Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan bahwa wacana pemangkasan produksi bijih nikel berpotensi membuat sejumlah smelter berhenti beroperasi.

Adapun wacana pemangkasan produksi bijih nikel tersebut ditargetkan berlaku pada 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa produksi bijih nikel tahun ini berada di level 250 juta hingga 260 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 464 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, wacana pengurangan produksi itu berpotensi membuat smelter kekurangan pasokan. Apalagi, terdapat sejumlah smelter baru yang disebut bakal beroperasi tahun ini.

“Kemungkinan akan ada penghentian beroperasinya smelter karena kurangnya suplai bahan baku,” ucap Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menuturkan, kekurangan pasokan tersebut bakal mendorong pengusaha melakukan impor bijih nikel, utamanya dari Filipina.

Menurutnya, selain Filipina, impor juga bisa dilakukan dari New Caledonia dan Australia.

“Langkah yang harus diambil [pengusaha] adalah dengan melakukan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina atau negara lainnya seperti New Caledonia, Australia, dan lain-lain,” tutur Rizal.

Adapun impor bijih nikel dari Filipina belakangan ini memang melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode harmonized system (HS) 26040000 mencapai 15,33 juta ton atau senilai US$725,17 juta pada 2025.

Realisasi tersebut melesat jauh dibandingkan 2024. Pasalnya, pada tahun itu volume impor bijih nikel dari Filipina hanya sebanyak 10,18 juta ton atau senilai US$445,09 juta. Artinya, terdapat peningkatan sekitar 5 juta ton.

Di sisi lain, Kementerian ESDM berencana memangkas produksi nikel tahun ini demi menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global dan menyeimbangkan kebutuhan smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini.

“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi seluruh persyaratan teknis, lingkungan, dan lainnya.

Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, proses tersebut dilakukan melalui aplikasi baru, yaitu MinerbaOne.

“Ada beberapa memang perusahaan yang memasukkan angkanya tidak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyoroti masifnya pembangunan smelter yang memicu maraknya impor bijih nikel dari Filipina. Kondisi ini ironi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan saat ini Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 55 juta ton logam nikel atau sekitar 45% cadangan dunia. Mestinya, RI menjadi negara paling aman dalam hal ketersediaan bijih.

“Namun dalam praktiknya, pertumbuhan smelter yang begitu masif membuat kapasitas produksi tambang tidak mampu mengejar kebutuhan,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Padahal, smelter dengan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi membutuhkan pasokan berkelanjutan. Jika produksi tambang tidak sejalan dengan ekspansi smelter, industri akan tertekan krisis pasokan bahan baku.

Dalam catatannya, Indonesia mengimpor bijih nikel senilai 10,4 juta ton dari Filipina pada 2024. Tahun, impor tersebut diperkirakan naik hingga 15 juta ton atau setara US$600 juta.

Padahal, cadangan Filipina hanya 4,8 juta ton logam nikel atau sekitar 4% cadangan global dan jauh di bawah Indonesia. Arif menilai impor tersebut terjadi karena dua alasan yaitu keterbatasan pasokan dalam negeri dan kebutuhan blending untuk menyesuaikan rasio Si:Mg dalam proses produksi smelter.

“Sebuah ironi besar, negara superpower nikel dunia bergantung kepada negara dengan cadangan jauh lebih kecil,” tuturnya.

Namun, Arif menyebut bahwa fenomena ini tidak hanya ironis, tetapi juga menjadi sinyal penting bahwa laju pembangunan hilirisasi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pasokan di hulu agar rantai industri nikel nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Dia mencatat pertumbuhan kapasitas smelter yang pesat, misalnya pada 2017 produksi smelter 250.000 ton nikel kelas dua, sementara pada 2024 kapasitas melonjak menjadi 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395.000 ton nikel kelas satu.

“Dalam kurang dari sepuluh tahun, Indonesia menjelma menjadi pemain strategis dunia dalam industri baja tahan karat dan material baterai,” imbuhnya.

Saat ini pangsa pasar nikel dari Indonesia mencapai lebih dari 60% kebutuhan dunia. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diimbangi penguatan hulu menimbulkan ancaman. Jika pasokan bijih nikel terus ketat, dampaknya bisa merembet ke seluruh ekosistem.

Dia menyebutkan sejumlah dampak, pertama terjadi ketidakpastian investasi akibat kebijakan yang berubah. Kedua, biaya produksi meningkat karena harga bijih meroket.

Ketiga, risiko smelter terpaksa menghentikan operasi. Keempat, terhambatnya investasi lanjutan seperti industri baterai dan kendaraan listrik. Kelima, dampak berantai ke lembaga pembiayaan dan sektor pendukung.

Hilirisasi nikel yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia ternyata menghadapi masalah mendasar di bagian hulu. Ekosistem hilirisasi yang bergantung pada harmoni antara tambang, smelter, pasar, dan kebijakan pemerintah kini terganggu oleh lemahnya pasokan bijih nikel.

“Ketika satu saja elemen melemah, seluruh rantai pasok terguncang. Dan saat ini, titik terlemah itu berada pada pasokan bijih nikel,” tambahnya.

FINI menilai perubahan masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun memicu ketidakpastian pasokan. Di tengah pertumbuhan jumlah smelter yang pesat, kebutuhan kuota tambang meningkat, sementara ruang perencanaan penambangan semakin pendek. Ketidakseimbangan antara produksi tambang dan kebutuhan industri pun makin terasa.

Menurut dia, hilirisasi membutuhkan perencanaan menyeluruh dengan penguatan hulu mulai dari eksplorasi harus dipercepat, kepatuhan teknis penambangan diperketat, dan RKAB untuk tambang terintegrasi perlu diprioritaskan.

Tanpa fondasi hulu yang kuat, ironi impor bijih nikel akan terus membayangi ambisi besar Indonesia. Hilirisasi hanya akan menjadi peluang sejarah jika pasokan bahan baku dapat terjamin di negeri yang kaya nikel.