Lebak (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Medi Juanda menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi desa serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

‎"KDMP itu dirancang untuk percepatan pengentasan kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa," kata Medi dalam keterangan di Lebak, Rabu.

‎Kehadiran KDMP itu dipastikan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, meskipun saat ini banyak perdebatan terkait implementasi koperasi tersebut.

‎Namun, koperasi berpotensi mendatangkan manfaat terhadap pelaku UMKM sehingga mereka lebih mudah mendapatkan permodalan yang relatif aman juga dapat mengendalikan harga bahan pokok dan memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga terkendali dan terjangkau bagi kalangan masyarakat di desa.

‎KDMP juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ekonomi berbasis komunitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di desa-desa.

‎Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan KDMP juga dapat menekan urbanisasi, sehingga semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha di desa.

‎Namun demikian, tantangan dan risiko koperasi juga ada, seperti sepi setelah diresmikan juga risiko kredit macet ke perbankan, potensi ada penyimpangan, hingga minimnya transparansi pengelolaan.

‎Selain itu lemahnya pengawasan sehingga ada celah untuk berbuat melakukan praktik korupsi dan gratifikasi.

‎"Kami berharap hal tersebut dapat diantisipasi dan pengelolaan koperasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan," kata Politisi Partai Nasdem Lebak itu.

‎Menurut dia, sejatinya KDMP benar-benar program pro rakyat dan berkeadilan sehingga manfaatnya besar bagi masyarakat desa, asalkan ​​​​​​jangan sampai koperasi yang terbentuk hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja namun harus melibatkan seluruh masyarakat desa.

‎"Kami berharap program ini berjalan baik dan memberdayakan ekonomi desa," katanya menegaskan.

‎Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan KDMP di daerah ini yang sudah beroperasi sebanyak 78 unit dan dapat menggulirkan pertumbuhan ekonomi lokal juga penyerapan tenaga kerja baru bagi masyarakat.

‎Usaha yang dikelola koperasi tersebut mencakup tujuh unit usaha antara lain kantor koperasi, kios pengadaan bahan pokok, kios simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, serta sarana logistik.

"Kami mengapresiasi koperasi yang sudah berjalan dan mampu meningkatkan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat relatif baik, pada akhirnya mampu mengentaskan kemiskinan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nominal yang diberikan berkisar Rp42 juta atau disesuaikan dengan penyebab kematian.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengatakan saat ini sedang menelusuri secara pasti apakah kematian lima peserta disebabkan masalah kesehatan atau kecelakaan kerja. Sebab dari sinilah akan ada perbedaan pemberian manfaat.

"Kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar Rp42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya terkait yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah ini nanti kita lihat kriterianya apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer, meskipun belum ada upaya memproses secara hukum. Tim investigasi berisikan pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pemberian santunan sudah sempat diberikan oleh Kementerian Pertahanan sebanyak Rp50 juta.

Menurut Donny, santunan telah disiapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

"Itu sudah ada anggaran yang dari disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran ya. Ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini," jelasnya.

Anggaran juga disiapkan untuk proses seleksi maupun pelaksanaan kegiatan operasional. Termasuk mengganti tiket keberangkatan para peserta.

"Jadi itu anggaran itu termasuk mereka juga kita ganti tiketnya mereka berangkat ke tempat latihan, balik lagi itu juga sudah kita alokasikan anggaran untuk itu ya," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat dijadwalkan kembali beroperasi mulai 17 September 2026 berdasarkan kesiapan yang disampaikan Angkasa Pura.

"Informasi dari Angkasa Pura untuk Bandara Husein Sastranegara Bandung itu, mereka (Angkasa Pura) sudah siapkan untuk tanggal 17 September beroperasi," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura (InJourney Airports) telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bandara tersebut untuk memastikan kesiapan operasional sebelum dibuka kembali.

Hasil peninjauan menunjukkan Bandara Husein saat ini masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga diperlukan sejumlah penyesuaian sebelum kembali melayani pesawat jet.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional pesawat jet.

Selain itu, kondisi landasan pacu juga akan diperbaiki melalui pelapisan ulang perkerasan karena selama beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan untuk operasional pesawat jet.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan penyempurnaan berbagai sistem pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi, pemeriksaan sinar-X (X-ray), serta sistem pencahayaan agar seluruh fasilitas memenuhi standar keselamatan.

Di sisi operasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan pesawat jet.

Lukman menambahkan pemerintah saat ini mulai memetakan pembagian rute dan menunggu usulan dari maskapai penerbangan mengenai tujuan yang akan dilayani sebelum menetapkan rencana operasional sesuai kebutuhan pasar.

"Kita lagi lakukan pembagian rute dan kita akan melihat permintaan dari airline itu mau ke mana aja sih rutenya. Kalau sudah ada permintaan baru kita bisa membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada," kata Lukman.

Di sisi lain PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/).

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan seluruh proses pengajuan pembiayaan dana bergulir tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Lembaga juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, penipuan, maupun penyalahgunaan nama LPDB Koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan seluruh tahapan pengajuan pembiayaan, mulai dari penyampaian proposal hingga pencairan dana, dilakukan secara transparan dan profesional.

Dia menambahkan proses itu tanpa biaya administrasi, uang pelicin, komisi, maupun bentuk pungutan lainnya.

"Apabila ada pihak yang mengatasnamakan LPDB Koperasi dan meminta sejumlah uang dengan alasan dapat mempercepat proses atau menjamin pembiayaan disetujui, dipastikan itu adalah modus penipuan dan bukan bagian dari prosedur resmi LPDB Koperasi," ujar Deva pada Selasa (30/6).

Deva menegaskan LPDB Koperasi akan menindak tegas setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal yang terbukti melakukan pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan integritas dan tata kelola yang baik menjadi prinsip utama dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional.

LPDB Koperasi juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi layanan, pengendalian internal, manajemen risiko, audit, serta kanal pengaduan masyarakat. 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong mahasiswa memanfaatkan koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama di tengah berkembangnya peluang bisnis pada sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, hingga ekonomi hijau.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Ferry mengatakan koperasi saat ini telah bertransformasi dan merambah berbagai sektor strategis sehingga menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan.

Menurut dia, Kementerian Koperasi terus melakukan transformasi menuju koperasi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dikelola secara profesional, berbasis teknologi digital, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Saat berbicara dalam acara Literasi Perkoperasian bagi Generasi Muda secara daring, ia mengatakan menyambut baik keterlibatan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), komunitas kewirausahaan kampus, dan berbagai unit usaha mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar sebagai pusat perubahan.

“Keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar bagi pusat perubahan," kata Menkop.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan pesan kepada mahasiswa untuk membangun pola pikir kewirausahaan dan tidak takut gagal, serta memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan kegiatan literasi terebut diikuti 250 mahasiswa Unpad yang tergabung dalam komunitas kewirausahaan Unpad Preneur.

Sebanyak 49 tim wirausaha muda juga memamerkan produk inovatif mereka.

Menurut Destry, produk-produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat memperluas skala usaha para wirausaha muda.

Ketika skala ekonominya tercapai, teman-teman wirausaha muda ini akan menjadi pengusaha kebanggaan bangsa dengan badan hukum koperasi," ujar dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan koperasi perlu dipandang sebagai instrumen ekonomi yang relevan bagi generasi muda, meski selama ini masih muncul berbagai persepsi keliru di masyarakat.

Ia mengajak mahasiswa untuk melihat koperasi sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai perkoperasian dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nomenklatur pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dari semula Latihan Dasar Militer (Latsarmil), kini menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Infohan Setjen Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi setelah lima calon manajer KDMP dan KNMP meninggal dunia saat menjalani kegiatan Latsarmil.

"Betul, sebagai bagian dari evaluasi, Kemhan melakukan penyesuaian nomenklatur dan pendekatan kegiatan. Format yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya, dan saat ini disesuaikan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial bagi calon pengelola KDMP dan KNMP," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).

Rico menjelaskan penyesuaian tersebut sekaligus memperjelas bahwa kegiatan itu tidak ditujukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit atau Komponen Cadangan (Komcad), melainkan membangun karakter, disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerja sama, tanggung jawab, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.

Menurut dia, evaluasi juga menghasilkan keputusan untuk menghilangkan materi teknis dan taktis militer, termasuk kegiatan menembak. Bahkan, latihan fisik dalam pengertian militer juga ditiadakan.

"Yang ada hanya olahraga ringan untuk kebugaran, seperti senam pagi atau jalan kaki ringan, dan tetap menyesuaikan kondisi masing-masing peserta," ujarnya.

Kemhan juga meningkatkan pemeriksaan kesehatan peserta melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian beban kegiatan, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis.

Rico menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan peserta selama menjalani pelatihan.

"Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama, sementara esensi pembentukan karakter, disiplin, bela negara, dan kemampuan manajerial tetap dijaga," tuturnya.

Denpasar (ANTARA) - Bali International Hospital Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna robotik di tahun pertama mereka beroperasi.

“Kami baru saja merayakan hari jadi peresmian tahun pertama kami, saya merasa ini tonggak sejarah yang luar biasa karena masih sangat muda untuk dapat melakukan operasi robotik,” kata President Director & CEO Bali International Hospital Dr. Noel Yeo di Denpasar, Selasa.

Setelah pada 25 Juni 2025 Presiden Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tersebut, pada Senin (29/6) kemarin mereka resmi melakukan operasi saluran cerna robotik perdana di Bali dan Indonesia Timur dengan tindakan pengangkatan kantung empedu.

“Kemarin itu tonggak sejarah pertama kami, dan hari ini kami memiliki tonggak sejarah kedua, jadi di BIH kami berhasil melakukan prosedur kombinasi robotic-assisted pertama di Indonesia yang mencakup dua operasi yaitu pengangkatan tumor adrenal ditambah pengangkatan kantung empedu, hal ini belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya,” ujar Noel.

Sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus kesehatan besutan Kementerian BUMN, ia ingin menyampaikan bahwa ekosistem layanan kesehatan Indonesia sudah semakin maju.

Dalam satu tahun mereka terus menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang lebih dekat bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan layanan kesehatan dan wisata medis di kawasan Asia-Pasifik.

“Kami ingin menjadi tempat dimana masyarakat Indonesia dapat memilih untuk datang berobat bahkan sebelum memikirkan Malaysia atau Singapura, kita memiliki banyak dokter bedah hebat dan dokter muda, saya percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, apalagi negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara,” kata Noel.

Dokter Spesialis Bedah Digestif BIH KEK Kesehatan Sanur Dr. I Made Mulyawan, MD, PhD menambahkan operasi robotik ini sudah terkenal di negara-negara maju sehingga penting untuk hadir merata di Indonesia.

Teknologi ini mampu menjalankan pembedahan dengan lebih presisi, minim invasif, dan masa pemulihan lebih singkat, sehingga kembali lagi bahwa tujuannya untuk memberi manfaat lebih besar bagi pasien.

Dalam simposium ini diperkenalkan Edge® MP1000 Multi-port Endoscopic Robotic Surgical System dari Edge Medical yang digunakan untuk mendukung demonstrasi operasi secara langsung.

Dalam prosesnya, dokter ahli tetap didampingi tim yang terdiri dari anestesi, bedah, dan perawat, namun tangan cekatan mereka tidak berada di tubuh pasien melainkan di mesin konsol, dan robot yang akan menjalankan perintah.

“Perbedaan operasi yang lama dengan operasi robotik di tingkat presisinya, lebih presisi dengan robot, lebih jelas dan teliti jadi keputusan dokter lebih tepat, hasilnya lebih baik kami kerjakan operasi bisa kurang dari 1 jam, ini bisa dilakukan di hampir semua operasi, di perut, di dada, di rongga dada, operasi perkencingan, operasi kandungan juga bisa,” tutur Dokter Mulyawan.

Dengan keberhasilan memulai operasi robotik terhadap pasien lansia asal Bali dan Surabaya ini, dokter spesialis saluran cerna itu mengatakan selanjutnya setiap pasien dengan kasus serupa akan ditawarkan menggunakan teknologi moderen ini sehingga tingkat keberhasilan menjadi semakin besar.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

Denpasar (ANTARA) - Kehadiran teknologi operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot di Bali menjadi langkah baru dalam memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan kelas internasional.

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut, dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), di Denpasar, Senin mengatakan teknologi robotik bukan menggantikan peran dokter, melainkan membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai kondisi masing-masing pasien.

"Tujuan kami adalah membantu pasien kembali menjalani hidup secara aktif tanpa dibatasi nyeri lutut. Teknologi ini membantu kami merencanakan tindakan dengan lebih presisi, namun seluruh keputusan klinis tetap sepenuhnya berada di tangan dokter," ujarnya.

Layanan kesehatan berteknologi tinggi yang tersedia di Siloam Hospital Bali tersebut sekaligus membuka akses masyarakat terhadap penanganan medis modern tanpa harus berobat ke luar negeri.

Teknologi Robotic Total Knee Replacement (TKR) atau operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot membantu dokter memetakan anatomi pasien secara real-time dan mendukung tindakan operasi yang lebih presisi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil klinis serta mempercepat pemulihan pasien.

Kehadiran layanan berbasis teknologi robotik dinilai menjadi modal penting bagi Bali untuk mengembangkan sektor medical tourism.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, MM mengatakan kehadiran teknologi medis modern di Bali diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung pengembangan wisata kesehatan di Pulau Dewata.

"Melalui layanan ini, masyarakat Bali dan Indonesia Timur kini memiliki akses terhadap layanan ortopedi berteknologi tinggi dengan standar internasional tanpa harus bepergian ke luar negeri. Kami berharap langkah ini juga dapat mendukung penguatan Bali sebagai salah satu destinasi medical tourism di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan dengan semakin banyaknya inovasi dan investasi di sektor kesehatan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga mulai berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menarik pasien dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih menjalani pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan layanan medis dengan teknologi canggih.

Penguatan layanan kesehatan berteknologi tinggi sejalan dengan upaya Bali membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi.

Selain didukung fasilitas kesehatan berstandar internasional, katanya, Bali juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur pariwisata, akomodasi, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026