Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pendidikan formal memegang peran sentral dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak dini melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa dengan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal dan kurikulum, maka Indonesia membangun fondasi yang kuat agar setiap individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya.

“Upaya ini memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara regulator, pendidik, industri, dan komunitas,” kata Dicky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

OJK juga memandang bahwa pendidikan keuangan perlu melampaui ruang kelas, antara lain melalui platform digital, kampanye nasional, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem literasi keuangan yang kuat dan inklusif.

Regulator pun terus mendorong penguatan literasi keuangan generasi muda melalui jalur pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan formal guna membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini.

“Literasi keuangan harus mampu diwujudkan menjadi kesehatan keuangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta kesejahteraan keuangan jangka panjang, khususnya bagi generasi muda,” kata Dicky.

Pada Jumat, OJK bersama Organisation for Economic Co-operation and Development International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyelenggarakan webinar internasional sebagai bagian dari peringatan Global Money Week 2026.

Chair of the OECD International Network on Financial Education Magda Bianco menyampaikan bahwa edukasi dan literasi keuangan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan.

“Kemudahan akses informasi, hadirnya berbagai instrumen investasi baru, serta maraknya informasi investasi dari sumber yang tidak selalu kredibel menjadi peluang sekaligus risiko. Karena itu, kompetensi keuangan perlu dibangun sejak dini,” kata Magda.

Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah karena pengetahuan yang diperoleh sejak dini akan lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa.

Selain itu, pembelajaran sejak dini dapat membantu mengurangi kesenjangan akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam menghadapi masa depan.

Magda juga menegaskan bahwa berbagai bukti empiris menunjukkan kompetensi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi guncangan.

Guncangan dimaksud termasuk risiko penipuan, membantu mengelola utang secara bijak, menghindari utang berlebih, serta mendorong keputusan investasi yang lebih rasional melalui pemahaman atas risiko dan imbal hasil.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan dipandang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan tiga pilar utama arah kebijakan yang diimplementasikan pihaknya pada tahun ini untuk memperkuat dan memajukan sektor jasa keuangan nasional.

“Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, salah satunya dilakukan dengan penegakan ketentuan permodalan, penguatan keuangan syariah, percepatan reformasi integritas pasar modal, hingga pemberantasan tindak penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal.

Sementara itu pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif diterapkan melalui kebijakan penguatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan sektor UMKM, terutama pasca terjadinya bencana di tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun lalu, pihaknya menyadari perlunya dukungan yang masif dan konsisten.

"Untuk itu, OJK sudah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana Sumatera selama tiga tahun ke depan," ujar Friderica.

Ia menyatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong sektor jasa keuangan agar terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penguatan asuransi dan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan ekosistem bulion.

Sedangkan kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan meliputi penguatan peran para investor institusional serta tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Friderica menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesehatan keuangan (financial health) masyarakat tersebut.

Presiden Prabowo juga disebut telah menyatakan akan memimpin langsung sebuah komite yang nantinya akan dibentuk untuk berfokus pada penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Selain itu, OJK juga mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami juga meyakini outlook tahun ini diperkirakan tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif,” ucap Friderica.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat naik kelas melalui partisipasi dalam National Financial Health Event (NFHE) 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihadiri Ratu Maxima selaku UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health pada akhir November lalu.

Digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, NFHE menjadi wadah strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait kesehatan finansial serta mendorong perilaku keuangan yang lebih bijak, khususnya di kelompok rentan.

Direktur Operations BNI, Ronny Venir menjelaskan, keikutsertaan BNI adalah wujud kontribusi nyata dalam menghadirkan ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

"BNI hadir untuk memberikan edukasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, UMKM, pekerja migran, dan komunitas peduli lingkungan," ujar Ronny dalam keterangan tertulis.

Pada kegiatan ini, BNI turut membuka booth interaktif yang menampilkan beragam produk kerajinan tangan, tas, dan dompet hasil karya UMKM binaan. Kehadiran booth tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga media untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.

Ronny menambahkan, partisipasi BNI selaras dengan strategi pemberdayaan UMKM yang terdiri dari tiga tahapan, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas penetrasi pasar UMKM hingga tingkat internasional.

Dalam rangkaian NFHE, BNI juga menjadi salah satu narasumber dalam sesi talkshow yang membahas dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta edukasi keuangan bagi berbagai segmen seperti UMKM, guru, pekerja migran, mahasiswa, serta komunitas peduli lingkungan.

Menurut Ronny, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mempercepat UMKM naik kelas.

"Partisipasi ini sekaligus menunjukkan peran BNI sebagai Agent of Development yang mendukung program pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada profit berkelanjutan," ujar Roni.

Melalui kontribusi pada NFHE 2025, BNI mewujudkan komitmen memperluas edukasi keuangan, mendorong akses pembiayaan, serta memfasilitasi digitalisasi dan perluasan pasar UMKM. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya BNI memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI), yang masuk dalam jajaran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), berkomitmen memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai bagian terintegrasi dari agenda pembangunan nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, sebagaimana dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan literasi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas, serta memperkuat pelindungan konsumen bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam agenda memperkuat inklusi keuangan dan kesehatan keuangan, BI mendorong ketahanan sektor rumah tangga melalui berbagai kebijakan, antara lain insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor prioritas dan pelonggaran rasio loan-to-value/financing-to-value (LTV/FTV) bagi pembiayaan properti dan kendaraan bermotor.

Sejalan dengan itu, BI mengakselerasi berbagai inisiatif makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

BI juga menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan konsumen melalui penguatan keamanan transaksi digital dan peningkatan literasi keuangan.

Pada Kamis (27/11) di Jakarta, Destry menghadiri pertemuan Ministerial Group Meeting yang merupakan rangkaian kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA)

Pertemuan tersebut diikuti oleh BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah otoritas sektor keuangan sebagai wujud sinergi erat dalam mewujudkan kesehatan keuangan di Indonesia.

Ratu Maxima turut menyampaikan kesan positif atas penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai contoh perluasan akses layanan keuangan yang inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.

Sebelumnya pada Selasa (25/11), Ratu Maxima meninjau Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah, dan menyaksikan langsung penggunaan QRIS dalam transaksi.

Ratu Maxima menyampaikan bahwa kesehatan keuangan masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk risiko beban utang rumah tangga yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dan regulator dalam merancang produk dan kebijakan yang mendukung financial health, serta perlunya koordinasi antarotoritas, pertukaran data, dan penguatan pelindungan terhadap risiko digital seperti penipuan dan scam.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inovasi produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat di Indonesia, sehingga tingkat kesejahteraan keuangan (financial health) sebagaimana yang diusung UNSGSA dapat tercapai.

“Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan (financial health) yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

Mahendra mengatakan bahwa ukuran literasi dan inklusi keuangan saja tidak cukup untuk memotret kondisi keuangan masyarakat.

Lebih dari itu, kesejahteraan keuangan menawarkan konsep yang lebih esensial karena turut mengedepankan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan serta tingkat kepercayaan diri seseorang terhadap keadaan finansial.

Mahendra juga menegaskan bahwa sektor jasa keuangan suatu negara tidak dapat maju tanpa dukungan kuat dan kontribusi besar dari dana pensiun dan industri asuransi.

Di sisi lain, kontribusi dana pensiun dan industri asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sangat kecil sehingga harus terus ditingkatkan.

Adapun Indonesia telah memiliki hasil survei yang mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan OJK.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan nasional meningkat masing-masing menjadi 66,64 persen dan 92,74 persen.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor perbankan yakni masing-masing sebesar 65,50 persen dan 70,65 persen.

Sedangkan sektor perasuransian dan dana pensiun masih mencatatkan indeks yang lebih rendah.

Indeks literasi dan inklusi sektor perasuransian masing-masing 45,45 persen dan 28,50 persen. Di sisi lain, literasi dan inklusi sektor dana pensiun masing-masing 27,79 persen dan 5,37 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa SNLIK, yang berfungsi sebagai indikator, terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut apabila dibutuhkan dengan mempertimbangkan konsep kesejahteraan keuangan.

Namun, imbuh Friderica, pelaksanaan survei tersebut telah mengacu pada parameter dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Aspek yang diukur dalam SNLIK juga secara tidak langsung telah mencakup empat pilar kesejahteraan keuangan UNSGSA.

“Kalau memang nanti kesepakatannya secara internasional kita moving forward kepada financial health atau kesejahteraan keuangan ini, nanti tentu pertanyaannya (dalam survei) bisa kita tambahkan sesuai dengan indikator yang diperlukan untuk mengetahui financial health dari masyarakat kita,” kata Friderica.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) menyampaikan bahwa setelah akses keuangan semakin terbuka, tantangan menjadi berkembang yakni bagaimana memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan keuangan salah satunya menyoroti pentingnya ketahanan dan perencanaan keuangan.

Menurut Ratu Maxima, diperlukan inovasi pada sektor perasuransian mengingat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

“Hidup kita penuh risiko. Saya hidup dengan risiko, Anda hidup dengan risiko. Tetapi semakin miskin seseorang, semakin besar pula risikonya. Karena itu, kita perlu menciptakan proses inovasi yang benar-benar berbeda dalam asuransi,” kata dia.

Ratu Maxima pun merekomendasikan agar pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesehatan Finansial. Melalui dewan ini, diharapkan menghasilkan ukuran yang menggambarkan tingkat kesehatan finansial masyarakat Indonesia.

“Saya juga berharap Dewan tersebut nantinya dapat mendorong inovasi produk, misalnya tabungan dengan setoran harian sekecil Rp5.000, yang tetap bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk berinvestasi. Karena saat ini situasinya memang tidak mudah,” kata Ratu Maxima.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden, sepakat melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Pemerintah Indonesia dan UNSGSA siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih luas terkait bidang kesejahteraan keuangan (financial health).

Hal ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

“Tadi Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau berdua sepakat untuk melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan UNSGSA baru mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama, termasuk menyelenggarakan pertemuan atau dialog secara komprehensif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Menurut dia, pertemuan ini penting agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menentukan prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama belajar dari praktik terbaik di dunia.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan, menurut UNSGSA, mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

“Kami sendiri dari OJK sangat senang bisa menjadi bagian dari kunjungan ini. Kami juga mendukung penuh kerja sama antara Pemerintah dan Ratu Maxima. Kami siap untuk menindaklanjuti,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada dasarnya telah mencakup kelengkapan arsitektur sektor jasa keuangan untuk pemenuhan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan, melainkan juga pemerintah melalui kementerian terkait serta Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran.

Dalam hal ini, kesejahteraan keuangan berarti tidak hanya berhenti pada aspek literasi dan inklusi keuangan melainkan mencakup aspek yang lebih luas, terutama berkaitan dengan ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memang pemahaman dalam suatu konsep utuh ini baru kita mendalaminya dalam kunjungan Ratu Maxima ini, kesejahteraan keuangan sebagai konsep kesatuan. Tapi masing-masing elemen arsitekturnya sudah ada di dalam UU P2SK,” jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyadari bahwa selama ini dunia lebih fokus pada upaya peningkatan inklusi atau mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan melupakan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” kata dia.

Ratu Maxima menegaskan bahwa kesejahteraan keuangan bukan menjadi isu yang hanya terjadi di Indonesia melainkan isu global.

Ia mencontohkan bahwa sekitar 22 persen penduduk Belanda tidak “sehat” secara finansial dan 25 persen rentan secara finansial. Sementara itu di Amerika, hanya 41 persen penduduk yang dianggap sehat secara finansial.

“Beberapa hal telah kami sampaikan (kepada Pemerintah Indonesia). Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Kami memiliki data mengenai kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, tetapi mungkin kita seharusnya fokus pada upaya untuk benar-benar meningkatkannya. Karena itu, kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata Ratu Maxima.

Sebelumnya pada Kamis (27/11) siang, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

Pemerintah juga akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Belanda, Maxima selaku United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 24–27 November 2025.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya global memperkuat ketahanan finansial masyarakat dan mendorong integrasi financial health dalam kebijakan nasional Indonesia.

Menurut dokumen resmi UNSGSA, tujuan utama kunjungan Ratu Maxima adalah untuk berinteraksi dengan pemerintah, sektor swasta, dan otoritas sektor keuangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat kesehatan keuangan masyarakat Indonesia.

Selama berada di Indonesia, Ratu Maxima akan bertemu dengan pejabat pemerintah, regulator, sektor swasta, pelaku layanan keuangan, serta masyarakat di level akar rumput.

Mandat Baru UNSGSA: Dari Inklusi Keuangan ke Financial Health

Ratu Maxima ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai UNSGSA untuk Financial Health pada 25 September 2024. Mandat ini melanjutkan 15 tahun pengabdiannya sebagai Penasihat Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan (2009–2024), tetapi dengan cakupan yang lebih luas.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa peran barunya mendorong sistem keuangan agar membantu orang mengelola keuangan harian mereka, membangun cadangan untuk kebutuhan tak terduga, menabung dan berinvestasi untuk masa depan, serta merasa percaya diri dan aman dalam kehidupan finansial mereka.

Pendekatan financial health menekankan bukan hanya akses terhadap layanan, tetapi apakah layanan itu benar-benar meningkatkan stabilitas hidup masyarakat. UNSGSA menegaskan bahwa financial health adalah hasil dari cara sistem keuangan dirancang, diatur, dan disampaikan, bukan sekadar kebiasaan individu.

Alasan Indonesia Menjadi Destinasi Prioritas

Indonesia dinilai berada pada titik strategis dalam penguatan stabilitas finansial nasional. Meski inklusi keuangan meningkat pesat, masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi, penurunan pendapatan, perubahan demografi, dan risiko iklim.

Dokumen UNSGSA menekankan bahwa banyak keluarga Indonesia tetap rentan terhadap hilangnya pendapatan, penuaan, dan risiko terkait iklim—risiko yang dapat melemahkan neraca rumah tangga.

Oleh sebab itu, penguatan financial health menjadi penting karena berkaitan dengan konsumsi nasional, stabilitas perbankan, hingga kesiapan Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Selama empat hari di Indonesia, Ratu Maxima dijadwalkan melakukan sejumlah agenda, antara lain bertemu pejabat tinggi pemerintah untuk membahas integrasi financial health dalam kebijakan nasional.

Termasuk, dialog dengan regulator sistem keuangan, kunjungan ke komunitas dan nasabah lembaga keuangan untuk melihat tantangan lapangan, dan bertemu dengan manajemen industri keuangan dan pelaku inovasi digital.

UNSGSA menilai bahwa solusi finansial harus “customer-centric” dan menekankan kebutuhan akan produk yang terjangkau, mudah digunakan, dan memberi dampak langsung terhadap ketahanan rumah tangga

Empat Pesan Utama UNSGSA Selama Kunjungan

Dalam dokumen tersebut, ada empat pesan penting yang akan dibawa Ratu Maxima selama lawatan ke Indonesia yaitu menjadikan Financial Health Prioritas Nasional, mendorong kemudahan pengelolaan keuangan & ketahanan rumah tangga, memperkuat kesiapan masa depan: pensiun dan tabungan jangka panjang, dan melindungi masyarakat dari penipuan keuangan dan digital fraud.

Untuk diketahui, Ratu Maxima sebelumnya telah mengunjungi Indonesia pada 2012, 2016, dan 2018, terutama dalam agenda inklusi keuangan. Namun kunjungan tahun 2025 ini membawa mandat baru yang lebih komprehensif, menekankan bahwa akses saja tidak cukup—masyarakat perlu stabilitas finansial yang nyata dan berkelanjutan.

Kunjungan UNSGSA pada 2025 sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi besar namun menghadapi tantangan struktural dalam perilaku finansial rumah tangga. Dengan populasi muda, urbanisasi cepat, dan digitalisasi yang masif, Indonesia dinilai perlu memastikan bahwa inovasi keuangan digital melindungi, bukan justru melemahkan, ketahanan masyarakat.