Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf direncanakan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program Sekolah Rakyat.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo langkah tersebut sebagai upaya mitigasi kebocoran dana. Terlebih KPK sudah melakukan kajian terkait program tersebut.

"Terlebih dalam konteks ini KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang saat ini juga masih berjalan terkait dengan program Sekolah Rakyat," katanya, Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, pembahasan berkaitan dengan mekanisme PBJ di lapangan hingga proses bisnis. PBJ, kata Budi, harus dilihat dari perencanaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apakah telah sesuai antara harga dengan kualitas, serta kebutuhan item yang masuk akal.

"Nanti bagaimana proses pelaksanaannya, tendernya seperti apa. Nah ini kita mitigasi sejak awal, jangan sampai kemudian masih ada ruang, masih ada celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi," ucapnya.

Budi menegaskan evaluasi juga akan menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dia menilai setiap kebijakan harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Dia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.