Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai penambahan kuota produksi bijih nikel nasional diperlukan agar kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap terpenuhi. Menurutnya, pasokan bijih nikel pada 2026 berpotensi mengalami defisit sehingga utilisasi smelter dapat tertekan.

Andry mengatakan kebutuhan bijih nikel domestik pada 2026 diperkirakan mencapai 340–415 juta ton, bergantung pada asumsi tingkat utilisasi. Sementara itu, kuota produksi yang telah disetujui pemerintah baru berada di kisaran 190–270 juta ton. Dengan kondisi tersebut, defisit pasokan diperkirakan mencapai sekitar 100 juta ton apabila tidak ada impor.

"Kita melihat bahwa konsekuensinya sudah bisa kita lihat dengan tingkat utilisasi smelter efektif diperkirakan turun 25–30 persen tanpa pasokan impor. Beberapa smelter saat ini sudah masuk kepada *hot idle (kapasitas sudah ada di bawah 50 persen)," kata Andry kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andry, rendahnya utilisasi smelter akan mengurangi nilai tambah yang menjadi tujuan hilirisasi.

Karena itu, ia mendorong penambahan kuota produksi didasarkan pada target utilisasi gabungan smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) yang benar-benar beroperasi beserta kebutuhan bijihnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mencegah penambahan kuota yang melampaui kemampuan serap industri sekaligus menjaga keseimbangan pasar agar tidak kembali mengalami kelebihan pasokan.

Andry juga menyarankan pemerintah memanfaatkan akumulasi kuota produksi yang tidak terealisasi pada periode sebelumnya sebagai instrumen pasokan darurat. Menurutnya, kuota tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi fasilitas yang terhubung dengan rantai investasi hilir di kawasan industri.

"Dengan demikian, fasilitas yang paling strategis untuk kebutuhan hilirisasi terlindungi dari penghentian produksi, sementara tambahan ke pasar tetap terkendali karena berasal dari kuota yang sudah ada," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komoditas nikel belum masuk dalam skema relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menegaskan pembahasan relaksasi produksi saat ini masih difokuskan pada komoditas batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan belum ada rencana merevisi target produksi nikel dalam RKAB 2026.

"Ya belum ada ini belum ada ini (rencana revisi)," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan pelaku industri terhadap pasokan bijih nikel di sejumlah kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026.

Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta-merta [relaksasi],” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” tegas Tri.

Dia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Tri menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Sebelumnya, pemerintah disebut akan memangkas produksi nikel ke level 250 juta hingga 260 juta wet metric ton (wmt) tahun ini. Namun, kalangan pelaku usaha menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Pemangkasan diklaim berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wmt. Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonit untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta wmt berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonit diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkapkan sejumlah smelter nikel berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) di Sulawesi dan Maluku hanya beroperasi 50% imbas kekurangan bahan baku.
Ketua Umum FINI Arif Perdana menuturkan, pengurangan operasi smelter tak lepas dari pemerintah yang sebelumnya berencana memangkas produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
Pemerintah mulanya berencana memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini. Angka itu lebih rendah dari produksi tahun sebelumnya yang berada di level 320,37 juta ton. Belakangan, pemerintah menganulir rencana itu.
"Beberapa lini produksi operasi RKEF di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saat ini telah beralih ke apa yang kami sebut 'hot idle' atau beroperasi di bawah 50% kapasitas," tutur Arif kepada Bisnis dikutip Kamis (18/6/2026).
Arif menjelaskan, pengurangan operasi smelter terpaksa dilakukan agar tungku pembakaran (furnace) dapat dijaga tetap hangat/panas. Ini untuk menghindari penundaan pengoperasian kembali yang bisa memakan waktu 6-8 minggu dan risiko kerusakan refraktori pada tungku pembakaran, jika harus dilakukan penghentian total.
Dengan demikian, operator smelter tersebut menanggung kerugian untuk menjaga agar lini produksi tidak terhenti total.
Di satu sisi, Arif menyebut lini produksi smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) belum merasakan dampak rencana pemangkasan produksi dalam RKAB tahun ini. Pasalnya, smelter tersebut memiliki kontrak jual beli bijih nikel jangka panjang dengan pemegang izin usaha pertambangan.
"Tingkat utilisasi refinery HPAL umumnya masih cukup tinggi. Namun, proses hidrometalurgi ini menggunakan bijih per ton nikel jauh lebih banyak daripada RKEF. Jadi, jika tidak ada pasokan dan tambahan kuota baru, HPAL akan mulai merasakan kekurangan pasokan bahan baku bijih mulai kuartal III atau IV tahun 2026," imbuh Arif.
Dia menekankan bahwa FINI memahami upaya pemerintahan melakukan kontrol atas kuota produksi bijih nikel 2026 melalui persetujuan RKAB. Menurutnya, pemerintah melakukan hal ini dalam rangka untuk mengatasi kelebihan pasokan (over supply) nikel global dan akan dapat diikuti dengan kenaikan harga nikel di tingkat global.
Akan tetapi, jika pemangkasan kuota produksinya terlalu ketat, maka seolah pemerintah menciptakan industri hilirisasi nikel Indonesia ini sedang mengalami “rem paksa”.
Arif pun mengingatkan bahwa industri hilirisasi nikel sedang membutuhkan pasokan bahan baku bijih nikel untuk memenuhi kapasitas yang sudah berjalan. Selain itu, bahan baku diperlukan juga untuk proyek-proyek ekspansi dan baru (terutama HPAL) yang telah dan akan mulai beroperasi.
"Seharusnya dibuatkan peta jalan dan jadwal bertahap untuk menuju tingkat produksi yang optimal," katanya.
Arif mengatakan bahwa pelaku usaha pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia tidak hanya fokus terhadap over supply dan harga komoditas global. Lebih jauh dari itu, kekurangan dan kelangkaan pasokan bijih nikel yang terlalu besar akan dapat menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan.
Kekurangan pasokan juga dapat menimbulkan menurunnya tingkat kegiatan ekonomi terutama di wilayah-wilayah kawasan industri berbasis nikel, pengurangan kontribusi pendapatan pusat dan daerah, dan kelanjutan proyek-proyek CSR dan pengembangan masyarakat di sekitar proyek.
Tak hanya itu, keberlanjutan program-program perlindungan lingkungan, dampak-dampak terhadap penurunan efek multiplier juga terancam.
Oleh karena itu, FINI mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana merelaksasi pembatasna produksi nikel tahun ini. Produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter.
Kendati demikian, Arif mengatakan bahwa relaksasi itu arus disesuaikan dengan target utilisasi RKEF dan HPAL nasional. Menurutnya, hal tersebut dapat mencegah penambahan yang terlalu banyak, tidak termanfaatkan, dan juga untuk menjaga keseimbangan pasar.
Di samping itu, proses evaluasi dan persetujuan revisi RKAB 2026 harus dilakukan segera. Revisi itu harus dilakukan sebelum masuk musim penghujan di Indonesia bagian timur dan memberikan kesempatan kepada para penambang untuk persiapan meningkatkan produksinya.
Pemerintah memegang sisa kuota yang tidak terpakai dari tahun-tahun sebelumnya. FINI mengusulkan untuk memberikan sisa kuota yang tidak terpakai tersebut hanya kepada smelter yang terintegrasi dengan ekosistem kawasan industri dan investasi hilir.
Investasi hilir ini termasuk baja tahan karat, sulfat, prekursor, katoda, dan baterai. Dengan begitu, pasokan darurat itu dialokasikan untuk investasi hilir.
Tak hanya itu, FINI juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan revisi formula harga patokan mineral (HPM) yang berlaku April 2026. Formula baru tersebut telah menaikkan harga patokan untuk bijih US1,2% Ni (limonit) dari US$16 menjadi $40,18/wmt.
"Pada level tersebut, banyak dari IUP yang ada keluar dari kumpulan pemasok bijih [terutama limonit]. IUP-IUP tersebut pada akhirnya tidak dapat menjual pada harga resmi HPM, tetapi juga tidak dapat menjual di bawah HPM. Sehingga akhirnya bijih nikel tersebut tidak dapat termanfaatkan," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan dari pabrik pemurnian atau smelter. Hal ini seiring dengan desakan pelaku usaha soal rencana pemerintah yang sebelumnya akan memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini.
Bahlil mengatakan, produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter demi menjaga iklim investasi. Hal ini sekaligus dilakukan demi keberlanjutan program hilirisasi mineral.
"Maka kewajiban pemerintah khususnya dari kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa industri bisa berjalan," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan kuota produksi bijih nikel pada 2026 disebut berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wet metric ton (WMT). Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonite untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta WMT berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonite diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Di sisi lain, sektor hilirisasi juga diperkirakan terkena imbas akibat berkurangnya pasokan bahan baku untuk smelter. Kondisi itu dinilai dapat menurunkan kapasitas produksi, pendapatan perusahaan, hingga memicu pengurangan tenaga kerja.

Sudirman menilai pembatasan produksi limonite seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya, limonite merupakan bijih berkadar rendah yang selama ini kerap dianggap sebagai material penutup atau overburden di sejumlah tambang.

“Kalau limonite dibatasi, biaya penambangan justru meningkat karena overburden tidak dapat dimonetisasi, kehilangan potensi royalti, sementara pasokan untuk industri HPAL terganggu,” tuturnya.

Dia menambahkan pemanfaatan limonite justru mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya mineral karena memungkinkan seluruh profil laterit dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya lapisan berkadar tinggi.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik smelter nikel yang merupakan industri proses berbasis base load. Artinya, fasilitas pengolahan tidak dapat secara fleksibel menurunkan kapasitas produksi tanpa memicu kenaikan biaya operasional secara signifikan.

Menurut Sudirman, keterbatasan pasokan bijih nikel dapat memaksa smelter menghentikan lini produksi secara sementara hingga berpotensi tutup permanen, terutama bagi fasilitas dengan struktur biaya tinggi dengan beban utang besar.

“Sebagian besar investasi smelter di Indonesia merupakan investasi padat modal dengan kewajiban utang jangka panjang,” katanya.

Risiko lainnya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas di wilayah pertambangan seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Industri nikel, lanjutnya, tidak hanya menyerap pekerja di smelter, tetapi juga di sektor tambang, logistik, pelabuhan, kontraktor alat berat, hingga jasa penunjang lainnya.

Perhapi juga memperingatkan potensi penurunan penerimaan negara akibat berkurangnya royalti, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak daerah seiring dengan melemahnya produksi industri nikel nasional.

Di sisi lain, Sudirman menilai pembatasan produksi berpotensi memicu peningkatan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina dan Kaledonia Baru. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat hilirisasi dan kedaulatan sumber daya nasional karena Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar dunia justru berisiko menjadi pengimpor bahan baku untuk smelter domestik.

“Beberapa smelter bahkan sudah mulai mengimpor bahan baku dari Filipina dalam beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

Kendati demikian, Perhapi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan pembangunan smelter baru yang hanya menghasilkan produk intermediate. Kebijakan itu dinilai dapat menahan lonjakan kebutuhan bijih nikel di masa depan sekaligus memperpanjang umur cadangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam membukukan penjualan emas senilai Rp23,89 triliun pada kuartal I/2026, berkontribusi sebesar 81% terhadap total pendapatan bersih perseroan.

Adapun realisasi itu tumbuh 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp21,61 triliun. Secara volume, Antam mencatatkan penjualan logam mulia sebanyak 8.464 kilogram (kg) atau setara dengan 272.124 troy oz.

Pencapaian segmen emas ini turut mengerek total penjualan bersih perseroan menjadi Rp29,32 triliun pada kuartal I/2026, naik 12% year on year (YoY). Menariknya, pasar domestik tercatat menjadi penyerap utama dengan kontribusi sebesar Rp28,31 triliun atau setara 97% dari total penjualan bersih.

Moncernya kinerja penjualan lantas mengerek laba bersih Antam sebesar 58% YoY menjadi Rp3,66 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih per saham dasar ikut naik menjadi Rp141,77 dari sebelumnya Rp88,69 pada kuartal I/2025.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menjelaskan bahwa capaian ini didorong oleh penguatan strategi pemasaran domestik yang adaptif dan inovatif.

“Implementasi strategi operasional yang tangguh, serta manajemen keuangan yang disiplin dan prudent telah mendorong penguatan kinerja secara berkelanjutan,” ujar Untung dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, segmen nikel menyumbang Rp4,47 triliun atau 15% dari total penjualan, tumbuh 19% YoY. Kinerja ini didukung volume produksi bijih nikel sebesar 3,88 juta wet metric ton (wmt) yang seluruhnya diserap pasar domestik.

Segmen bauksit dan alumina juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi Rp879,14 miliar, tumbuh 24% YoY. Rinciannya, produksi bauksit mencapai 628.785 wmt dan alumina tercatat sebanyak 49.566 ton per kuartal I/2026.

Sepanjang kuartal I/2026, Antam mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 31% mencapai Rp63,30 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, ekuitas perseroan juga meningkat 17% secara tahunan menjadi Rp40,41 triliun.

Adapun posisi kas dan setara kas juga menebal ke Rp9,04 triliun, naik dari Rp6,92 triliun pada periode tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas keuangan ANTM dalam mendukung kebutuhan operasional.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) menyebut revisi formula harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dapat menguntungkan perseroan karena harga limonite yang naik.

Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menjelaskan dengan formula baru HPM, secara teori akan mengubah formula untuk nickle ore.

“Kami sudah lakukan simulasi secara garis besar, yang saprolite tidak terlalu terpengaruh, tapi pengaruhnya limonite ore, harganya akan naik tinggi,” ucap Iwan, Kamis (16/4/2026).

Dia melanjutkan dampak dari perubahan HPM ini, terutama untuk Stargate masih cukup minimal. Menurutnya saat ini Stargate masih beroperasi pada tahap awal atau early stage.

Iwan menjelaskan pihaknya saat ini masih sekadar menjual ore dan masih dalam tahap pembangunan smelter Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF), dan belum mempunyai smelter High Pressure Acid Leach (HPAL).

Dia juga memaparkan smelter RKEF menggunakan nikel berjenis saprolite, sementara smelter HPAL menggunakan nikel berjenis limonite.

Iwan memandang perubahan HPM ini akan menguntungkan sektor nikel di hulu. Di sisi lain, smelter HPAL akan mendapatkan sedikit tekanan pada biaya karena kenaikan harga limonite.

“Bisa saya simpulkan dampaknya cukup minimal terhadap Stargate, bahkan mungkin upside karena harga ore-nya naik,” ujarnya.

Riset Indo Premier Sekuritas menjelaskan selain larangan ekspor asam sulfat, formula HPM yang baru akan meningkatkan harga bijih limonit (HPM) dari sebelumnya US$18/wmt menjadi sekitar US$35–40/wmt, tergantung kadar, kandungan kobalt, dan faktor lainnya.

Perubahan dibandingkan formula sebelumnya terutama terletak pada faktor koreksi (CF), serta penambahan komponen kobalt (Co), besi (Fe), dan kromium (Cr) ke dalam formula HPM.

“Perlu dicatat bahwa dampaknya terhadap bijih saprolit relatif minimal karena harga pasar saat ini sudah berada di atas harga HPM baru,” tulis Indo Premier Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan perubahan atas harga patokan mineral (HPM) untuk sejumlah komoditas mineral logam, termasuk nikel dan bauksit.

Perubahan itu tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang berlaku efektif mulai 15 April 2026.

Regulasi tersebut mengatur tiga perubahan substansial. Pertama, penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada corrective factor (CF) serta penambahan mineral ikutan seperti besi, kobalt, dan krom dalam perhitungan HPM.

Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga berupa transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$/DMT (dry metric ton) menjadi US$/WMT (wet metric ton) yang berlaku untuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir besi.

Kementerian ESDM dalam keterangannya menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan guna mengoptimalisasi penerimaan negara, serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan

Di tengah upaya perbaikan tata kelola harga mineral tersebut, pelaku industri melihat perubahan formula HPM tidak hanya berdampak pada aspek penerimaan negara, tetapi juga menggeser keseimbangan ekonomi di sepanjang rantai industri nikel.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan reformasi HPM menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti pasar, tetapi mulai mengatur keseimbangan pasokan dan harga secara aktif. Dia juga menyebut dampak kebijakan baru ini akan signifikan.

"Reformasi HPM ini signifikan karena harga acuan naik sekitar 100% sampai 140%. Sekarang HPM tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga memasukkan kobalt, besi, dan krom sebagai bagian dari valuasi," jelas Meidy ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Meidy mengatakan ketentuan HPM anyar bakal menimbulkan sejumlah dampak. Kebijakan ini dapat memperkuat fondasi harga bagi para penambang di sisi hulu.

Namun, dampak sebaliknya akan terjadi di sisi hilir. Menurutnya, pelaku usaha di sektor smelter, khususnya high pressure acid leach (HPAL), bakal menghadapi lonjakan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan margin.

“Jadi yang terjadi saat ini bukan kenaikan margin, tetapi justru margin compression di tengah rantai industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meidy menyebut industri nikel saat ini menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, lonjakan biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga sulfur yang kini melampaui US$900 per ton. Kenaikan itu berdampak langsung pada operasional HPAL dengan tambahan beban biaya sekitar US$4.000 per ton nikel.

Kedua, ketidakseimbangan permintaan yang turut menekan kondisi industri. Permintaan dari sektor stainless steel masih relatif kuat, tetapi segmen baterai yang diharapkan menjadi motor baru justru belum menunjukkan pertumbuhan optimal.

Ketiga, dari sisi rantai pasok, ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur membuat industri rentan terhadap gangguan geopolitik yang dapat memengaruhi kelangsungan produksi nasional.

Dalam jangka pendek, dia menyebut pelaku industri mulai melakukan penyesuaian strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Langkah yang ditempuh antara lain efisiensi operasional, penyesuaian belanja modal, hingga optimalisasi produksi.

Meski demikian, Meidy menegaskan kondisi saat ini belum mengarah pada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Industri masih berfokus menjaga stabilitas operasi di tengah fase transisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang berlaku pada Rabu (15/4/2026) diprediksi akan mengubah peta pendapatan emiten pertambangan di sisi hulu atau upstream.

Perubahan variabel perhitungan itu berpeluang mengerek harga jual rata-rata (average selling price/ASP) meski dampaknya akan berbeda di setiap segmen.

Berdasarkan laporan Stockbit, produsen bijih nikel kadar rendah atau limonit (kadar kurang dari atau sama dengan 1,5%) berpotensi meraup kenaikan harga yang paling signifikan. Hal tersebut didorong oleh estimasi kenaikan HPM limonit kadar 1,2% hingga 131% menjadi US$40,13 per wet metric ton (wmt).

Selama ini, transaksi bijih limonit ke pihak ketiga tergolong minim sehingga belum terbentuk harga premium di pasar. Dengan formula baru yang kini memperhitungkan kandungan mineral penyerta seperti besi, kobalt, dan kromium, produsen limonit diproyeksikan memiliki ruang pertumbuhan margin.

“Dari sisi industri, dampak revisi formula HPM bijih nikel kemungkinan cenderung positif bagi industri upstream nikel, khususnya pada produsen bijih limonit,” tulis laporan Stockbit, dikutip Kamis (16/4/2026).

Namun, realisasi keuntungan itu masih dibayangi tantangan logistik. Pasalnya, mayoritas penjualan limonit saat ini bersifat terintegrasi ke smelter HPAL dalam satu kawasan karena biaya pengiriman jarak jauh yang belum ekonomis.

Alhasil, emiten yang memiliki tambang terintegrasi cenderung hanya akan merasakan dampak secara administratif pada pelaporan konsolidasi.

Di sisi lain, untuk segmen bijih nikel kadar tinggi atau saprolit, potensi kenaikan harga diperkirakan akan lebih terbatas. Selama ini, harga jual aktual saprolit di pasar sudah sering berada di atas nilai HPM atau cenderung premium.

Dengan kenaikan HPM nominal yang signifikan, premi ini kemungkinan akan menyusut sebagai penyeimbang pasar. Kenaikan ASP efektif untuk produsen saprolit pun diprediksi akan bergerak lebih moderat dari lonjakan nilai HPM.

“Akibatnya, kenaikan harga jual rata–rata efektif akan lebih moderat dibanding lonjakan HPM nominalnya. Upside tambahan berasal dari harga jual yang lebih tinggi karena memperhitungkan unsur lainnya,” tulis Stockbit.

Di tengah prospek kenaikan harga di hulu, pemerintah tetap memberikan proteksi bagi rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) domestik. Adapun bijih nikel kadar ≤1,5% yang dialokasikan sebagai feedstock baterai EV tetap dikenakan tarif istimewa 2% sesuai PP No. 19/2025.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Formula baru harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas bijih nikel dan bauksit berlaku efektif mulai 15 April 2026.

Stockbit mencatat, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam formula tersebut. Salah satunya adalah perhitungan HPM bijih nikel yang kini tidak hanya mempertimbangkan kadar nikel, tetapi juga kandungan mineral lain seperti besi, kobalt, dan kromium.

Selain itu, variabel utama dalam perhitungan harga, yakni corrective factor, turut dinaikkan. Untuk bijih nikel dengan kadar 1,6 persen, corrective factor meningkat menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen pada kadar 1,9 persen.

Perubahan lain yang cukup krusial adalah penggunaan satuan wet metric ton (wmt) dalam perhitungan HPM untuk seluruh mineral, menggantikan satuan sebelumnya, yakni dry metric ton (dmt).

Dampak dari revisi ini diperkirakan akan signifikan terhadap harga bijih nikel, khususnya jenis limonit. Berdasarkan estimasi Shanghai Metals Market, HPM untuk bijih nikel kadar 1,2 persen berpotensi melonjak hingga 131 persen dari USD17,33/wmt menjadi USD40,13/wmt.

Saat ini, harga rata-rata bijih nikel limonit kadar 1,2 persen di pasar domestik masih berada di kisaran USD28,5/wmt. Jika HPM berfungsi sebagai batas harga minimum, maka harga jual berpotensi menyesuaikan ke level baru tersebut setelah kebijakan berlaku.

Kenaikan harga bahan baku ini berimplikasi langsung terhadap industri hilir, khususnya smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) yang memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP). Biaya produksi MHP dari bijih limonit non-captive diperkirakan naik sekitar USD1.700 per ton nikel.

Tekanan terhadap margin smelter semakin besar seiring dengan lonjakan biaya bahan baku lain, seperti sulfur, yang terdampak gangguan pasokan akibat konflik Iran. Kondisi ini berpotensi mempersempit margin di tengah harga nikel global yang relatif stagnan.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan insentif bagi pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Bijih nikel dengan kadar di bawah atau sama dengan 1,5 persen yang digunakan sebagai bahan baku baterai domestik tetap dikenakan tarif khusus sebesar 2 persen sesuai ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2025.

Dari sisi industri, Stockbit menilai revisi formula HPM cenderung memberikan dampak positif bagi sektor hulu nikel, terutama produsen bijih limonit yang berpotensi menikmati kenaikan harga lebih besar.

"Dampak revisi formula HPM bijih nikel kemungkinan cenderung positif bagi industri upstream nikel, khususnya pada produsen bijih limonit. Meski demikian, realisasinya masih perlu dicermati lebih lanjut mengingat belum ada emiten yang menjual limonit langsung ke pihak ketiga," tulis Stockbit, Selasa (14/4/2026).

Untuk bijih saprolit, potensi kenaikan dinilai lebih terbatas. Hal ini karena harga jual selama ini telah mengandung premi di atas HPM lama, sehingga kenaikan HPM baru kemungkinan akan diimbangi dengan penyesuaian premi.

Di sisi lain, produsen MHP yang bergantung pada pasokan bijih dari pihak ketiga diperkirakan akan menghadapi tekanan margin tambahan.

Meski sebagian besar emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki model bisnis terintegrasi, risiko penurunan utilisasi smelter tetap terbuka apabila tekanan biaya tidak diimbangi kenaikan harga jual.

"Kami menilai setiap emiten cenderung akan menurunkan utilisasi smelter HPAL jika harga sulfur tetap tinggi dan tidak mampu mengkompensasi margin yang kian menipis," tulis Stockbit.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membukukan kinerja operasional dan keuangan yang solid sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga nikel, Vale berupaya untuk memperkuat fondasi ekspansi dan menjaga optimisme menghadapi 2026.

Melansir laporan keuangan 2026, Vale membukukan pendapatan senilai US$990,19 juta sepanjang 2025. Realisasi itu mencerminkan kenaikan dibandingkan US$950,38 juta pada periode yang sama 2024.

Pada sisi bottom line, Vale membukukan laba bersih sebesar US$76,1 juta atau setara Rp1,27 triliun (kurs jisdor Rp16.720 per dolar AS) sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Manajemen Vale menerangkan, kinerja solid tersebut ditopang oleh peningkatan produksi serta efisiensi biaya yang mampu menjaga profitabilitas, meskipun pasar komoditas masih menghadapi tekanan.

Sepanjang 2025, produksi nikel dalam matte mencapai 72.027 metrik ton, naik dari 71.311 ton pada 2024. Secara triwulan, produksi kuartal IV/2025 tercatat sebesar 17.052 metrik ton, turun 12% dibandingkan kuartal III/2025 sebesar 19.391 ton.

Penurunan ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan kembali Furnance 3 yang dimulai pada November dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Sementara dibandingkan kuartal IV/2024, kendati produksi lebih rendah, tetapi keseluruhan produksi sepanjang tahun mencatatkan peningkatan.

Selain itu, pengiriman nikel matte juga meningkat menjadi 73.093 ton dibandingkan 72.625 ton pada tahun sebelumnya. Kinerja ini turut menopang EBITDA yang tercatat sebesar US$228,2 juta sepanjang 2025.

Di tengah harga nikel matte yang melemah, dengan rata-rata realisasi turun 7% menjadi US$12.157 per ton, perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Total pendapatan naik 4% menjadi US$990,19 juta dari US$950,4 juta pada 2024.

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan serta perbaikan skema payability nikel matte yang mulai berlaku sejak pertengahan tahun lalu.

Di sisi bottom line, laba bersih perseroan melonjak 32% menjadi US$76,1 juta sepanjang 2025. Peningkatan ini sejalan dengan disiplin pengendalian biaya, tercermin dari penurunan unit biaya kas penjualan menjadi US$9.339 per ton.

Selain bisnis utama, Vale mulai memperluas sumber pendapatan melalui penjualan bijih nikel saprolit. Sepanjang 2025, volume penjualan mencapai 2,31 juta wet metric ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Blok Bahodopi.

Langkah ini menjadi salah satu strategi diversifikasi pendapatan di tengah fluktuasi harga nikel global.

Meski demikian, perseroan menghadapi sejumlah tantangan sepanjang tahun, mulai dari gangguan operasional pada awal tahun hingga insiden kebocoran pipa minyak pada Agustus 2025. Tekanan harga nikel yang berlanjut juga turut memengaruhi kinerja keuangan.

Untuk menjaga kesinambungan bisnis, Vale meningkatkan belanja modal pada 2025 menjadi US$485,9 juta, naik 46% secara tahunan, terutama untuk proyek pengembangan. Hingga akhir 2025, posisi kas tercatat sebesar US$376,3 juta.

”Lebih dari sekadar tantangan teknis atau operasional, peristiwa ini menjadi momen yang menguji integritas, kredibilitas, serta tanggung jawab kami terhadap alam dan masyarakat. Di sinilah prinsip keunggulan dan ketangguhan Perseroan benar-benar diterapkan dalam praktik,” kata manajemen dalam rilisnya, dikutip Selasa (7/4/2026).

Memasuki 2026, perseroan bakal mempercepat pengembangan proyek hilirisasi, termasuk proyek di Pomalaa yang telah mencapai sekitar 60% progres serta proyek HPAL yang berada di kisaran 50% tahap konstruksi. Proyek ini ditargetkan rampung pada kuartal III/2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha smelter nikel meminta pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi rencana kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyebut bahwa wacana tersebut akan makin menekan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang sedang berada dalam fase kritis karena menghadapi tekanan berlapis di tengah dinamika konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga energi global telah meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Di samping itu, industri smelter nikel Indonesia juga mulai menghadapi keterbatasan pasokan dan lonjakan harga sulfur yang tidak terkendali.

Sulfur merupakan bahan baku utama dalam produksi pada fasilitas smelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Adapun, 75%-80% pasokan sulfur untuk keperluan Indonesia berasal dari Timur Tengah. Saat ini, komponen biaya sulfur untuk operasional fasilitas smelter HPAL mencapai 30-35%, di mana sebelumnya sekitar 25%.

Di sisi lain, smelter juga menghadapi kekurangan pasokan bahan baku bijih nikel imbas kebijakan pembatasan kuota produksi di dalam negeri. Kondisi ini disebut telah memicu lonjakan harga bijih nikel.

"Wacana penyesuaian HPM di tengah kondisi industri yang sedang tertekan justru berpotensi memperberat beban biaya secara keseluruhan. Dunia usaha menilai bahwa kebijakan ini perlu ditinjau secara hati-hati agar tidak menambah tekanan pada sektor yang saat ini sedang berada dalam fase kritis," ujar Ketua Umum FINI Arif Perdanakusuma melalui pernyataan tertulis, dikutip Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut, Arif mengatakan, rencana pengenaan bea keluar terhadap produk hilirisasi juga menimbulkan kekhawatiran serius.

Menurutnya, secara prinsip, bea keluar seharusnya diterapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri atas komoditas mentah, bukan terhadap produk hasil pengolahan yang justru menjadi tulang punggung kebijakan hilirisasi nasional.

FINI menilai kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri.

"Jika bahan baku bijih nikel dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir dikenakan bea keluar, maka industri hilirisasi nikel akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi menghambat dan memperlambat hilirisasi nikel Indonesia," kata Arif.

Terkait kondisi ini, FINI juga meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global, khususnya terkait energi dan rantai pasok.

Pemerintah juga diminta untuk meninjau kembali kebijakan kuota bahan baku agar selaras dengan kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi, serta menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batu bara dan sulfur, sebagai bagian dari stabilitas rantai pasok nasional.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap mendukung penuh agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Namun demikian, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat agar industri tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks," tutur Arif.

Dia menambahkan, hilirisasi tidak akan berhasil hanya dengan membangun smelter. Hilirisasi membutuhkan kebijakan yang konsisten, pasokan bahan baku yang cukup, biaya yang kompetitif, serta kebijakan fiskal yang mendukung.

"Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan-tekanan ini berisiko menurunkan kinerja industri, mengurangi penyerapan tenaga kerja, melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, hingga berisiko berhenti di tengah jalan," imbuhnya.