Jakarta (ANTARA) - Bank syariah digital PT Bank Aladin Syariah Tbk membukukan laba sebesar Rp150,7 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 304,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Rachmadi mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut ditopang pengembangan produk dan layanan serta penguatan sistem digital untuk mendukung akses perbankan syariah bagi nasabah.

“Bank Aladin Syariah mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pengembangan produk dan layanan, serta penguatan sistem digital yang mendukung kemudahan akses perbankan bagi para nasabah,” kata Koko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan melaporkan total aset hingga akhir 2025 mencapai Rp14,4 triliun atau tumbuh 53,89 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp10,4 triliun atau meningkat 92,18 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,2 triliun atau tumbuh 9,58 persen yoy dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) terjaga di level 49,3 persen.

Hingga akhir 2025, jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 3,7 juta pengguna atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Koko, perseroan akan terus memperkuat posisi sebagai bank syariah digital melalui inovasi layanan dan perluasan kolaborasi ekosistem strategis.

“Kami percaya bahwa perluasan akses layanan keuangan syariah melalui inovasi digital dan kolaborasi ekosistem dapat menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan strategi offline-to-online melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Salah satu kolaborasi dilakukan bersama Alfa Group yang memiliki lebih dari 23 ribu jaringan minimarket di seluruh Indonesia guna memperluas akses layanan perbankan syariah digital.

Selain itu, perseroan juga memperluas kerja sama dengan sejumlah mitra strategis seperti Flip, Mekari, Persis Solo, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank Aladin Syariah juga ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) pada 2025.

Memasuki 2026, perseroan menargetkan penguatan kerja sama dengan mitra bisnis potensial, ekspansi produk dan layanan melalui aplikasi digital, jaringan offline mitra strategis, dan jaringan ATM BCA untuk layanan tarik tunai tanpa kartu.

Perseroan juga membidik pertumbuhan current account saving account (CASA) melalui akuisisi pendanaan secara organik, integrasi dengan ekosistem mitra strategis, serta optimalisasi kategori nasabah Aladin Premier yang menyasar segmen ritel menengah atas.

Pada kuartal I 2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 miliar.

Perseroan juga menyatakan akan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, tata kelola perusahaan, serta kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat simpanan tabungan pelajar mencapai Rp29,13 triliun pada kuartal I 2026 dengan 59,03 juta rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono mengatakan pencapaian tabungan pelajar hingga kuartal I 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang mencapai 88,36 persen.

"Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," kata Dicky dalam jawaban tertulis dari OJK di Jakarta, Minggu.

Peningkatan jumlah tabungan pelajar, kata Dicky, mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal. Dari sisi nominal simpanan, OJK mengakui memang terdapat fluktuasi dalam jangka pendek, namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang dinamis.

Tanpa merinci spesifik, Dicky menyebut kontribusi simpanan pelajar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas. Namun, dia menekankan bahwa tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

"OJK optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program Kejar, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata dia.

Dengan program Kejar, kata Dicky, diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini. Ke depan, Dicky menjelaskan, fokus penguatan akan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

Program Kejar merupakan inisiatif OJK yang diluncurkan pada 2020 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan yang dapat digunakan untuk menabung dan belajar mengelola keuangan sejak dini.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semoga dengan diberikankannya literasi dan inklusi keuangan asuransi oleh BRI Insurance ini, semua ibu-ibu (nasabah PNM) yang hadir dapat merasakan manfaatnya untuk jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - BRI Insurance memperkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi pelaku usaha mikro dan ultramikro di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melalui edukasi perlindungan finansial untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat menghadapi berbagai risiko usaha.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan pihaknya terus aktif melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan asuransi dengan merangkul masyarakat salah satunya pelaku usaha di Makassar.

"BRI Insurance berupaya memberikan dukungan melalui cara yang inovatif seperti edukasi pentingnya proteksi sehingga dapat menjalankan berbagai kegiatan yang positif yang aman dari berbagai risiko," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (2/5).

Menurutnya risiko bisa terjadi kapan dan di mana saja sehingga pihaknya berkomitmen untuk selalu menggencarkan literasi dan inklusi keuangan asuransi demi masa depan masyarakat.

Adapun kegiatan literasi dan inklusi keuangan asuransi dilaksanakan berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai asuransi di kalangan masyarakat secara luas.

Wakil Pemimpin Cabang PNM Makassar Sugiarto mengapresiasi sinergi bersama BRI Insurance yang telah memberikan literasi dan inklusi keuangan asuransi untuk masyarakat terutama kepada nasabah PNM di wilayah tersebut.

“Semoga dengan diberikankannya literasi dan inklusi keuangan asuransi oleh BRI Insurance ini, semua ibu-ibu (nasabah PNM) yang hadir dapat merasakan manfaatnya untuk jangka panjang," kata Sugiarto.

Dia juga berharap kegiatan itu dapat meningkatkan rasa yakin masyarakat dalam memilih produk layanan jasa keuangan khususnya dalam perlindungan yang ditawarkan sebagai upaya ketahanan ekonomi masyarakat atas risiko dan meningkatkan perkembangan industri asuransi.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Insurance Makassar Asniar Asnawi mengatakan kepemilikan asuransi dapat membantu masyarakat menjaga perencanaan keuangan agar tetap stabil sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Menurut dia, perlindungan asuransi juga penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha perempuan, agar tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi keluarga.

Melalui kegiatan tersebut, BRI Insurance berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi semakin meningkat sehingga mampu memilih perlindungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun usaha sehari-hari.

BRI Insurance memiliki beberapa produk asuransi untuk melindungi tempat usaha dan rumah para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, yang ekonomis dan bermanfaat yaitu Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha, Rumahku dan Proteksiku dengan premi mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per tahun dengan manfaat mulai dari Rp2 juta hingga Rp15 juta.

Untuk memiliki Asuransi Mikro, selain melalui Agen BRILink yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, BRI Insurance juga menyediakan aplikasi BRINSmobile yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat oleh pelaku UMKM maupun masyarakat umum dalam menikmati layanan asuransi dari BRI Insurance.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BukuWarung, platform penyedia solusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyatakan layanan keuangan BukuAgen telah menjangkau lebih dari 250 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Director of Sales BukuWarung Adi Harlim mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional,” kata Adi berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut BukuWarung tengah berupaya mempercepat perputaran uang di tingkat komunitas dengan memberdayakan pelaku usaha guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurut dia, Indonesia Timur menjadi wilayah dengan pertumbuhan penggunaan layanan BukuAgen yang paling cepat dibandingkan kawasan lain.

Sepanjang 2025, BukuAgen membantu lebih dari 250 ribu UMKM mencatatkan lebih dari 61 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp41,1 triliun.

Selain itu, total pendapatan pelaku usaha yang tergabung sebagai agen BukuAgen tercatat melampaui Rp500 miliar.

“Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan platform, tetapi juga menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran nyata sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Adi.

BukuAgen Roadshow 2026 di Makassar diikuti ratusan pelaku UMKM dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, BukuWarung juga memberikan edukasi keamanan transaksi kepada merchant, termasuk perlindungan akun, identifikasi potensi penipuan, serta penerapan praktik transaksi aman.

Brand and Community Manager BukuWarung Riyan Prayugo mengatakan keamanan transaksi menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

“Transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para merchant dalam bertransaksi,” ucap Riyan.

Selain layanan BukuAgen, BukuWarung juga menyediakan layanan BukuModal dan BukuSimpan untuk mendukung ekosistem pembiayaan serta pengelolaan arus kas pelaku UMKM

Head of Region Eastern Indonesia Merchant Success BukuWarung Tommy Setiawan mengatakan BukuSimpan dihadirkan untuk membantu pelaku usaha mengelola arus kas secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Melalui BukuSimpan, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan tanpa biaya administrasi bulanan, bunga hingga 3 persen per tahun, serta biaya transfer yang lebih efisien.

BukuWarung juga menghadirkan komunitas Laskar Agen Juara sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan bagi para merchant, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)..,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah rekening pelajar telah mencapai 59,03 juta dengan total nominal sebesar Rp30,31 triliun per Februari 2026.

Dian, melalui jawaban tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa tren tabungan pelajar terus menunjukkan peningkatan. Jumlah rekening bertambah 1.040.035 rekening (1,79 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun hingga saat ini, tabungan pelajar berkontribusi sebesar 0,97 persen terhadap total dana tabungan perbankan yang mencapai Rp3.115,62 triliun.

“Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Dian.

Ia juga memandang, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak pada momen Lebaran menjadi peluang untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Momentum Idul Fitri yang identik dengan pencairan THR umumnya memberikan dorongan musiman terhadap likuiditas perbankan, khususnya pada dana pihak ketiga (DPK) dan komponen tabungan.

Hingga Februari 2026, kinerja DPK industri perbankan menunjukkan akselerasi yang cukup kuat, dengan pertumbuhan mencapai 13,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen (yoy).

Dari sisi komponen, tabungan juga mencatat pertumbuhan yang relatif baik, yakni 8,12 persen (yoy) pada Februari 2026, meningkat dari 7,21 persen (yoy) pada Februari 2025.

OJK memandang tren penghimpunan DPK tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat seiring dengan proses normalisasi setelah akselerasi pada periode sebelumnya.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya alternatif penempatan dana masyarakat pada instrumen investasi lain di tengah tren penurunan suku bunga perbankan.

Dengan demikian, ujar Dian, struktur DPK ke depan akan tetap terjaga secara sehat dan seimbang, sehingga perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menjaga likuiditas sekaligus mendukung fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

“OJK juga akan terus mendorong peningkatan jumlah rekening dan nominal tabungan pelajar maupun DPK secara keseluruhan. Hingga akhir 2026, pertumbuhan keduanya diharapkan tetap meningkat seiring dengan stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pembayaran digital GoPay terus memperkuat inklusi layanan keuangan digital di Indonesia dengan mencatatkan 600 juta transaksi setiap bulan yang berasal dari 26 juta pengguna.

"Saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan," ujar Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

Ia mengatakan kini GoPay tidak hanya memfasilitasi fitur pembayaran, tapi juga berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses.

"Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone," kata Sudhanshu.

Melalui aplikasi tersebut, lanjut dia, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo menarik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta transfer gratis untuk pengguna sebanyak 100 kali per bulan dari sesama GoPay atau ke bank manapun.

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan akses finansial yang mudah dan aman bagi masyarakat, pihaknya pun mengembangkan lima langkah keamanan bagi pengguna.

Pengguna akan dipandu untuk melengkapi langkah-langkah tersebut pada aplikasi untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun mereka, di antaranya melalui penggunaan teknologi biometrik.

Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna akan mendapat safety score meter 100 persen yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ucap Sudhanshu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 9,49 persen yoy dan 22,16 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh

Jakarta (ANTARA) - Sebuah riset menunjukkan bahwa akses pembiayaan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen.

Laporan Sustainability Report Amartha tahun 2025 mencatat 89 persen UMKM binaan mengalami kenaikan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah memperoleh dukungan modal.

Dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan yang tersebar di lebih dari 50.000 desa, demikian dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha mikro di tingkat akar rumput.

“Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penguatan akses pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mobilitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, telah meningkatkan inklusi keuangan hingga 41,5 persen lebih tinggi di negara yang mengadopsinya dibandingkan dengan yang belum.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk lebih terhubung dengan sistem keuangan formal.

“Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” kata dia.

Kisah nyata turut datang dari Mama Redha, nelayan asal Sumba, yang kini memiliki warung kelontong berkat modal tanpa agunan dari Amartha.

“Hasil laut tidak menentu. Dengan modal tanpa agunan, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Bandung (ANTARA) - Baru saja kita menuntaskan ritual spiritual di bulan suci Ramadhan dan merayakan kemenangan di hari Lebaran. Harapan kita sederhana, kembali fitri dan melanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan secara kaffah di bulan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

Namun, ada paradoks yang kerap muncul ketika kita kembali ke rutinitas ekonomi: mengapa nilai-nilai kebaikan yang dipupuk selama Ramadhan sering menguap saat berhadapan dengan pragmatisme bisnis?

Secara global, ekonomi Indonesia menempati posisi yang signifikan. Menurut IMF (2025), Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-7 berdasarkan PDB (PPP).

Ekonomi Indonesia juga memiliki karakteristik yang khas, yang membedakannya dari negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Menurut lembaga seperti IMF, World Bank, dan ADB, struktur ekonomi Indonesia dibentuk oleh kombinasi peran aktif pemerintah —melalui BUMN— dan sektor swasta, termasuk UMKM.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di sektor informal, sektor yang sesungguhnya krusial bagi perekonomian, namun kerap luput dari fokus kebijakan formal.

Kesenjangan ini nyata. Data OJK (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 79,71%, tetapi inklusi keuangan syariah masih tertinggal di angka 13,41%.

Jurang inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ekonomi pragmatis. Akibatnya, meskipun potensi ekonomi Indonesia besar, ketimpangan struktural membatasi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak mengherankan jika upaya masyarakat dalam mengejar kesejahteraan masih cenderung pragmatis. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, praktik ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya berlandaskan nilai moral dan etika syariah.

Akibatnya, praktik seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga) masih diterima dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Padahal sebagaimana ditegaskan M. Umer Chapra, riba misalnya sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Pun begitu dengan berbagai bentuk perilaku bisnis lainnya, seperti ba'I mudhtar (membeli dengan harga sangat murah karena penjual kepepet), ikrah (paksaan), ghabn (menahan, menimbun), najasy (bersekongkol), ihtikar (monopoli), ghisy (curang), haram, tadlis (menipu), yang seringkali masih dinormalisasi dengan idiom business is business. Tentunya dengan tingkat gradasi yang bervariasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sebagian umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai agamanya. Padahal, ekonomi Islam telah lama menjadi isu penting, dengan salah satu tonggaknya berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991.

Sejak itu, ekonomi syariah berkembang ke berbagai sektor. Beragam lembaga dan regulasi pun hadir, menandai komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Nampaknya perubahan menuju ekonomi Islam tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan dorongan dari sebagian komponen masyarakat saja, tapi juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat.

Di titik ini, faktor budaya menjadi krusial. Budaya yang mengendap dalam keseharian sejatinya membentuk cara pandang dan perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan Clifford Geertz, budaya adalah sistem makna yang membimbing tindakan. Jika "makna" dalam berbisnis kita masih sebatas cuan instan, maka bangunan ekonomi syariah yang telah dirintis lebih dari tiga dekade hanya akan menjadi cangkang tanpa isi.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi, melainkan transformasi cara pandang agar ekonomi Indonesia tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan keberkahan.

Memahami Tradisi, Transisi, dan Budaya dalam Ekonomi

Untuk memahami transformasi perilaku ekonomi umat Islam menuju sistem yang beretika dan berkeadilan, penting untuk mengurai terlebih dahulu konsep-konsep dasar seperti tradisi, transisi, dan budaya dalam konteks sosial-ekonomi.

Tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, norma, dan pola perilaku yang sudah dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Tradisi ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana masyarakat bertindak dan memandang sesuatu, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi umat Islam, tradisi dapat menjadi pedoman sekaligus tantangan jika praksis tradisional tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, spekulasi, atau praktik lainnya yang sudah lama tertanam secara budaya.

Transisi adalah proses perubahan dari kondisi atau sistem lama ke kondisi yang baru. Dalam konteks ini, transisi berarti perubahan mendasar dari tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menuju bentuk perilaku dan sistem ekonomi yang berlandaskan etika Islami.

Proses transisi ini meliputi perubahan pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu dan upaya pendidikan serta penguatan sosial budaya.

Budaya merupakan keseluruhan nilai, kepercayaan, adat, norma, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam ekonomi, budaya berperan sebagai kerangka yang membentuk cara individu atau kelompok mengambil keputusan serta menjalankan aktivitas ekonomi.

Budaya memengaruhi persepsi masyarakat tentang hal-hal yang dianggap halal, adil, dan beretika dalam ekonomi serta hal-hal yang harus dihindari.

Budaya juga berisi kearifan lokal dan nilai positif yang dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti nilai gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang disoroti juga oleh Capra dalam kritik sistemik kapitalisme.

Dengan kata lain, perubahan perilaku ekonomi umat Islam tidak dapat dilepaskan dari proses transisi budaya yang menggeser tradisi lama ke norma-norma yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Transformasi ini menuntut upaya yang mendalam dan menyeluruh, melampaui sekadar regulasi formal. Tanpa perubahan cara pandang, mentalitas pragmatis yang hanya mengejar cuan akan terus bertahan. Dampaknya bukan sekadar etis, tetapi juga struktural: produktivitas rendah, praktik bisnis yang rapuh, dan sulitnya keluar dari jebakan middle income trap.

Padahal, budaya lokal kita menyimpan modal sosial yang besar, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Di sinilah peran pendidikan dan dakwah yang kontekstual menjadi krusial untuk menggeser mindset masyarakat dari sekadar orientasi cuan (keuntungan/profit) semata-mata menuju orientasi keberkahan dan keadilan sosial.

*)Luthfi Rantaprasaja adalah dosen Institut Nida El Adabi dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah di UIKA Bogor.

Copyright © ANTARA 2026

kami berharap mahasiswa dan masyarakat dapat memahami serta merasakan manfaat perlindungan asuransi di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan asuransi kepada mahasiswa melalui kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur.

Deputy Division Head Development and Operational Business Division BRI Insurance Ari Pratama mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi.

“Dengan adanya literasi dan inklusi keuangan asuransi ini, kami berharap mahasiswa dan masyarakat dapat memahami serta merasakan manfaat perlindungan asuransi di masa mendatang,” kata Ari berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kegiatan literasi yang diselenggarakan pada Kamis (5/3) tersebut diikuti oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, serta pengurus Kampus Universitas Ciputra.

Ari mengatakan program edukasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan asuransi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi.

Menurut dia, kegiatan literasi keuangan juga menyasar berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, masyarakat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), santri, maupun komunitas.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut program GENCARKAN menjadi bagian dari dukungan BRI Insurance terhadap upaya peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan di Indonesia.

Seiring dengan itu, BRI Insurance menyediakan berbagai produk asuransi kerugian yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melindungi berbagai aset, termasuk aset usaha.

Perusahaan juga berupaya mempermudah layanan asuransi mulai dari pembelian polis hingga proses pelaporan klaim bagi nasabah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa jumlah nasabah bank emas (bullion bank) mengalami peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir, dari 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi 5,7 juta orang pada saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa bank emas resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025, di mana PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin untuk menjalankan layanan tersebut.

“Jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Mereka yang sudah memanfaatkan menjadi pinjaman juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp102 triliun. Demikian pula di BSI itu juga meningkat, sekarang sudah mencapai 22 ton,” kata Airlangga dalam peluncuran “AKSI KLIK” dan “AKU BISA SEJAHTERA" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Seiring dengan tren peningkatan tersebut, Airlangga mengamini bahwa salah satu faktor yang turut memengaruhi inflasi adalah meningkatnya pembelian emas.

Pada saat peluncuran bank emas, catat dia, harga emas masih berada di kisaran 3.000 dolar AS per ons troy, sedangkan saat ini telah mencapai sekitar 5.000 dolar AS per ons troy.

Ia mengatakan, kenaikan ini dipengaruhi oleh situasi perang yang mendorong ketidakpastian global, sehingga emas menjadi salah satu instrumen safe haven yang dipilih masyarakat.

“Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan,” kata Airlangga.

Merujuk hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di atas tingkat literasi keuangan.

Indeks inklusi mencapai 92,74 persen, jika dihitung dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia (BI), serta mencakup produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Airlangga memandang bahwa capaian ini sudah relatif baik karena berada di atas rata-rata negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun, di sisi lain, indeks literasi masih berada di angka 66,64 persen.

Ia menambahkan bahwa sebanyak lebih dari 10 juta masyarakat berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Teknologi dari sistem pembayaran seperti QRIS telah mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya. Selain itu, agen laku pandai yang mayoritas UMKM memegang peranan penting dalam perluasan inklusi keuangan di 514 kabupaten dan kota.

“Inklusi keuangan progresnya signifikan. Gap literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” kata Airlangga.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo juga terus mendorong transformasi kebijakan keuangan agar tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan keuangan (financial well-being).

Airlangga mengingatkan, akses keuangan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangannya masing-masing.

Menurutnya, kesejahteraan keuangan menjadi hal yang krusial dan semakin kompleks. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai berbagai produk keuangan, pemahaman terhadap risiko ketika masuk ke sektor investasi, serta perkembangan digitalisasi yang juga diikuti dengan potensi penipuan atau fraud.

Airlangga pun menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), di mana saat ini pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jelang lebaran Idulfitri 1447 H, aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia, Bibit.id, kembali mengajak masyarakat memaknai Tunjangan Hari Raya (THR) secara lebih bijak. Di tengah kebiasaan menjadikan THR sebagai “uang kaget” yang cepat habis untuk kebutuhan konsumtif sesaat, Bibit mengingatkan sebagian dari THR bisa menjadi langkah awal menuju masa depan keuangan yang lebih tenang dan terencana.

Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William mengatakan momen menerima THR adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi, tanpa harus menunggu “nanti kalau sudah siap”. “THR itu rezeki tambahan yang datang setahun sekali. Kalau kita sisihkan sebagian untuk investasi, dampaknya bisa besar untuk jangka panjang,” katanya, Senin (2/3/2026). THR Karyawan Swasta Wajib Cair H-7 Lebaran, PNS Duluan

Pilihan produk seperti reksa dana, saham, hingga obligasi negara Fixed Rate (FR) bisa membantu masyarakat berinvestasi sesuai profil risiko masing-masing. Salah satu instrumen yang banyak diminati adalah obligasi FR. Selain menawarkan imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini 100% dijamin negara dan memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito konvensional. Artinya, investor bisa mendapatkan potensi hasil yang lebih optimal dengan tingkat keamanan yang tinggi.

“Kami ingin memastikan THR tidak hanya habis untuk belanja, tapi juga menjadi modal produktif. Dengan obligasi FR, uang bisa bekerja lebih keras untuk kita,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin tetap berinvestasi sesuai prinsip syariah selama bulan Ramadan, Bibit juga menyediakan beragam pilihan reksa dana syariah dengan nominal terjangkau mulai dari Rp10.000. Dengan nominal kecil sekalipun, siapa pun bisa mulai membangun kebiasaan investasi secara konsisten.

Untuk membantu investor tetap disiplin, Bibit terus mendorong penggunaan strategi Systematic Investment Plan (SIP) yang menggabungkan kekuatan compounding dan Dollar Cost Averaging (DCA). Melalui fitur autodebit yang terintegrasi dengan RDN Wallet, GoPay, dan Bank Jago, pengguna dapat secara otomatis menyisihkan dana, termasuk dari THR, untuk tujuan jangka panjang seperti dana pendidikan anak, pernikahan, hingga pensiun. Praktis, tidak ribet, dan membantu menjaga komitmen.

Ajakan ini bukan tanpa dasar. Sepanjang 2025, Bibit mencatatkan kinerja yang solid. Aplikasi ini berhasil menarik dua juta investor baru—naik 37% dibandingkan tahun sebelumnya—dan kini mengelola lebih dari 1,7 juta portofolio investasi. Sebanyak 38.000 tujuan keuangan berhasil tercapai, melanjutkan tren positif tahun sebelumnya di mana lebih dari 32 ribu tujuan investor terwujud.

Pertumbuhan investor berusia di bawah 30 tahun meningkat 24%, sementara di yang berusia di atas 30 tahun tumbuh 11%. Di sisi lain, hampir 1,2 juta investor juga berhasil merealisasikan keuntungan sepanjang 2025. Catat Jadwal Libur dan WFA Lebaran 2026, Bisa Mudik hingga 2 Minggu!

Kepercayaan masyarakat terhadap Bibit turut tercermin dari penghargaan Produk Aplikasi Investasi Terfavorit di ajang Anugerah Produk Indonesia 2025 serta pencapaian rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembukaan rekening pasar modal ASN terbanyak. Menutup ajakannya, William berharap masyarakat bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan tanpa melupakan masa depan.

William berharap, Idulfitri tahun ini bukan hanya tentang berbagi dan bersilaturahmi, tapi juga tentang memulai kebiasaan baik untuk kesejahteraan finansial. Dengan pengetahuan investasi yang tepat, THR bisa menjadi awal perjalanan menuju tujuan keuangan yang lebih besar. ”Karena pada akhirnya, merayakan kemenangan sejati bukan hanya soal hari ini, tetapi juga tentang memastikan esok hari tetap penuh harapan,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan tiga pilar utama arah kebijakan yang diimplementasikan pihaknya pada tahun ini untuk memperkuat dan memajukan sektor jasa keuangan nasional.

“Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, salah satunya dilakukan dengan penegakan ketentuan permodalan, penguatan keuangan syariah, percepatan reformasi integritas pasar modal, hingga pemberantasan tindak penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal.

Sementara itu pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif diterapkan melalui kebijakan penguatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan sektor UMKM, terutama pasca terjadinya bencana di tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun lalu, pihaknya menyadari perlunya dukungan yang masif dan konsisten.

"Untuk itu, OJK sudah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana Sumatera selama tiga tahun ke depan," ujar Friderica.

Ia menyatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong sektor jasa keuangan agar terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penguatan asuransi dan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan ekosistem bulion.

Sedangkan kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan meliputi penguatan peran para investor institusional serta tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Friderica menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesehatan keuangan (financial health) masyarakat tersebut.

Presiden Prabowo juga disebut telah menyatakan akan memimpin langsung sebuah komite yang nantinya akan dibentuk untuk berfokus pada penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Selain itu, OJK juga mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami juga meyakini outlook tahun ini diperkirakan tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif,” ucap Friderica.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026