Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Google Cloud mengumumkan penunjukan Karim Siregar sebagai Country Director untuk Indonesia. Dalam peran tersebut, Karim akan memimpin operasional dan strategi pasar Google Cloud di Indonesia, sekaligus bekerja sama lintas tim untuk menghadirkan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan dampak nyata dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Karim mengatakan, setelah bertahun-tahun berkarya di sektor perbankan digital dan ekosistem teknologi Indonesia, dirinya meyakini bahwa nilai sebuah teknologi terletak pada kemampuannya menyederhanakan kehidupan dan menghadirkan manfaat nyata bagi para penggunanya.

“Saat ini, organisasi di Indonesia baik perusahaan digital native yang berkembang pesat maupun perusahaan perusahaan tradisional membutuhkan mitra tepercaya untuk membantu mereka mengintegrasikan AI yang aman ke dalam pengalaman sehari-hari pelanggan,” kata Karim dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, melalui inisiatif sepertiIndonesia BerdAIaserta kehadirandedicated local security operations data regiondi Jakarta, Google Cloud membantu tim teknis membangun dan mengembangkan solusi agentik yang sesuai dengan kebutuhan mereka di atas arsitektur yang terbuka. Pada saat yang sama, perusahaan juga memastikan data sensitif tetap berada di dalam wilayah Indonesia.

“Saya harap kolaborasi dengan pelanggan dan ekosistem lokal dapat terjalin semakin erat guna mempercepat terwujudnya masa depan digital yang aman, bertanggung jawab, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Sebelum bergabung dengan Google Cloud, Karim menjabat sebagai Chief Information Officer PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Dia juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Bank Jago Tbk., CEO Dkatalis Digital Labs, Direktur Teknologi Informasi PT Bank BTPN Tbk. (kini PT Bank SMBC Indonesia Tbk.), serta memegang sejumlah posisi di bidang teknologi informasi di Bank Danamon dan Bank Mega.

Karim akan berada di bawah kepemimpinan Managing Director Southeast Asia Google Cloud, Mark Micallef. Menurut Mark, perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik korporasi besar maupun perusahaan digital native, termasuk yang paling ambisius di kawasan dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai tantangan bisnis.

Dia menambahkan, banyak organisasi kini telah melampaui tahap eksperimen AI dan mulai berfokus pada penerapan teknologi tersebut untuk menghasilkan nilai bisnis yang nyata dalam skala besar.

“Rekam jejak Karim yang luar biasa dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan institusi digital di Indonesia menjadikannya sosok yang tepat untuk memimpin fase pertumbuhan berikutnya. Pemahamannya yang mendalam mengenai sistem digital terintegrasi, inklusi keuangan, dan kolaborasi lintas platform akan memperkuat posisi Google Cloud untuk terus menjadi mitra tepercaya bagi organisasi di Indonesia dalam memaksimalkan potensi Era Agentik,” katanya.

Pengguna iPhone XS, iPhone XR, hingga iPhone 11 perlu mengetahui temuan kerentanan baru pada cip Apple yang berpotensi dimanfaatkan untuk membobol sistem keamanan perangkat. Yang menjadi perhatian, kelemahan ini berada pada bagian perangkat keras sehingga tidak dapat diperbaiki melalui pembaruan iOS.

Kerentanan tersebut diungkap oleh perusahaan keamanan siber ofensif asal Barcelona, Paradigm Shift. Dalam sebuah publikasi terbaru, perusahaan itu menjelaskan adanya celah yang diberi nama usbliter8. Perusahaan keamanan ini juga merilis bukti konsep yang menunjukkan bagaimana kelemahan tersebut dapat dieksploitasi.

Celah ini ditemukan pada cip Apple A12 dan A13 yang digunakan pada sejumlah model iPhone keluaran 2018 hingga 2019. Model yang terdampak antara lain iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE generasi kedua, hingga seluruh lini iPhone 11.

Kerentanan berada di Boot ROM, yaitu kode pertama yang berjalan saat iPhone dinyalakan. Boot ROM berfungsi sebagai fondasi sistem keamanan perangkat karena bertugas memverifikasi proses booting sebelum sistem operasi dijalankan.

Menurut Paradigm Shift, kelemahan pada Boot ROM menjadi sangat penting karena bagian tersebut tertanam langsung di dalam cip. Berbeda dengan bug pada sistem operasi yang dapat diperbaiki melalui pembaruan perangkat lunak, celah pada Boot ROM bersifat permanen.

"Karena kerentanan ini berada dalam kode yang tidak dapat diubah, pengguna yang terdampak harus menyadari bahwa migrasi ke perangkat keras yang lebih baru tetap menjadi mitigasi yang paling efektif," kata Paradigm Shift dalam publikasinya dikutip dari TechCrunch, Senin (22/6).

Tidak Bisa Dieksploitasi dari Jarak Jauh

Meski demikian, pengguna tidak perlu panik. Eksploitasi usbliter8 tidak dapat dilakukan dari jarak jauh. Peretas harus memiliki akses fisik ke perangkat target dan menghubungkannya ke perangkat lain melalui kabel untuk menjalankan serangan.

Namun, setelah berhasil memanfaatkan celah tersebut, pelaku berpotensi melewati sejumlah lapisan keamanan awal iPhone. Kondisi ini dapat membantu peneliti keamanan maupun pihak lain yang memiliki kemampuan teknis tinggi untuk mengembangkan teknik peretasan lanjutan, termasuk jailbreak.

Jailbreak merupakan metode untuk menghapus berbagai pembatasan yang diterapkan Apple pada sistem operasi iPhone. Teknik ini pernah populer pada era awal iPhone, tetapi semakin jarang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir karena sistem keamanan Apple yang semakin kompleks.

Bagi komunitas keamanan siber, publikasi usbliter8 dianggap sebagai perkembangan penting. Pasalnya, informasi yang dipublikasikan dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk mengembangkan eksploitasi tambahan yang dikombinasikan dengan celah tersebut.

Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada perangkat yang sepenuhnya kebal dari ancaman keamanan. Meski Apple dikenal memiliki sistem keamanan yang kuat, kerentanan pada level perangkat keras tetap dapat ditemukan dan dalam beberapa kasus tidak dapat diperbaiki setelah produk beredar di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik, dikhawatirkan menambah beban baru bagi pelaku usaha hingga menciptakan kebocoran data.

Diketahui, melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, seluruh PT diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen yang dilaporkan mencakup laporan keuangan lengkap, susunan dan remunerasi direksi maupun komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan yang selama ini bersifat rahasia.

Kewajiban yang sama diberlakukan tanpa membedakan antara Perseroan Terbuka dan Tertutup. Penyamarataan inilah yang dipertanyakan oleh pelaku usaha dan para akademisi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, terdapat tiga isu utama yang perlu dijawab pemerintah sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh. Pertama, kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan data sensitif perusahaan.

Kedua, jaminan keamanan sistem SABH dari potensi kebocoran data. Ketiga, pembatasan akses terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Tanpa kepastian mengenai tiga aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menjadi tambahan beban administratif tanpa memberikan manfaat yang proporsional.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, asosiasi juga menyoroti potensi duplikasi kewajiban administrasi. Apindo mendorong agar sistem pelaporan melalui SABH diintegrasikan dengan sistem pelaporan pada kementerian dan lembaga lainnya sehingga tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang meningkatkan biaya kepatuhan (cost of compliance) perusahaan.

Di sisi lain, Apindo katanya meminta penerapan kebijakan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko perusahaan. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum pemberlakuan sanksi administratif.

"Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Shinta menyebut bahwa Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Menjelang batas waktu implementasi pada 30 Juni 2026, Apindo juga berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban pelaporan, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, serta konsekuensi administratif dari kebijakan tersebut.

Pelaku usaha menegaskan tidak menolak penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum memperoleh kepastian berpotensi membuat kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru apabila diterapkan tanpa penyempurnaan.

Wajib Ada Tanggung Jawab Kebocoran Data

Sementara itu, akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, persoalan utama dalam implementasi Permenkum tersebut bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko apabila terjadi kebocoran data perusahaan.

"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.

Dia mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang disampaikan melalui SABH mengalami kebocoran, termasuk bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan terdampak.

"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.

Selain itu, dia menilai penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha tersebut.

Menurutnya, perusahaan terbuka memang memiliki kewajiban keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban serupa sehingga tidak semestinya diperlakukan sama.

“Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.

Di samping substansi aturan, dia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Menurutnya, pemerintah masih perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara efektif.

"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) mengalokasikan investasi yang berfokus pada penguatan cyber security dan sistem monitoring transaksi real time dalam mendukung transformasi digital.

Kendati tidak memerinci nilai investasi yang telah digelontorkan, perseroan memastikan fokus utama pengembangan infrastruktur digital berada pada aspek keamanan dan perlindungan data nasabah.

Direktur Kepatuhan Compliance, Legal, dan Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia Yessika Effendi mengatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh perseroan tidak hanya mengedepankan solusi layanan perbankan kepada nasabah, tetapi juga membangun ekosistem yang dapat memegang prinsip-prinsip dari sisi keamanan, kepatuhan, hingga perlindungan data nasabah.

“Investasi kami berfokus di cyber security dan monitoring system. Kami memastikan data protection framework berjalan dengan baik, termasuk transaction monitoring yang semakin proaktif dan real time dengan memanfaatkan data analytics dan AI, data analytics dan AI,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Dia menambahkan, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi momentum penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan governance dalam pengelolaan data nasabah dan transaksi digital.

“Dengan adanya UU PDP ini, bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi bagaimana kami membangun tata kelola yang lebih baik dalam mengelola data pribadi nasabah, menjaga akses data, hingga memastikan pengelolaan consent management berjalan optimal.”

Perseroan mengaku telah melakukan berbagai persiapan bahkan sebelum regulasi tersebut resmi diterapkan. Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang fokus menangani implementasi perlindungan data pribadi di seluruh lini operasional perusahaan.

Tim tersebut bertugas menelaah detail kebutuhan regulasi, memperkuat tata kelola internal, sekaligus memastikan infrastruktur digital yang dimiliki mampu menjaga keamanan data nasabah secara menyeluruh.

Dia juga menjabarkan sejumlah langkah perlindungan data nasabah melalui penguatan tata kelola, sistem keamanan digital, hingga edukasi literasi keuangan secara rutin di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber dan maraknya modus penipuan digital berbasis AI hingga deepfake.

Menurut dia, penggunaan teknologi AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan layanan digital, tetapi juga mendeteksi potensi fraud secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini dinilai penting mengingat modus kejahatan digital terus berkembang, mulai dari phishing, impersonasi, hingga social engineering yang memanfaatkan aspek psikologis korban.

Yessica mengungkapkan bahwa salah satu modus yang paling sering terjadi saat ini adalah penipuan melalui telepon atau tautan palsu yang dibuat menyerupai kanal resmi bank. Pelaku biasanya menciptakan situasi panik agar korban secara tidak sadar memberikan data pribadi atau mengklik tautan tertentu.

“Pelaku sekarang sangat meyakinkan. Bahkan nomor telepon atau logo yang digunakan bisa menyerupai call center resmi bank. Karena itu nasabah harus selalu melakukan verifikasi melalui channel resmi,” terangnya.

Perseroan menegaskan bahwa pihak bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui sambungan telepon, WhatsApp, maupun tautan tidak resmi. Seluruh proses verifikasi data hanya dilakukan melalui kanal resmi bank atau secara langsung di kantor cabang.

Selain memperkuat sistem keamanan internal, Maybank juga aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat terkait modus-modus penipuan digital. Edukasi tersebut dilakukan secara rutin melalui media sosial, website, hingga berbagai kanal komunikasi perusahaan.

“Literasi dan edukasi menjadi sangat penting karena fraud sekarang tidak hanya menyasar nasabah bank, tetapi juga masyarakat luas dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi,” katanya.

Maybank Tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre

Di sisi lain, Maybank juga telah tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang terkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan. Melalui sistem tersebut, proses pelaporan transaksi fraud dapat dilakukan lebih cepat sehingga aliran dana hasil kejahatan bisa segera ditelusuri dan diblokir.

“Karena transaksi digital sangat cepat, maka laporan juga harus cepat dilakukan agar dana tidak langsung berpindah atau hilang,” jelasnya.

Maybank menilai tantangan perlindungan data ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan perkembangan AI dan teknologi deepfake yang terus meningkat. Untuk itu, perusahaan memastikan sistem cyber security akan terus diperbarui secara berkala melalui penetration test, vulnerability testing, dan audit keamanan rutin sesuai standar regulator dan praktik terbaik industri.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data biometrik nasabah yang dinilai sangat sensitif. Pengamanan dilakukan melalui sistem enkripsi, pembatasan akses berlapis, serta monitoring ketat terhadap penggunaan data.

“Cyber security itu harus ongoing. Teknologi berkembang, maka sistem perlindungan juga harus terus diperbarui,” tuturnya.

Adapun berdasarkan kinerja keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, Bank Maybank membukukan Laba Sebelum Pajak (PBT) sebesar Rp2,22 triliun, meningkat 38,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba Setelah Pajak dan Kepentingan Nonpengendali (PATAMI) naik 48,5% menjadi Rp1,66 triliun, didukung oleh biaya provisi yang terus menurun dan pengelolaan biaya yang lebih baik.

Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 1,6% YoY, didukung penerapan risk based pricing yang disiplin, serta bergesernya komposisi funding ke pendanaan yang lebih efisien. Marjin Bunga Bersih (NIM) tercatat sebesar 4,3% pada 2025. Pendapatan Nonbunga (NOII) juga tumbuh 8,1%, terutama ditopang oleh pendapatan Global Markets yang membaik menjadi sebesar Rp441 miliar, serta pendapatan yang dikontribusikan dari asset recovery dan wealth management. Dengan demikian, Bank mencatat Gross Operating Income/GOI sebesar Rp9,55 triliun, naik 3,1% YoY.

Beban overhead terkendali dengan peningkatan hanya sebesar 2,4% dibandingkan 8,5% tahun sebelumnya. Hal ini tercapai berkat upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan biaya operasional Bank. Rasio efisiensi operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,3%.

Sementara itu, Laba Operasional Sebelum Provisi (PPOP) tumbuh 4,8% YoY menjadi Rp3,10 triliun. Beban pencadangan turun 28,7% dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan pengelolaan kredit yang prudent serta impairment charges yang lebih rendah pada tahun 2025.

Sepanjang 2025, perseroan mengimplementasikan strategi transformasi tiga tahun M25+ Bank, yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui lima pilar bisnis yang dijalankan secara terintegrasi, strategi M25+ telah memperkuat struktur operasional dan model bisnis Bank, serta membangun landasan yang lebih solid untuk menjaga ketahanan dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Adapun registrasi SIM card menggunakan biometrik akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange[pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Untuk diketahui, biaya yang harus dibayar oleh operator seluler untuk setiap kali melakukan verifikasi (hit) data biometrik ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah Rp3.000 per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Angka tersebut tiga kali lipat dibanding tarif akses data berbasis teks biasa (berupa pencocokan NIK dan Nomor KK) yang sebelumnya digunakan operator seluler untuk akses data pengguna baru.

Jika sebuah operator seluler mendapatkan 100.000 pelanggan baru dalam kurun waktu satu bulan, simulasi biaya minimal yang wajib mereka tanggung artinya mencapai Rp300 juta. Dalam perkembangannya, operator seluler dapat merangkul lebih dari 100.000 pengguna per bulan.

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

“Jadi start dengan saling melindungi,” imbuhnya.

Dia juga menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurutnya, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Sebelumnya, Edwin memastikan data pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler, melainkan diverifikasi langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menjelaskan dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Lingkungan sistem dan koneksi juga diwajibkan memenuhi standar ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Selain itu, Edwin menegaskan tidak ada foto pelanggan yang disimpan dalam proses verifikasi. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto asli. Pengiriman data dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan internet publik.

Sistem tersebut juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologi End to End Encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP,” kata Edwin kepada Bisnis.

Dia juga menjelaskan biaya hak akses data biometrik diatur melalui PP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah turut membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap NIK pada masing-masing operator.

Adapun pengawasan dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan operator seluler setiap tiga bulan sekali.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri telekomunikasi Indonesia terus memperkuat sistem keamanan data pelanggan melalui implementasi teknologi pemindaian wajah dan sidik jari biometrik.

Tiga operator seluler terbesar di Tanah Air, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), kini menyediakan opsi pendaftaran berbasis biometrik. Langkah ini diambil untuk menekan angka kejahatan siber, seperti kloning kartu SIM dan penipuan identitas.

Mengutip informasi dari berbagai sumber pada Jumat (29/5/2026), proses registrasi ini mengintegrasikan data pengguna dengan sistem verifikasi identitas yang sah. Pengguna perlu mengikuti beberapa prosedur spesifik yang berlaku di masing-masing operator untuk memastikan nomor seluler mereka tetap aktif dan aman.

Telkomsel

Bagi pelanggan Telkomsel, proses pendaftaran biometrik dapat dilakukan dengan mudah melalui ekosistem digital mereka. Operator ini mengandalkan aplikasi MyTelkomsel serta jaringan pusat layanan fisik untuk memfasilitasi pengguna.

Berikut adalah tahapan pendaftaran untuk pengguna Telkomsel:

1. Unduh dan buka aplikasi. Pastikan Anda memiliki aplikasi MyTelkomsel versi terbaru di ponsel.
2. Masuk ke menu profil. Akses halaman pengaturan akun atau profil pelanggan di pojok kanan atas.
3. Pilih verifikasi biometrik. Klik opsi 'Registrasi Biometrik' atau 'Verifikasi Wajah'.
4. Pindai wajah. Ikuti instruksi kamera untuk melakukan pemindaian wajah (face recognition) dengan pencahayaan yang cukup.
5. Validasi NIK. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencocokkan data biometrik dengan database kependudukan.

Proses selesai setelah muncul notifikasi berhasil.

Indosat

Indosat Ooredoo Hutchison menerapkan metode serupa yang berfokus pada kecepatan akses lewat aplikasi data mereka, myIM3. Perusahaan ini mengutamakan kenyamanan pengguna tanpa mengurangi standar keamanan.

Tahapan untuk pelanggan Indosat meliputi:

1. Akses Aplikasi myIM3. Buka aplikasi dan masuk menggunakan nomor Indosat yang aktif.
2. Pilih menu keamanan akun. Cari opsi 'Daftar Identitas Biometrik' pada pengaturan keamanan.
3. Pengambilan foto KTP dan wajah. Aplikasi akan meminta Anda mengambil foto KTP terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemindaian wajah secara langsung (liveness check).
4. Konfirmasi data. Periksa kembali kecocokan data yang terbaca oleh sistem sebelum menekan tombol kirim.

XLSMART

Di sisi lain, XLSMART menyediakan integrasi yang solid melalui aplikasi MyXL serta melengkapinya dengan layanan di XL Center bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan fisik. Sistem XLSMART dirancang untuk mengenali karakteristik unik pengguna secara instan.

Langkah-langkah registrasi untuk pengguna XLSMART adalah sebagai berikut:

1. Buka Aplikasi MyXL. Masuk ke dalam aplikasi dan pilih opsi 'Profil Saya'.
2. Aktivasi fitur keamanan. Klik pada menu 'Registrasi Biometrik Pelanggan'.
4. Proses pemindaian. Tempatkan wajah pada area lingkaran yang tersedia di layar kamera ponsel. Sistem akan meminta Anda berkedip atau mengangguk untuk memastikan validasi nyata.
5. Sinkronisasi selesai. Tunggu beberapa saat hingga sistem memverifikasi data Anda dengan pusat data pusat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital, Biznet, mengungkapkan sederet strategi untuk memacu keunggulan kompetitifnya di pasar domestik. Salah satunya melalui integrasi masif antara jaringan interkoneksi global dan fasilitas komputasi modern.

Perusahaan mengandalkan ekosistem terpadu dari The New Biznet Fiber serta Biznet Data Center guna menjawab lonjakan kebutuhan transfer data berkapasitas besar di Indonesia.

Presiden Direktur Biznet, Adi Kusma, mengungkapkan komitmen jangka panjang korporasi dalam menghadirkan fondasi digital yang tangguh.

Keunggulan The New Biznet Fiber terletak pada kemampuan penyediaan kapasitas internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah karena didukung oleh adopsi teknologi optik canggih di kelasnya.

Jaringan serat optik mutakhir ini dirancang khusus untuk memberikan performa transmisi data yang stabil, andal, dan mampu menahan beban lalu lintas data industri modern.

Di sisi lain, Biznet Data Center hadir sebagai infrastruktur pendukung krusial dengan standar keamanan ketat yang menjamin kedaulatan serta penyimpanan data korporasi secara aman.

Kelebihan fasilitas pusat data ini adalah kemampuan integrasi langsung dengan jaringan backbone serat optik utama.

Pola integrasi ini mengeliminasi hambatan rute pertukaran data, sehingga memberikan jaminan efisiensi operasional, skalabilitas tinggi, serta sistem pemulihan bencana (disaster recovery) yang responsif bagi para pelaku usaha.

Sebagai bagian dari lompatan teknologi teranyar, Biznet sukses mengimplementasikan sistem WaveLogic 5 Extreme (WL5e) berkapasitas 400G dari Ciena.

Penerapan teknologi ini akan melipatgandakan performa jaringan kabel bawah laut perusahaan secara signifikan. Ke depan, emiten infrastruktur ini siap mengeksplorasi jangkauan operasionalnya ke wilayah yang lebih luas.

“Ke depan, Biznet akan terus memperkuat infrastruktur melalui pengembangan Biznet Nusantara Cable System dan pembangunan Biznet MarinePOP yang terintegrasi dengan The New Biznet Fiber dan Biznet Data Center,” ujar Adi kepada Bisnis dikutip Kamis (28/5/2026).

Adi menambahkan perusahaan juga tengah persiapan pembangunan Biznet Nusantara Cable System-2 (BNCS-2). Infrastruktur kabel laut baru ini diproyeksikan menjadi jembatan digital strategis yang menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya), Pulau Kalimantan (Banjarmasin), Pulau Madura (Sumenep), hingga Pulau Bali (Buleleng).

Kehadiran BNCS-2 diyakini menjadi stimulus penting dalam mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi digital di koridor wilayah tersebut.

Infrastruktur bawah laut baru ini dirancang untuk menyatu secara mulus dengan portofolio aset darat perusahaan yang sudah beroperasi terlebih dahulu. “Kabel tersebut juga akan diintegrasikan dengan jaringan kabel darat Biznet yang telah tersedia di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan,” lanjut Adi.

Melalui integrasi menyeluruh dari stasiun pendaratan kabel laut (MarinePOP), jalur serat optik darat The New Biznet Fiber, hingga klaster penyimpanan Biznet Data Center, perusahaan berhasil menciptakan ekosistem siber hibrida yang utuh.

Sinergi ini memosisikan Biznet sebagai salah satu pilar utama penggerak kedaulatan digital nasional yang mandiri, kompetitif, dan siap mengawal transformasi industri berbasis kecerdasan buatan maupun komputasi awan di tanah air.

Isu kebocoran data yang menyeret nama sejumlah institusi perbankan belakangan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, praktisi dunia digital Syahraki Syahrir menegaskan, secara umum sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling kuat, terlebih di perbankan besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Sejak lama, kata dia, regulator di Indonesia telah menerapkan aturan ketat terkait pengamanan sistem informasi perbankan. Menurutnya, selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri,” ucap pria yang akrab dipanggil Raki ini, Sabtu (23/5).

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, Raki mengatakan, masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Menurutnya, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

“Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti asal sumber data tersebut. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana,” kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica seperti dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujarnya.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

“Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data terkait rencana integrasi platform SAPA UMKM yang tengah dikembangkan oleh Kementerian UMKM dengan ekosistem marketplace.

Industri meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur siber dan sinkronisasi regulasi tata kelola data guna menghindari kebocoran informasi krusial milik pelaku usaha maupun konsumen.

Apabila nantinya sistem SAPA UMKM diintegrasikan dengan pemegang pasar digital besar seperti Shopee dan TikTok Shop, pemerintah perlu melakukan tahap uji coba serta pengujian teknis bersama platform agar implementasi dapat berjalan aman.

Sinergi ini dinilai penting untuk mengukur keandalan sistem sebelum pertukaran data dilakukan secara massal.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pelaku industri ekonomi digital pada dasarnya terbuka untuk mendukung program pemerintah selama implementasinya tetap memperhatikan aspek teknis, perlindungan privasi, keamanan data, serta kepastian regulasi. Kolaborasi dinilai memerlukan pelibatan intensif dari otoritas keamanan siber nasional.

“Untuk implementasi Sapa UMKM, menurut kami juga perlu dipastikan lebih lanjut koordinasi dan kesiapan dari sisi Kementerian Komunikasi dan Digital maupun BSSN, terutama terkait keamanan sistem dan tata kelola data,” ujar Budi kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Budi menjelaskan data yang relevan untuk diintegrasikan seharusnya berupa data agregat atau data yang memang dibutuhkan untuk kepentingan kebijakan publik dan pemberdayaan UMKM. Struktur pertukaran data wajib dikurasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi maupun kerahasiaan bisnis merchant dan konsumen.

Dari sisi industri, idEA menilai interkoneksi sistem berskala besar ini berpotensi menambah biaya kepatuhan (compliance cost) serta kebutuhan penyesuaian teknologi yang signifikan bagi penyedia platform digital.

“Karena itu penting agar implementasinya dilakukan bertahap, memiliki kejelasan standar, dan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform,” tambahnya.

Standardisasi data, interoperabilitas sistem, hingga kendali akses (access control) menjadi tantangan teknis utama yang harus diselesaikan mengingat tiap-tiap marketplace memiliki arsitektur teknologi berbeda.

Pelaku industri memiliki komitmen besar terhadap perlindungan data pengguna, sehingga kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses integrasi. Kejelasan payung hukum dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pemerintah, platform, mitra dagang, hingga pembeli.

Melihat rencana ini, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai fungsi SAPA UMKM berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha. Namun, dia mengingatkan platform tersebut memiliki batasan fungsi dan tidak akan serta-merta mampu mengintervensi transparansi biaya operasional maupun penataan algoritma di dalam marketplace.

Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan pengawasan pasar digital disarankan tetap berjalan lintas sektoral, melibatkan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna menciptakan ruang usaha yang berkeadilan.

Senada, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemerintah perlu mengambil peran sebagai penengah yang adil. Fokus kebijakan diharapkan tidak sekadar bertumpu pada aspek pengawasan normatif, melainkan mampu menjembatani ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha mikro dengan raksasa penyedia platform lewat solusi kerja sama yang saling menguntungkan.

SAPA UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform Sapa UMKM disiapkan sebagai sistem data dinamis yang mampu memperbarui aktivitas UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis.

“Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar untuk pembangunan SAPA UMKM atau sekitar 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian UMKM tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp258,44 miliar.

Maman menjelaskan selama ini pemerintah memiliki sekitar 30 juta data UMKM. Namun, data tersebut dinilai tidak lagi relevan karena tidak diperbarui secara berkala. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin menghadirkan sistem pelayanan satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan usaha.

Maman mengakui selama ini pemerintah tidak mungkin menjangkau 57 juta UMKM di Indonesia dengan metode konvensional karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

“Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Kementerian UMKM mampu mengurusi 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, saya harus bilang bohong itu,” katanya.

Saat ini, Sapa UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di Bandung, Makassar, dan Bali. Melalui sistem tersebut, UMKM nantinya dapat langsung terhubung dengan bank penyalur KUR, pembiayaan non-KUR, venture capital, hingga perusahaan financial technology non-bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Delapan platform digital besar sudah menyatakan komitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Namun pemerintah menegaskan komitmen verbal saja tidak cukup, efektivitas aturan ini diukur dari pemenuhan kewajiban teknis yang terverifikasi.

Delapan platform yang telah menyatakan komitmen tersebut adalah TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube. TikTok bahkan sudah melangkah lebih jauh. Per 28 April 2026, platform asal China itu tercatat telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar mengatakan efektivitas PP Tunas tecermin dari terpenuhinya tiga kewajiban utama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pertama, penerapan prinsip safety by design dan privacy by default yang terdokumentasi melalui penilaian mandiri atas profil risiko terhadap pengguna anak. Kedua, pemenuhan verifikasi usia pengguna sesuai batas minimum yang ditetapkan. Ketiga, kepatuhan atas pelaporan penilaian mandiri.

"Ketiga memastikan adanya kepatuhan atas pelaporan penilaian mandiri atas profil risiko yang dilakukan oleh PSE," kata Alexander kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Delapan platform yang telah berkomitmen mulai menyesuaikan batas minimum usia pengguna menjadi 16 tahun, melakukan verifikasi akun eksisting, serta menyusun rencana aksi implementasi, termasuk mekanisme penonaktifan akun, pelaporan pengguna terdampak, dan penanganan keberatan.

"Khusus salah satu platform game online, komitmen kepatuhan dibuktikan dengan penonaktifan atas fitur chat bagi pengguna anak di bawah 16 tahun serta modifikasi atas age gate system sesuai klasifikasi usia yang ditetapkan PP Tunas," kata Alexander.

Pemerintah pun menetapkan batas waktu pelaporan penilaian mandiri Produk, Fitur, dan Layanan (PFL) eksisting hingga Juni 2026. Alexander menambahkan komitmen kepatuhan dari delapan platform tersebut ditunjukkan melalui pengakuan bahwa layanan jejaring sosial dan media sosial masuk dalam kategori aplikasi digital dengan profil risiko tinggi bagi anak. Karena itu, platform-platform tersebut mulai menyesuaikan batas minimum usia pengguna menjadi 16 tahun.

Cakupan Lebih Luas

Komdigi sebelumnya juga menegaskan cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan regulasi ini berlaku bagi PSE publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia mengatakan platform-platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh aspek, yakni risiko kontak, risiko konten, risiko eksploitasi anak sebagai konsumen, risiko keamanan data pribadi, risiko ketergantungan atau adiksi, risiko terhadap kesehatan psikologis, serta risiko terhadap kesehatan fisiologis. Terdapat total 58 instrumen atau pertanyaan yang harus dijawab oleh PSE dalam melakukan pengukuran profil risiko.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Lebih lanjut, Mediodecci menjelaskan PP Tunas mengatur dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis tunduk pada regulasi tersebut. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak.

Kriteria tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142). Jika suatu layanan tidak memenuhi kedua kriteria itu, misalnya karena memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut tidak masuk dalam cakupan yang diwajibkan.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” katanya.

Selain itu, Mediodecci menjelaskan terdapat mekanisme pembatasan akses tertentu yang dapat menjadi indikator, seperti sistem autentikasi berlapis atau persyaratan kepemilikan identitas dan metode pembayaran.

Contohnya, layanan yang mengharuskan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit maupun metode pembayaran tertentu. Mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak-anak.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 untuk memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi atau tidak. Jika telah memenuhi kriteria, barulah PSE diwajibkan melakukan penilaian profil risiko.

Pengawasan terhadap PSE akan dilakukan melalui serangkaian mekanisme, mulai dari pemantauan dan penelusuran pelaksanaan kewajiban perlindungan anak, penerimaan laporan dugaan pelanggaran, pemeriksaan lanjutan atas laporan yang masuk, hingga langkah pengendalian berdasarkan hasil pemeriksaan.

Apabila ditemukan pelanggaran, Komdigi menyiapkan sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses. Meski demikian, PSE tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan.

Pelindungan Anak di Ruang Digital

PP Tunas turut membagi akses platform berdasarkan kelompok usia. Komdigi turut mengatur kewajiban verifikasi pengguna anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, tata cara penilaian dan indikator risiko pada Pasal 8 hingga Pasal 20, mekanisme verifikasi oleh Komdigi dalam Pasal 23, pengaturan layanan jejaring sosial dan media sosial pada Pasal 30, hingga tata cara pengajuan keberatan atas sanksi administratif dalam Pasal 55 sampai Pasal 61.

Pada tahap implementasi, Komdigi membagi kategori pendaftaran akun anak berdasarkan kelompok usia. Anak berusia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang dirancang khusus untuk anak dan memiliki profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua.

Sementara itu, anak usia 13 tahun hingga di bawah 16 tahun hanya dapat memiliki akun pada platform digital berprofil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. Adapun anak usia 16 tahun hingga di bawah 18 tahun diperbolehkan memiliki akun pada platform digital berprofil risiko tinggi, tetap dengan persetujuan orang tua.

Aspek risiko yang menjadi dasar pengukuran juga diperinci lebih lanjut. Risiko tersebut meliputi kontak dengan orang yang tidak dikenal, paparan konten pornografi atau kekerasan, eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, ketergantungan atau adiksi, gangguan kesehatan psikologis, hingga gangguan kesehatan fisiologis anak.

Selain itu, Komdigi mewajibkan PSE menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak. PSE juga harus menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan usia pengguna sesuai dengan batas minimum penggunaan produk, layanan, dan fitur. Teknologi verifikasi dapat dikembangkan sendiri oleh PSE maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, namun tetap harus memenuhi ketentuan perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), terbitnya PP Tunas merupakan langkah yang sudah lama dinantikan. Regulasi ini dianggap sebagai sebuah pengakuan bahwa negara tidak bisa lagi membiarkan jutaan anak berselancar di ruang digital tanpa perlindungan yang memadai.

"Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026)..

Dia menilai PP Tunas efektif membantu keluarga dan orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dunia digital sendirian.

“Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi,” katanya.

Dia juga memaparkan aturan tersebut dinilai mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman “industri candu”, mulai dari pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang dinilai dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi. Selain itu, sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skematop-upgame dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Sementara itu, data pengaduan KPAI sepanjang 2025 mencatat terdapat 2.031 kasus, dengan isu keluarga mendominasi sebesar 51% atau sekitar 1.037 kasus.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meningkatnya kompetisi di ekonomi digital Indonesia, perusahaan rintisan dan platform digital tidak lagi hanya mencari penyedia cloud dengan kapasitas penyimpanan besar. Saat ini, tuntutan yang muncul adalah infrastruktur yang mampu mengikuti laju pertumbuhan bisnis mulai dari kemampuan menangani lonjakan trafik, menjaga ketersediaan layanan, hingga mengendalikan biaya operasional.

Persoalan ini bukan hal baru. Sejumlah pelaku industri digital mengakui bahwa pendekatan cloud konvensional sering kali menjadi penghambat ketika perusahaan harus meluncurkan fitur baru dengan cepat atau ketika pola permintaan berubah drastis dalam hitungan minggu. Belum lagi soal keamanan data yang menjadi aspek yang tidak bisa ditawar di tengah makin ketatnya regulasi perlindungan data pribadi.

Tren global menunjukkan bahwa perusahaan digital mulai beralih ke arsitektur cloud-native yang menawarkan ketangkasan dan ketahanan lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan layanan secara cepat, performa yang terukur, serta postur keamanan yang melekat sejak awal dan bukan ditempelkan belakangan.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) termasuk penyedia yang mengusung pendekatan ini. Platform tersebut dirancang untuk menangani beban kerja dengan throughput tinggi, seperti yang umum terjadi pada platform ride-hailing, e-commerce, maupun layanan finansial digital. Salah satu contoh penerapannya terlihat pada GetGo Technologies, layanan car-sharing terbesar di Singapura, yang mengembangkan akal imitasi (artificial intelligence) pada peladen (server)untuk menganalisis puluhan ribu foto kendaraan setiap hari guna mendeteksi kerusakan secara otomatis.

Potensi besar ekonomi digital Indonesia tidak luput dari perhatian para pemain global. Oracle, misalnya, meluncurkan region public cloud Indonesia pada 2025 untuk mendukung kedaulatan data lokal sebagai bagian dari ekspansi infrastrukturnya di Asia Tenggara.

“Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal, mulai dari keamanan data hingga ekosistem digital yang berkelanjutan,” ujar Rusly Askar, Country Managing Director Oracle untuk Indonesia.

Bagi pelaku industri digital domestik, kehadiran lebih banyak pilihan cloud kelas enterprise di dalam negeri tentu menjadi kabar baik. Persaingan antarpenyedia cloud pada akhirnya akan mendorong harga yang lebih kompetitif, layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, serta percepatan adopsi teknologi seperti akal imitasi (artificial intelligence) dan analitik data yang selama ini menjadi pembeda daya saing.

Yang pasti, era di mana cloud hanya dilihat sebagai tempat menyimpan data sudah lewat. Kini, infrastruktur cloud menjadi pilar strategis yang menentukan seberapa cepat dan seberapa efisien sebuah perusahaan digital bisa tumbuh.

Explore how Oracle can power your business with AI, performance, and cost efficiency.