REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- PT Saige Teknologi Indonesia mengklaim tidak sekadar memasarkan kendaraan listrik global ke Indonesia. Perusahaan asal China itu menyebut sejumlah produknya telah disesuaikan secara khusus dengan karakter jalan, iklim, dan kebutuhan pengguna di Tanah Air.

Direktur Pemasaran PT Saige Teknologi Indonesia Tony Tang mengatakan, pasar kendaraan listrik Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam satu dekade ke depan. Karena itu, perusahaannya memilih mengembangkan produk yang lebih dekat dengan kebutuhan konsumen lokal.

"Kami mendesain beberapa produk khusus untuk Indonesia. Sistem suspensi, sasis, hingga manajemen baterainya disesuaikan dengan kondisi di sini," kata Tony di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, kualitas produk yang dipasarkan di Indonesia tetap sama dengan yang dijual di China. Namun, terdapat sejumlah penyesuaian teknis karena kondisi geografis dan pola penggunaan kendaraan yang berbeda.

Tony mencontohkan, banyak wilayah di Indonesia memiliki kontur berbukit dan jalan yang lebih menantang dibandingkan kawasan perkotaan di China. Karena itu, Saige mengembangkan sistem suspensi yang lebih fleksibel dan memiliki daya tahan lebih baik untuk pasar domestik.

"Di Indonesia banyak daerah pegunungan dan kondisi jalannya beragam. Karena itu sistem suspensinya kami buat berbeda agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna," ujarnya.

Selain suspensi, perusahaan juga melakukan penyesuaian pada sistem manajemen baterai atau battery management system (BMS). Menurut Tony, suhu udara yang relatif panas sepanjang tahun membuat kendaraan listrik memerlukan pengaturan termal yang berbeda dibandingkan negara yang memiliki empat musim.

"Untuk Indonesia kami menggunakan sistem baterai yang dirancang menghadapi kondisi panas. Itu bagian dari alasan mengapa kami selalu menekankan aspek keamanan," katanya.

Jakarta: Implementasi Kawasan Zona Rendah Emisi berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, di tengah wacana pengenaan pajak kendaraan listrik. Selain itu, strategi lain, seperti cukai emisi dan pajak progresif, layak dieksplorasi.

Namun demikian, penerapan insentif tetap membutuhkan kalkulasi cermat. Hal ini penting agar kebijakan tidak membebani fiskal, sekaligus menjaga iklim investasi dan adopsi kendaraan listrik tetap optimal.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI) Andry Satrio Nugroho menjelaskan, terdapat sejumlah kebijakan alternatif sebelum mempertimbangkan pencabutan insentif kendaraan listrik.

Menurutnya, penghentian insentif perlu diperhitungkan secara matang agar tidak memperlambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di samping itu, kejelasan soal pajak ini penting untuk memberikan kepastian bagi pengguna maupun pelaku usaha.

Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, terdapat beberapa sektor penerimaan yang berpotensi untuk dikembangkan pemerintah daerah. Pertama, penerapan Kawasan Zona Rendah Emisi atau Low Emissions Zone (LEZ).

Sebagai contoh, di Jakarta, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman, berpotensi menghasilkan Rp383 milliar per tahun melalui penerapan LEZ. Selain sumber penerimaan, LEZ di koridor ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian kualitas udara di pusat Jakarta.

“Potensi ini masih dari satu kawasan, bisa bertambah seiring penerapan di kawasan lain. Tidak hanya potensial secara ekonomi, kebijakan ini juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan di pusat bisnis Jakarta,” ucapnya di acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kebijakan lain yang bisa diimplementasikan adalah cukai emisi. Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, cukai emisi berpotensi menambah pendapatan negara sebesar Rp 40 triliun per tahun. Angka ini melampaui gabungan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan, tiga kali lipat dari cukai alkohol. Pendapatan ini bisa dibagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil dengan kinerja ekonomi dan lingkungan tertentu, sebagai motivasi pendorong ekonomi hijau daerah.

Selanjutnya, bila tetap ingin memberlakukan pajak kendaraan listrik, pemerintah bisa menerapkannya secara progresif berbasis wajib pajak. Berdasarkan perhitungannya, presentasi kendaraan listrik tahun 2025 nasional, didominasi oleh kepemilikan kedua yakni sebesar 66,2 persen. Presentasi kepemilikan pertama masih sangat kecil di angka 4,0 persen. Total potensi dari pajak kepemilikan kedua dan selanjutnya ini sebesar Rp 1,9 triliun per tahun.

Andry menambahkan, ke depan, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai aspek terkait kelanjutan dari insentif. Mulai dari rentang waktu insentif, kondisionalitas industri dan investasi, serta tingkat jumlah adopsi kendaraan listrik.

“Kepastian terkait waktu dan perhitungan ini perlu agar tidak membingungkan dunia usaha. Selain itu, adanya kepastian bisa menjaga minat masyarakat yang baru akan berpindah dari kendaraan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik,” ucapnya.

Titik impas

Perhitungan yang cermat dalam perumusan kebijakan insentif perpajakan kini menjadi agenda penting daerah. Pemerintah ingin agar transisi energi berjalan baik tanpa mengorbankan sisi fiskal daerah. Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Jimmi Pardede menyebut, diskusi terkait pengenaan pajak kendaraan listrik masih terus berlangsung. Ia menyebut, pemerintah daerah kini mengalami tekanan akibat pengurangan anggaran tranfer, sehingga opsi penerimaan baru terus dicari.

Jimmi menjelaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pengenaan pajak kendaraan listrik secara progresif. Cara ini diharapkan membuat transisi ke kendaraan listrik terjaga, sembari meningkatkan potensi penerimaan asli daerah.

Pengenaan pajak bisa dilakukan berdasarkan rentang nilai jual. Ia mencontohkan, semakin tinggi nilai kendaraan maka kewajiban pajak kendaraan semakin besar. Ini perlu untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. “Usulan pajak progresif sangat bagus. Intinya penerapan pajak ini harus berdasarkan nilai keadilan,” ucapnya.

Senada dengan Andry, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar menjelaskan, pemberlakuan insentif perlu memperhatikan kondisionalitas industri dan kondisi ekonomi. Insentif perpajakan perlu melihat sejauh mana perkembangan industri kendaraan listrik, jumlah pengguna, serta infrastruktur pendukung.

“Berbicara insentif, kita tidak bisa memberikan insentif selamanya. Kita perlu lihat bagaimana perkembangan ekosistem industrinya, pabriknya, baterainya, dan jumlah pengguna dan pembelinya. Lalu kita kaji, apakah insentif layak atau tidak untuk dilanjutkan,” ucapnya.

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo menyebut, perhitungan terkait keberlanjutan penerapan pajak kendaraan listrik juga perlu menyentuh aspek institusional, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Ia menyebut, dari sisi sosiologis contohnya, kendaraan listrik dikategorikan barang mewah sehingga perlu dikenakan pajak.

Lalu, dari sisi yuridis dan institusional, penerapan rekomendasi kebijakan perlu memperhatikan kemampuan perangkat pemerintah daerah dan pusat menerapkannya.

Teguh menambahkan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat yang menginstruksikan pemerintah daerah memberikan insentif bagi kendaraan listrik. Namun, ia menegaskan, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait hal tersebut.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 soal pajak kendaraan ini, ini adalah amanah dari aturan di atasnya yakni Perpres 55/2019, dan Perpres 79/2023, bukan desakan daerah. Soal kepastian penerapan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, pemerintah daerah diinstruksikan memberi insentif berupa pembebasan pajak. Tetapi daerah memang punya otonomi fiskal dalam operasionalnya,” ucap Teguh.

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ardi Bakrie resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ardi sendiri menggantikan Gilarsi Wahju Setijono yang mengajukan pengunduran diri pada 13 Mei 2026 lalu.

Pada 17 Februari 2026 lalu, Gilarsi didapuk menjadi Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Pengangkatan Ardi disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie.

Ia menyebut dalam menjalankan transformasi bisnis kendaraan listrik dan penguatan industri otomotif perseroan, Ardi didampingi oleh dua sosok sebagai Wakil Presiden dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi.

“Direktur Utama-nya adalah Pak Ardi Bakrie. Dan beliau mempunyai dua Wakil Presiden yang pertama Pak Adit yang sebelumnya di TransJakarta, dan kedua Bu Erika yang sebelumnya banyak di latar belakang mining, risk management, maupun juga human resource capital,” ujar Anindya saat ditemui di gedung VKTR usai RUPS.

Untuk diketahui Ardi Bakrie lahir di Jakarta pada 1979, merupakan lulusan Bentley University, Massachusetts, Amerika Serikat, dengan gelar MBA pada 2005.

Sebelum didapuk memimpin emiten kendaraan listrik ini, Ardi memiliki rekam jejak di berbagai lini bisnis Grup Bakrie khususnya sektor media dan investasi.

Dia pun menjabat Wakil Direktur PT Visi Media Asia Tbk.

(VIVA) sejak 2017, setelah sebelumnya menempati posisi Direktur VIVA pada periode 2011-2017.

Selain itu, Ardi juga memegang sejumlah posisi strategis sebagai Komisaris PT Intermedia Capital Tbk.

(MDIA), Komisaris Utama PT Lativi Media Karya (tvOne), Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), Presiden Komisaris PT Viva Media Baru, serta Direktur di PT Bakrie Global Ventura.

Di sisi korporasi, VKTR merupakan emiten yang berfokus pada bisnis kendaraan listrik, komponen otomotif, hingga industri pengecoran besi dan baja.

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bakrie Steel Industries pada 23 November 2007 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama, sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas pada 29 Maret 2022 seiring transformasi bisnis ke sektor elektrifikasi transportasi.

Saat ini kegiatan usaha VKTR bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), komponen suku cadang, aksesori otomotif, hingga industri karoseri kendaraan roda empat atau lebih melalui entitas anak usahanya.

Perseroan juga memiliki bisnis di sektor pengecoran besi dan baja serta perdagangan besi bekas atau scrap. Untuk mendukung kegiatan operasional, VKTR memiliki sejumlah entitas anak seperti PT Bakrie Autoparts (BA), PT Braja Mukti Cakra (BMC), dan PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM). Bakrie Autoparts memproduksi berbagai komponen otomotif untuk kendaraan komersial dan penumpang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Sementara itu, BUMM bergerak di bidang pengecoran besi dan baja dengan produk untuk sektor otomotif, general casting, dan alat berat.

Adapun BMC memproduksi berbagai komponen suku cadang kendaraan seperti drum brake, hub wheel, fly wheel, holder injection, disc brake, rotor brake, hingga berbagai komponen otomotif lainnya.

Dari sisi kepemilikan saham, grup Bakrie masih menjadi pengendali utama VKTR.

Berdasarkan data pemegang saham per 8 Mei 2026, PT Bakrie & Brothers Tbk menggenggam 24,40 persen saham atau sekitar 10,68 miliar saham.

Sementara PT Bakrie Metal Industries memiliki 14,23 persen saham atau sekitar 6,23 miliar saham.

Selain itu, terdapat sejumlah investor institusi lain seperti Indies Special Opportunities IV dengan kepemilikan 4,71 persen, Zeus Petro Energi 3,96 persen, Tridaya Aset Globalindo 3,83 persen, Maju Perkasa Optima Karsa 3,64 persen, Marga Raya Yasa 3,50 persen, Kuantum Akselerasi Indonesia 3,30 persen, Glencore International Investments 3,29 persen, serta Kalila Mutiara Nusantara sebesar 3,17 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan pajak daerah terhadap kendaraan listrik menuai kritik karena dinilai berpotensi menghambat percepatan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut dianggap muncul saat pasar kendaraan listrik di Indonesia belum mencapai tahap matang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memasukkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah terlalu prematur dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu.

Polemik muncul setelah aturan tersebut kembali memasukkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal, naskah akademik sebelumnya merekomendasikan pembebasan pajak hingga pasar mencapai tipping point sekitar 25 persen dari total penjualan kendaraan.

Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

“Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan daerah, tunggulah sampai populasi kendaraan listrik tumbuh dulu. Saat ekosistemnya sudah kuat dan harga bukan lagi hambatan, baru pajak bisa dipertimbangkan,” kata Dion dalam media briefing di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas.

Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

“Jika dikenakan pajak sekarang, tambahan pendapatan daerahnya pun tidak signifikan, namun dampaknya justru merusak minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbasis fosil,” ujarnya.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak.

“Daerah harus diberikan insentif untuk mendukung adopsi, misalnya melalui kemudahan perizinan infrastruktur pengisian daya. Jadi, daerah mendapatkan bagi hasil dari penghematan subsidi negara, bukan dengan membebani konsumen di saat ekosistem belum siap,” kata Dion.

IESR mengingatkan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menghambat upaya penurunan emisi serta pengurangan ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.

Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya industrialisasi, kemandirian energi, hingga optimisme masa depan Indonesia sebagai negara yang tengah bangkit.

“Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ujarnya.

Berikut sejumlah poin penting dari pidato tersebut:

1. Tonggak Industrialisasi dan Transformasi Teknologi

Prabowo menyebut kehadiran pabrik kendaraan listrik ini sebagai langkah strategis dalam mendorong industrialisasi nasional.

Dia mengapresiasi inisiatif bisnis yang dinilai memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini… dengan visi yang sangat jelas; visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa,” katanya.

Menurutnya, industrialisasi merupakan tahap lanjutan dari penguasaan teknologi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ucapnya.

2. Dorongan Kemandirian Pangan dan Energi

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri di sektor-sektor krusial, terutama pangan dan energi.

“Kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” imbuhnya

Dia mengklaim Indonesia sudah relatif swasembada pangan, dan kini fokus beralih ke pemerataan serta penguatan sektor energi.

“Yang penting sekarang adalah pemerataan tidak boleh ada orang lapar di Indonesia,” katanya.

3. Transisi Energi: Kurangi BBM, Percepat Elektrifikasi

Prabowo menekankan pentingnya peralihan dari energi fosil ke energi bersih melalui elektrifikasi.

“Kita harus menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” katanya.

Dia juga menyoroti inovasi energi alternatif, termasuk bahan bakar pesawat dari kelapa sawit hingga limbah minyak jelantah.

“Avtur nanti itu dari jelantah… kita bisa olah menjadi avtur,” tuturnya.

4. Target Ambisius: 100 Gigawatt dan Stop Impor BBM

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rencana besar pemerintah membangun kapasitas listrik nasional hingga 100 gigawatt dalam waktu dua tahun.

“Saya sudah putuskan… program elektrifikasi 100 Gigawatt,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan menutup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk efisiensi energi.

“Kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah… akan menghemat 200.000 barel sehari,” tegasnya.

Dengan langkah tersebut, dia optimistis Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam beberapa tahun ke depan.

“Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” tandasnya.

5. Kapasitas Produksi dan Peningkatan TKDN

Prabowo mengungkapkan bahwa fasilitas VKTR memiliki kapasitas produksi yang signifikan.

“Saya dapat laporan kemampuan Vektor bisa produksi 10.000 bus dari listrik,” katanya.

Dia juga menyoroti peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Sekarang sudah 40%… dua tahun lagi menuju 60%, dua tahun setelah itu menuju 80%,” ujarnya.

6. Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kepala negara meminta pemerintah daerah hingga institusi negara untuk memprioritaskan produk dalam negeri, termasuk bus listrik.

“Kita harapkan dari Pemprov-Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri,” ujarnya.

Dia bahkan secara tegas meminta pencatatan bagi daerah yang belum mendukung.

“Catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri," katanya.

7. Target Produksi Mobil Listrik Nasional

Selain bus dan truk listrik, pemerintah juga menargetkan produksi mobil listrik jenis sedan dalam waktu dekat.

“Saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik,” ujarnya.

8. Optimisme Ekonomi dan Kebangkitan Indonesia

Dalam bagian akhir pidato, Prabowo menekankan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

“Yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus," tuturnya

Dia bahkan menyebut Indonesia akan segera mengejutkan dunia.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia… This giant is waking up,” ujarnya.

9. Harapan VKTR Jadi “National Champion”

Prabowo berharap VKTR dapat berkembang menjadi pemain global seperti perusahaan otomotif besar di negara lain.

“Saya berharap Vektor ini akan menjadi salah satu national champion kita,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan merek otomotif Jepang dan Korea Selatan.

“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino; kalau Korea punya Hyundai… kita akan melihat Vektor sebagai champion,” ujarnya.

Peresmian pabrik ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal masukan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal menaikkan harga BBM.

Mulanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah selalu menghargai pihak yang memberikan masukan untuk kebaikan Indonesia, termasuk dari JK.

"Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Namun demikian, Gibran menyatakan, usulan agar menaikkan harga BBM dengan menekan jumlah subsidi itu justru tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo, kata Gibran, sudah jelas menyatakan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat kecil.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain," imbuhnya.

Lebih jauh, Gibran mengemukakan, saat ini pemerintah tengah menggalakkan transisi energi baru terbarukan (EBT) dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah," pungkasnya.

Usul JK soal BBM

Dalam catatan Bisnis, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurut JK, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun, dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pabrik kendaraan listrik komersial PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) diklaim mampu memproduksi hingga 3.000 unit per tahun.

Komisaris Utama VKTR, Anindya Bakrie menyatakan kapasitas produksi pabrik kendaraan listrik mampu dikembangkan hingga 10.000 unit.

“Jadi kami mempunyai kapasitas 3.000 produksi per tahun untuk bus dan truk, dan bisa diekspansi menjadi 10.000,” ujarnya di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Dia menilai kapasitas tersebut masih sangat relevan dengan besarnya potensi pasar domestik. Berdasarkan estimasi, jumlah bus di Indonesia mencapai sekitar 280.000 unit, sementara truk mencapai 6,5 juta unit.

Lebih lanjut, Anindya menyoroti potensi penghematan fiskal dari elektrifikasi kendaraan komersial. Menurutnya, jika seluruh bus dan truk beralih ke kendaraan listrik, Indonesia dapat menghemat hingga US$5 miliar per tahun dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau seluruh bus dan truk itu terelektrifikasi menjadi kendaraan listrik, ini bisa menghemat sekitar US$5 miliar per tahun dari subsidi BBM,” ujarnya.

Dia menambahkan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada kendaraan penumpang seperti mobil dan sepeda motor yang jumlahnya mencapai 130 juta hingga 160 juta unit. Namun, kendaraan massal seperti bus dinilai memiliki dampak yang lebih luas.

“Bus ini kendaraan massal yang digunakan oleh banyak pelanggan. Contohnya di Transjakarta, kami punya sekitar 150 unit dan jumlah penumpangnya sudah mencapai 10 juta dalam waktu dua tahun,” jelasnya.

Menurutnya, pengembangan bus listrik tidak hanya memberikan efisiensi biaya operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya dekarbonisasi dan pengurangan emisi di sektor transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Magelang dalam waktu dekat untuk meresmikan pabrik kendaraan berbasis listrik.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon I di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Besok Bapak Presiden ada agenda untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, peresmian pabrik tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja dan pola transportasi masyarakat.

“Kita harus bekerja keras mengubah budaya, dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi baru terbarukan, salah satunya berbasis listrik,” katanya.

Dia menjelaskan, langkah percepatan penggunaan kendaraan listrik juga tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang berdampak pada fluktuasi harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah, kata Prasetyo, telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dengan perkembangan geopolitik internasional, harga BBM dunia sangat dinamis. Karena itu, kita harus mulai beralih,” ujarnya.

Prasetyo menyebut kendaraan listrik menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong efisiensi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, termasuk di lingkungan pemerintahan dengan pengurangan penggunaan kendaraan dinas berbasis fosil.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong perbaikan sistem transportasi publik agar masyarakat beralih ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor transportasi nasional secara bertahap.

“Kita berharap ke depan masyarakat mulai bergeser menggunakan transportasi massal,” ujar Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo mengakui bahwa proses transisi energi membutuhkan waktu dan kesiapan infrastruktur yang matang.

Pemerintah menargetkan dalam jangka panjang Indonesia dapat mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan EBT, termasuk kendaraan listrik.

“Harapannya kita bisa mandiri secara energi, tetapi ini memang membutuhkan proses,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten industri manufaktur kendaraan hulu dan hilir migas PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK) menyambut rencana pemerintah memacu penggunaan kendaraan listrik di tengah fluktuasi harga minyak global.

Dodi Sentot, Sekretaris Perusahaan NTBK, menyampaikan transformasi menuju kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan memasuki fase percepatan. Hal itu seiring dengan sinyal kuat dari pemerintah dalam mendorong konversi kendaraan berbasis bahan bakar menjadi listrik.

Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto penggunaan kendaraan listrik mulai dari motor, mobil, hingga truk dan traktor akan menjadi game changer. Pernyataan tersebut dinilai sebagai indikasi arah kebijakan nasional yang berpotensi membawa dampak luas terhadap industri otomotif, logistik, hingga sektor pendukung kendaraan niaga.

“Selain dorongan kebijakan, faktor efisiensi menjadi salah satu katalis utama dalam percepatan adopsi kendaraan listrik,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Berdasarkan sejumlah simulasi, penggunaan kendaraan listrik dapat menekan biaya operasional hingga sekitar 20% dibandingkan kendaraan berbasis bahan bakar konvensional. Hal ini dinilai menjadi daya tarik utama, khususnya bagi sektor logistik dan distribusi yang sangat sensitif terhadap struktur biaya.

Oleh karena itu, sambung Dodi Sentot, permintaan terhadap kendaraan listrik di segmen niaga diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Perubahan menuju kendaraan listrik tidak hanya berdampak pada produsen kendaraan, tetapi juga sektor pendukung seperti karoseri.

Kendaraan listrik untuk kebutuhan logistik membutuhkan penyesuaian desain, distribusi bobot, serta integrasi sistem baterai dan komponen kelistrikan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan karoseri untuk berperan dalam proses transisi tersebut.

Dalam konteks ini, NTBK yang bergerak di bidang karoseri memiliki posisi strategis untuk menangkap peluang dari meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga berbasis listrik.

Menurut Dodi Sentot, dengan pengalaman di sektor karoseri, NTBK berpotensi melakukan adaptasi melalui pengembangan produk maupun menjalani kerja sama strategis dalam ekosistem kendaraan listrik.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan deregulasi besar-besaran untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dinilai menghambat distribusi bantuan dan pertumbuhan industri nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret deregulasi telah dilakukan pada sektor pupuk subsidi. Dia menyebut sebelumnya terdapat hingga 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk dari produsen ke petani.

“Aturannya luar biasa banyak, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan teknis. Total 145,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, panjangnya rantai birokrasi tersebut membuat distribusi pupuk tidak efektif, bahkan rawan penyimpangan.

“Dari pabrik sampai ke petani harus banyak tanda tangan, sampai 14 kementerian. Akibatnya pupuk tidak sampai ke petani,” kata Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut dan menyederhanakan distribusi langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani kini disebut cukup menggunakan KTP untuk mengakses pupuk subsidi.

“Sekarang langsung ke Gapoktan, tidak perlu kartu-kartu lagi,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti praktik birokrasi yang dinilainya kerap membuat aturan turunan baru meski regulasi utama telah disederhanakan.

“Kadang sudah kita kurangi undang-undangnya, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” ujarnya.

Siapkan Industri Mobil Listrik Nasional

Selain deregulasi, Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi industri, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menilai Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, seperti tenaga surya.

“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari. Kalau masih pakai bensin, kita tetap tergantung impor,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membangun industri kendaraan, termasuk bahan baku seperti nikel dan bauksit. Dengan strategi yang tepat, industri ini diyakini dapat memberikan penghematan besar sekaligus membuka lapangan kerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga pekerjaan berkualitas bagi tenaga kerja terdidik.

“Kita butuh good quality jobs untuk yang terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan deregulasi dan industrialisasi sebagai fokus utama, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah karena harus dilakukan secara simultan di berbagai sektor. Namun, dia optimistis Indonesia mampu mewujudkan transformasi ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola. Kalau kita yakin dan bekerja berdasarkan realita, kita bisa berhasil,” kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar kendaraan listrik menilai insiden kebakaran mobil listrik di Indonesia tidak berasal dari baterai. Hal ini sekaligus meluruskan persepsi publik yang kerap menyalahkan baterai sebagai sumber utama kebakaran.

Pendiri EVSafe sekaligus dosen National Battery Research Institute, Mahindra Gofar, mengatakan belum ada bukti kebakaran mobil listrik di dalam negeri dipicu baterai. Ia menegaskan, sebagian besar kasus justru berkaitan dengan faktor eksternal.

“Dari beberapa insiden yang terjadi, belum ada yang terbukti berasal dari baterai. Umumnya justru dipicu faktor eksternal, seperti sistem kelistrikan atau perangkat pengisian daya,” kata Gofar.

Gofar menjelaskan, publik masih kerap keliru memahami fenomena thermal runaway pada baterai kendaraan listrik. Dalam kondisi tersebut, api biasanya sulit dipadamkan dan berpotensi muncul kembali.

“Kalau itu thermal runaway, api tidak mudah padam dan ada risiko menyala lagi. Tapi beberapa kasus yang terjadi justru cepat dipadamkan, jadi indikasinya bukan dari baterai,” kata Gofar.

Ia mencontohkan insiden kebakaran mobil listrik DFSK Gelora E di ruas Tol JORR arah Cilandak menuju Ragunan pada 16 Januari 2026. Dalam kejadian itu, api dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit.

Menurut Gofar, durasi pemadaman yang relatif cepat menjadi indikator kuat bahwa kebakaran tidak dipicu thermal runaway pada baterai.

“Kalau dari baterai, biasanya ada potensi menyala lagi atau re-ignition. Ini tidak terjadi. Jadi bukan thermal runaway menurut kacamata saya,” kata Gofar.

Gofar menambahkan, sejumlah faktor eksternal berpotensi memicu kebakaran, seperti sistem tegangan rendah, instalasi kelistrikan tambahan, hingga perangkat pengisian daya seperti wallbox atau charger.

“Pentingnya investigasi menyeluruh sebelum menarik kesimpulan yang bisa menyesatkan persepsi publik,” kata Gofar.

Sementara itu, Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan perusahaan telah melakukan pemeriksaan internal terhadap kendaraan yang terbakar. Hasilnya, komponen utama sistem kelistrikan dan baterai dalam kondisi utuh.

Pemeriksaan mencakup battery pack, kabel tegangan tinggi, Power Distribution Unit (PDU), soket, dinamo motor, On Board Charger (OBC), dan Motor Control Unit (MCU).

“Baterai malah tidak kebakar dan kemarin kita buka ya alhamdulillah kondisinya bersih banget. Jadi makin meyakinkan bawasannya itu bukan konsleting atau mengalami thermal runaway atau kebakar. Ini (penyebab) benar benar dari faktor eksternal,” kata Cing Hok Rifin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mudik menggunakan mobil listrik dapat dilakukan dengan lebih hemat energi jika pengemudi mampu mengendalikan beberapa faktor utama yang memengaruhi konsumsi daya kendaraan. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menekankan bahwa prinsip efisiensi energi pada kendaraan listrik pada dasarnya sama dengan mobil berbahan bakar bensin, yakni menekan energi yang terbuang dari gaya mengemudi, hambatan kendaraan, serta beban tambahan.

Gaya mengemudi agresif menjadi salah satu penyebab utama pemborosan energi.

“Mengemudi terlalu cepat, sering melakukan akselerasi mendadak lalu pengereman keras, atau terjebak kondisi stop-and-go yang tidak diantisipasi akan membuat konsumsi energi meningkat signifikan,” kata dia dihubungi dari Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, tekanan ban juga perlu diperiksa sebelum berangkat. Tekanan ban sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan saat kondisi ban masih dingin.

“Tekanan ban yang kurang dapat meningkatkan rolling resistance sehingga konsumsi energi menjadi lebih boros. Tambahan beban yang tidak perlu sebaiknya dikurangi. Hindari juga penggunaan roof rack kosong karena dapat meningkatkan hambatan udara kendaraan,” ujar Yannes.

Untuk menghemat baterai, Yannes menyarankan akselerasi dilakukan secara halus, kecepatan dijaga stabil, eco mode diaktifkan bila tersedia, serta memanfaatkan regenerative braking dengan mengangkat pedal lebih awal dibanding melakukan pengereman mendadak.