Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mengkaji penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengatakan penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan seiring meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Nunung menyebut penyesuaian iuran terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau peninjauan DJSN dalam hal besaran iuran. Pertama, kenaikan inflasi kesehatan pada 2025 mencapai sekitar 1,83%, sementara inflasi medisnya mencapai 13,6%. Proyeksi pada 2030, inflasi kesehatan sebesar 3,00%, sedangkan inflasi medis 15%.

“Ini satu dasar tentunya nanti kami gunakan untuk perhitungan iuran. Kemudian kita juga melihat ada kondisi defisit DJS kesehatan berdasarkan data audited 2024 sekitar Rp10,93 triliun,” katanya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Kedua, pada 2025 defisit DJS Kesehatan (unaudited) menyentuh Rp14,49 triliun. Adapun, pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) proyeksi defisitnya sebesar Rp29,93 triliun.

Tidak sampai di situ, pertimbangan ketiga adalah beban jaminan kesehatan yang terus meningkat. Per 2024, beban ini mencapai Rp174,9 triliun. Sementara itu, pada 2025 naik menjadi Rp190,3 triliun.

“Berikutnya pada 2024 ada indikator yang perlu kita cermati sebagai basis untuk perhitungan iuran nantinya yaitu cost per member per month di 2024 sekitar Rp64.554 meningkat menjadi Rp70.731,” bebernya.

Sementara itu, Premium per Member per Month atau PPMPM juga mengalami kenaikan dari Rp60.982 menjadi Rp61.941. Akibatnya, rasio kecukupan iuran turun drastis dari 94,5% menjadi 87,6%.

“Yang ini tentu implikasinya belum mencukupi untuk menutupi beban manfaat yang diberikan terhadap layanan-layanan kesehatan,” sebut Nunung.

Oleh karena itu, imbuhnya, pihaknya membentuk satu kelompok kerja atau pokja yang terus menyempurnakan perhitungan untuk penyesuaian tarif JKN BPJS Kesehatan.

“Karena tadi kami sampaikan ada sequencing di dalam perhitungan iuran yang kami harus menunggu dari tahapan-tahapan yang sedang dilakukan. Di antaranya adanya pentarifan melalui iDRG dengan skema baru. Ini tentu akan memengaruhi perhitungan iuran,” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Nunung, saat ini DJSN bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan melakukan uji coba IDRG dan juga sistem uji coba berbasis kompetensi.

Bisnis.com, CIREBON - Inflasi Kota Cirebon pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,86% secara tahunan (year on year/y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,26.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Ujang Mauludin, menjelaskan, inflasi y-on-y mencerminkan kenaikan harga yang terjadi di berbagai sektor, meski tidak merata.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat naik 5,04%, menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Desember. Sementara kelompok kesehatan juga mengalami lonjakan signifikan, mencapai 5,62%,” kata Ujang, Selasa (6/1/2026).

Kelompok pengeluaran lain yang ikut mendorong inflasi antara lain pakaian dan alas kaki naik 1,57%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,25%, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,15%. Kelompok transportasi naik tipis 1,04%, dan kelompok pendidikan meningkat 4,84%.

Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan relatif stabil dengan perubahan 0,00%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya justru mengalami deflasi sebesar -1,04%.

Penyediaan makanan dan minuman di restoran naik 3,21%, dan perawatan pribadi serta jasa lainnya meningkat 3,33%.

“Secara keseluruhan, kenaikan harga di berbagai kelompok pengeluaran inilah yang mendorong inflasi tahunan Cirebon hingga 2,86% pada akhir 2025,” jelas Ujang.

Dari sisi bulanan, inflasi Kota Cirebon pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,42% (month to month/m-to-m). Hal ini menunjukkan adanya tekanan harga yang relatif moderat dibandingkan dengan lonjakan tahunan.

Inflasi kumulatif atau year to date (y-to-d) untuk periode Januari–Desember 2025 juga tercatat 2,86%, menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten sepanjang tahun.

Ujang menambahkan, pergerakan harga pangan menjadi faktor utama yang harus diwaspadai. “Meskipun inflasi secara keseluruhan tergolong rendah, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, daging, dan sayuran memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah,” katanya.

BPS Kota Cirebon mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tidak hanya menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi, tetapi juga sektor yang paling sensitif terhadap perubahan musiman dan kondisi pasokan.

Lonjakan harga pangan biasanya terjadi menjelang akhir tahun karena meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru, serta fluktuasi pasokan dari petani lokal.

Sementara itu, inflasi di sektor kesehatan yang naik 5,62% disebabkan oleh peningkatan biaya obat-obatan dan layanan kesehatan. Kenaikan ini sejalan dengan tren nasional yang mencatat biaya kesehatan terus mengalami tekanan, terutama untuk obat generik dan layanan rumah sakit.

Kendati demikian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menunjukkan penurunan harga -1,04%, yang menjadi satu-satunya sektor mengalami deflasi pada Desember 2025. Menurut Ujang, hal ini dipengaruhi menurunnya permintaan pada akhir tahun setelah musim liburan.

Secara keseluruhan, meski inflasi tahunan 2,86% masih berada di bawah target inflasi nasional yang berkisar 3–4%, pemerintah daerah dan pelaku usaha tetap diminta waspada.

“Masyarakat perlu memantau harga kebutuhan pokok, sementara pemerintah harus menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan potensi kenaikan harga mendadak,” ujar Ujang.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkap bahwa rata-rata warga RI menggunakan klaim asuransi kesehatan hingga Rp48,4 juta per orang. Nilainya terus naik dari tahun ke tahun.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Albertus Wiroyo Karsono dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa per Januari—September 2025 di Gedung AAJI, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Budi menjabarkan bahwa nilai klaim asuransi kesehatan pada Januari—September 2025 mencapai Rp19,35 triliun. Jumlah itu turun 7,5% (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp20,91 triliun.

Meskipun total klaim turun, ternyata nilai klaim asuransi kesehatan rata-rata per orang mengalami kenaikan signifikan. Pada 2023, rata-rata klaim kesehatan per orang masih Rp27,06 juta, nilainya naik 39,5% pada 2024 menjadi Rp37,76 juta, lalu berlanjut naik 28,17% pada 2025 menjadi Rp48,4 juta.

"Ini bisa karena inflasi, bisa juga karena hal-hal lainnya, jadi dari Rp37,76 juta rata-rata menjadi Rp48,40 juta. Tentunya kami akan terus memantau perkembangan ini secara berkala untuk melihat apakah tren peningkatan ini bersifat sementara atau menunjukkan pola yang berkesinambungan," ujar Albertus.

Inflasi medis bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Willis Towers Watson (WTW) memperkirakan inflasi medis pada 2025 bisa menyentuh 16,9%. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan inflasi medis tahun ini 13,6%.

Sebagai perbandingan, inflasi secara umum pada November 2025 hanya 2,27%.

Tingginya nilai klaim per orang tidak semata-mata membuat total klaim asuransi kesehatan naik. Penyebabnya, nilai klaim dari nasabah perorangan hanya naik 1,9% menjadi Rp11,9 triliun pada Januari—September 2025, sedangkan nilai klaim dari kelompok nasabah kumpulan turun hingga 19,5% menjadi Rp7,35 triliun.

Terdapat sekitar 250.000 nasabah perorangan yang menerima klaim asuransi kesehatan pada kurun Januari—September 2025, sedangkan total nasabah asuransi kumpulan yang menerima klaim kesehatan periode itu mencapai 2,94 juta orang.

Rata-rata klaim asuransi kesehatan dari nasabah kumpulan pun lebih kecil, yakni hanya Rp2,5 juta per orang tahun ini. Nilainya turun 26,6% (YoY) dari 2024 senilai Rp3,41 juta per orang.

Mitigasi Lonjakan Klaim Asuransi Kesehatan

Albertus juga menjelaskan bahwa industri asuransi jiwa terus melakukan mitigasi dan pengelolaan klaim asuransi kesehatan, setelah beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan klaim—terutama pasca pandemi Covid-19.

Dia menjabarkan bahwa bisnis asuransi kesehatan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari perusahaan asuransi, pemegang polis selaku penerima manfaat, pihak ketiga yang membantu administrasi klaim, hingga fasilitas kesehatan yang melibatkan rumah sakit dan dokter.

Menurutnya, proses mitigasi dan pengelolaan klaim harus menyentuh seluruh stakeholder. Misalnya, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa proses administrasi klaim efisien secara biaya, lalu memastikan bahwa nasabah tidak mengalami over-treatment maupun over-charge, alias tidak menanggung klaim yang terlalu tinggi atau di atas kewajaran.

"Nasabah juga harus berperan aktif memastikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan ... Bersyukurnya, Kemenkes [Kementerian Kesehatan] juga membantu untuk menciptakan ekosistem asuransi kesehatan, sehingga pasien tidak over-treatment, tidak over-charge," ujar Albertus.