Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (VIF) karena perusahaan pembiayaan ini telah ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 POJK Nomor 49 Tahun 2024.

Adapun pencabutan izin usaha ini sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa regulator telah memberikan waktu yang cukup bagi PT VIF untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus.

Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, PT VIF belum bisa memenuhi memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat disehatkan. Maka selanjutnya, OJK pun mencabut izin usaha perusahaan ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 49 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 49 Tahun 2024.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT VIF, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha, PT VIF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan serta dilarang untuk menggunakan kata “finance”, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan.

Selanjutnya, PT VIF diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perusahaan harus menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya, serta menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT VIF serta membentuk tim likuidasi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Perusahaan juga harus menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya tim likuidasi dan harus dilaporkan kepada OJK paling lama lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari OJK.

Terkait hal ini, debitur atau masyarakat dapat menghubungi PT VIF pada nomor telepon (021) 3802865 atau Whatsapp 0851-1770-7778, surel (email) adminpusat@variaintrafinance.com, dan alamat Asean Tower Lantai 2, Jalan K. H. Samanhudi, Nomor 10, Jakarta 10710.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat kinerja sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pergerakan beragam hingga September 2025.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan perkembangan kinerja 8 lembaga keuangan mikro/syariah (LKM/S) dan dua perusahaan pergadaian yang menjadi objek pengawasan masih bergerak dinamis di tengah tekanan perekonomian regional.

Menurut Agus Muntholib, kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengalami kontraksi pada sejumlah indikator utama. Aset LKM turun 4,30% secara tahunan menjadi Rp20,39 miliar. Penurunan juga terjadi pada penyaluran pinjaman dengan kontraksi 7,61% menjadi Rp18,11 miliar.

Sementara, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) ikut menurun 1,95% menjadi Rp13,2 miliar. Agus menjelaskan tren ini menandakan perlambatan aktivitas intermediasi di segmen LKM, terutama akibat penurunan kemampuan bayar sebagian debitur dan mulai ketatnya ekspansi pinjaman di sektor mikro.

"Tekanan tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak memengaruhi stabilitas lembaga secara keseluruhan. OJK terus mendorong penguatan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta pembenahan kualitas portofolio pinjaman agar LKM tetap mampu menjaga permodalan di tengah perlambatan ekonomi domestik," kata Agus, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menunjukkan tren berbeda. Agus menyebut kinerja LKMS bergerak positif dengan peningkatan pada hampir seluruh indikator kunci.

Aset LKMS meningkat 5,26% secara tahunan menjadi Rp37,91 miliar. Penyaluran pembiayaan naik 12,40% menjadi Rp16,25 miliar. Penghimpunan DPK ikut mengalami apresiasi 0,35% menjadi Rp21,27 miliar.

Agus menilai kenaikan kinerja LKMS ditopang minat masyarakat terhadap skema pembiayaan berbasis syariah yang cenderung lebih stabil pada periode ketidakpastian ekonomi.

"Peningkatan ini juga memperlihatkan kemampuan LKMS dalam menjaga kualitas pembiayaan serta memperluas basis nasabah di wilayah Ciayumajakuning," katanya.

Pada saat bersamaan, kinerja perusahaan pergadaian swasta juga mencatat perkembangan positif. Agus menjelaskan aset perusahaan gadai meningkat signifikan 31,45 persen secara tahunan menjadi Rp4,7 miliar.

Ia menyebut tren kenaikan aset mencerminkan penguatan kapasitas usaha dan kemampuan perusahaan gadai dalam meningkatkan basis layanan masyarakat.

Namun, penyaluran pinjaman pada perusahaan pergadaian justru mengalami kontraksi cukup dalam. Nilai pinjaman turun 48,69% secara tahunan menjadi Rp473,9 juta.

Agus mengatakan perlambatan ini dipengaruhi menurunnya permintaan gadai dari sektor rumah tangga serta pergeseran kebutuhan masyarakat yang kini lebih memilih skema pinjaman produktif melalui berbagai lembaga pembiayaan.

"Walaupun penyaluran kredit turun, kami menilai perusahaan pergadaian tetap berada pada kondisi sehat. Struktur permodalan dinilai kuat dan risiko kredit masih berada dalam batas aman," kata Agus.

"Industri pergadaian tetap memiliki ruang pertumbuhan mengingat kebutuhan likuiditas masyarakat yang bersifat jangka pendek tetap tinggi pada periode tertentu," sambungnya.

Agus menegaskan OJK Cirebon terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga di sektor IKNB. OJK juga mendorong setiap entitas meningkatkan inovasi layanan, memperluas akses pembiayaan, serta menjaga tata kelola agar industri tetap kontributif terhadap ekonomi daerah.

Ia menyampaikan komitmen OJK untuk memastikan stabilitas sektor keuangan non-bank tetap terjaga. Aktivitas intermediasi akan terus dipantau untuk menjaga kualitas pertumbuhan, terutama di segmen mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian Ciayumajakuning.

"OJK juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi ketahanan lembaga keuangan di wilayah Ciayumajakuning," tutup Agus.

KOMPAS.com - Dalam dunia industri keuangan, IKNB adalah istilah yang tentu sudah tak asing lagi. Istilah ini merujuk pada lembaga keuangan keuangan di luar perbankan. Apa itu IKNB?

IKNB adalah singkatan dari Industri Keuangan Non Bank, yaitu kelompok industri jasa keuangan di luar sektor perbankan dan pasar modal. Sektor ini berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

IKNB memiliki cakupan yang sangat luas dan berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, mulai dari asuransi, pembiayaan, dana pensiun, hingga lembaga penunjang lainnya.

IKNB juga menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam.

Seluruh aktivitas lembaga IKNB diawasi oleh OJK melalui berbagai regulasi, perizinan, dan pemeriksaan berkala. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, serta memastikan perlindungan konsumen.

Jenis dan contoh IKNB

Di Indonesia, terdapat beragam jenis lembaga keuangan nonbank yang termasuk dalam IKNB, antara lain:

1. Asuransi

Termasuk asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dan perusahaan pialang asuransi. Industri ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, mulai dari kesehatan, jiwa, kendaraan, hingga bencana alam.

Contoh IKNB Asuransi Allianz, Prudential, AXA Mandiri, Sequis, FWD, Asuransi Astra, Taspen, Askrindo, dan Sinarmas.

2. Dana pensiun

Lembaga ini mengelola program pensiun bagi pekerja agar memiliki manfaat finansial setelah memasuki masa pensiun.

Ada dana pensiun yang dikelola pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Contoh IKNB dana pensiun yakni Taspen, Manulife, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

3. Perusahaan pembiayaan (multifinance)

Meliputi leasing, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan konsumen, serta pembiayaan modal kerja. Industri ini menjadi tulang punggung pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha.

4. Lembaga pembiayaan khusus

Industri Keuangan Non Bank salah satunya yakni perusahaan anjak piutang (factoring), perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga lainnya yang mendukung kegiatan bisnis.

5. Perusahaan modal ventura

Berperan sebagai penyedia pendanaan dan pendampingan bagi perusahaan rintisan (startup) maupun usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

6. Perusahaan penjaminan

Memberikan layanan penjaminan kredit untuk mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Contoh IKNB penjaminan adalah Jamkrindo dan Askrindo.