Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz yang mendorong penurunan harga minyak dunia dinilai belum mampu menjadi katalis pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, semester II/2026 lebih tepat dipandang sebagai fase stabilisasi dibandingkan pemulihan penuh bagi industri tekstil. Pembukaan kembali Selat Hormuz memang meredakan salah satu sumber tekanan terbesar terhadap biaya produksi.

Normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz juga mendorong penurunan harga minyak dunia sehingga membuka peluang turunnya biaya produksi industri tekstil. Saat gangguan pasokan energi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% sehingga menggerus margin pelaku usaha.

Dengan membaiknya pasokan energi global, tekanan biaya tersebut diperkirakan mulai mereda. Namun, manfaatnya tidak akan langsung dirasakan industri.

"Membaiknya kondisi energi global tidak serta-merta membalikkan keadaan industri tekstil nasional karena sebagian besar tantangan yang dihadapi bersifat struktural," ujarnya kepadaBisnis, Jumat (19/6/2026).

Terkait alasannya, Yusuf menyebut tiga indikator yang menjadi perhatian.Pertamaadalah biaya produksi.

Ketika disrupsi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% dalam waktu singkat sehingga menekan margin industri. Dengan normalisasi pasokan energi, tekanan biaya ini berpotensi berkurang secara bertahap.

Kedua, tingkat utilisasi industri TPT yang masih rendah. Sejumlah produsenpolyester, kata Yusuf, masih beroperasi di bawah 40% kapasitas, mencerminkan bahwa industri belum mampu memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.

Ketigayaitu derasnya arus impor yang masih menjadi ancaman bagi industri tekstil domestik. Produk tekstil dari negara-negara yang menghadapi hambatan masuk ke pasar Amerika Serikat akibat perang dagang diperkirakan akan dialihkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Situasi ini diperburuk oleh dugaan praktiktransshipmentyang membuat produk impor semakin sulit bersaing secara sehat," tegasnya.

Di sisi logistik, Yusuf mengakui pembukaan kembali Selat Hormuz membantu menurunkan premi risiko pengiriman, biaya bahan bakar kapal, serta premi asuransi kargo. Namun, dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia dinilai relatif terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama ekspor tekstil ke Amerika Serikat maupun Eropa.

"Manfaat yang diterima industri tekstil lebih bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya energi dan biaya transportasi secara umum," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah masih menggerus potensi penghematan biaya produksi. Yusuf menjelaskan banyak kebutuhan industri tekstil, mulai dari kapas, sebagian bahan petrokimia, hingga mesin produksi, masih bergantung pada impor sehingga depresiasi rupiah membuat biaya dalam negeri tetap tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, prospek industri tekstil ke depan lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas akses pasar ekspor dibandingkan sekadar turunnya harga energi. Peluang memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produksi dan investasi.

Kendati demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemerintah berhasil mengendalikan tekanan impor di pasar domestik.

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi dengan memperkuat pengawasan impor dan praktik transshipment, mempercepat pengembangan industri petrokimia domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efisiensi logistik.

"Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup seluruh produk impor yang beredar di pasar Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengaturan terhadap produk impor menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan Wajib Halal berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Haikal, penguatan kebijakan terhadap produk impor menjadi aspek krusial menjelang implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, BPJPH terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun sejumlah instansi yang telah melakukan koordinasi dengan BPJPH antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga BPI Danantara.

Haikal menjelaskan, keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait pengawasan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Selain itu, Haikal menekankan pentingnya langkah strategis dan percepatan program prioritas agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal dan penguatan ekosistem halal nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Haikal.

BPJPH menilai penguatan ekosistem halal menjadi semakin penting mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan wajib sertifikasi halal yang mencakup produk domestik maupun impor, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup seluruh produk impor yang beredar di pasar Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengaturan terhadap produk impor menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan Wajib Halal berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Haikal, penguatan kebijakan terhadap produk impor menjadi aspek krusial menjelang implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, BPJPH terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun sejumlah instansi yang telah melakukan koordinasi dengan BPJPH antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga BPI Danantara.

Haikal menjelaskan, keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait pengawasan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Selain itu, Haikal menekankan pentingnya langkah strategis dan percepatan program prioritas agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal dan penguatan ekosistem halal nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Haikal.

BPJPH menilai penguatan ekosistem halal menjadi semakin penting mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan wajib sertifikasi halal yang mencakup produk domestik maupun impor, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk impor yang beredar di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Haikal mengatakan, penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, BPJPH terus memperkuat koordinasi bersama instansi-instansi terkait menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan aktif berlaku mulai 18 Oktober mendatang.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun beberapa kementerian/lembaga terkait yang telah melakukan rapat koordinasi dengan BPJPH soal kebijakan ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPI Danantara.

Haikal mengatakan, kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait produk impor.

Menurutnya, implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal.

Lebih jauh, Haikal juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal memerlukan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis dan percepatan pelaksanaan program prioritas.

Ia menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk industri dan ekosistem halal.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal nasional mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha keramik dihadapkan tantangan seiring dengan melonjaknya nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah yang kian menekan biaya produksi.

Kondisi tersebut paling terasa dampaknya oleh pelaku industri keramik. Di mana, saat ini pelaku industri masih membeli gas dari penyedia seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) menggunakan Dolar AS.

Sejalan dengan Hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengusulkan agar transaksi gas yang dilakukan di Indonesia dapat mulai menggunakan Rupiah.

Pasalnya, industri keramik saat ini tengah dihadapkan oleh tantangan ganda akibat kenaikan harga gas yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah kian menggerus margin profitabilitas para produsen keramik di dalam negeri.

"Jadi pertama, harga gas naik ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact nih, makanya selalu saya sampaikan dengan analogi sudah jatuh tertimpa tangga pula ini," ujar Edy saat ditemui di sela-sela agenda Keramika Indonesia Expo ke-11 di NICE PIK 2, dikutip Minggu (7/6/2026).

Edy menilai penggunaan mata uang dolar AS untuk komoditas yang bersumber langsung dari dalam negeri dan ditransaksikan di pasar domestik sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sejalan dengan hal itu, langkah pengalihan skema transaksi dari Dolar AS ke Rupiah pada jual beli gas dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga daya saing industri keramik nasional dari gempuran produk impor.

"Kami selalu menyampaikan kenapa tidak kami bayar menggunakan Rupiah? Kan gas ini kan dari bumi Indonesia, transaksi juga di domestik kenapa mesti menggunakan USD? Ini sudah berkali-kali kami keluhkan tapi belum mendapatkan tanggapan," tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (5/6/2026). Kendati demikian, mata uang Garuda masih mencatat pelemahan sekitar 8,01% sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi industri, khususnya sektor yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor bahan baku.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha menghadapi fase margin compression atau penyusutan margin meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 tercatat mencapai 5,61%.

“Bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, menekan margin, dan dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha,” ujar Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik nasional kini tengah dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga gas dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, saat ini industri pada sektor tersebut tengah dalam tren ekspansi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengamini bahwa persoalan harga dan pasokan gas memang tengah mengganjal sektor manufaktur, khususnya industri keramik.

Untuk itu, pihaknya memastikan Kemenperin akan terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, guna merumuskan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Faisol saat ditemui di Nusantara International Convention Center (NICE) PIK 2, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, jaminan kelancaran pasokan gas sangatlah krusial. Mengingat, sektor hilir membutuhkan kepastian pasokan energi agar momentum pertumbuhan industri tidak terhambat.

Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan kapasitas produksi dari industri keramik seharusnya menjadi peluang besar bagi sektor hulu energi. Dengan konsumsi gas yang semakin meningkat, pelaku industri penyedia gas dinilai akan mendapatkan kepastian pasar yang menjanjikan dalam jangka panjang.

Tantangan pasokan gas industri ini kian kompleks seiring dengan tren kenaikan harga gas di pasar global. Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa potensi industri keramik nasional masih sangat besar jika didukung oleh regulasi energi yang tepat.

Pasalnya, tambah Faisol, sektor keramik dinilai memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni mencapai 19,07% atau senilai Rp1.179,62 triliun.

Pada periode yang sama, sektor ini juga merealisasikan investasi sebesar Rp182,04 triliun atau 36,49% dari total investasi nasional, menyerap tenaga kerja sebanyak 20,04 juta orang per Februari 2026, serta mendominasi ekspor nasional dengan kontribusi mencapai 82,25 persen atau senilai US$54,98 miliar sepanjang Januari - Maret 2026.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menekankan bahwa industri keramik sebenarnya tengah berada dalam fase ekspansi dan baru saja berhasil melewati periode sunset industry. Di mana, saat ini tengah terjadi lonjakan kapasitas produksi yang mencerminkan tingginya minat pasar terhadap produk ubin dan sanitari lokal.

Berdasarkan data Asaki, kapasitas terpasang industri keramik nasional terus merangkak naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi investasi baru serta optimalisasi lini produksi di berbagai kawasan industri.

Tren ekspansi ini diproyeksikan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Nilai investasi yang digelontorkan pun terbilang fantastis dan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja baru.

"Jadi gini, kapasitas terpasang awal 2021 itu 538 juta meter persegi (m2). Per hari ini tahun 2026 naik ke 672 juta m2. Artinya ada ekspansi tambahan 25 juta m2. Nah, ini belum berhenti nih. 2027 ada ekspansi lagi sampai tahun 2029 total tambahan akan menjadi 728 juta m2," papar Edy.

Jika diakumulasikan, total tambahan kapasitas dari tahun 2020 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 190 juta meter persegi atau melesat sekitar 35%. Lonjakan kapasitas ini diperkirakan menelan investasi di atas Rp25 triliun dan mampu menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja baru.

Biaya Produksi Melejit 45 Persen Akibat Krisis Gas

Meskipun dalam tren cerah, ambisi besar untuk menggenjot tingkat utilisasi pabrik hingga di atas 80% pada tahun depan masih dibayangi oleh sejumlah aral. Pelaku usaha menegaskan bahwa target tersebut bisa dicapai optimal apabila ada jaminan kelancaran pasokan gas dengan harga yang kompetitif.

Realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan aturan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBTU. Sepanjang semester pertama tahun ini, pasokan gas murah dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN sangatlah terbatas.

Keterbatasan pasokan tersebut akhirnya membuat para produsen keramik membeli gas alternatif berbasis regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih mahal mencapai US$21 per Million Metric British Thermal Units/MMBTU.

"Selama 4 bulan 5 bulan di tahun ini, supply gas dari PGN untuk HGBT itu hanya di range 40% sampai 45%. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal. Harganya US$21 per MMBTU," ungkap Edy.

Tingginya biaya energi ini menempatkan industri keramik nasional pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Apabila tak segera teratasi, tekanan ini dikhawatirkan dapat memicu melemahnya daya saing lokal. Sehingga, bakal menyebabkan banjirnya produk impor dari negara produsen keramik jumbo seperti China dan India.

Sebagai solusi konkret, Asaki mengusulkan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi dapat dijalankan. Lewat aturan ini, penjualan gas diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan industri dalam negeri.

Bahkan, pelaku usaha menyatakan kesiapannya untuk membeli gas dengan harga yang setara dengan tarif ekspor pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha.

"Karena makin banyak kami produksi, utilisasi semakin tinggi, harga gas akan semakin tinggi juga otomatis. Nah daya saingnya kami perlu apa, kita mesti lihat China, India hari ini mereka over capacity, over supply, mereka harus buang ke mana? Pasti kita akan dijadikan target pengalihan ekspornya," tutur Edy.

Imbas keterbatasan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) tersebut, biaya gas rata-rata yang dikeluarkan oleh pengusaha masih berada di atas ketetapan HGBT, atau tembus hingga US$15 per MMBTU.

Dengan porsi biaya gas yang kini mencapai 45% dari total biaya produksi, beban industri keramik dirasa kian menyengat.

“Kami sudah berhitung kalau dengan harga gas US$15 mulai 1 Juni, production cost dari sisi biaya energi ini akan naik di atas 45%. Padahal di awal pelaksanaan HGBT tahun 2020 dan 2021 awal ya masih US$6, ini kami mampu mencetak efisiensi baru nih sehingga harga energi terhadap total biaya produksi itu di bawah 30% waktu itu sekitar 27-28%,” tambahnya.

Menanggapi kemelut tersebut, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai harga gas masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disebabkan oleh adanya dinamika di hulu serta penyesuaian regulasi tarif terbaru menyulitkan harga energi kembali melunak.

Dari sisi pasokan, meskipun terdapat proyek gas baru yang akan berproduksi, kendala geografis masih menjadi ganjalan utama distribusi di tanah air. Sumber gas baru mayoritas berada di wilayah timur, sementara pusat konsumsi industri keramik mendominasi di wilayah barat Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh transaksi pembelian gas yang wajib menggunakan denominasi dolar AS, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah langsung mengerek beban produksi. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi ancaman penurunan utilisasi pabrik hingga pengurangan jam kerja karyawan.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," urai Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah peritel mengatakan telah menyesuaikan kenaikan harga produk yang memiliki bahan baku impor ke tingkat konsumen seiring dengan berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah mengalami koreksi yang semakin dalam hingga menembus level Rp18.020 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026).

Direktur Finance PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) Suantopo Po mengatakan produk ritel yang menggunakan komponen impor seperti susu, kacang hijau, hingga kedelai dinilai paling rentan terdampak oleh pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, apabila terjadi kenaikan harga dari sisi produsen imbas pelemahan rupiah, peritel juga akan menyesuaikan harga.

“Contohnya seperti susu atau bahkan kacang hijau atau kedelai, impor pasti. Produk yang menggunakan bahan baku tersebut pasti akan mengalami [kenaikan biaya]. Pada prinsipnya apabila ada kenaikan harga, ya pasti otomatis kita akan menaikkan harga juga,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa peritel pada dasarnya hanya menjadi mata rantai distribusi yang mengikuti kebijakan harga dari pemasok.

“Kita adalah retailer. Jadi mungkin ada atau tidak ada kenaikan harga kembali tergantung pada pabrikan,” katanya.

Di tengah tekanan tersebut, MIDI tetap optimistis terhadap prospek bisnis tahun ini. Perseroan menilai sektor ritel kebutuhan sehari-hari masih memiliki karakter defensif yang relatif mampu bertahan di tengah berbagai gejolak ekonomi.

Selain memperluas jaringan usaha, Perseroan terus memperkuat ekosistem digital melalui pengembangan platform belanja online Midi Kriing yang semakin user-friendly. Hingga akhir 2025, jumlah member Alfamidi mencapai 7,02 juta yang berkontribusi sebesar 49,8% terhadap total penjualan Perseroan.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif, Alfamidi juga melakukan optimalisasi jaringan gerai dengan menganalisis preferensi pelanggan guna menyesuaikan ketersediaan produk, menghadirkan promo yang relevan, serta memberikan pengalaman belanja yang lebih personal bagi konsumen.

Penyesuaian Harga Ranch Market

Pandangan serupa disampaikan manajemen pengelola Ranch Market PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC). Perseroan mengakui bahwa penyesuaian harga sudah mulai terjadi pada sebagian besar produk yang dipasok vendor.

Direktur RANC Hady Purnama mengatakan kenaikan harga tersebut berasal dari pemasok yang lebih dahulu melakukan penyesuaian akibat tekanan biaya yang mereka hadapi.

“Sebagian besar sudah ada penyesuaian, karena dari pihak vendornya sendiri sudah melakukan penyesuaian harga,” ujarnya.

Perseroan memilih fokus menjaga pertumbuhan penjualan dengan meningkatkan daya tarik toko dan memperkuat strategi promosi. Langkah tersebut ditempuh di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah serta nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.

Manajemen menilai keberhasilan mempertahankan trafik pelanggan akan menjadi faktor penting dalam mencapai target pendapatan tahun ini.

“Kita akan terus berusaha dengan kondisi daya beli masyarakat yang lemah dan nilai rupiah yang terus turun. Bagaimana caranya bisa memberikan penawaran produk yang menarik, promo yang tepat sasaran, kondisi toko yang menyenangkan, pengalaman berbelanja yang lebih dari sekadar belanja, sehingga bisa menarik trafik pelanggan ke toko kami,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas operasional toko menjadi kunci untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri ritel yang semakin ketat.

“Harapannya dengan proses operasional yang baik, customer kami tetap setia dan tetap berbelanja di kami, sehingga target pendapatan yang kami letakkan untuk tahun ini bisa dicapai,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) menilai penghapusan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi sebagian pelaku usaha kurang tepat dilakukan di tengah kondisi bisnis yang masih lesu.

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan, saat ini banyak pelaku usaha masih menghadapi tekanan dari melemahnya daya beli masyarakat hingga persaingan yang semakin ketat dengan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban psikologis pelaku UMKM yang sedang berupaya mempertahankan usahanya. Hermawati menilai pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengubah skema perpajakan bagi UMKM, terutama ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

“Di kondisi ekonomi negara yang seperti ini, seharusnya [pemerintah] jangan bikin kebijakan yang membuat beban bagi UMKM,” kata Hermawati kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Dia juga mempertanyakan alasan di balik pembatasan penerima tarif PPh final 0,5%. Menurutnya, apabila pemerintah ingin menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan fasilitas pajak, kebijakan tersebut seharusnya tidak berdampak pada seluruh UMKM yang selama ini patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, Hermawati menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Salah satu usulannya adalah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) agar harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau sehingga daya beli masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi, aktivitas usaha UMKM dinilai akan ikut terdorong.

“Jangan hanya berpihak, tetapi pemerintah harus benar-benar berada di sisi masyarakat dan UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha.

Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar Profesor Hamid Paddu menyatakan pelemahan kurs rupiah sangat berpengaruh terhadap bahan baku impor, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, apalagi Indonesia merupakan net importir minyak sejak 2004.

Pertengahan Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah dan menembus level psikologis Rp17.500/dolar AS bahkan pada Kamis 14 Mei 2026, penutupan berada di level Rp17.529.

Menurut Hamid produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 650 ribu barel per hari sehingga lebih dari 50 persen kebutuhan harus dipenuhi melalui impor.

"Impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan, baik nilai tukar mata uang maupun harga minyak dunia, saat ini sudah melebihi asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500/dolar AS sedangkan harga minyak dunia yang saat ini 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yaitu 70 dolar AS per barel.

"Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs," katanya.

Oleh karena itu menurut dia sangat wajar jika badan usaha termasuk Pertamina, pada saatnya akan kembali menaikkan harga BBM, apalagi diprediksi pelemahan mata uang Rupiah masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

"Itu otomatis, karena ini kan market. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM," ujarnya.

Bahkan lanjutnya, jika badan usaha termasuk Pertamina tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, justru akan berdampak sangat besar terhadap kondisi finansial BUMN tersebut. Sangat berat bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui impor dengan nilai dolar AS yang sudah sangat tinggi.

Di sisi lain, tambahnya saat ini literasi masyarakat terkait energi sudah baik, mereka sudah paham jika badan usaha seperti Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.

"Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026. Pelemahan kurs tersebut diperkirakan berdampak langsung pada kenaikan harga produk impor serta bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Hamid Paddu mengatakan, depresiasi rupiah sangat mempengaruhi biaya impor bahan baku energi. Kondisi ini terjadi karena Indonesia telah menjadi net importir minyak sejak 2004.

Kebutuhan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Artinya lebih dari separuh kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.

“Nah, impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” kata Hamid dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Hamid menilai tekanan terhadap sektor energi saat ini terjadi secara berlapis karena nilai tukar dan harga minyak dunia sama-sama melampaui asumsi dalam APBN 2026. Pemerintah menetapkan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak dunia saat ini sekitar 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

“Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, kondisi tersebut membuka peluang kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, karena harga jual mengikuti mekanisme pasar.

“Itu otomatis, karena ini kanmarket. Jadi harga jual BBM nonsubsidi tidak dicampuri Pemerintah. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM,” ucap Hamid.

Ia menilai penundaan penyesuaian harga justru berisiko menekan kondisi keuangan badan usaha energi. Beban impor dengan kurs dolar yang tinggi membuat biaya pengadaan energi meningkat signifikan.

“Begitu membeli yang baru dengan harga yang baru, kurs yang baru, berarti kan uangnya sudah besar sekali,” ucap Hamid.

Di sisi lain, Hamid menilai literasi energi masyarakat saat ini semakin baik. Publik dinilai memahami bahwa harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti mekanisme pasar sehingga perubahan harga tidak lagi memicu gejolak besar.

”Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik,” ucap Hamid.

Jakarta: Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dinilai mulai memberi dampak langsung terhadap biaya impor energi nasional.

Di tengah kurs Rupiah yang terus melemah terhadap Dollar AS, pelaku usaha diperkirakan akan menghadapi kenaikan beban pengadaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk produk nonsubsidi.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah pada penutupan perdagangan Kamis (14/5/2026) berada di kisaran Rp17.529 per Dollar AS. Angka tersebut sudah melampaui asumsi kurs dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar Rp16.500 per Dollar AS.

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, mengatakan pelemahan Rupiah memiliki pengaruh besar terhadap sektor energi karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar jadi.

“Indonesia masih menjadi net importir minyak. Kebutuhan konsumsi dalam negeri jauh lebih besar dibanding kapasitas produksi nasional, sehingga impor energi sangat sensitif terhadap pergerakan kurs Dollar,” ujar Hamid dalam keteranganya.

Menurut dia, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya berada di kisaran 650 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat lebih dari separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi dari pasar global.

Karena transaksi impor menggunakan Dollar AS, pelemahan Rupiah otomatis meningkatkan biaya pembelian minyak dan BBM dari luar negeri.

Tidak hanya tekanan kurs, Hamid menilai lonjakan harga minyak dunia juga memperbesar beban impor energi Indonesia. Saat ini harga minyak global disebut berada di kisaran USD105 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang berada pada level USD70 per barel.

“Jadi tekanannya datang dari dua sisi sekaligus. Harga minyak dunia naik, sementara nilai tukar Rupiah juga melemah. Ini membuat biaya impor energi meningkat signifikan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, Hamid menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, menjadi hal yang sulit dihindari apabila tren pelemahan Rupiah terus berlangsung hingga akhir tahun.

Menurut dia, harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar karena tidak mendapatkan intervensi subsidi pemerintah secara langsung.

“Skema BBM nonsubsidi memang mengikuti harga pasar. Ketika biaya pengadaan naik akibat kurs dan harga minyak dunia, badan usaha tentu harus melakukan penyesuaian agar tidak menanggung beban terlalu besar,” ujarnya.

Hamid menambahkan, jika harga BBM nonsubsidi dipertahankan terlalu lama di tengah kenaikan biaya impor, dampaknya dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan energi nasional.

“Pengadaan impor sekarang jauh lebih mahal karena pembelian dilakukan dengan Dollar AS pada kurs yang tinggi. Kalau tidak ada penyesuaian, tekanan terhadap arus kas perusahaan akan semakin berat,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat saat ini sudah cukup memahami mekanisme perubahan harga BBM nonsubsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan harga dinilai tidak lagi menimbulkan gejolak besar karena publik memahami adanya pengaruh harga minyak global dan kurs mata uang.

“Kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pasar energi sudah jauh lebih baik. Orang memahami bahwa ketika harga minyak dunia dan kurs naik, harga BBM nonsubsidi juga berpotensi ikut berubah,” tutup Hamid.

(SAW)

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]