Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata dia.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri adalah implementasi program HGBT. Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pemerintah sebelumnya pada Senin (29/6) memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri menjadi semakin krusial. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi penyerapan tenaga kerja dan menekan risiko PHK.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menurut Febri, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendongkrak daya saing nasional serta merebut peluang pasar, baik ekspor maupun domestik. Pemerintah meyakini perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain memperkuat implementasi HGBT dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, Kemenperin juga terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

Di tengah penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencatat survei S&P Global justru menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Menurutnya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara adalah Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tercermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1 persen pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi PMA pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan PMA dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari Rp147,2 triliun pada triwulan I 2022, meningkat menjadi Rp177 triliun pada triwulan I 2023, Rp204,4 triliun pada triwulan I 2024, Rp230,4 triliun pada triwulan I 2025, hingga mencapai Rp250 triliun pada triwulan I 2026.

Menurut Dendy, pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di mata investor global.

Ia menyampaikan hal itu juga terlihat dari keberagaman negara asal investor, dengan Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lima investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026.

Selain nilai investasi, Dendy menegaskan manfaat investasi juga tercermin dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Yang lebih penting, investasi tidak hanya tercermin di pasar keuangan, tetapi juga mengalir ke sektor-sektor strategis yang meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah manfaat nyata investasi yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sepanjang triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan investasi terus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, pihaknya menyatakan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor agar investasi terus tumbuh dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dendy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan penguatan industri nasional.

Presiden KSPN Ristadi dalam pernyataan resmi yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa menyampaikan penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif.

Pernyataan itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPN yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, KSPN membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari investasi, perlindungan industri eksisting, kesejahteraan pekerja, proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, hingga isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu perhatian utama pihaknya yakni dugaan relokasi dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Jawa Timur, yakni PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) dan PT Jawa Autocomp Indonesia (JAI).

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa anggapan mengenai kurangnya kepedulian pemerintah terhadap industri otomotif tidak benar. KSPN menilai pemerintah selama ini konsisten menjalankan berbagai kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri nasional.

Menurut KSPN, langkah strategis yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk mengusulkan berbagai insentif bagi sektor otomotif, bertujuan menjaga investasi yang telah ada, meningkatkan utilisasi pabrik, serta memberikan kepastian kerja bagi para pekerja.

KSPN juga meluruskan informasi mengenai kondisi PT SAI dan PT JAI. Berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh, situasi di kedua perusahaan merupakan bagian dari dinamika bisnis internal dan bukan disebabkan oleh relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam.

Organisasi pekerja tersebut menegaskan fasilitas produksi kedua perusahaan tetap beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan saat ini.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," dia.

Menurut Febri, kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis.

Penurunan harga LNG diharapkan dapat semakin meringankan beban biaya energi pelaku usaha sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efisien.

Selain mengapresiasi langkah DPR, Kemenperin juga menyampaikan aspirasi pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Sektor manufaktur berharap kuota pasokan gas yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan secara penuh tanpa adanya pengurangan di lapangan.

Kemenperin menegaskan terdapat tiga harapan utama dari pelaku industri. Pertama, penyaluran gas melalui skema AGIT harus dipenuhi 100 persen sesuai regulasi tanpa pemotongan (curtailment).

Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi pabrik. Ketiga, kepastian pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

"Pelaku industri berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegas Febri.

Kemenperin menyatakan terus mengawal hasil koordinasi bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Industri otomotif itu punya resilience yang bagus. Kita punya pasar ekspor, dan pasar domestik kita juga masih besar

Jakarta (ANTARA) - Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meyakini industri otomotif dan komponen Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.

Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyampaikan besarnya pasar domestik, kinerja ekspor yang tetap terjaga, serta peluang penguatan orientasi ekspor dinilai menjadi modal penting bagi industri nasional untuk terus berkembang.

Dirinya dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengatakan, meski penjualan otomotif mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yang turut memengaruhi industri komponen, kondisi sektor tersebut tetap menunjukkan daya tahan yang baik.

"Industri otomotif itu punya resilience yang bagus. Kita punya pasar ekspor, dan pasar domestik kita juga masih besar," ujar Bob.

Menurut dia, industri komponen saat ini menghadapi tantangan karena merupakan sektor yang padat modal sekaligus padat karya. Kenaikan upah, biaya energi, serta kebutuhan investasi untuk memodernisasi fasilitas produksi menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi agar daya saing tetap terjaga.

Di sisi lain, Bob menilai industri komponen kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) masih membutuhkan kepastian arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, berbagai insentif saat ini lebih banyak diberikan kepada kendaraan listrik, sementara ekosistem komponen kendaraan listrik sebagian besar masih berada di luar Indonesia.

Ia mengatakan, kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong pelaku industri terus berinvestasi. Menurutnya, pembaruan teknologi dan modernisasi fasilitas produksi merupakan kebutuhan agar industri tetap kompetitif di tengah persaingan global.

Bob juga menepis kabar yang menyebut sejumlah perusahaan besar komponen otomotif akan segera merelokasi investasinya dari Indonesia. Berdasarkan penelusuran pemerintah, informasi tersebut tidak terbukti.

Ia menjelaskan, perusahaan multinasional saat ini memang tengah mengevaluasi peta industri otomotif beberapa tahun ke depan, termasuk mempertimbangkan efisiensi operasi di kawasan ASEAN.

Dalam proses tersebut, faktor daya saing, ekosistem industri, dan kebijakan pemerintah di masing-masing negara menjadi pertimbangan utama.

Meski Vietnam dinilai semakin menarik bagi investor karena pertumbuhan ekonomi dan berbagai insentif investasi, Bob menegaskan Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar otomotif terbesar di ASEAN, dengan penjualan mendekati satu juta unit per tahun serta ekspor kendaraan sekitar 500 ribu unit.

"Sejauh ini kita diuntungkan karena market kita yang lumayan besar. Jadi sebenarnya industri otomotif itu industri yang besar dan punya resilience yang cukup baik. Yang sekarang sedang dievaluasi adalah bagaimana prospeknya ke depan," kata Bob.

Ia menambahkan, Asia Tenggara telah berkembang menjadi basis produksi dunia, tidak hanya untuk industri otomotif, tetapi juga elektronik dan berbagai sektor manufaktur lainnya.

Oleh karena itu, Indonesia dinilai dirinya memiliki peluang besar untuk terus memperkuat daya saing industri otomotif nasional melalui iklim investasi yang kondusif serta penguatan orientasi ekspor.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Menurut Bahlil, dalam beberapa hari terakhir pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja.

Menindaklanjuti masukan tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri.

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan lapangan kerja tetap terjaga.

"Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi tersebut membuat pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa sehingga menimbulkan biaya transportasi dan regasifikasi yang tinggi.

Akibatnya, harga LNG yang diterima industri sempat melonjak hingga 20–23 dolar AS per MMBTU yang meningkatkan beban biaya produksi dan memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlangsungan operasional.

Bahlil menjelaskan atas arahan Presiden, pemerintah kemudian mengevaluasi struktur biaya LNG untuk memberikan ruang bagi industri agar tetap kompetitif.

Dengan kebijakan tersebut, harga LNG industri kini diturunkan dari sebelumnya 20–23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Bahlil menegaskan, kenaikan harga yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan gas nasional, melainkan tingginya biaya distribusi LNG dari luar Jawa.

Pasokan gas domestik, kata dia, secara keseluruhan masih memenuhi target produksi nasional.

"Secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri harganya 13 dolar per MMBTU," kata Bahlil.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/6) menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menilai industri komponen otomotif Indonesia memiliki resiliensi yang kuat, sekaligus semakin memperkuat posisinya sebagai bagian dari rantai pasok global.

Ketangguhan tersebut tercermin dari meningkatnya ekspor, terjaganya kapasitas produksi, serta dukungan berkelanjutan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Dirinya dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengatakan industri komponen otomotif nasional kini telah memasuki fase ekspansi dengan mampu memasok kebutuhan pasar internasional sebagai bagian dari global supply chain.

"Industri komponen otomotif fase lagi bisa ekspor ke mana-mana. jadi sebagai global supply chain," katanya.

Menurut Rachmat, keberhasilan industri komponen nasional menembus rantai pasok global menuntut pelaku usaha terus meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan produsen dari berbagai negara.

Untuk itu, produktivitas menjadi faktor utama agar industri nasional mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

Ia menjelaskan, pembinaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian melalui berbagai program, termasuk implementasi Industri 4.0, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas manufaktur.

Berbagai pelatihan yang diberikan juga membantu pelaku industri beradaptasi dengan tuntutan proses produksi modern.

Rachmat menambahkan, dukungan pemerintah juga terbukti mampu menjaga ketahanan industri saat pandemi COVID-19. Melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, industri komponen tetap dapat beroperasi sehingga kontinuitas pasokan bagi rantai produksi global tetap terjaga.

Di sisi lain, stimulus yang diupayakan Kemenperin kepada industri kendaraan bermotor turut menjaga permintaan domestik. Menurutnya, pasar dalam negeri yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan skala ekonomi sebelum industri semakin kompetitif di pasar ekspor.

"Sehingga industri roda empat kan naik. Dengan naiknya industri roda empat ini, otomatis supply komponennya akan tetap jalan," katanya.

Berdasarkan data GIAMM, hingga kuartal I 2026 industri otomotif roda empat tumbuh 14 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut turut menopang industri komponen dalam mempertahankan kapasitas produksinya, didukung pula oleh pasar kendaraan roda dua yang relatif stabil.

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi industri komponen menuju kendaraan rendah emisi melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yang mencakup seluruh lini teknologi, mulai dari internal combustion engine (ICE) hingga battery electric vehicle (BEV).

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pendalaman struktur industri melalui peningkatan target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara bertahap hingga mencapai 80 persen.

Selain itu, Kementerian Perindustrian terus memberikan arah kebijakan agar industri komponen nasional semakin terintegrasi dalam rantai pasok global.

"Pemerintah selalu nge-trigger kita dengan peraturan-peraturan supaya kita bisa masuk ke arah global supply chain," ujarnya.

GIAMM mencatat, sepanjang 2025 industri komponen otomotif Indonesia berhasil mengekspor produk ke lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan ASEAN menjadi pasar utama ekspor komponen otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jika RPP Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri disahkan menjadi Peraturan Pemerintah, maka masalah gas industri terutama program HGBT selesai secara permanen.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri akan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan daya saing industri manufaktur, sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan pengesahan RPP tersebut akan memberikan kepastian pasokan dan harga gas bagi industri, sehingga persoalan yang selama ini menghambat implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat diselesaikan.

"Jika RPP Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri disahkan menjadi Peraturan Pemerintah, maka masalah gas industri terutama program HGBT selesai secara permanen. Tidak akan ada lagi gangguan pasokan dan fluktuasi harga yang berakibat penurunan utilisasi dan berpotensi memicu PHK," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

"Kebijakan ini juga akan menjadikan sektor hulu gas nasional lebih kompetitif, sehingga memperkuat program ketahanan energi nasional Presiden Prabowo. Kami juga yakin bahwa pengesahan RPP ini akan membawa industri pengolahan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden Prabowo pada tahun 2029 mendatang," ujarnya lagi.

RPP ini, kata dia pula, telah diinisiasi oleh Kemenperin sejak bulan November 2024, serta telah mendapat dukungan dari Kemenko Perekonomian. Namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian ESDM.

Lebih lanjut, menurut Febri, selama ini realisasi kebijakan HGBT belum berjalan optimal akibat adanya kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Berdasarkan evaluasi komprehensif, pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM mengenai alokasi volume gas domestik di lapangan tidak direalisasikan sepenuhnya, sehingga mengancam produktivitas dan daya saing industri manufaktur nasional.

Ia menjelaskan, HGBT sejatinya merupakan salah satu daya tarik utama bagi investor sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, realisasi pasokan gas justru terus mengalami penurunan.

"Pada tahun 2025, volume Gas Bumi Tertentu yang diterima oleh sektor industri sementara ini tercatat baru berkisar 60 persen hingga 70 persen dari alokasi yang telah ditetapkan secara sah di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/2025. Terjadi kesenjangan yang lebar antara regulasi di atas kertas dengan komitmen pasokan fisik dari produsen gas di lapangan," kata Febri.

Ia mengungkapkan, volume alokasi gas pada Kepmen ESDM Nomor 76/2025 hanya mencapai 57 persen dibandingkan alokasi dalam Kepmen ESDM Nomor 91/2023. Kondisi tersebut diperburuk karena kuota yang telah ditetapkan juga tidak dipenuhi oleh produsen gas hulu maupun badan usaha niaga migas.

Menurut Kemenperin, krisis pasokan gas paling kritis terjadi di wilayah koridor Jawa Bagian Barat (JBB) dan Lampung. Data internal menunjukkan realisasi pasokan gas HGBT di JBB terus menurun, dari 88,72 persen pada 2023 menjadi 78,68 persen pada 2024, kemudian turun lagi menjadi rata-rata 65,69 persen sepanjang 2025.

Sementara hingga April 2026, realisasinya hanya mencapai rata-rata 46,36 persen dan bahkan sempat menyentuh 37,50 persen dari alokasi yang ditetapkan.

Kondisi tersebut memaksa pelaku industri beralih menggunakan gas hasil regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan HGBT.

Berdasarkan data industri, harga gas regasifikasi LNG PGN pada Juni 2026 diproyeksikan mencapai 20,57 dolar AS per MMBTU, jauh di atas harga pada periode sebelumnya.

"Kenaikan biaya energi yang ekstrem ini membuat utilisasi kapasitas produksi pada sektor terdampak seperti industri keramik anjlok hingga berada di bawah tingkat 60 persen. Bahkan akibat gangguan pasokan gas yang berlarut-larut ini, posisi Indonesia sebagai produsen keramik terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2023 harus merosot ke peringkat ke-7 pada tahun 2024," ungkap Febri.

Ia juga menilai harga gas industri hasil regasifikasi LNG lebih mahal dibandingkan harga ekspor LNG Tangguh yang diperkirakan berada pada kisaran 6 dolar-7 dolar Amerika Serikat (AS) dengan asumsi harga minyak 70 dolar-80 dolar AS.

“Bapak Presiden Prabowo selalu mengutip ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dalam berbagai pidatonya. Oleh karena itu jika harga gas industri hasil regasifikasi LNG lebih mahal dibanding harga ekspor LNG Tangguh benar, maka produsen gas industri terutama produsen HGBT tidak patuh terhadap perintah dan arahan Presiden. Mahalnya harga gas industri tersebut berpotensi mengancam kelangsungan operasional industri dan PHK pekerjanya” ujar Febri.

Di sisi lain, Kemenperin menegaskan implementasi HGBT telah memberikan manfaat ekonomi yang besar. Berdasarkan evaluasi periode 2020-2025, kebijakan tersebut menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp592,89 triliun yang berasal dari peningkatan penjualan industri, penerimaan pajak, investasi baru, serta penghematan subsidi pupuk.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenperin mengusulkan langkah jangka pendek berupa pencabutan kebijakan AGIT serta memastikan produsen menyediakan pasokan dan harga gas yang stabil sesuai ketentuan dalam Kepmen ESDM.

Sementara itu, solusi jangka panjang yang didorong adalah segera mengesahkan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi peraturan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan langkah mitigasi sekaligus mendukung upaya pemulihan operasional PT Pakerin menyusul munculnya isu terkait fasilitas produksi dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan kementerian telah memanggil manajemen PT Pakerin guna memperoleh klarifikasi mengenai kondisi operasional perusahaan.

Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro untuk merespons pemberitaan yang berkembang sekaligus menyiapkan dukungan yang diperlukan bagi perusahaan, ujar dia.

Tujuan pemanggilan itu, lanjut dia, untuk mengklarifikasi pemberitaan terkait operasional produksi dan segera mengambil langkah mitigasi secara cepat serta terukur.

Chief Financial Officer (CFO) PT Pakerin, menurut dia, hadir memenuhi undangan dan melakukan pertemuan dengan Plt Dirjen Industri Agro di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (23/6).

Dari hasil pertemuan tersebut terungkap bahwa PT Pakerin memiliki dua lini produksi utama, yakni kertas karton untuk kemasan konsumsi dan soda api (caustic soda/NaOH).

Produk kertas karton yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku kemasan berbagai produk konsumsi, sedangkan caustic soda dimanfaatkan sebagai bahan penolong industri, kebutuhan rumah tangga, hingga laboratorium.

Saat ini, lini produksi caustic soda masih beroperasi normal. Sedangkan lini produksi kertas karton berhenti beroperasi sementara sejak Desember 2024 akibat persoalan internal perusahaan, ujar Febri.

Meski demikian, lanjutnya, manajemen PT Pakerin menegaskan tetap melakukan konsolidasi internal dan berupaya memenuhi kewajibannya kepada tenaga kerja.

Sejalan dengan proses pemulihan kondisi finansial perusahaan, mulai muncul sinyal positif terkait penyelesaian hak-hak pekerja yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.

PT Pakerin juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah karena turut memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pabrik. Keberadaan perusahaan tersebut dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan perusahaan, Kemenperin menyatakan komitmennya untuk membantu mengaktifkan kembali lini produksi kertas karton yang saat ini belum beroperasi.

“Ditjen Industri Agro telah menerima penjelasan dari PT Pakerin. Kemenperin mendukung pemulihan operasional lini produksi perusahaan serta pemenuhan kewajiban terhadap hak pekerja. Pada kesempatan tersebut, Kemenperin juga menyampaikan bahwa kami telah mengusulkan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk fasilitas produksi kertas karton mereka,” kata Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan Menteri Perindustrian telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenperin untuk terus melakukan pemantauan terhadap kinerja industri nasional serta merespons secara cepat berbagai informasi terkait penutupan pabrik maupun potensi PHK.

Langkah mitigasi yang cepat dan terukur tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penghentian operasional fasilitas produksi di dalam negeri serta menjaga keberlangsungan sektor manufaktur nasional.

“Bapak Menteri memerintahkan seluruh jajaran untuk memonitor kinerja industri nasional serta melakukan langkah mitigasi cepat terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok maupun permintaan,” ujar Febri.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus menjaga iklim usaha yang kondusif, memantau stabilitas produksi, serta memperkuat koordinasi dengan pelaku industri guna memastikan keberlanjutan investasi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga industri nasional tetap mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026