Bisnis.com, JAKARTA — PT Weda Bay Nickel dikabarkan telah menerima kuota produksi untuk 2026 sebesar 12 juta ton, turun drastis dari tahun lalu 42 juta ton. Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, hal itu seiring dengan upaya pemerintah untuk mendongkrak harga nikel.

Tambang Weda Bay terletak di Pulau Halmahera, Maluku Utara, dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co., Eramet SA dari Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Melansir Bloomberg, dalam sebuah pernyataan Rabu, (11/2/2026) Eramet mengkonfirmasi besarnya pengurangan kuota Weda Bay Nickel, dan mengatakan perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan revisi.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah drastis untuk menghidupkan kembali harga komoditas ekspor terbesarnya, sebagian besar melalui pengurangan volume produksi yang diizinkan bagi para penambang utama.

Menjelang putaran pengurangan produksi terbaru, pasokan dari Indonesia telah melonjak hingga sekitar 65% dari produksi dunia, menyebabkan harga anjlok dalam dua tahun terakhir dan menutup usaha para pesaing di Australia dan Kaledonia Baru.

Pemerintah telah mengambil langkah serupa di komoditas batu bara termal, dengan kuota penambangan akan dipangkas hampir seperempat dari tahun sebelumnya.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan langkah-langkah tersebut dapat memaksa beberapa operasi untuk tutup, sementara pembeli luar negeri mungkin akan kesulitan mencari sumber alternatif bahan bakar fosil tersebut.

Pihak berwenang mengontrol produksi penambang melalui penerbitan izin tahunan alias Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Volume produksi tahunan yang diusulkan dapat disesuaikan pada pertengahan tahun, yang berarti jumlah produksi akhir dapat berbeda dari angka awal.

Harga nikel naik bulan lalu setelah Indonesia mengumumkan rencana untuk memangkas produksi tambang menjadi sekitar 260 juta ton bijih tahun ini, turun dari target 2025 sebesar 379 juta ton, meskipun pasokan aktual tahun lalu akan lebih rendah dari angka tersebut.

Harga acuan berjangka tiga bulan naik hingga 2,8% menjadi US$17.980 per ton di London Metal Exchange (LME), dan diperdagangkan pada US$17.885 pada pukul 9:01 pagi di London.

Pemangkasan produksi Weda Bay Nickel akan sangat berdampak bagi perusahaan, yang awalnya berencana untuk memperluas produksi hingga lebih dari 60 juta ton bijih untuk mendukung kawasan industri besar di dekatnya.
Sebaliknya, lokasi tersebut terpaksa mengimpor sejumlah besar bijih dari Filipina karena kurangnya pasokan lokal. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa kuota masih dalam tahap evaluasi.

Weda Bay Nickel masih menghadapi sanksi karena pelanggaran izin kehutanan, yang menyebabkan pemerintah mengambil alih 148 hektar lahan di lokasi tersebut. Denda tersebut bisa mencapai sekitar Rp3 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas nikel untuk tahun fiskal 2026.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah memangkas target volume produksi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengonfirmasi seluruh dokumen pedoman produksi tahunan telah rampung dan disahkan.

“Nikel sudah kita umumkan hari ini,” ujar Tri saat memberikan keterangan di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Volume produksi nikel dalam RKAB 2026 ditetapkan pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton. Angka ini turun sekitar 28–31% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Tri menilai penurunan kuota tersebut sebagai langkah strategis untuk melakukan kalibrasi pasar. Ia menegaskan pemangkasan volume merupakan kebijakan internal kementerian guna menjaga keseimbangan antara cadangan domestik, kebutuhan industri hilir, dan stabilitas harga.

“Ini keputusan kementerian,” tegas Tri saat ditanya mengenai latar belakang pemangkasan kuota tersebut.

Selain nikel, Ditjen Minerba ESDM juga telah merampungkan RKAB komoditas emas. Namun, Tri belum membeberkan rincian target volume produksi emas tahun ini. Sementara itu, RKAB sektor batu bara masih dalam tahap finalisasi dan belum diterbitkan.

“Emas sudah. Batu bara belum,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan bahwa wacana pemangkasan produksi bijih nikel berpotensi membuat sejumlah smelter berhenti beroperasi.

Adapun wacana pemangkasan produksi bijih nikel tersebut ditargetkan berlaku pada 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa produksi bijih nikel tahun ini berada di level 250 juta hingga 260 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 464 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, wacana pengurangan produksi itu berpotensi membuat smelter kekurangan pasokan. Apalagi, terdapat sejumlah smelter baru yang disebut bakal beroperasi tahun ini.

“Kemungkinan akan ada penghentian beroperasinya smelter karena kurangnya suplai bahan baku,” ucap Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menuturkan, kekurangan pasokan tersebut bakal mendorong pengusaha melakukan impor bijih nikel, utamanya dari Filipina.

Menurutnya, selain Filipina, impor juga bisa dilakukan dari New Caledonia dan Australia.

“Langkah yang harus diambil [pengusaha] adalah dengan melakukan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina atau negara lainnya seperti New Caledonia, Australia, dan lain-lain,” tutur Rizal.

Adapun impor bijih nikel dari Filipina belakangan ini memang melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode harmonized system (HS) 26040000 mencapai 15,33 juta ton atau senilai US$725,17 juta pada 2025.

Realisasi tersebut melesat jauh dibandingkan 2024. Pasalnya, pada tahun itu volume impor bijih nikel dari Filipina hanya sebanyak 10,18 juta ton atau senilai US$445,09 juta. Artinya, terdapat peningkatan sekitar 5 juta ton.

Di sisi lain, Kementerian ESDM berencana memangkas produksi nikel tahun ini demi menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global dan menyeimbangkan kebutuhan smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini.

“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi seluruh persyaratan teknis, lingkungan, dan lainnya.

Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, proses tersebut dilakukan melalui aplikasi baru, yaitu MinerbaOne.

“Ada beberapa memang perusahaan yang memasukkan angkanya tidak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas produksi nikel menjadi sekitar 250–260 juta ton pada 2026, turun dari target produksi dalam RKAB 2025 sebanyak 379 juta ton.

“Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Tri meyakini harga komoditas nikel di pasar dunia akan naik dengan cara memangkas produksi nikel dalam negeri.

Saat ini, kata dia, harga nikel sudah berada di atas 17 ribu dolar AS per dry metric ton (dmt), naik apabila dibandingkan dengan rata-rata tahun 2025 yang berada di kisaran 14 ribu dolar AS per dmt.

Lebih lanjut, Tri juga menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akan terbit pada malam ini, Rabu (14/1).

“Ini udah mau, sebentar lagi. Malam ini Insya Allah dapat persetujuan,” ucap Tri.

RKAB Vale habis pada 2025 dan masih dalam tahap pengajuan, sehingga tak bisa mendapatkan relaksasi produksi sebesar 25 persen hingga 31 Maret 2026.

Tri memastikan RKAB 2026 yang akan diterima Vale akan berlaku satu tahun, sebab RKAB yang diajukan merupakan RKAB baru khusus untuk tahun ini.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian ESDM akan memangkas produksi nikel. Langkah-langkah pemangkasan produksi tersebut bertujuan untuk menjaga harga komoditas di level global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta kepada industri besar untuk membeli bijih nikel dari pengusaha tambang.

“Jangan ada monopoli. Kami ingin investor kuat, tetapi pengusaha daerah juga kuat. Supaya ada kolaborasi,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Semuanya kami pangkas. Bukan hanya nikel, batu bara pun kami pangkas

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa bidang ekonomi terjadi selama sepekan (15–20 Desember 2025), mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) yang meraih Rekor MURI hingga pemerintah berencana mengurangi target produksi nikel dan batu bara pada 2026.

Berikut rangkuman berita ekonomi sepekan yang disusun LKBN ANTARA, Minggu.

Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

Baca selengkapnya di sini.

BI proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik pada triwulan IV

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menunjukkan tren perbaikan pada triwulan IV 2025, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi.

Ia menuturkan perbaikan konsumsi rumah tangga didukung oleh realisasi belanja sosial pemerintah serta keyakinan masyarakat terhadap kondisi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang terus meningkat.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah beri fleksibilitas bagi ASN untuk WFA selama 29-31 Desember

Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama 29-31 Desember 2025.

WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

Baca selengkapnya di sini.

Bank Mandiri (BMRI) umumkan pembagian dividen interim Rp9,3 triliun​​​​​​​

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (kode saham: BMRI) mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham atau senilai kisaran Rp9,3 triliun.

Hal ini sebagaimana laporan informasi atau fakta material dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (19/12) yang ditandatangani oleh Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista.

Baca selengkapnya di sini.

Menteri Bahlil nyatakan produksi nikel-batu bara dipangkas tahun depan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 akan lebih rendah untuk mengangkat harga nikel.

“Semuanya kami pangkas. Bukan hanya nikel, batu bara pun kami pangkas,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham emiten penghasil nikel Indonesia dibayang sentimen pemangkasan produksi pada 2026. Bagaimana prospeknya dalam jangka pendek?

Industri pertambangan nasional, khususnya sektor nikel, diproyeksikan akan menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2026. Tak hanya gejolak harga komoditas, pelaku usaha juga menghadapi tekanan kebijakan yang memicu penambahan biaya produksi.