JAKARTA, KOMPAS.com - Industri mebel Indonesia kini menghadapi tekanan ganda.

Di dalam negeri, pasar dibanjiri produk impor murah, sementara di luar negeri, ekspor justru menjadi penopang utama keberlangsungan industri.

Kondisi ini membuat pelaku usaha berada dalam posisi dilematis: bertahan di pasar domestik yang melemah atau terus mengandalkan pasar ekspor yang penuh ketergantungan.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Abdul Sobur, menilai serbuan produk impor, terutama dari China, telah menekan pasar dalam negeri secara signifikan.

“Produk impor itu masuk seperti air bah lewat platformonline. Kita bahkan tidak tahu jumlahnya, bisa ratusan ribu,” ujar Sobur kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Sobur, tekanan di pasar lokal bukan karena kurangnya produk dalam negeri, melainkan karena derasnya barang impor yang lebih murah dan mudah diakses.

“Bukan karena kita tidak punya barang, tapi karena produk luar masuk begitu banyak dan tidak bisa kita cegah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian dagang membuat Indonesia tidak leluasa membatasi impor.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang belum pulih memperburuk kondisi.

“Kalau kita buat safeguard, negara lain bisa membalas. Barang kita juga bisa ditahan di sana. Pasar dalam negeri ini sebenarnya belum pulih. Pertumbuhan ekonomi kita masih di kisaran 4 sampai 5 persen, itu belum cukup,” tegas Sobur.

Menurutnya, pertumbuhan minimal 8 persen diperlukan agar pasar domestik benar-benar kuat.

Fenomena lain yang muncul adalah perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk murah dan praktis, meskipun kualitasnya lebih rendah.

“Masyarakat sekarang memilih yang paling mudah dijangkau. Bisa pesan hari ini, besok sudah datang,” ujarnya.

Produk impor tersebut umumnya menggunakan material campuran dengan kualitas di bawah standar produk lokal.

Pasar untuk produk seperti ini, lanjutnya, sangat besar, terutama di sektor komersial seperti kafe dan restoran.

“Bukan kayu solid, pakai bahan campuran murah. Setahun rusak juga tidak masalah bagi mereka. Coba lihat kafe-kafe, banyak yang pakai furnitur plastik atau bahan murah. Itu marketnya besar sekali,” ungkapnya.

Ekspor jadi andalan

Di tengah tekanan domestik, ekspor menjadi tumpuan utama industri mebel nasional.

Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar.

Ia menyebut Amerika sebagai pusat pasar global yang tidak hanya menyerap produk, tetapi juga menjadi hub distribusi ke negara lain.

“Sekitar 54 sampai 56 persen ekspor kita ke Amerika. Bahkan bisa naik sampai 60 persen. Amerika itu bukan cuma pasar, tapi juga hub untuk branding dan distribusi ke negara lain,” katanya.

“Begitu ada hambatan tarif atau kebijakan, ekspor kita langsung terdampak,” ujarnya.

Di pasar global, Indonesia bersaing dengan negara seperti China dan Vietnam yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi.

Ia menambahkan bahwa kekuatan China justru ada pada pasar domestiknya yang solid.

“Kalau ekspor mereka terganggu, dalam negerinya tetap kuat. Kita belum seperti itu,” ujarnya.

UMKM masih rentan

Sobur juga menyoroti kondisi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM, yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, biaya produksi yang tinggi akibat energi dan regulasi membuat daya saing semakin tertekan.

“UMKM kita masih rentan, belum stabil, belum kuat. Regulasi juga masih rumit. Energi mahal, listrik mahal, ditambah regulasi yang kompleks. Itu semua membebani industri,” jelasnya.

Salah satu keluhan utama adalah banyaknya regulasi yang harus dipenuhi, terutama untuk ekspor.

Ia membandingkan dengan negara lain yang hanya menerapkan satu standar.

“Kalau ekspor ke Amerika, kita harus penuhi FSC. Di dalam negeri, masih ditambah SPLK. Di China, Vietnam, Malaysia cukup FSC. Kita dua lapis,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menambah biaya dan mengurangi daya saing.

“Beban biaya dari sertifikasi itu bisa ratusan miliar rupiah per tahun,” ungkapnya.

Sobur juga menilai masih lemahnya koordinasi antar kementerian dalam menangani industri. Ia menekankan bahwa solusi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya belum optimal.

“Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Kehutanan belum sinkron. Ini jadi masalah besar. Aturannya sudah ada, tinggal disinkronkan. Itu kuncinya,” tegasnya.

Untuk menghadapi kondisi ini, HIMKI mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari perbaikan regulasi hingga penguatan industri dalam negeri.

Ia juga mengusulkan pendekatan teknis untuk mengurangi tekanan impor.

“Regulasi harus dirapikan, impor ilegal harus ditekan, dan industri dalam negeri harus dilindungi. Kalau perlu, pelabuhan masuk impor dipindah ke luar Jawa supaya ada tambahan biaya logistik bagi mereka,” ujarnya.

Selain itu, dukungan pembiayaan dan insentif dinilai penting agar industri bisa bersaing.

Meski menghadapi banyak tantangan, Sobur tetap melihat peluang bagi industri mebel Indonesia untuk tumbuh.

“Ekspor tetap jadi tumpuan. Tapi kita juga harus memperkuat pasar dalam negeri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh, industri akan terus terjebak dalam tekanan.

“Kalau tidak dibenahi, kita hanya akan jadi pasar bagi produk luar. Itu yang harus kita hindari,” tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis di tahun 2026.

Di satu sisi, kenaikan harga energi mendorong biaya produksi dan logistik melonjak. Di sisi lain, banjir produk impor murah, terutama dari China menekan pasar domestik.

Namun di tengah situasi tersebut, pelaku industri masih melihat peluang, khususnya dari pasar ekspor yang tetap tumbuh meski moderat.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menggambarkan kondisi ini sebagai fase penuh tekanan, namun belum kehilangan harapan.

Sobur menegaskan bahwa kenaikan harga energi menjadi pemicu utama tekanan industri saat ini.

“Kalau mau jujur, pasti tekanan. Dampak dari energi yang naik ini ke mana-mana. Yang paling menonjol ke industri kami itu ke logistik,” kata Sobur dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kenaikan biaya tidak hanya dirasakan pada pengiriman ekspor, tetapi juga distribusi domestik, mulai dari antar pulau hingga dari pabrik ke pelabuhan.

Selain itu, industri mebel juga masih bergantung pada bahan baku impor tertentu.

“Beberapa komponen masih harus impor. Misalnya bahan finishing, engsel, kunci, dan fitting. Kalau itu naik, ya otomatis biaya produksi ikut naik,” jelasnya.

Selain tekanan biaya, pasar dalam negeri juga menghadapi tantangan serius akibat derasnya produk impor murah yang masuk melalui platform digital.

“Market dalam negeri pun tertekan. Bukan karena tidak tersedia barang lokal, tapi karena produk impor masuk seperti air bah lewat platform online,” kata Sobur.

Ia menjelaskan, konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah dan mudah diakses, meskipun kualitasnya lebih rendah.

“Barang-barang itu mungkin bukan kayu solid, kualitasnya di bawah kita. Tapi karena murah dan cepat sampai, itu yang dipilih. Market-nya besar sekali, cafe, restoran, dan banyak sektor lain,” ujarnya.

Di tengah lemahnya pasar domestik, industri mebel Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor, terutama ke Amerika Serikat.

“Sekarang ini ekspor kita memang tumbuh, tapi moderat. Mayoritas masih ke Amerika, sekitar 54–56 persen. Bahkan bisa naik sampai 60 persen,” ungkap Sobur.

Risiko ketergantungan pada pasar AS

Namun, ketergantungan ini juga menjadi risiko besar.

Jika pasar Amerika terganggu, dampaknya akan langsung terasa ke industri dalam negeri.

“Kalau pasar Amerika terganggu, baru itu dampaknya besar. Karena kita sudah sangat bergantung,” katanya.

Meski demikian, ia menilai konflik di Timur Tengah belum terlalu berdampak signifikan karena porsinya masih kecil, di bawah 4 persen dari total ekspor.

Untuk mengurangi ketergantungan, HIMKI mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Eropa dan Timur Tengah.

Salah satu peluang datang dari perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

“Ada angin segar dari perjanjian IEU-CEPA. Tarif kita bisa jadi nol, ini membuka ruang besar ke Eropa,” jelas Sobur.

Selain itu, pasar non-tradisional seperti kawasan Teluk (GCC), Afrika, India, hingga negara-negara BRICS juga mulai dilirik, meskipun masih menghadapi tantangan geopolitik.

Di dalam negeri, Sobur menyoroti persoalan regulasi yang dinilai masih rumit dan tidak sinkron antar kementerian.

“Masalahnya bukan aturan tidak ada, tapi koordinasinya tidak rapi. Kementerian satu dengan yang lain sering tidak sinkron,” ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai kewajiban sertifikasi dan administrasi yang justru menambah beban biaya bagi pelaku usaha, terutama UMKM.

“UMKM kita itu masih rentan. Mereka menghadapi regulasi yang rumit sekali, biaya tinggi, dan akses pasar yang terbatas,” tambahnya.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai insentif, termasuk dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI). Namun, penyerapan dana tersebut masih belum optimal.

“Ada komitmen Rp 2 triliun untuk industri mebel. Tapi serapannya tidak gampang. Banyak faktor kelayakan yang harus dipenuhi,” kata Sobur.

Masih ada peluang

Di tengah berbagai tantangan, Sobur menegaskan bahwa industri mebel Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang.

Kuncinya, menurut dia, ada pada pembenahan regulasi dan penguatan industri dalam negeri.

“Pertama, regulasi harus direpihkan, lebih memihak industri dalam negeri. Kedua, insentif harus diperkuat supaya kita bisa bersaing,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan langkah-langkah strategis seperti pengendalian impor ilegal, peningkatan kandungan lokal (TKDN), hingga kebijakan logistik untuk menekan arus barang impor.

“Tekanan pasti ada. Tapi peluang juga masih besar. Tinggal bagaimana kita berbenah,” sebut Sobur.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi industri mebel dan kerajinan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, peluang ekspor masih terbuka lebar dan menjadi andalan pertumbuhan.

Namun di sisi lain, derasnya arus impor produk murah serta berbagai kendala di dalam negeri membuat pelaku industri harus berjuang keras untuk bertahan.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur menilai, kondisi industri saat ini masih rapuh, terutama di level pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kalau jujur, industri kita, terutama UMKM, masih rentan. Belum stabil, belum kuat, karena menghadapi regulasi yang rumit dan tantangan yang tidak sederhana,” ujar Sobur kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Industri mebel hadapi kompleksitas regulasi

Salah satu persoalan utama yang dihadapi industri mebel nasional adalah kompleksitas regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekspor.

Sobur menjelaskan, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak ringan, baik dari dalam negeri maupun dari negara tujuan ekspor.

“Untuk ekspor ke Amerika misalnya, kita harus memenuhi standar FSC (Forest Stewardship Council). Tapi di dalam negeri masih ditambah lagi dengan aturan seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian). Ini membuat beban semakin besar dibanding negara pesaing,” jelasnya.

Menurutnya, negara lain seperti China, Vietnam, dan Malaysia cenderung lebih sederhana dalam penerapan regulasi, sehingga produk mereka lebih kompetitif di pasar global.

Tak hanya itu, isu lain seperti potensi penundaan restitusi pajak juga dikhawatirkan dapat mengganggu arus kas pelaku usaha, terutama eksportir.

“Restitusi pajak itu sangat penting untuk membantu ekspor. Kalau ditunda, tentu akan memberatkan pelaku industri,” tegasnya.

Sinkronisasi aturan

Permasalahan regulasi juga diperparah oleh belum optimalnya koordinasi antar kementerian terkait.

Menurut Sobur, kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak sinkron dan justru membingungkan pelaku usaha.

“Antar kementerian seperti perdagangan, perindustrian, dan kehutanan itu belum sepenuhnya sinkron. Ini membuat pelaku industri harus menghadapi aturan yang tumpang tindih,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam penerapan sertifikasi kayu, pelaku industri hilir tetap diwajibkan memenuhi berbagai dokumen meski bahan baku yang digunakan sudah tersertifikasi dari hulu.

Hal ini dinilai menambah biaya produksi yang tidak sedikit.

“Proses sertifikasi dan dokumen itu bisa memakan biaya sangat besar setiap tahun, dan itu tidak langsung ke pemerintah, tapi ke pihak verifikator,” katanya.

Impor barang murah dari China

Di dalam negeri, industri mebel juga menghadapi tekanan dari produk impor murah, terutama dari China.

Produk-produk tersebut membanjiri pasar dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen lokal.

Menurut Sobur, kondisi ini harus direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak pada industri dalam negeri.

“Regulasi harus dirapikan dulu supaya lebih memihak industri lokal. Kalau itu sudah, kita bisa melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan langkah teknis seperti pengalihan pelabuhan masuk impor ke luar Pulau Jawa untuk menambah biaya logistik bagi produk impor, sehingga menciptakan level playing field yang lebih adil.

Selain perlindungan pasar, Sobur juga menekankan pentingnya dukungan insentif bagi industri dalam negeri, terutama dalam bentuk pembiayaan murah dan investasi teknologi.

Salah satu yang disorot adalah komitmen pendanaan dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp 2 triliun untuk sektor mebel.

Namun, realisasinya dinilai masih lambat.

“Serapannya tidak mudah. Banyak faktor kelayakan yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan pelaku usaha dan proses verifikasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini baru sebagian kecil perusahaan yang mampu mengakses pendanaan tersebut, sehingga perlu percepatan dari sisi pemerintah maupun lembaga terkait.

Di tengah berbagai tantangan, Sobur menegaskan bahwa peluang ekspor industri mebel Indonesia masih sangat besar.

Produk berbasis kayu solid, rotan, dan bambu tetap menjadi unggulan di pasar global.

“Kekuatan kita ada di bahan baku dan craftsmanship. Produk seperti furniture ruang tamu, meja makan, dan kitchen set itu masih sangat diminati,” katanya.

Saat ini, sekitar 65 persen produk ekspor masih didominasi oleh kayu, dengan sisanya berasal dari rotan, bambu, dan material lainnya.

Kontribusi pada serapan tenaga kerja

Industri mebel dan kerajinan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, sektor ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Dengan target peningkatan ekspor hingga 6 miliar dollar AS, jumlah tenaga kerja berpotensi meningkat hingga 3 juta sampai 3,5 juta orang.

“Ini sektor padat karya yang sangat penting. Jangan sampai justru melemah karena tekanan impor dan regulasi,” ujar Sobur.

Ke depan, Sobur menilai strategi industri tidak bisa hanya bergantung pada ekspor.

Pasar domestik juga harus diperkuat agar menjadi penopang utama industri.

“Kita harus mulai memikirkan keseimbangan antara ekspor dan pasar dalam negeri. Kalau dua-duanya kuat, potensi industri bisa lebih besar,” tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang