Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan inflasi medis mulai menekan keberlanjutan industri asuransi kesehatan, seiring kenaikan biaya perawatan yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan memaksa perusahaan asuransi melakukan penyesuaian skema perlindungan agar premi tetap terjangkau bagi nasabah.

Data Allianz Indonesia menunjukkan rata-rata biaya perawatan sejumlah penyakit meningkat tajam sepanjang 2020—2025. Biaya perawatan penyakit jantung melonjak 219%, stroke naik 169%, kanker meningkat 179%, demam berdarah dengue (DBD) tumbuh 183%, dan tifus naik 116%.

Kenaikan biaya kesehatan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5%, sehingga laju inflasi medis dinilai jauh lebih tinggi dibanding kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat.

Selain itu, data World Bank mencatat pengeluaran kesehatan per kapita Indonesia meningkat dari sekitar US$118 pada 2019 menjadi US$132 pada 2023.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia Cheang Khai Au mengatakan kenaikan biaya medis kini tidak hanya berdampak terhadap rumah sakit dan industri kesehatan, tetapi juga memengaruhi strategi masyarakat dalam menjaga perlindungan finansial jangka panjang.

“Kenaikan biaya medis bukan hanya berdampak pada rumah sakit atau industri kesehatan, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mempersiapkan perlindungan untuk finansialnya,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (26/5/2026).

Menurut Allianz, tekanan inflasi medis turut mendorong perusahaan asuransi melakukan penyesuaian biaya perlindungan kesehatan untuk menjaga keberlangsungan manfaat polis di tengah meningkatnya nilai klaim kesehatan.

Kondisi tersebut mulai mengubah perilaku masyarakat dalam memilih produk proteksi kesehatan. Nasabah dinilai semakin selektif terhadap keberlanjutan premi dan manfaat perlindungan agar tetap relevan dengan kebutuhan medis jangka panjang.

Allianz menilai salah satu tantangan terbesar industri saat ini ialah menjaga keseimbangan antara keterjangkauan premi dan kesinambungan manfaat perlindungan kesehatan.

Perseroan pun mendorong nasabah untuk rutin melakukan evaluasi polis, memahami cakupan perlindungan, hingga memperhatikan skema deductible atau pembagian biaya kesehatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Menurut Cheang, pendekatan deductible mulai menjadi salah satu strategi industri untuk menjaga keberlanjutan proteksi kesehatan di tengah lonjakan biaya klaim.

“Pendekatan ini menciptakan perlindungan kesehatan yang lebih berkelanjutan dengan menjaga biaya perlindungan lebih terukur dan terencana,” katanya.

Allianz juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menghentikan polis kesehatan tanpa perencanaan matang, termasuk ketika mempertimbangkan perpindahan polis ke perusahaan asuransi lain yang berpotensi memunculkan kembali masa tunggu perlindungan tertentu.

Di sisi lain, tren lonjakan biaya penyakit kritis pada usia produktif mulai menjadi perhatian industri asuransi. Allianz mencatat penyakit stroke, jantung, dan kanker kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif dengan nilai pengeluaran perawatan yang terus meningkat signifikan.

Cheang mengatakan perlindungan kesehatan saat ini tidak lagi dipandang sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang masyarakat.

“Kami percaya perlindungan kesehatan bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari kesiapan finansial jangka panjang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak memengaruhi kekuatan finansial di industri asuransi umum.

Menurut Ketua Umum AAUI Budi Herawan industri asuransi telah mempunyai strukturnya sendiri, yang mana backup dari reasuransi berjalan dengan baik.

“Dengan kejadian klaim ini, apakah ini menyangkut kekuatan finansial? Saya katakan tidak ada pengaruhnya, karena ini semuanya sudah terstruktur dan kita mempunyai satu backup reasuransi yang cukup baik semuanya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini meyakini perusahaan reasuransi dalam negeri pasti sudah siap memperhitungkan klaim akibat bencana alam seperti ini.

“Tentunya bila nanti ada proses recovery claim dari pihak reasuransi baik dalam negeri maupun luar negeri, semuanya sudah fully aware,” tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi berpendapat bahwa nilai klaim yang muncul imbas bencana alam di Aceh-Sumatra ini masih dalam batas ambang toleransi yang wajar. Sebab demikian, dia optimistis semuanya masih bisa terkendali. Termasuk, perusahaan reasuransi punya program retrosesinya sendiri.

Adapun, AAUI mengestimasi total sementara nilai klaim asuransi properti dan kendaraan, imbas bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra mencapai sekitar Rp567,02 miliar.

Budi menyebut estimasi tersebut mengacu laporan sementara dari 39 perusahaan anggota AAUI. Rinciannya, estimasi klaim asuransi properti sebesar Rp492,52 miliar dan estimasi klaim asuransi kendaraan bermotor Rp74,49 miliar.

“Dapat kami sampaikan bahwa angkanya bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkap bahwa rata-rata warga RI menggunakan klaim asuransi kesehatan hingga Rp48,4 juta per orang. Nilainya terus naik dari tahun ke tahun.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Albertus Wiroyo Karsono dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa per Januari—September 2025 di Gedung AAJI, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Budi menjabarkan bahwa nilai klaim asuransi kesehatan pada Januari—September 2025 mencapai Rp19,35 triliun. Jumlah itu turun 7,5% (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp20,91 triliun.

Meskipun total klaim turun, ternyata nilai klaim asuransi kesehatan rata-rata per orang mengalami kenaikan signifikan. Pada 2023, rata-rata klaim kesehatan per orang masih Rp27,06 juta, nilainya naik 39,5% pada 2024 menjadi Rp37,76 juta, lalu berlanjut naik 28,17% pada 2025 menjadi Rp48,4 juta.

"Ini bisa karena inflasi, bisa juga karena hal-hal lainnya, jadi dari Rp37,76 juta rata-rata menjadi Rp48,40 juta. Tentunya kami akan terus memantau perkembangan ini secara berkala untuk melihat apakah tren peningkatan ini bersifat sementara atau menunjukkan pola yang berkesinambungan," ujar Albertus.

Inflasi medis bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Willis Towers Watson (WTW) memperkirakan inflasi medis pada 2025 bisa menyentuh 16,9%. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan inflasi medis tahun ini 13,6%.

Sebagai perbandingan, inflasi secara umum pada November 2025 hanya 2,27%.

Tingginya nilai klaim per orang tidak semata-mata membuat total klaim asuransi kesehatan naik. Penyebabnya, nilai klaim dari nasabah perorangan hanya naik 1,9% menjadi Rp11,9 triliun pada Januari—September 2025, sedangkan nilai klaim dari kelompok nasabah kumpulan turun hingga 19,5% menjadi Rp7,35 triliun.

Terdapat sekitar 250.000 nasabah perorangan yang menerima klaim asuransi kesehatan pada kurun Januari—September 2025, sedangkan total nasabah asuransi kumpulan yang menerima klaim kesehatan periode itu mencapai 2,94 juta orang.

Rata-rata klaim asuransi kesehatan dari nasabah kumpulan pun lebih kecil, yakni hanya Rp2,5 juta per orang tahun ini. Nilainya turun 26,6% (YoY) dari 2024 senilai Rp3,41 juta per orang.

Mitigasi Lonjakan Klaim Asuransi Kesehatan

Albertus juga menjelaskan bahwa industri asuransi jiwa terus melakukan mitigasi dan pengelolaan klaim asuransi kesehatan, setelah beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan klaim—terutama pasca pandemi Covid-19.

Dia menjabarkan bahwa bisnis asuransi kesehatan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari perusahaan asuransi, pemegang polis selaku penerima manfaat, pihak ketiga yang membantu administrasi klaim, hingga fasilitas kesehatan yang melibatkan rumah sakit dan dokter.

Menurutnya, proses mitigasi dan pengelolaan klaim harus menyentuh seluruh stakeholder. Misalnya, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa proses administrasi klaim efisien secara biaya, lalu memastikan bahwa nasabah tidak mengalami over-treatment maupun over-charge, alias tidak menanggung klaim yang terlalu tinggi atau di atas kewajaran.

"Nasabah juga harus berperan aktif memastikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan ... Bersyukurnya, Kemenkes [Kementerian Kesehatan] juga membantu untuk menciptakan ekosistem asuransi kesehatan, sehingga pasien tidak over-treatment, tidak over-charge," ujar Albertus.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melaporkan penyelesaian klaim senilai Rp1,23 triliun hingga kuartal III/2025.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema mengatakan meski nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 22% secara tahunan (year-on-year/YoY). Penurunan tersebut disebutnya merupakan hasil dari pengendalian risiko klaim yang ketat dan penerapan underwriting yang selektif.

Jasindo, lanjutnya, terus memastikan seluruh klaim diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan sebagai bentuk menjaga kepercayaan dan komitmen terhadap tertanggung.

"Kami menjaga keseimbangan antara pelayanan klaim yang optimal dan manajemen risiko yang prudent. Setiap klaim kami layani dengan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab penuh," ujar Brellian melalui rilis, Jumat (7/11/2025).

Brellian menambahkan penerapan strategi underwriting selektif, peningkatan efisiensi operasional, serta pendekatan risk management partnership menjadi kunci Jasindo menjaga kualitas portofolio risikonya.

Dalam setiap proses bisnis, Jasindo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas risiko, potensi profitabilitas jangka panjang, dan kepatuhan terhadap prinsip underwriting yang sehat.

Dari situ, hasil underwriting meningkat 21,88% YoY menjadi Rp299,42 miliar, serta menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp127,30 miliar, atau melonjak 288,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kinerja ini membuktikan bahwa strategi manajemen risiko dan operasional yang kami jalankan memberikan hasil nyata. Kami akan terus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kepuasan tertanggung,” tambahnya.

Dengan fondasi manajemen risiko yang kuat, pelayanan klaim yang berintegritas, serta tata kelola perusahaan yang baik, Jasindo optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi nasional.