusahaan yang sedang berekspansi tidak kehilangan fasilitas prioritas tersebut.

Sebagai informasi, perusahaan berstatus AEO dan MITA mendapatkan keuntungan berupa perlakuan khusus kepabeanan, inspeksi fisik yang minimal, hingga prioritas clearance barang yang berdampak langsung pada efisiensi biaya logistik dan kepastian produksi.