Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatatkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,07% pada Mei 2026, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menyentuh level 111,71.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan tren kenaikan harga ini dipicu oleh lonjakan harga di sejumlah kelompok pengeluaran, terutama pada komoditas emas perhiasan dan komoditas pangan pokok.

Menurutnya, momentum Hari Raya Iduladha mendorong sejumlah komoditas pangan pokok mengalami kenaikan dan ini merupakan siklus musiman setiap tahunnya.

"Sejumlah komoditas esensial mengalami kenaikan harga, khususnya cabai merah, cabai rawit, minyak goreng dan daging sapi," kata Margaretha dalam Rilis Berita Resmi Statistik, di Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, berdasarkan data terbaru, Kota Bandung menjadi wilayah dengan laju inflasi yoy tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 3,32% dengan IHK sebesar 110,85.

Sebaliknya, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Subang sebesar 2,61% dengan IHK sebesar 112,8. Secara bulanan (month-to-month/mtm), Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,24%, sementara tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) berada di angka 1,42%.

"Kenaikan IHK dari 108,38 pada Mei 2025 menjadi 111,71 pada Mei 2026 dipengaruhi oleh naiknya indeks hampir di seluruh kelompok pengeluaran," ungkapnya.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan kenaikan tertinggi secara drastis sebesar 12,99%. Diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,09%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,53%, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,51%.

Emas perhiasan menjadi komoditas utama yang memberikan andil inflasi tahunan paling dominan, yakni sebesar 0,72%. Selain logam mulia, kelompok pangan juga memberikan tekanan signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Komoditas tersebut meliputi daging ayam ras dengan andil 0,19%, beras 0,18%, minyak goreng 0,15%, serta cabai rawit 0,14%.

Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi tahunan di antaranya bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12%, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan cabai merah masing-masing 0,09%, serta bawang merah sebesar 0,08%.

Sejumlah komoditas seperti jeruk, ikan kembung, Sigaret Putih Mesin (SPM), hingga biaya pendidikan dan kontrak rumah juga tercatat memberikan kontribusi terhadap laju IHK tahun ini.

Untuk perkembangan harga secara bulanan pada Mei 2026, andil inflasi mtm sebesar 0,24% dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah 0,06%, bawang merah 0,05%, dan minyak goreng 0,04%.

Komoditas lain yang terpantau naik tipis secara bulanan mencakup bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, bensin, hingga tarif angkutan udara.

Jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil tahunan terbesar terhadap inflasi Jawa Barat sebesar 1,58%.

Di posisi kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,76%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi sebesar 0,20% terhadap total inflasi yoy pada periode tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 (Triwulan I/2026), inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35%, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37%. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10%. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30%. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong terciptanya indikator makro yang positif.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

"Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti Jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja. Dari dinilai BPS hasilnya belum menggembirakan menurut saya. Artinya kita harus kerja lagi lebih baik dari apa yang ditetapkan BPS sekarang," tutur dia.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi kenaikan inflasi seiring mulai meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, barang, dan jasa pada Mei 2026. Meski demikian, inflasi di Jawa Barat dipastikan masih dalam kondisi terkendali.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi Jawa Barat saat ini masih berada dalam rentang ideal yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar 2,49%. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di peringkat ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Sampai hari ini inflasi di Jawa Barat masih terkendali. Karena inflasi itu rentangnya 1,5% sampai 3,5%, dan idealnya di 2,5%," ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan apakah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini sudah mulai mendorong inflasi mendekati batas atas. "Kami akan cek kembali apakah sudah naik ke tiga persen atau masih di kisaran dua persen," katanya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota akan segera melakukan intervensi apabila inflasi mendekati batas psikologis sebesar 3,5%.

"Tentu kalau sudah mendekati 3,5 persen kami harus melakukan treatment dan intervensi bersama 27 kabupaten/kota," ujarnya.

Sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah antara lain pasar murah, pasar bersubsidi, hingga kebijakan pengendalian distribusi dan perdagangan.

"Apakah dengan pasar murah, pasar bersubsidi, atau treatment lain melalui regulasi, nanti akan kami lihat sesuai perkembangan," kata Herman.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan menjaga tiga aspek utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

"Kalau ada dinamika harga, masyarakat tetap tenang. Yang penting harga terjangkau, pasokan tersedia, dan transportasi lancar. Ketiganya kami jaga," ucapnya.

Berdasarkan data Disperindag Jabar per 18 Mei 2026, dibandingkan pekan sebelumnya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium, beras premium, gula pasir curah, minyak goreng premium, daging sapi, kedelai impor, cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih honan.

Kenaikan tertinggi secara mingguan terjadi pada komoditas cabai merah besar yang naik 5,37 persen. Sementara dibandingkan bulan sebelumnya, komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni beras medium, gula pasir curah, daging sapi, daging ayam ras, kedelai impor, komoditas cabai, dan bawang merah.

Adapun kenaikan tertinggi secara bulanan terjadi pada cabai merah keriting yang meningkat hingga 15,92 persen. Disperindag Jabar juga mencatat sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni gula pasir, daging sapi, kedelai impor, dan cabai rawit merah.

Bisnis.com, BANDUNG - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, resmi mengukuhkan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menggantikan Muhamad Nur yang telah purnatugas setelah menjabat selama 2,5 tahun.

Pengukuhan ini menjadi momentum penguatan kapasitas kepemimpinan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas serta mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Deputi Gubernur Thomas A.M. Djiwandono menyampaikan estafet kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkokoh peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

Sinergi kebijakan akan difokuskan pada upaya mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kisaran 4,9%–5,7% (yoy) dan menjaga inflasi pada rentang sasaran 2,5%±1% pada pengujung tahun ini.

"Bank Indonesia secara konsisten mendukung penguatan sinergi kebijakan yang mencakup pengendalian harga, akselerasi investasi dan reformasi struktural, pengembangan ekonomi kerakyatan serta digitalisasi sistem pembayaran," kata Thomas, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi memberikan apresiasi atas peran Bank Indonesia dalam menjaga denyut ekonomi di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya penguatan peredaran uang yang lebih merata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.

"Bank Indonesia sebagai lembaga independen diharapkan dapat terus menjaga stabilitas Rupiah dan stabilitas ekonomi, sementara penguatan tugas kelembagaan keuangan dan pemerintahan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Dedy Mulyadi.

Hingga Triwulan I/2026, kinerja makroekonomi Jawa Barat menunjukkan performa yang solid dengan pertumbuhan sebesar 5,79% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

Catatan inflasi pada April 2026 juga tetap terjaga pada level 2,49% (yoy), berkat efektivitas koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus memacu penarikan investasi melalui West Java Investment Challenge (WJIC).

Saat ini, terdapat sekitar 150 proyek strategis yang ditawarkan dengan total nilai investasi menembus angka Rp200 triliun. Langkah ini dibarengi dengan pengembangan sumber ekonomi baru seperti ekonomi syariah, ekonomi hijau, serta pemberdayaan pondok pesantren sebagai bagian dari Halal Value Chain.

Di sektor digitalisasi, Jawa Barat kian mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin nasional. Melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), BI mencatat penggunaan QRIS di Jawa Barat telah mencapai 13,38 juta pengguna dengan dukungan 8,15 juta merchant.

Meski akselerasi digital terus dipacu, BI tetap menjamin ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh pelosok daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal.

Dengan kepemimpinan yang baru, Bank Indonesia Jawa Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memitigasi risiko global dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Langkah kebijakan yang diambil dipastikan akan selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Jawa Barat sebagai jantung inovasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG — InflasiJawa Barat Februari 2026 secara tahunan (year on year/YoY) mencapai 4,71%.Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2025 yang justru deflasi 0,27%.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan tingginya inflasi tahunan pada Februari 2026 disebabkan pengaruh low base effect dari diskon tarif listrik yang terjadi pada tahun lalu.

Untuk diketahui, pada Februari 2025 diskon tarif listrik berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pelanggan pascabayar.“Namun jika pengaruh listrik ini dikeluarkan dari perhitungan, inflasi year on year Februari 2026 hanya sebesar 2,65%,” kata Ari sapaan akrab Kepala BPS Provinsi Jawa Barat itu.

Sementara itu, secara bulanan atau month to month Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,81% dan inflasi tahunan atau year to date sebesar 0,72%.

Ia menjelaskan, Februari ini merupakan momen dimulainya Ramadan, sehingga mendorong kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok di pasar konsumen salah satunya adalah komoditas cabai rawit yang mengalami lonjakan harga.

Harga emas dunia juga masih menunjukkan tren kenaikan secara rata-rata. Namun, inflasi sedikit tertahan dengan turunnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

Dari pantauan BPS Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota seluruhnya mengalami inflasi secara bulanan. Kota Tasikmalaya mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,97%, sedangkan Kota Bandung dan Kota Depok mengalami inflasi terendah masing-masing sebesar 0,65%.

“Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi, emas perhiasan memberikan andil inflasi tertinggi pada Februari 2026 sebesar 0,21%. Selain itu cabai rawit, daging ayam ras, beras dan bawang merah juga menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” rinci Ari.

Bisnis.com, BANDUNG — Inflasi Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2025 mencapai 2,63%. Angka ini berada dalam kisaran target inflasi pemerintah sebesar 2,5% plus-minus 1%.

Plt Kepala BPS Darwis Sitorus mengatakan pada Desember 2025 secara month to month Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,43%.

Darwis menjelaskan pada Desember 2025 dari pantauan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami inflasi.

"Kabupaten Subang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan sebesar 0,69%, diikuti Kota Bandung sebesar 0,51%, Kota Bogor sebesar 0,46%, dan Kabupaten Bandung sebesar 0,44%," kata Darwis Sitorus dalam rilis berita resmi statistik di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Senin, (5/1/2026).

Sedangkan yang di bawah angka inflasi Jawa Barat secara month to month yaitu Kota Cirebon sebesar 0,42%, Kota Tasikmalaya sebesar 0,40%, Kota Bekasi sebesar 0,39%, Kota Depok dan Kota Sukabumi masing-masing sebesar 0,37% dan Kabupaten Majalengka sebesar 0,29%.

Dia menuturkan, menurut kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,17% dengan andil inflasi mencapai 0,07%.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau walaupun berada di peringkat kedua secara besaran inflasi yaitu sebesar 0,97%, namun justru memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31%.

"Kelompok transportasi juga mengalami inflasi signifikan sebesar 0,36% dengan andil inflasi sebesar 0,04%," tuturnya.

Sementara itu, pada Desember 2025 komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu cabai rawit sebesar 0,15%, daging ayam ras sebesar 0,08%, emas perhiasan sebesar 0,07%, bensin sebesar 0,04% dan telur ayam ras sebesar 0,03%.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi tertinggi yaitu cabai merah sebesar 0,05%, dan jengkol sebesar 0,01%.

"Meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur ayam ras khususnya karena MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menjadi penyebab naiknya harga komoditas ini. Selain itu inflasi Desember juga masih didorong kenaikan harga emas internasional dan juga ada kenaikan bensin," ujar Darwis.

Secara tahunan, kata dia, inflasi Jawa Barat cukup menggembirakan dengan terpenuhinya target inflasi yang ditargetkan pemerintah. Inflasi Jawa Barat 2025 sebesar 2,63 persen secara year to date dan year on year.

Berdasarkan kabupaten/kota pantauan inflasi di Jawa Barat yang berada di atas angka inflasi Jawa Barat secara year to date dan year on year yaitu Kota Sukabumi sebesar 3,14%, Kota Bekasi sebesar 3,02%, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon masing-masing sebesar 2,86%, Kota Bogor sebesar 2,85%, Kota Bandung sebesar 2,69%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 2,67%.

Sedangkan yang berada di bawah angka Jawa Barat yaitu Kota Depok sebesar 2,51%, Kabupaten Bandung sebesar 2,13% dan Kabupaten Subang sebesar 2,11%.

Adapun berdasarkan kelompok pengeluaran di Jawa Barat secara year on year yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,91% dengan andil inflasi sebesar 0,88%. Diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,74% dengan andil inflasi sebesar 1,15%.

Kelompok pengeluaran lainnya kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,96%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,16%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36% dan kelompok kesehatan sebesar 1,05%.

Selain itu kelompok transportasi inflasi sebesar 0,95%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,79%, kelompok pendidikan sebesar 1,42%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,08%.

Sedangkan satu-satunya yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19%.

"Untuk komoditas secara tahunan yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah emas perhiasan sebesar 0,82%, cabai rawit sebesar 0,15%, daging ayam ras sebesar 0,15%, dan cabai merah sebesar 0,11%. Sedangkan yang memberikan andil deflasi tertinggi adalah bawang putih sebesar 0,04%, tomat sebesar 0,03% dan tarif kereta api sebesar 0,01%,” rinci Darwis.

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Fokus utama adalah pengendalian inflasi, optimalisasi rantai pasok pangan, dan percepatan digitalisasi pembayaran guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sinergi tersebut dituangkan dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat. Evaluasi sepanjang 2025 menunjukkan perlunya langkah yang lebih terukur, kolaboratif, dan berbasis data kredibel.

Plh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan tantangan inflasi 2025 didominasi oleh dinamika harga pangan strategis, yang dipicu oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan akibat kondisi cuaca, serta efisiensi distribusi yang masih memerlukan perbaikan.

"Inflasi adalah cerminan dari ketersediaan pangan rakyat dan daya beli masyarakat. Yang kami lihat tahun ini adalah paradoks: produksi beras meningkat, tetapi harga di konsumen masih tinggi. Ini berarti ada masalah struktural di titik-titik kritis rantai pasok yang harus dibenahi bersama,” tegas Muslimin.

Selama periode Januari–November 2025, beras, cabai merah, minyak goreng, emas, dan tarif air PAM tercatat sebagai kontributor utama inflasi di Jawa Barat. Secara spasial, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kab Majalengka mencatat inflasi year-to-date (YTD) tertinggi, yang mencerminkan tekanan harga yang kuat terutama dari komoditas pangan bergejolak.

Sebaliknya, Kabupaten Subang mencatat inflasi YTD terendah seiring deflasi akibat penurunan harga kelompok perumahan pada Kuartal I/2025 dan panen raya pada Kuartal III dan IV tahun 2025.

Meskipun produksi padi diperkirakan meningkat 18,64% menjadi 5,91 juta ton dibandingkan 2024, harga beras di pasar masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini diperparah oleh realisasi penyaluran beras SPHP yang per 17 November 2025 baru mencapai 24,67% dari target. Selain itu, Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) pada beberapa komoditas strategis, khususnya beras dan bawang merah, tercatat masih tinggi, sehingga pelebaran selisih harga antara produsen dan konsumen sulit dihindari.

“Kami melihat fungsi BUMD pangan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah sehingga perlu diperkuat dan dioptimalkan. Ke depan, strategi perlu diperkuat untuk tata kelola rantai pasok yang terencana, transparan, dan berbasis data real-time,” ujar Muslimin.

Untuk 2026, Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1%. Namun, kewaspadaan diperlukan terhadap potensi kenaikan tarif listrik, jalan tol, dan LPG 3 kg, dampak La Nina pada produksi hortikultura, serta tekanan harga komoditas logam global.

Untuk mengantisipasi, BI dan Pemprov Jabar menyiapkan empat strategi fokus, antara lain penguatan peran BUMD sebagai offtaker hasil panen, digitalisasi dan integrasi data pangan, modernisasi budidaya, dan edukasi diversifikasi konsumsi.

"Penanganan inflasi volatile food perlu pendekatan inovasi dan cara baru, tidak hanya mentransaksikan barang, tetapi membangun ekosistem,” tegas Muslimin Anwar.

Selain itu, di sektor sistem pembayaran, implementasi QRIS TAP pada transportasi publik seperti Metro Jabar Trans dan pusat perbelanjaan menjadi model percepatan elektronifikasi transaksi non-tunai.

Hingga November 2025, digitalisasi pembayaran daerah di Jawa Barat menunjukkan capaian signifikan, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh seluruh pemda. Total nilai transaksi KKI telah menembus Rp164,03 miliar dari 50.106 transaksi.

Berdasarkan Indeks ETPD Semester I–2025, seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat berhasil mempertahankan kategori “Digital”. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyatakan bahwa digitalisasi ini merupakan kebijakan fiskal yang meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran.

“Setiap rupiah belanja publik harus terekam, terukur, dan terkelola,” ungkap Muslimin Anwar.

Dia menegaskan BI Jabar menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan transformasi digital akan menjadi dua pilar strategis pembangunan ekonomi daerah pada 2026.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya sinergi TPID dan TP2DD sebagai garda terdepan stabilitas harga menjelang HBKN.

Ia menyebut inflasi Jawa Barat yang berada dalam rentang sasaran nasional harus dijaga melalui langkah antisipatif berbasis data, koordinasi lintas daerah, dan konsistensi program pengendalian harga.

“Kita harus pastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik berjalan efektif agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga”, ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa sinergi pusat–daerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dia memastikan pemerintah pusat mendorong penguatan basis data neraca pangan dan pemanfaatan KKI untuk mempercepat belanja publik.

“Kebijakan harus cepat, akurat, dan berdampak langsung. Momentum akhir tahun menjadi ujian penting bagi ketahanan pangan, tata kelola fiskal, dan inovasi daerah”, tegas Ferry Irawan.