juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai 'early adopter' bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran early adopter atau pengguna awal guna mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Strategi ini dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dari sisi hulu hingga hilir.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari battery electric vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen.

Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut menurutnya akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi completely built-up (CBU).

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia menurutnya, telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling).

“Pemerintah juga terus memperkuat regulasi guna memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat," katanya.

Menurut dia, Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini.

Sejumlah produsen global dan nasional telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, di antaranya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motors Indonesia, serta Industri Baterai Indonesia.

Kehadiran para pelaku industri ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil listrik nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar sekaligus mempercepat terwujudnya target produksi massal kendaraan listrik nasional yang ditargetkan hadir pada 2028.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan deregulasi besar-besaran untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dinilai menghambat distribusi bantuan dan pertumbuhan industri nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret deregulasi telah dilakukan pada sektor pupuk subsidi. Dia menyebut sebelumnya terdapat hingga 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk dari produsen ke petani.

“Aturannya luar biasa banyak, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan teknis. Total 145,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, panjangnya rantai birokrasi tersebut membuat distribusi pupuk tidak efektif, bahkan rawan penyimpangan.

“Dari pabrik sampai ke petani harus banyak tanda tangan, sampai 14 kementerian. Akibatnya pupuk tidak sampai ke petani,” kata Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut dan menyederhanakan distribusi langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani kini disebut cukup menggunakan KTP untuk mengakses pupuk subsidi.

“Sekarang langsung ke Gapoktan, tidak perlu kartu-kartu lagi,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti praktik birokrasi yang dinilainya kerap membuat aturan turunan baru meski regulasi utama telah disederhanakan.

“Kadang sudah kita kurangi undang-undangnya, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” ujarnya.

Siapkan Industri Mobil Listrik Nasional

Selain deregulasi, Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi industri, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menilai Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, seperti tenaga surya.

“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari. Kalau masih pakai bensin, kita tetap tergantung impor,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membangun industri kendaraan, termasuk bahan baku seperti nikel dan bauksit. Dengan strategi yang tepat, industri ini diyakini dapat memberikan penghematan besar sekaligus membuka lapangan kerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga pekerjaan berkualitas bagi tenaga kerja terdidik.

“Kita butuh good quality jobs untuk yang terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan deregulasi dan industrialisasi sebagai fokus utama, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah karena harus dilakukan secara simultan di berbagai sektor. Namun, dia optimistis Indonesia mampu mewujudkan transformasi ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola. Kalau kita yakin dan bekerja berdasarkan realita, kita bisa berhasil,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu menerjemahkan visi ambisius transisi energinya, khususnya target Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW, ke dalam kebijakan dan implementasi nyata dalam empat tahun ke depan.

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo telah penuh dengan pernyataan visi, termasuk target Indonesia mencapai 100% energi terbarukan pada 2035 dan pembangunan masif PLTS 100 GW, yang sebagian besar direncanakan di tingkat desa.

"Dalam empat tahun ke depan, ambisi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan kebijakan dan kerja lintas Kementerian," ujar Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, visi 100 GW energi surya sangat mungkin dilaksanakan. Sebagai contoh, setiap desa hanya memerlukan sekitar 1,5 hektare (Ha) lahan yang dapat digunakan secara dual-purpose untuk agrovoltaic.

"Paling tidak dalam empat tahun ke depan, dua provinsi kunci harus sudah menjadi pusat energi surya," tambah Tata.

Ambisi ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah mengurangi beban subsidi listrik yang membengkak 10,4% menjadi Rp75,8 triliun pada 2024, seperti yang sempat disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Meski RUPTL PLN 2025-2034 telah menjadikan surya sebagai energi terbarukan andalan, pengembangannya dengan target 17,1 GW justru akan diakselerasi setelah 2029. Padahal, menurut SUSTAIN, pengembangan surya harus dipercepat sejalan dengan ambisi 100 GW.

Tata mencontohkan kesuksesan industri mobil listrik (EV) yang berkembang lebih cepat dari perkiraan berkat insentif yang tepat. "Dengan insentif, industri dan konsumen merespons dan mempercepat transisi energi," jelasnya.

Lima Kebijakan Kunci

Untuk mewujudkan target 100 GW, Sustain merekomendasikan lima kebijakan konkret yang harus dijalankan pemerintahan Prabowo. Pertama, kebijakan dan Insentif. Pemerintah perlu menciptakan harga energi surya yang lebih murah dari batubara, antara lain melalui skala ekonomi.

Pemerintah dapat mencontoh insentif untuk PLTSa melalui Perpres 109/2025, seperti pembebasan denda, penyediaan lahan gratis, dan tarif pembelian listrik yang menarik (USD 20 sen/kWh). Sinkronisasi dengan dokumen sektor energi seperti KEN, RUKN, dan RUPTL juga mutlak diperlukan.

Kedua, pembagian peran yang jelas. Prabowo perlu membagi tugas dan koordinasi yang tepat antara pemerintah pusat, daerah, dan antar kementerian. Ketiga, perbaikan tata kelola. Pemerintah perlu meningkatkan tata kelola sebagai kunci sukses proyek nasional ini.

Keempat, pengembangan rantai pasok. Ambisi pemerintah mendorong proyek energi terbarukan perlu juga memperhatikan upaya pembangunan industri panel surya dalam negeri untuk mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja.

Kelima, pendanaan inovatif. Pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah mencari sumber pendanaan di luar APBN. Salah satu opsi potensial adalah meningkatkan pungutan produksi batubara.

Kajian Sustain menunjukkan, langkah ini dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara Rp84,55 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun.

"Dana ini bisa untuk memulai pembangunan pembangkit surya 100 GW. Dan ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut RUPTL 2025-2034, proyek PLTS 17 GW saja bisa menciptakan 348.057 peluang kerja," tegas Tata.