Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan selesai pada semester II tahun ini, sehingga dapat diimplementasikan pada awal 2027.

“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” kata Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA agar dapat diselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

Pembahasan tersebut diselenggarakan dalam pertemuan bilateral di tengah rangkaian agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal.

Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

IEU-CEPA dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Salah satu manfaat utama yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA yakni penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif.

Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Dalam pertemuan pada Jumat (5/6), Menko Airlangga dan Komisioner Maros tidak hanya membahas IEU-CEPA melainkan juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” kata Airlangga.

Kerja sama pada sektor tersebut dinilai memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif.

Menurutnya, hubungan kerja yang semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengatakan, fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Pemerintah AS melalui USTR memberi pengakuan positif atas komitmen progresif Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

Respons positif ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10 persen berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama lima negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5 persen.

Adapun Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa, usai menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART).

Pemerintah AS juga menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah 24 Juli 2026 atau selesainya penerapan tarif global.

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10 persen yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Menko Airlangga pun melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga sektoral terkait untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan transformasi digital merupakan fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kemenko Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini senada dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

Ia mengatakan, aturan itu telah menempatkan infrastruktur digital termasuk data center, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber sebagai pilar fundamental guna mencapai target tersebut.

“Infrastruktur digital yang tangguh, yakni data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia,” kata Ali.

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Aju Widia Sari menyampaikan bahwa penguatan konektivitas digital yang meliputi percepatan pembangunan data center, pengembangan ekosistem AI, dan penguatan ketahanan siber adalah pilar strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global,” ujar Aju.

Penguatan kolaborasi tersebut pun dilakukan pemerintah salah satunya melalui Forum Nasional bertajuk “Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional” pada awal pekan ini.

Forum eksklusif ini menghadirkan lebih dari 200 peserta terpilih dari kalangan pemimpin industri, regulator, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan ekosistem infrastruktur digital sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara ini juga bertujuan menyebarluaskan kebijakan nasional, peta jalan regulasi, dan prioritas investasi dalam infrastruktur data center, adopsi AI, dan keamanan siber kepada ekosistem industri yang lebih luas, serta menghasilkan wawasan industri konkret dan rekomendasi kebijakan yang mendukung mandat koordinasi lintas sektor Kemenko Bidang Perekonomian.

Forum Nasional ini sekaligus menandai soft launching DTI Series 2026 (Digital Transformation Indonesia Conference & Expo) dan Cyber Resilience & Defense Conference & Expo (CRD-CX) 2026 yang akan diselenggarakan pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan.

DTI Series 2026 merupakan platform bisnis B2B terbesar di Indonesia yang akan menghadirkan lebih dari 450 solusi teknologi dari 199 perusahaan, lebih dari 133 sesi konferensi dengan setidaknya 260 orang pembicara, dan 13.000 orang pengunjung dari berbagai industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai bonus hari raya (BHR) mampu menjadi instrumen yang memperkuat hubungan kemitraan antara platform penyedia jasa layanan transportasi daring (aplikator) dengan mitra pengemudi.

“Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan,” kata Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian Chairul Saleh di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Chairul mengatakan hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Ia menilai, BHR merupakan contoh nyata hubungan sosial yang dibangun atas dasar kemitraan antara platform dengan pengemudi.

“Dalam hal ini, pemberian BHR menjadi contoh nyata hubungan sosial yang dibangun atas dasar kemitraan. Hubungan antara platform dan mitra pengemudi ini bukan sekedar hubungan operasional, melainkan kolaborasi yang saling membutuhkan karena pendekatan sistem memang ekosistem,” ujar dia.

“BHR Ini memang semangatnya untuk mendorong pertumbuhan kemudian apresiasi dan kontribusi bagi para mitra,” imbuhnya.

Chairul mengatakan, kehadiran sektor transportasi daring bukan hanya mempermudah aktivitas masyarakat, tapi juga membuka akses peluang kerja yang fleksibel bagi jutaan masyarakat.

“Di berbagai daerah, transportasi online hari ini telah menjadi penopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendukung UMKM serta konektivitas,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjut Chairul, mitra pengemudi merupakan peranan sentral dalam perkembangan sektor transformasi daring, sehingga kesejahteraan mitra pun menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan aplikator.

Ia pun menyebutkan pemerintah telah menginisiasi kebijakan pelindungan bagi pekerja platform, salah satunya melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal untuk sektor transportasi seperti pengemudi online/ojek online (ojol), kurir, dan sopir.

Dengan iuran yang lebih ringan, ia berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

“Ini yang kita rasa karena memang mitra pengemudi ini sangat rentan di jalan atas kecelakaan,” kata Chairul.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengharapkan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dari para Menteri beserta jajaran, agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Koperasi (Kemenkop), serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM).

“Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2025 pada masing-masing entitas sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional BPK,” kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing, dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dia menerangkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dia menegaskan, kepatuhan pihaknya terhadap pedoman Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hal itu sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Kode Etik BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018.

"Kami mengharapkan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dari para Menteri beserta jajaran, agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," ucap Daniel.

Pemeriksaan atas LK Tahun 2025 pada masing-masing kementerian dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada masing-masing entitas.

Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sebuah negara saat ini pertumbuhannya meningkat lebih dari yang biasanya hanya dari sektor digital, dan AI adalah faktor pendorongnya,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan, pertumbuhan negara dapat meningkat lebih dari biasanya hanya dari sektor digital, dengan ArtificialIntelligence (AI) menjadi faktor pendorong.

“Sebuah negara saat ini pertumbuhannya meningkat lebih dari yang biasanya hanya dari sektor digital, dan AI adalah faktor pendorongnya,” ucapnya dalam agenda Konferensi Pers Terkait Kick Off Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) Digital Summit 2026, dikutip di Jakarta, Sabtu.

Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen dengan memanfaatkan strategi new economic engine yang terdiri dari tiga pilar, yaitu sektor digital dan AI, semikonduktor, dan bioteknologi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di ASEAN berkembang secara signifikan dengan tingkat penetrasi internet mencapai 80,66 persen atau sekitar 223 juta pengguna pada tahun 2025.

Dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diprediksi melonjak dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada tahun 2030, lanjutnya, Indonesia harus menjadi produsen, bukan sekedar penonton atau konsumen.

“Jadi sebenarnya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen itu optimistis,” ungkap Ali Murtopo.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard, yang dianggap menjadi bagian dari “AI for education” karena akan sangat bermanfaat untuk menyeragamkan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sangat aktif mendorong aplikasi atau tools AI di bidang kesehatan.

Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, pihaknya turut mengadakan AI Open Innovation Challenge atau Hackathon untuk mendukung inovasi generasi muda di bidang teknologi.

“Kebermanfaatan ini harus kita capai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Ali.

Dalam kesempatan tersebut, dia mendukung penyelenggaraan acara ASOCIO Digital Summit 2026 yang akan diadakan pada 29-31 Juli 2026.

“ASOCIO ini dari 24 negara. Jadi 24 negara membahas AI di Indonesia pada bulan Juli khususnya 29-31 Juli 2026. Kita sebagai pemerintah harus optimalkan agar pelaksanaan konferensi ini betul-betul dapat menjadi fondasi dalam pembangunan AI kita ke depan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan dengan berbagai pengalaman yang lalu tentu pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan pasar dalam negeri atau domestik penting sebagai bentuk antisipasi dampak dari situasi dan konflik geopolitik global yang terjadi saat ini.

“Itu merupakan arahan dari Bapak Presiden, Pak Prabowo (Subianto), supaya memang domestic market kita diperkuat dan diperkebal,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat.

Ia pun mencontohkan bagaimana serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, baru-baru ini, memberikan ketidakpastian bagi stabilitas di berbagai sektor perekonomian seperti transportasi dan logistik.

“Transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah dan beberapa penerbangan juga sudah sekarang tidak ada terbang, bahkan di Timur Tengah: Dubai, Qatar, Doha, (pesawat) tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang transit. Jadi sangat berpengaruh, baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata dia.

“Juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan. Jadi ini periode yang kita juga harus berhati-hati bagaimana kita menavigasi sampai dengan akhir tahun,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Airlangga menilai penting bagi pemerintah untuk mencari berbagai alternatif terkait sektor-sektor perekonomian yang terganggu.

“Tetapi kita juga mencari alternatif-alternatif lain, karena bukan pertama kali kita mengalami hal ini. Berdasarkan dengan berbagai pengalaman yang lalu tentu pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang cepat,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah menjalin koordinasi erat lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait upaya mitigasi tersebut, seperti dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memegang peranan penting dalam aktivitas jual-beli di dalam dan luar negeri.

“Dan ditambah satu lagi, tadi saya bicara dengan Pak Menteri Perdagangan (Budi Santoso), bahwa produksi dalam negeri juga harus dilindungi, karena semua negara mencari market yang besar. Indonesia dengan 287 juta penduduk ini merupakan market yang terbesar di ASEAN,” ujar Airlangga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan transaksi sebesar Rp53 triliun pada ajang Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang bergulir mulai 6 hingga 30 Maret 2026.

“Saya monitor BINA (Lebaran) targetnya sekarang Rp53 triliun, ini naik 20 persen dibandingkan (BINA Lebaran) tahun yang lalu (2025),” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran program tersebut di Jakarta, Jumat.

Menko Airlangga mengatakan BINA Lebaran diharapkan mampu menjadi salah satu pemicu konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi nasional di kuartal I tahun 2026 (Q1/2026), terlebih berada dalam momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kemudian selanjutnya tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I. Kuartal I ini kami harus dongkrak, dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu,” ujar dia.

Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Q1/2025 terbilang cukup rendah, hanya sebesar 4,87 persen dari periode yang sama tahun 2024 (year-on-year/yoy).

“Tahun lalu tumbuhnya agak rendah. Kita sudah lihat inflasinya juga sudah relatif tinggi karena tahun lalu juga terjadi deflasi, karena kita memberikan subsidi 50 persen untuk listrik, kalau ini tidak. Jadi inflasi dibanding base lainnya naik, demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Airlangga berharap dengan adanya berbagai stimulus ekonomi bagi pekerja, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, didukung dengan program belanja seperti BINA Lebaran 2026 dapat memuluskan target pemerintah mencapai pertumbuhan 5,5 persen pada Q1/2026.

“Kita berharap kuartal pertama ini bisa mencapai 5,5 persen. Dan saya lihat dari HIPPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) maupun dari APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) mudah-mudahan penjualannya juga meningkat, dengan demikian Indonesia bisa memacu untuk pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2026,” ujar Airlangga.

Sementara itu, BINA Lebaran 2026 berlangsung pada 6–30 Maret 2026 di lebih dari 400 pusat perbelanjaan anggota APPBI di seluruh Indonesia, termasuk gerai di stasiun dan bandara.

Program itu menghadirkan beragam promosi dan berbagai aktivasi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa jumlah nasabah bank emas (bullion bank) mengalami peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir, dari 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi 5,7 juta orang pada saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa bank emas resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025, di mana PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin untuk menjalankan layanan tersebut.

“Jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Mereka yang sudah memanfaatkan menjadi pinjaman juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp102 triliun. Demikian pula di BSI itu juga meningkat, sekarang sudah mencapai 22 ton,” kata Airlangga dalam peluncuran “AKSI KLIK” dan “AKU BISA SEJAHTERA" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Seiring dengan tren peningkatan tersebut, Airlangga mengamini bahwa salah satu faktor yang turut memengaruhi inflasi adalah meningkatnya pembelian emas.

Pada saat peluncuran bank emas, catat dia, harga emas masih berada di kisaran 3.000 dolar AS per ons troy, sedangkan saat ini telah mencapai sekitar 5.000 dolar AS per ons troy.

Ia mengatakan, kenaikan ini dipengaruhi oleh situasi perang yang mendorong ketidakpastian global, sehingga emas menjadi salah satu instrumen safe haven yang dipilih masyarakat.

“Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan,” kata Airlangga.

Merujuk hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di atas tingkat literasi keuangan.

Indeks inklusi mencapai 92,74 persen, jika dihitung dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia (BI), serta mencakup produk dari BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Airlangga memandang bahwa capaian ini sudah relatif baik karena berada di atas rata-rata negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun, di sisi lain, indeks literasi masih berada di angka 66,64 persen.

Ia menambahkan bahwa sebanyak lebih dari 10 juta masyarakat berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Teknologi dari sistem pembayaran seperti QRIS telah mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya. Selain itu, agen laku pandai yang mayoritas UMKM memegang peranan penting dalam perluasan inklusi keuangan di 514 kabupaten dan kota.

“Inklusi keuangan progresnya signifikan. Gap literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” kata Airlangga.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo juga terus mendorong transformasi kebijakan keuangan agar tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan keuangan (financial well-being).

Airlangga mengingatkan, akses keuangan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangannya masing-masing.

Menurutnya, kesejahteraan keuangan menjadi hal yang krusial dan semakin kompleks. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai berbagai produk keuangan, pemahaman terhadap risiko ketika masuk ke sektor investasi, serta perkembangan digitalisasi yang juga diikuti dengan potensi penipuan atau fraud.

Airlangga pun menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), di mana saat ini pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya (outsourcing) akan kembali diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru.

Hal ini menyusul Amerika Serikat (AS) dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) mewajibkan Indonesia untuk membatasi praktik PKWT dan alih daya.

“Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru, sedang disusun. Jadi nanti itu (pembatasan PKWT dan outsourcing) akan masuk di dalam Undang-Undang Naker yang baru,” kata Menko Airlangga di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Jumat.

Adapun dalam dokumen ART yang telah ditandatangani Indonesia dan AS beberapa waktu lalu menyebut Indonesia harus menyusun peraturan pelaksana yang membatasi penggunaan perusahaan pekerja alih daya.

Selain itu, Negeri Paman Sam juga meminta PKWT untuk dibatasi maksimal satu tahun. Setelah masa tersebut, pegawai harus diangkat menjadi karyawan tetap atau diberhentikan.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan PP No. 35 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur PKWT dengan jangka waktu maksimal lima tahun termasuk perpanjangan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga memerintahkan klaster ketenagakerjaan yang dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Nanti kita akan monitor, kan beberapa pasal dari Undang-Undang Ciptaker dibatalkan oleh MK, sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga mengonfirmasi bahwa tarif dagang Indonesia dengan AS turun dari 19 persen ke 15 persen.

Hal ini menyusul Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan rencana penerapan tarif global 15 persen.

Meski demikian, daftar 1.819 pos tarif dan produk tekstil yang telah diidentifikasi dalam perjanjian disebut tetap memeroleh pengecualian tarif 0 persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan, Indonesia siap lepas landas menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sehingga memerlukan reformasi struktural yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 1998 tetapi ada gangguan internasional,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, target ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan mesin pertumbuhan seperti belanja pemerintah dan belanja masyarakat, investasi pelaku usaha, serta peran Danantara yang harus bergerak harmonis dan saling mendukung.

Selain itu, mesin pertumbuhan juga didukung oleh kebijakan yang terprediksi dan sistem keuangan, baik bank maupun pasar finansial yang lebih dalam. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja ekspor seiring dengan dibukanya ekspor ke banyak negara.

“Di sektor tekstil saja, kalau kita buka semua dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan bisa meningkat 10 kali, Pak Presiden, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih tinggi,” kata Airlangga kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dengan landasan investasi yang kuat, penyederhanaan birokrasi, serta penegakan hukum yang konsisten sebagaimana diarahkan Presiden, Airlangga meyakini Indonesia memiliki fondasi kokoh untuk mencapai fase lepas landas ekonomi.

Di tengah perlambatan global dengan pertumbuhan dunia yang stagnan, Indonesia di antara negara-negara G20 mencatat pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal keempat 2025 setelah India, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 5,11 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, didukung stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan.

Konsumsi lembaga nonprofit, investasi, dan belanja modal pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga permintaan domestik sekaligus menjadi penyangga terhadap risiko perlambatan.

Kemudian, kinerja ekspor tumbuh positif seiring peningkatan nilai dan volume. Sektor pariwisata juga tumbuh baik ditopang oleh kenaikan kunjungan wisatawan. Sektor pertanian, industri pengolahan, serta transportasi dan akomodasi turut mencatatkan kinerja yang kuat.

Airlangga menyampaikan, perkembangan ekonomi turut diiringi perbaikan indikator sosial, tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, membaiknya rasio gini, serta turunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 5,4-5,6 persen dengan fokus pada sektor pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Tiga Juta Rumah.

“Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN di antaranya melalui Danantara,” kata Airlangga.

Sektor keuangan, khususnya pasar modal juga diharapkan semakin berperan sebagai enabler melalui pendalaman pasar, peningkatan porsi saham publik, penguatan transparansi kepemilikan, serta perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi guna meningkatkan likuiditas.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan perkembangan bidang diplomasi ekonomi di mana Indonesia terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan strategis, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Kemudian, Indonesia juga membangun kerja sama dengan kawasan Eurasia, kemitraan Economic Growth Partnership (EGP) dengan Inggris, serta rencana penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), guna memperkuat integrasi dan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026