Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebut kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Dia menuturkan, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

BPS mencatat, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% mtm, Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Adapun secara nasional, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan hasil asesmen awal terkait dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatra terhadap kinerja makroekonomi nasional.

Otoritas moneter memperkirakan bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, meski dengan besaran yang relatif terbatas terhadap agregat nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan bahwa perhitungan dampak bencana memiliki dimensi yang kompleks, mencakup hilangnya nilai aset, terhentinya produktivitas akibat tutupnya kegiatan ekonomi, hingga faktor upaya rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan perhitungan sementara dengan metode estimasi hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari, BI menemukan adanya koreksi negatif terhadap output ekonomi.

"Sebagai asesmen kami sementara dalam PDB [Produk Domestik Bruto] setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%," ujar Aida dalam konferensi pers Hasil RDG Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Sementara dari sisi stabilitas harga, Aida menyebut dampak bencana terhadap inflasi di ketiga provinsi tersebut belum dapat disimpulkan secara final karena masih menunggu survei resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Hanya saja berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) internal Bank Indonesia, tekanan harga terpantau sedikit meningkat pada minggu pertama pascabencana.

Aida mengungkapkan bahwa terjadi perbaikan harga pada komoditas pangan bergejolak (volatile food) yang menjadi penyumbang inflasi bulan sebelumnya, seperti beras, telur ayam, dan bawang.

Sebaliknya, tekanan harga masih terdeteksi pada komoditas daging ayam ras dan cabai rawit. Meskipun demikian, BI meyakini inflasi umum akan tetap berada dalam kisaran sasaran. "Secara keseluruhan seperti disampaikan tadi, hanya berada sedikit di atas titik tengah target inflasi mediumnya 2,5%," tegasnya.

Untuk memitigasi dampak lanjutan, Bank Indonesia memastikan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Pusat (TPIP) guna menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan sehari-hari di wilayah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Aida juga menyampaikan rasa duka cita mendalam dari Gubernur BI Perry Warjiyo dan seluruh jajaran Bank Indonesia atas musibah yang menimpa masyarakat di wilayah Sumatra.

Bisnis.com, Padang — Harga sejumlah bahan pangan melambung naik seiring permintaan dan terganggunya pasokan pasca bencana banjir besar diikuti longsor yang melanda Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (SUmut), dan Aceh dalam dua pekan terakhir. Pemerintah Sumbar mengingatkan para pedagang agar tidak mengambil keuntungan di luar kewajaran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan imbauan tegas kepada pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan untuk tidak memanfaatkan situasi darurat dengan menaikkan harga kebutuhan pokok.

"Dari hasil pantauan kami, sejumlah harga sembako naik cukup tinggi. Kondisi ini bahkan terjadi di sebagian besar daerah di Sumbar. Kami menduga kondisi ini tidak wajar," ujarnya akhir pekan lalu (5/12/2025).

Menurut Mahyeldi, sejumlah kabupaten dan kota termasuk Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok mengalami kerusakan parah akibat bencana. Ribuan rumah rusak dan ratusan warga kehilangan mata pencaharian. Dalam situasi tersebut, laporan mengenai potensi spekulasi harga dinilai sangat memprihatinkan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pelaku usaha yang kedapatan menaikkan harga secara tidak wajar akan dikenai sanksi hukum yang berat.

“Ketika masyarakat berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapa pun yang mencoba menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” kata Mahyeldi.

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, Mahyeldi menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi lain untuk melakukan pemantauan harian di pasar utama, termasuk pemeriksaan rantai distribusi guna mencegah penimbunan.

Ia juga meminta koordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya tetap terjaga. “Kami berharap kondisi ini berlangsung tidak lama, sehingga inflasi Sumbar tetap terkendali dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, seluruh bupati dan wali kota diminta menggelar operasi pasar dan program pangan murah secara masif, khususnya di wilayah terdampak. Pendataan atas sarana industri perdagangan seperti pasar, sentra industri, IKM, dan IMB juga diminta dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.

Mahyeldi menekankan pentingnya langkah antisipatif agar pasokan barang pokok, barang penting, dan elpiji tetap tersedia di tengah terbatasnya akses logistik antar daerah. Penindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di luar kewajaran juga diminta diperketat.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait diperlukan untuk menyusun solusi pemulihan yang komprehensif.

“Tugas kami bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan hariannya dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.

Mahyeldi mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat menjaga empati dalam masa sulit ini.

“Jadi, jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka,” tegasnya.