Bisnis.com, BATAM - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi tahunan sebesar 3,92 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,08 persen. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai dan sayuran, masih menjadi faktor utama pendorong inflasi di daerah tersebut.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepri secara bulanan pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen (month to month/mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,43 persen (mtm).

Inflasi bulanan terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri. Kabupaten Karimun mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,63 persen, disusul Kota Tanjungpinang sebesar 0,59 persen dan Kota Batam sebesar 0,33 persen.

Secara tahunan, inflasi Kepri meningkat dari 3,06 persen pada April 2026 menjadi 3,92 persen pada Mei 2026. Angka tersebut juga menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi keempat di Sumatera setelah Aceh sebesar 5,12 persen, Sumatra Utara 4,35 persen, dan Riau 3,95 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony P Widijarto, mengatakan tekanan inflasi pada Mei terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen (mtm) dengan andil 0,37 persen.

"Kenaikan harga cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun menjadi penyumbang utama inflasi. Kondisi ini dipengaruhi berakhirnya masa panen raya di wilayah Sumatera bagian utara yang selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan ke Kepri," kata Rony dalam keterangan resminya.

Selain kelompok pangan, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi dampak rambatan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 1,35 persen (mtm).

Menurut Rony, penurunan harga emas perhiasan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi pada Mei 2026.

"Deflasi pada kelompok perawatan pribadi terjadi sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah penyesuaian portofolio investor terhadap berbagai instrumen keuangan dunia," ujarnya.

Di tengah meningkatnya tekanan harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sepanjang Mei 2026, berbagai langkah pengendalian inflasi telah dilakukan, mulai dari High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kota Tanjungpinang, edukasi masyarakat mengenai inflasi, publikasi iklan layanan masyarakat, hingga pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun.

Selain itu, penguatan kelembagaan TPID dan peningkatan kapasitas pengelola klaster pangan juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Memasuki Juni 2026, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi dampak El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diperkirakan berlangsung hingga semester II tahun ini.

Risiko lain berasal dari kenaikan harga energi global yang berpotensi memengaruhi harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, serta biaya logistik.

Di sisi pangan, berakhirnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi Sumatera diperkirakan dapat memengaruhi pasokan komoditas hortikultura dan mendorong kenaikan harga.

Meski demikian, Bank Indonesia optimistis tekanan inflasi masih dapat dikendalikan melalui sinergi bersama pemerintah daerah.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, serta berbagai program stabilisasi harga agar inflasi Kepri tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada akhir 2026," kata Rony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang Warung Tegal (Warteg) di Jakarta menyebut pembeli menyusut sehingga harus mengurangi volume masakan di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

Karyawan Warteg Abimanyu Bahari di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Atik (24) menyebut tingkat penjualan di tempatnya bekerja terus berkurang pasca Idul Fitri pada Maret lalu.

“Ngerasain (dampak ekonomi lesu), penjualan dari mulai habis Lebaran sampai ke sini tuhkayak berkurang gitu,” kata Atik saat ditemui di warung tempatnya bekerja, Jumat (5/6/2026).

Kompas.com/Disya Shaliha Seorang pengunjung tengah menikmati makanan di sebuah Warteg di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (3/6/2026)

Menurut Atik, sebelum Lebaran rata-rata omzet harian di warteg tempatnya bekerja bisa lebih dari Rp 5 juta.

Namun, saat ini pendapatan kotor wartegnya terus menyusut.

Pada saat yang bersamaan, harga bahan pangan di pasar semakin mahal.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas pangan yang memang kerap bergejolak seperti cabai.

Bahan pangan penting seperti beras, minyak goreng, dan sayuran juga mengalami kenaikan.

Karena kondisi tersebut, pemasukan Warteg semakin rendah sementara tingkat pengeluaran semakin tinggi. “Jadi buat bahan-bahan sayur, cabe itu bener-bener naik banget. Jadi kita mau ngejualnya pun bingung juga,” ujar Atik.

Kondisi yang sama juga dirasakan pemilik Warteg Mba Jum, di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Dian Fitriah.

Dalam dua tahun terakhir tingkat penjualan di wartegnya juga terus menyusut.

KOMPAS.com/NURPINI AULIA RAPIKA Harga Bahan Pokok Naik, Pedagang Warteg di Bekasi Akali Belanja hingga Kurangi Porsi Makanan

“Memang beberapa warteg pun merasakan dampaknya gitu. Emang kita lagi bener-bener nurun bener-bener nurun banget sih,” tutur Dian.

Ia menyebut, pendapatan warteg yang biasanya Rp 2 juta per hari saat ini turun drastis.

Bahkan, untuk mendapatkan pemasukan Rp 1 juta per hari pun wartegnya sulit.

“Malah kadang kita pernah di tahap cuma dapat Rp 700.000 per hari gitu. Akhirnya kan mubazir lauknya kan dibuang lagi,” ucapnya.

Pembeli Menyusut, Dagangan Dikurangi

Baik Atik maupun Dian mengaku sama-sama merasakan pembeli maupun daya beli konsumen di warungnya semakin menyusut.

Atik misalnya, mendapati banyak pelanggannya yang sudah berkurang, tidak lagi datang ke warungnya.

Sementara, pelanggan yang masih datang mengurangi belanja makan mereka.

“Biasanya sekali beli lauk aja ada yang Rp 80 (ribu), ada yang berapa, tapi sekarang berkurang,” kata dia.

Menghadapi kondisi itu, warungnya tidak memiliki pilihan selain mengurangi porsi masakan.

Warungnya juga memilih mengurangi porsi yang didapatkan pelanggan guna menjaga harganya tidak naik.

“Karena takut nanti pelanggannya juga kan kasihan sama orang yang beli, takutnya mereka juga ngerasaian yang sama kan,” ucap Atik.

Sementara itu, Dian merasakan pengunjung di warungnya kian sepi.

Sebelumnya, pada jam-jam istirahat makan siang banyak karyawan kantoran yang makan di wartegnya.

Tidak sedikit anak-anak sekolah juga membeli makan untuk dibungkus sebagai bekal.

“Ini kan enggak ada,” keluh Dian.

KOMPAS.com/NURPINI AULIA RAPIKA Warteg Kharisma milik Tolaah di Jalan Ciremai Raya, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan tetap menyediakan lauk lengkap di tengah kenaikan harga bahan baku. Rabu (3/6/2026)..

Menurut Dian, kondisi itu juga dirasakan banyak pengusaha Warteg lain.

Saat berbelanja ke pasar, biasanya pedagang Warteg saling berbagi cerita terkait kondisi warung.

Keluarga Dian dari Tegal yang juga membuka Warteg pun merasakan pendapatannya terus merosot.

“Dulu gitu yang biasa kita bisa nyimpen sehari satu atau Rp 500.000 ini untuk mendapatkan omzet yang per harinya Rp 1 juta aja tuh susah banget banget banget gitu,” ucap Dian.

Seperti halnya Atik, ia juga merasakan bahan pangan di pasar seperti daging juga mengalami kenaikan.

Akhirnya, pedagang warteg harus memutar otak dan menyiasati kondisi tersebut.

“Kita juga harus bisa muter gimana caranya pelanggan kita juga enggak lari kayak gitu sih,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha pada tahun ini. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab dari terjadinya lonjakan harga pangan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga pangan jelang Iduladha bukan semata faktor musiman, tetapi juga dipicu gangguan pasokan dan meningkatnya biaya distribusi yang memperbesar tekanan harga di pasar.

Ekonom Indef, Esther Sri Astuti mengatakan lonjakan harga pangan menjelang hari besar keagamaan terjadi akibat kombinasi peningkatan permintaan masyarakat dan gangguan di sisi pasokan.

Menurutnya, tradisi konsumsi dan aktivitas memasak saat Iduladha mendorong peningkatan permintaan pangan sehingga memicu demand pull inflation.

“Peningkatan daya beli masyarakat dan tradisi memasak saat hari besar keagamaan mendorong tingginya permintaan pasar,” kata Esther kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Selain faktor permintaan, Esther menilai gangguan pasokan juga menjadi pemicu utama kenaikan harga pangan tahun ini.

Dia mengatakan anomali cuaca dan perubahan iklim menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah serta menghambat distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumsi.

“Anomali cuaca dan faktor perubahan iklim memicu gagal panen serta menghambat kelancaran distribusi,” ujarnya.

Tekanan harga juga diperparah kenaikan biaya logistik dan distribusi selama periode hari besar keagamaan. Menurut Esther, kenaikan ongkos angkut pada akhirnya dibebankan ke harga jual akhir di tingkat konsumen.

“Naiknya biaya angkut dan logistik di hari-hari besar turut dibebankan pada harga akhir konsumen,” katanya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program stabilisasi pangan nasional menjelang Iduladha.

Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar pemerintah daerah bersama BUMN pangan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga distributor.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui subsidi biaya angkut guna memperlancar distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.

Pemerintah turut mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.

Menurut Esther, efektivitas intervensi pemerintah akan sangat bergantung pada kecepatan distribusi dan kemampuan menjaga pasokan tetap tersedia di pasar selama periode permintaan tinggi.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi kenaikan inflasi seiring mulai meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, barang, dan jasa pada Mei 2026. Meski demikian, inflasi di Jawa Barat dipastikan masih dalam kondisi terkendali.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi Jawa Barat saat ini masih berada dalam rentang ideal yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar 2,49%. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di peringkat ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Sampai hari ini inflasi di Jawa Barat masih terkendali. Karena inflasi itu rentangnya 1,5% sampai 3,5%, dan idealnya di 2,5%," ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan apakah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini sudah mulai mendorong inflasi mendekati batas atas. "Kami akan cek kembali apakah sudah naik ke tiga persen atau masih di kisaran dua persen," katanya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota akan segera melakukan intervensi apabila inflasi mendekati batas psikologis sebesar 3,5%.

"Tentu kalau sudah mendekati 3,5 persen kami harus melakukan treatment dan intervensi bersama 27 kabupaten/kota," ujarnya.

Sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah antara lain pasar murah, pasar bersubsidi, hingga kebijakan pengendalian distribusi dan perdagangan.

"Apakah dengan pasar murah, pasar bersubsidi, atau treatment lain melalui regulasi, nanti akan kami lihat sesuai perkembangan," kata Herman.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan menjaga tiga aspek utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

"Kalau ada dinamika harga, masyarakat tetap tenang. Yang penting harga terjangkau, pasokan tersedia, dan transportasi lancar. Ketiganya kami jaga," ucapnya.

Berdasarkan data Disperindag Jabar per 18 Mei 2026, dibandingkan pekan sebelumnya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium, beras premium, gula pasir curah, minyak goreng premium, daging sapi, kedelai impor, cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih honan.

Kenaikan tertinggi secara mingguan terjadi pada komoditas cabai merah besar yang naik 5,37 persen. Sementara dibandingkan bulan sebelumnya, komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni beras medium, gula pasir curah, daging sapi, daging ayam ras, kedelai impor, komoditas cabai, dan bawang merah.

Adapun kenaikan tertinggi secara bulanan terjadi pada cabai merah keriting yang meningkat hingga 15,92 persen. Disperindag Jabar juga mencatat sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni gula pasir, daging sapi, kedelai impor, dan cabai rawit merah.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai stabilitas harga pangan di tingkat domestik masih relatif terjaga meskipun terdapat penyesuaian harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi sejak Sabtu (18/4/2026). Otoritas pangan meyakini kunci utama stabilitas harga terletak pada keputusan pemerintah untuk tidak mengubah tarif BBM bersubsidi.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, selama komponen biaya transportasi logistik yang menggunakan BBM subsidi tetap stabil, maka tekanan terhadap harga pangan dapat diminimalisasi.

“Sepanjang harga BBM subsidi tidak dinaikkan, tidak akan ada kenaikan angkutan. Tentu kalau transport-nya tidak naik, otomatis tidak memengaruhi harga pangan. Jadi, relatif terjaga,” ujar dia dalam media briefing Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ketut mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Jadi, kita patut bersyukur kebijakan Bapak Presiden yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.

Meski harga logistik dari sisi BBM subsidi terkendali, tantangan baru muncul dari sisi biaya pengemasan. Konflik di wilayah Selat Hormuz telah memicu distorsi pasokan dan kenaikan harga bahan baku plastik di dalam negeri.

Hal tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha pangan yang sangat bergantung pada kemasan karung, seperti sektor beras dan gula.

Lebih lanjut, kata Ketut, Bapanas telah menerima keluhan dari para pelaku usaha terkait adanya kebutuhan penyesuaian harga akibat membengkaknya biaya produksi plastik.

“Teman-teman pelaku usaha menyampaikan, beras naik Rp350 per kilogram. Kalau gula sekitar Rp150 per kilogram. Artinya cukup berdampak, dan ini yang harus kita jaga benar-benar untuk ke depannya,” kata Ketut.

Selain masalah bahan baku plastik, kenaikan biaya kargo (freight) pelabuhan dan pengenaan biaya tambahan (surcharge) premium juga menjadi faktor penekan. Gangguan geopolitik bahkan telah memperlama durasi pengiriman bahan baku dari luar negeri secara signifikan.

Waktu pengiriman yang semula hanya memakan waktu 15 hari kini bisa melonjak hingga 50 hari. Meski demikian, data Bapanas mencatatkan bahwa fluktuasi harga beras dan gula dalam sebulan terakhir masih berada dalam rentang yang wajar dan belum menunjukkan kenaikan drastis di atas 10 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau struktur biaya produksi di tingkat pelaku usaha guna memastikan bahwa penyesuaian harga yang terjadi tidak sampai mengganggu daya beli masyarakat secara luas.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) melaporkan harga pangan dunia kembali meningkat pada Maret 2026. Hal ini seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan biaya energi dan memicu ketidakpastian di pasar global.

Mengutip laman resmi FAO, Minggu (5/4/2026), Indeks Harga Pangan FAO, yang mengukur perubahan bulanan harga internasional dari sejumlah komoditas pangan global, tercatat naik menjadi 128,5 poin pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 2,4% dibandingkan Februari dan naik 1,0% secara tahunan.

Kepala Ekonom FAO Máximo Torero mengatakan kenaikan harga sejak konflik dimulai masih relatif terbatas, yang terutama didorong oleh lonjakan harga minyak dan tertahan oleh pasokan serealia global yang melimpah.

Namun, jika konflik berlangsung lebih dari 40 hari, Torero mewanti-wanti petani akan dihadapkan pada pilihan sulit yang berpotensi menekan produksi dan pasokan pangan, serta memengaruhi pergerakan harga komoditas global hingga sisa tahun ini dan sepanjang tahun depan.

“Apabila konflik berlangsung lebih dari 40 hari di tengah tingginya biaya input dan tipisnya margin saat ini, petani akan dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bertani dengan input yang lebih sedikit, mengurangi luas tanam, atau beralih ke komoditas yang membutuhkan pupuk lebih rendah,” kata Torero dalam keterangan tertulis di laman resmi FAO.

Secara terperinci, Indeks Harga Serealia FAO meningkat 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan harga gandum dunia yang melonjak 4,3% akibat memburuknya prospek panen di Amerika Serikat (AS) karena kekeringan, serta ekspektasi penurunan luas tanam di Australia akibat tingginya biaya pupuk.

Sementara itu, harga jagung global naik tipis karena ketersediaan yang melimpah mampu mengimbangi kekhawatiran terkait keterjangkauan pupuk, serta mendapat dukungan tidak langsung dari prospek meningkatnya permintaan etanol seiring kenaikan harga energi.

Di sisi lain, Indeks Harga Beras FAO justru turun 3,0% pada Maret, dipicu oleh faktor waktu panen, melemahnya permintaan impor, serta depresiasi mata uang terhadap dolar AS.

Selain itu, Indeks Harga Minyak Nabati FAO juga meningkat 5,1% dibandingkan Februari dan 13,2% lebih tinggi secara tahunan. Harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed secara global naik, mengikuti lonjakan harga minyak mentah yang meningkatkan permintaan biofuel.

Sama halnya dengan Indeks Harga Gula FAO yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,2% pada Maret. Hal ini dipicu ekspektasi bahwa Brasil akan mengalokasikan lebih banyak tebu untuk produksi etanol sebagai respons terhadap tingginya harga minyak global, meskipun pasokan global relatif cukup berkat panen yang baik di India dan Thailand.

Pada komoditas protein, Indeks Harga Daging FAO naik 1,0%. Hal ini didorong kenaikan harga daging babi di Uni Eropa serta daging sapi global, khususnya dari Brasil yang menghadapi keterbatasan pasokan ekspor. Sebaliknya, harga daging unggas dan domba mengalami penurunan, sebagian akibat kendala logistik di kawasan Timur Tengah.

Berikutnya, Indeks Harga Produk Susu FAO naik 1,2%, terutama karena kenaikan harga susu bubuk akibat penurunan pasokan musiman di Oseania. Adapun, harga keju internasional kembali turun di Uni Eropa akibat produksi yang lebih tinggi dan lemahnya permintaan ekspor, sementara di Oseania justru naik karena faktor sebaliknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 0,62% secara bulanan (month on month/MoM) pada Maret 2026 atau turun dibandingkan dengan realisasi inflasi pada Februari 2026 yang berada di level 0,68% MoM.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan laju inflasi pada bulan ini sebagian besar didorong oleh tren penurunan harga emas di pasaran. Kendati demikian, tekanan akibat kenaikan harga pangan selama momentum Ramadan diakui masih terus berlanjut.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melandai ke 3,70% YoY [year on year], dibandingkan dengan 4,76% YoY pada Februari 2026, yang mencerminkan normalisasi dari efek basis rendah [low base effect] pada tahun lalu," jelas Andry dalam laporan Macro Preview, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan inflasi inti (core inflation) akan bergerak moderat ke level 0,3% MoM, lebih rendah dari posisi 0,42% pada bulan sebelumnya.

Menurut Asmo, kendati aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan terpantau menguat seperti yang tercermin dari kenaikan indikator Mandiri Spending Index (MSI) sekitar 1,31% MoM, penurunan harga emas sebesar 0,89% MoM lebih kuat meredam tekanan inflasi inti.

Di sisi lain, komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diestimasi akan kembali merangkak naik menyentuh level 2,6% MoM, lebih tinggi dari capaian Februari yang sebesar 2,50%. Lonjakan inflasi pangan ini utamanya didorong oleh permintaan masyarakat yang tertahan tinggi selama bulan puasa.

Perinciannya, tekanan harga tertinggi terpantau pada sejumlah komoditas pangan utama seperti cabai rawit (10,2%), bawang putih (10,0%), cabai merah (3,7%), daging ayam (3,0%), dan telur ayam (1,7%).

Sementara itu, untuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), Asmo memproyeksikan terjadinya inflasi sebesar 0,2% MoM, berbalik arah dari deflasi 0,03% pada bulan sebelumnya.

"[Peningkatan] ditopang oleh rata-rata kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] nonsubsidi sekitar 6,7% MoM, sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara [tiket pesawat] menjelang periode libur Lebaran," jelasnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan resmi data IHK periode Maret 2026 pada Rabu (1/4/2026) esok.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi melonjak pada Februari 2026, baik secara bulanan maupun tahunan.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Februari pada Senin (2/3/2026) siang ini.

Sebanyak 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Februari mengalami inflasi sebesar 0,30% secara bulanan (month on month/MoM). Nilai tersebut melonjak dibandingkan realisasi deflasi sebesar 0,15% MoM pada bulan sebelumnya atau Januari 2026.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual sebesar 0,48% MoM. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana dengan deflasi sebesar 0,11% MoM.

Secara tahunan (year on year/YoY), 24 ekonom memproyeksi median IHK pada Februari berada di zona inflasi sebesar 4,30%. Nilai tersebut naik moderat dibandingkan realisasi inflasi sebesar 3,55% YoY pada Januari.

Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 4,54% yang dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 3,75% oleh Ekonom Bank or China HK Ltd Jakarta Brn Ferdrik.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menjelaskan bahwa laju inflasi yang diperkirakan meningkat merupakan cerminan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan.

Tim Ekonom Bank Mandiri sendiri memproyeksikan IHK pada Februari 2026 akan mencatatkan inflasi sebesar 0,42% MtM, alias berbalik arah dari posisi Januari yang mencatatkan deflasi sebesar 0,15% mtm.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melonjak ke level 4,49% YoY," ungkap Asmo dalam laporan OCE BMRI Macro Preview, dikutip Senin (2/3/2026).

Sebagai perbandingan, inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% yoy, sedangkan pada Februari 2025 sempat terjadi deflasi sebesar 0,09% yoy.

Asmo menjelaskan, tingginya lonjakan inflasi tahunan kali ini didorong oleh efek basis yang rendah (low base effect) dari episode deflasi tahun lalu, tepatnya ketika pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50%.

Lebih rinci, inflasi inti (core inflation) diperkirakan meningkat menjadi 0,5% MtM dari bulan sebelumnya sebesar 0,4% MtM. Kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya harga emas serta menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan dan periode menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kemudian, komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diproyeksikan mengalami inflasi sebesar 1,5% MtM, setelah pada bulan sebelumnya mencetak deflasi yang lebih dalam yaitu 2,0% MtM.

Asmo menjelaskan pembalikan arah inflasi pangan tersebut didorong oleh naiknya harga cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng, sejalan dengan tren musiman lonjakan permintaan jelang Lebaran.

Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah (administered prices) diramalkan mencatat inflasi sebesar 0,1% MtM, berbalik arah dari posisi deflasi 0,3% MtM pada bulan sebelumnya. Alasannya, sambung Asmo, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi masih mengalami penurunan rata-rata sekitar 3,1% MtM, tetapi tarif angkutan udara justru terkerek naik hingga 5,3% MtM.

Kendati demikian, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan diskon tiket pesawat sebesar 17% hingga 18% untuk pembelian selama periode 10 Februari sampai dengan 29 Maret 2026 sehingga diyakini mampu menyeimbangi kenaikan tarif angkutan udara tersebut.

Bisnis.com, Padang — Harga sejumlah bahan pangan melambung naik seiring permintaan dan terganggunya pasokan pasca bencana banjir besar diikuti longsor yang melanda Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (SUmut), dan Aceh dalam dua pekan terakhir. Pemerintah Sumbar mengingatkan para pedagang agar tidak mengambil keuntungan di luar kewajaran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan imbauan tegas kepada pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan untuk tidak memanfaatkan situasi darurat dengan menaikkan harga kebutuhan pokok.

"Dari hasil pantauan kami, sejumlah harga sembako naik cukup tinggi. Kondisi ini bahkan terjadi di sebagian besar daerah di Sumbar. Kami menduga kondisi ini tidak wajar," ujarnya akhir pekan lalu (5/12/2025).

Menurut Mahyeldi, sejumlah kabupaten dan kota termasuk Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok mengalami kerusakan parah akibat bencana. Ribuan rumah rusak dan ratusan warga kehilangan mata pencaharian. Dalam situasi tersebut, laporan mengenai potensi spekulasi harga dinilai sangat memprihatinkan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pelaku usaha yang kedapatan menaikkan harga secara tidak wajar akan dikenai sanksi hukum yang berat.

“Ketika masyarakat berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapa pun yang mencoba menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” kata Mahyeldi.

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, Mahyeldi menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi lain untuk melakukan pemantauan harian di pasar utama, termasuk pemeriksaan rantai distribusi guna mencegah penimbunan.

Ia juga meminta koordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya tetap terjaga. “Kami berharap kondisi ini berlangsung tidak lama, sehingga inflasi Sumbar tetap terkendali dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, seluruh bupati dan wali kota diminta menggelar operasi pasar dan program pangan murah secara masif, khususnya di wilayah terdampak. Pendataan atas sarana industri perdagangan seperti pasar, sentra industri, IKM, dan IMB juga diminta dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.

Mahyeldi menekankan pentingnya langkah antisipatif agar pasokan barang pokok, barang penting, dan elpiji tetap tersedia di tengah terbatasnya akses logistik antar daerah. Penindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di luar kewajaran juga diminta diperketat.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait diperlukan untuk menyusun solusi pemulihan yang komprehensif.

“Tugas kami bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan hariannya dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.

Mahyeldi mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat menjaga empati dalam masa sulit ini.

“Jadi, jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka,” tegasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,5% pada November 2025 atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,54 pada November 2024 menjadi 110,24 pada November 2025.

Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) November 2025 mencatat inflasi sebesar 2,20%, sedangkan inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat inflasi sebesar 0,40%.

Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan inflasi tahunan (year on year/yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada 10 kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 3,75%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,94%.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,37%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,96%, kelompok kesehatan sebesar 3,34%, kelompok transportasi sebesar 0,83%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,54%, kelompok pendidikan sebesar 3,13%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,97%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,65%.

Sementara itu, satu kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,24% pada November 2025.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi (yoy) yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,18%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05%.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,08%, kelompok transportasi sebesar 0,09% kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,19%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44%.

Sedangkan kelompok yang memberikan sumbangan deflasi (yoy), yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada November 2025 antara lain beras, cabai merah, emas perhiasan, canang sari, bawang merah, Sekolah Menengah Atas, sewa rumah, Sigaret Putih Mesin (SPM), minyak goreng, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, bimbingan belajar, tongkol diawetkan, upah asisten rumah tangga, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daging ayam ras, pepes, dan cabai rawit," kata Hendrayana dikutip Senin (1/12/2025).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi (yoy), antara lain daging babi, tomat, bawang putih, buncis, shampo, angkutan udara, telepon seluler, baju kebaya, bayam, baju kaos tanpa kerah/t shirt wanita, labu siam/jipang, baju muslim anak, tas tangan wanita, sandal karet pria, kemiri, baju anak setelan, saput/pakaian adat bali, ketimun, tisu basah, dan baju kaos tanpa kerah/tshirt anak.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada November 2025 antara lain canang sari, bawang merah, daging babi, wortel, tomat, jeruk, pisang, emas perhiasan, kangkung, cabai rawit, soto, Sigaret Kretek Mesin (SKM), es, bawang putih, telur ayam ras, ongkos binatu/laundry, Sigaret Putih Mesin (SPM), cabai merah, tongkol diawetkan, sabun mandi, Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, angkutan udara, nangka muda, baju kebaya, air kemasan, mangga, dan bahan bakar rumah tangga.