Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf direncanakan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program Sekolah Rakyat.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo langkah tersebut sebagai upaya mitigasi kebocoran dana. Terlebih KPK sudah melakukan kajian terkait program tersebut.

"Terlebih dalam konteks ini KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang saat ini juga masih berjalan terkait dengan program Sekolah Rakyat," katanya, Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, pembahasan berkaitan dengan mekanisme PBJ di lapangan hingga proses bisnis. PBJ, kata Budi, harus dilihat dari perencanaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apakah telah sesuai antara harga dengan kualitas, serta kebutuhan item yang masuk akal.

"Nanti bagaimana proses pelaksanaannya, tendernya seperti apa. Nah ini kita mitigasi sejak awal, jangan sampai kemudian masih ada ruang, masih ada celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi," ucapnya.

Budi menegaskan evaluasi juga akan menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dia menilai setiap kebijakan harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Dia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menanggapi kajian KPK mengenai potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk menutup celah aktivitas rasuah di program strategis nasional ini. Dia juga menyebut bahwa proses pengadaan bahan baku dan operasional terdata melalui sistem yang telah dibuat.

"Virtual account divalidasi oleh perwakilan BGN dan Mitra. Keduanya harus sepakat untuk agar dana bisa digunakan," kata Dadan kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Bahan baku dan operasional menggunakan sistem at cost sehingga pembukuan pengeluaran uang telah disesuaikan. Dadan menjelaskan bahwa kualitas menu tidak boleh dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan kemahalan di suatu daerah.

"Makannya sifatnya at cost. Rp10.000 adalah patokan dasar, tapi untuk Papua ada yang mencapai Rp60.000. Jika secara umum harga turun, kelebihan pun bukan menjadi bagian keuntungan tapi menjadi dana yg di-carry over," jelasnya.

Kendati demikian, Dadan menegaskan ke seluruh struktural BGN maupun SPPG untuk tidak melakukan korupsi.

"BGN berharap semua unsur yang mengelola anggaran terutama SPPG memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah korupsi di program prioritas nasional.

Hal ini terungkap usai melakukan KPK melalui fungsi monitoring dan pencegahan telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) sepanjang tahun 2025. Salah satunya MBG.

"Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjutioleh para pemangku kepentingan," kataWakil Ketua KPK, Johanis Tanak saat konferensi pers laporan kinerja KPK akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

MBG disorot karena mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper), yang berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.