JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek ladang gas raksasa Abadi Masela di Maluku segera memasuki babak baru setelah tertunda selama puluhan tahun.

Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) itu ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.

Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan proyek tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang.

Menurutnya, sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED).

"Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai, nah setelah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian, saya kasih tahu sama Inpex untuk segera jalan. Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi," ujar Bahlil dalam acara Kajian Tengah Tahun INDEF, Kamis (25/6/2026).

Dia menuturkan, Blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemerintah menargetkan proyek yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Tahun 2029 hingga 2030, sudah bisa terproduksi, dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menindaklanjuti arahan itu, Bahlil mengundang CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, untuk membahas percepatan pengembangan Blok Masela.

Proyek senilai sekitar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 339 triliun (kurs Rp16.900 per dollar AS) itu menjadi salah satu proyek energi terbesar yang tengah didorong pemerintah.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen INPEX untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela.

Bisnis.com, JAKARTA — Tambahan impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dari Australia disebut akan tiba di Indonesia paling lambat pada bulan depan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan tambahan pasokan LPG dari Negeri Kanguru itu berjumlah sebanyak 2 kargo. Dia mengemukakan impor tersebut kemungkinan akan tiba pada bulan ini atau pada Juni 2026.

“Sudah jalan [impor LPG]. Tanya Pertamina sudah sampai belum. Harusnya sih sudah ya, bulan Mei atau Juni,” ungkap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (18/05/2026).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada awal April 2026, Djoko mengungkap bahwa tambahan pasokan LPG tersebut berasal dari Pemerintah Jepang melalui fasilitas produksi Inpex Corporation Ltd. yang berada di Australia.

"Kami mendampingi menteri ketemu Dubes Jepang. Jepang berkomitmen untuk menambah suplai LPG kita yang diproduksi di Australia," kata Djoko kala itu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan pangsa 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

PT Pertamina (Persero) dan INPEX Corporation kembali memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan Proyek LNG Abadi di Blok Masela, Laut Arafura. Proyek LNG Abadi di Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi sumber pasokan energi jangka panjang bagi kawasan Asia.

Penguatan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua perusahaan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang, pada Senin (30/3).

Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani pada Juli 2023. Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan akan menjajaki berbagai peluang sinergi dalam pengembangan rantai nilai Proyek LNG Abadi, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Pertamina dan INPEX menjajaki berbagai peluang sinergi dalam pengembangan proyek, mulai dari aspek hulu hingga potensi pemanfaatan gas dan LNG di berbagai sektor energi.

"Melalui perpanjangan MoU ini, Pertamina berharap proyek LNG ini dapat terealisasi dan menjadi kontribusi nyata Pertamina bagi negara," jelasnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dan Takayuki Ueda, President & CEO INPEX Corporation di Tokyo, pada Senin 30 Maret 2026.

Pada saat yang sama, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga melakukan penandatanganan MoU dengan INPEX untuk potensi pengembangan bisnis hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara.

Simon mengatakan, Pertamina terus mencari sumber-sumber pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Tanah Air.

"Melalui bisnis Pertamina Group yang terintegrasi hulu hingga hilir, kemitraan strategis dengan berbagai pihak akan memperkuat langkah Pertamina dalam mencapai target ketahanan energi," jelas Simon.

Proyek LNG Abadi saat ini dioperasikan oleh INPEX melalui anak perusahaannya, INPEX Masela Ltd., dengan rencana kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun. Proyek ini juga akan mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk mendukung pengembangan energi yang lebih rendah emisi.

INPEX telah berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia sejak tahun 1960-an dan saat ini bertindak sebagai operator proyek LNG Abadi di Blok Masela.

Melalui kolaborasi strategis ini, Pertamina dan INPEX akan menjajaki kerja sama pada berbagai aspek hulu dan hilir proyek LNG Abadi, termasuk potensi kolaborasi dalam penyerapan (offtake) dan transportasi produk, kegiatan angkutan laut dan marine, hingga kerjasama dalam perdagangan karbon kredit dan carbon offset.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati kebijakan publik Henry Indraguna meyakini langkah diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Jepang menandai pergeseran peran Indonesia dalam peta ekonomi global, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi aktor yang lebih menentukan arah kepentingannya sendiri.

Henry menilai pendekatan tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang semakin aktif dalam membangun relasi strategis, khususnya di sektor energi dan mineral.

“Indonesia kini tampil sebagai subjek dalam dinamika global, bukan lagi sekadar objek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurut Henry, langkah pemerintah melalui diplomasi energi ini juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola lama yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai eksportir bahan mentah. Dia melihat arah kebijakan saat ini berfokus pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguasaan teknologi.

Kunjungan Bahlil Lahadalia ke Tokyo pada pertengahan Maret 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan pemerintah Jepang. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon, yang menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi global.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan investasi oleh Inpex Corporation dalam Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela yang nilainya diperkirakan mencapai Rp339 triliun. Proyek ini dipandang strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Tidak hanya itu, Indonesia turut menawarkan kolaborasi pengelolaan berbagai komoditas strategis kepada Jepang, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang berperan penting dalam pengembangan energi bersih.

Kemitraan kedua negara juga diperluas ke sektor batu bara dan gas alam cair (LNG), serta proyek-proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pengembangan PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Henry menilai strategi tersebut sejalan dengan konsep pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pada teknologi dan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Upaya mengamankan teknologi dan memperkuat hilirisasi menunjukkan bahwa Indonesia ingin tumbuh dari dalam, bukan bergantung pada ekspor bahan mentah semata,” katanya.

Sinyal Positif bagi Investor

Lebih lanjut, dia menilai keterlibatan investasi Jepang dalam struktur industri nasional berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal.

Kepastian hukum dalam proyek-proyek strategis seperti Blok Masela, lanjutnya, menjadi indikator penting bagi investor global dalam menilai kredibilitas Indonesia sebagai mitra.

“Ini memberi pesan bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Dia optimistis, melalui penguatan diplomasi energi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran lebih strategis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat fondasi sebagai pusat kekuatan energi baru di masa depan.

Dari sisi regulasi, Henry mengingatkan agar implementasi kerja sama internasional tetap dikawal agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi jangka panjang.

“Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan dan kemandirian,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Inpex Corporation agar tidak lagi menunda realisasi Proyek Abadi Masela yang telah tertunda selama puluhan tahun.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat bertemu CEO Inpex Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Bahlil menegaskan proyek gas raksasa di Laut Arafura tersebut harus segera masuk tahap keputusan investasi akhir dan tidak lagi berlarut-larut.

Ia menuturkan, proyek Masela senilai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 339 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.900 per dollar AS) tersebut memiliki nilai penggerak ekonomi baru bagi Indonesia Timur, sekaligus sumber pasokan gas besar untuk industri nasional di masa depan.

"Kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan," ujar Bahlil dalam pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/3/2026).

Bahlil mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek ini, yang telah mencapai sekitar 25 persen.

Melihat kemajuan yang signifikan ini, Bahlil menegaskan keinginannya untuk Proyek Abadi Masela supaya dapat memajukan Front End Engineering and Design (FEED) pada kuartal II 2026 atau selambatnya di kuartal III tahun ini, supaya secara paralel dapat melakukan tender Engineering Procurement Construction (EPC).

"Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," kata dia.

Untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada Inpex supaya produksi Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9 million tonnes per annum (MTPA). Apabila belum ada pembeli serius hingga akhir April 2026, maka akan dibeli oleh Danantara, termasuk pasokan untuk program hilirisasi.

"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," paparnya.

Pada kesempatan itu, CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda menyatakan, komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.

Ia menegaskan bahwa proyek itu bukan hanya menjadi perhatian pribadinya, tetapi juga merupakan komitmen bersama jajaran INPEX untuk mempercepat realisasi proyek Abadi.

"Kami segera jajaran Inpex memiliki komitmen juga untuk mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ucap Ueda.

Adapun dari sisi administratif, kemajuan proyek ini disebut semakin solid dengan tuntasnya sejumlah perizinan krusial di awal tahun 2026.

Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mempercepat pengerjaan proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas) pada tahun ini. Namun, pengamat menilai proyek-proyek itu belum memberi sinyal positif bagi sektor hulu migas nasional.

Adapun, salah satu proyek migas raksasa yang digenjot tahun ini adalah Proyek LNG Abadi, Blok Masela. Inpex Corporation (Inpex) disebut bakal melakukan groundbreaking proyek tersebut dalam waktu dekat.

Proyek Abadi Masela ditaksir sanggup memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang.

Di samping itu, proyek tersebut juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).

Selain itu, SKK Migas juga menargetkan persetujuan pengembangan atau plan of development (PoD) Lapangan Tangkulo-1 di Wilayah Kerja (WK) South Andaman rampung pada Juni 2026.

Lapangan tersebut memiliki potensi sekitar 1 triliun kaki kubik (Tcf) gas. Sementara itu, total potensi gas di Blok South Andaman diperkirakan mencapai 11 Tcf.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, berjalannya sejumlah proyek migas raksas itu belum cukup untuk menggerakan sinyal positif. Dia berpendapat, Masela sudah cukup lama sekali prosesnya dan terkesan lamban.

"Bahkan kami juga belum mendengar GSA [Gas Sales Agreement] yang firmed dari proyek tersebut yang memuat tiga hal pokok, harga, volume dan time delivery. Saat ini baru sampai HoA [Head of Agreement]," ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Selain itu, Lapangan Tengkulo juga belum bisa optimal menggenjot sektor hulu migas. Sebab, baru ada satu sumur discovery.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menuturkan, potensi Tcf perlu tambahan deliniasi wells untuk memetakan besaran resources dan boundary reservoir.

"Artinya status resources di Tengkuno masih perlu tahapan lanjut untuk meminimize ketidakpastian reserves. Sulit investasi besar kalau resourcesnya dan GSA-nya masih tidak pasti," jelas Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga menilai bahwa kedua blok tersebut juga belum bisa secara langsung mengejar target lifting minyak 1 juta barel per hari (bph) pada 2029. Sebab, kedua lapangan hanya memproduksi gas.

"Kedua lapangan tersebut adalah gas, hanya ada sedikit kondensat, hanya membantu menambah produksi lifting nasional, dan memperkecil decline production nasional," jelasnya.

Hadi berpendapat, untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barel, harus ada 3 PoD besar sekelas Banyu Urip, dan itu harus didukung eksplorasi yang masif. Kendati, dia menilai realisasi produksinya baru bakal terlihat pada 2035-2040.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan terkait lambatnya pengembangan Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation, perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang.

Padahal perusahaan itu telah mengantongi dokumen POD sejak 26 tahun lalu, namun tidak kunjung berhasil memulai produksi gas dan kondensat di Blok Masela.

Bahlil mengaku tidak kunjung berjalannya proyek Blok Masela ini lantaran perdebatan yang panjang terkait pembangunan pipa gas, yaitu di darat atau di laut.

"Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat, itu terus, sampai kita meninggal mungkin masih ada perdebatan itu," kata Bahlil dalam Rapat Bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Blok Masela sudah melaksanakan proses Final Investment Decision (FID) atau Keputusan Investasi Akhir. Hal itu mencakup tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC), yaitu rekayasa, pengadaan, dan konstruksi fasilitas produksi (seperti anjungan lepas pantai, jaringan pipa, atau kilang).

Dia pun mengancam akan segera mencabut izin perusahaan tersebut jika tidak segera melakukan produksi minyak dan gas. Targetnya, Blok Masela mulai berproduksi pada tahun 2029 mendatang.

"Kemarin saya katakan, kalau kalian tidak jalan, saya akan cabut, sudah kita berikan surat teguran pertama, sekarang sudah tender FID-nya, dan insyaallah 2029 sudah bisa produksi barang itu," tuturnya.

Adapun Blok Masela diproyeksikan memproduksi gas mencapai 10,5 juta ton setara LNG. Bahkan angka ini mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun dan setara dengan lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang.

Selain itu, blok migas ini diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti lambannya produksi migas dari 300 sumur yang telah mengantongi Plan of Development (POD).

Salah satunya yaitu Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation, perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang. Perusahaan ini telah mengantongi dokumen POD sejak 26 tahun lalu, namun tidak kunjung melakukan produksi.

"Ada 300 sumur yang sudah POD tapi tidak jalan-jalan, jadi kalau dikatakan tadi dikatakan ada yang 16 tahun, bahkan ada yang 26 tahun, INPEX itu sudah 26 tahun dikuasaioleh Jepang," ujarnya dalam Rapat Bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Bahlil mengaku tidak kunjung berjalannya proyek Blok Masela ini lantaran perdebatan yang panjang. Namun ia mengancam akan segera mencabut izin perusahaan tersebut jika tidak segera melakukan produksi minyak dan gas. Targetnya, Blok Masela mulai berproduksi pada tahun 2029 mendatang.

"Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat, itu terus, sampai kita meninggal mungkin masih ada perdebatan itu," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan Blok Masela sudah melaksanakan proses Final Investment Decision (FID) atau Keputusan Investasi Akhir. Hal itu mencakup tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC), yaitu rekayasa, pengadaan, dan konstruksi fasilitas produksi (seperti anjungan lepas pantai, jaringan pipa, atau kilang).

"Kemarin saya katakan, kalau kalian tidak jalan, saya akan cabut, sudah kita berikan surat teguran pertama, sekarang sudah tender FID-nya, dan insyaallah 2029 sudah bisa produksi barang itu," kata Bahlil.

Sekadar informasi, volume produksi dari proyek ini diproyeksikan mencapai 10,5 juta ton setara LNG. Bahkan angka ini mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun dan setara dengan lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang.

Selain itu, blok migas ini diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

(Febrina Ratna Iskana)