Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengkaji peluang memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep green port atau pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sehingga berpotensi memperoleh insentif ekonomi atas upaya pengurangan emisi karbon di sektor kepelabuhanan.

"Ini bisa menjadi insentif seperti green building. Green port ini juga akan mungkin masuk ke dalam skema carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon. Itu sebuah peluang," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peluang tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak operator pelabuhan menerapkan prinsip Green and Smart Port sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daya saing pelabuhan dan dunia usaha.

Namun, Nani menjelaskan peluang pemberian insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih mengkaji dan menyusun metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) sebagai dasar penghitungan pengurangan emisi karbon dari sektor kepelabuhanan.

"Untuk kapan (implementasi insentif) yang untuk green port belum, ini kan perlu metodologi atau MRV. Nah, ini yang kita akan bangun nanti bersama-sama juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan metodologi tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan dapat dihitung secara akuntabel sebelum diintegrasikan ke dalam skema NEK.

Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Instrumen itu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Peluang insentif itu dibahas dalam rangkaian peluncuran Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 yang mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui asesmen terhadap aspek lingkungan dan digitalisasi.

Program Green and Smart Port telah berjalan sejak 2019 dan sampai 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen, sedangkan delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Green and Smart Port pada 15 Juli 2026.

Nani mengatakan aspek ramah lingkungan menjadi komponen utama dalam asesmen Green and Smart Port dengan bobot 80 persen, sedangkan aspek penerapan teknologi dan digitalisasi atau smart port berbobot 20 persen.

Ia menjelaskan penilaian aspek ramah lingkungan mencakup pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove atau hutan bakau, serta upaya pengurangan emisi karbon.

"Yang paling penting adalah perhatian terhadap lingkungan. Jadi sampai ke tanam mangrove itu juga diwajibkan, lalu ada renewable energy juga diharapkan, dan pengelolaan limbah dari port-nya sendiri maupun dari kapal yang masuk itu juga dinilai," ungkap dia.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan peluang insentif tersebut dapat meningkatkan minat operator pelabuhan mengikuti asesmen Green and Smart Port.

"Kita yakin kalau ada insentif atas Green and Smart Port, maka secara otomatis kalau diwajibkan, tentu pelabuhan akan sangat senang memenuhi karena ada insentif dan ada opportunity yang didapat," ucap Tatang.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan asesmen, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa survei IDSurvey mendukung penyusunan standar dan proses sertifikasi pelabuhan hijau di Indonesia.

Chief Operating Officer IDSurvey David Sirait mengatakan transformasi menuju Green and Smart Port bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Green and Smart Port melalui layanan asuransi, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi guna memperkuat sistem logistik nasional.

"Transformasi menuju Green and Smart Port ini bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tapi keberlanjutan. Kalau daya saing meningkat, kemampuan logistik makin baik, dan ekonomi yang kita cita-citakan semakin baik," ujar David.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah secara konsisten terus memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) .

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari-Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran. Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5%.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja. Untuk klaster penarikan dini ini, mekanisme perpajakannya akan dilaksanakan secara ketat mengikuti ketentuan Tarif Umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara



Perbedaan perlakuan ini sengaja diadopsi sebagai instrumen kendali agar para peserta tidak buru-buru mencairkan tabungannya di awal, sehingga fungsi proteksi hari tua dapat dirasakan secara maksimal. Purbaya juga meluruskan anggapan keliru mengenai adanya pungutan berganda atas pendapatan pekerja.

Adapun Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa iuran dana JHT yang disetor secara rutin oleh buruh maupun perusahaan setiap bulan saat masa aktif bekerja merupakan komponen dana bersih yang tidak pernah dipotong PPh sedikit pun.

Melalui bauran skema insentif saat pencairan akhir inilah, negara hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan asas keadilan, kemudahan administrasi, serta kesederhanaan bagi perlindungan hari tua para pekerja.

Untuk mendapatkan asistensi informasi regulasi yang lebih mendalam, masyarakat diimbau untuk langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

JAKARTA - Rencana peluncuran paket insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri dikabarkan mundur jauh dari jadwal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa dirinya sejauh ini belum menerima pemberitahuan ataupun informasi resmi lebih lanjut mengenai kabar penundaan kembali implementasi kebijakan stimulus hijau tersebut.

Kabar mengenai pergeseran linimasa ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa regulasi fasilitas pembebasan fiskal EV tersebut masih memerlukan pendalaman teknis. Akibat proses pengkajian yang belum rampung, jadwal pemberlakuan insentif yang sedianya mengudara bulan depan kemungkinan besar harus digeser mundur hingga Agustus mendatang.

Purbaya menuturkan bahwa Menko Airlangga secara personal belum berdiskusi langsung dengannya mengenai keputusan pengunduran tersebut. Untuk meluruskan kesimpangan jadwal ini, bendahara negara menegaskan bakal segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak Kemenko Perekonomian dalam waktu dekat.

"Mungkin persiapannya belum cukup. Dia (Menko) belum bicara sama saya, ingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Berdasarkan catatan kebijakan pada pekan lalu, Menko Airlangga sempat mengutarakan bahwa pemerintah memproyeksikan eksekusi subsidi kendaraan listrik baru berjalan efektif pada Agustus 2026. Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji



Skema stimulus yang dijanjikan otoritas kabinet kepada publik meliputi bantuan langsung tunai pemotongan harga motor listrik serta fasilitas diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian mobil listrik.

Kemenkeu sendiri pada awalnya merancang program penguatan ekosistem ramah lingkungan ini dapat mulai dinikmati pasar pada bulan Juni. Dalam cetak biru awal yang sempat dibocorkan Purbaya pada bulan lalu (7/5/2026), pemerintah mengalokasikan kuota awal sebesar 200.000 unit kendaraan listrik buatan lokal sebagai penerima manfaat.

Porsi tersebut dibagi rata, masing-masing menyasar pada komitmen penyediaan 100.000 unit motor listrik baru serta 100.000 unit mobil listrik berbasis baterai. Purbaya telah mengunci besaran insentif modal bagi kendaraan roda dua senilai Rp5 juta per unit, sedangkan formula diskon komersial bagi kendaraan roda empat masih disimpan rapat oleh otoritas.

"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subsidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," kata Purbaya.

Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa penetapan regulasi tata cara penyaluran di lapangan saat ini masih berada dalam fase finalisasi administrasi. Teknis pengawasan serta mekanisme pendaftaran kelayakan nantinya akan diumumkan secara formal dan terintegrasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kemenko Perekonomian.

Kendati jadwal eksekusi di pasar cenderung bergeser, Menkeu menjamin pasokan pagu anggaran negara siap mengamankan kuota awal yang telah disepakati. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang lebar untuk menggelembungkan kuota bantuan di paruh kedua tahun ini apabila penyerapan pasar terbukti agresif, mengingat kapasitas produksi pabrikan EV di dalam negeri sudah sangat mumpuni.

"Yang sudah didiskusikan, masih mentah ya, 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau kurang (ditambah) 100.000 lagi dam 100.000 lagi," ujar Purbaya.

"Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa," pungkasnya.

Nanti masih dievaluasi, terutama kita sedang mempersiapkan mobil nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) masih dalam tahap evaluasi seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional.

Airlangga menyampaikan pemerintah belum memastikan apakah insentif kendaraan listrik akan mulai diberlakukan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya sempat diwacanakan.

"Nanti masih dievaluasi, terutama kita sedang mempersiapkan mobil nasional," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan mengenai kepastian waktu pemberlakuan insentif EV serta alasan belum diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut pertimbangan pemerintah terkait belum diterapkannya insentif kendaraan listrik.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit, meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi sepeda motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Sementara itu, besaran subsidi untuk mobil listrik belum diketahui.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Hanoi (ANTARA) - Kementerian Keuangan Vietnam telah mengusulkan perpanjangan insentif pajak terhadap produk-produk minyak bumi, input produksi bahan bakar, dan bahan bakar penerbangan hingga 30 September untuk membantu menstabilkan harga energi domestik di tengah ketidakpastian pasar global, lansir harian lokal Nguoi Lao Dong pada Kamis (25/6).

Di bawah usulan tersebut, tarif impor istimewa sebesar nol persen akan tetap diberlakukan untuk produk-produk minyak bumi dan input produksi bahan bakar, sementara pajak perlindungan lingkungan akan tetap berada di angka nol dan pajak pertambahan nilai (PPN) akan terus dibebaskan untuk produk-produk tersebut serta bahan bakar penerbangan.

Kementerian itu menyatakan bahwa risiko terhadap pasar minyak global masih membayangi akibat ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah, dengan pemulihan kembali pajak bahan bakar dalam waktu dekat kemungkinan akan meningkatkan harga bahan bakar domestik dan tekanan inflasi.

Vietnam awalnya memangkas tarif impor terhadap sejumlah produk minyak bumi dan input produksi menjadi nol hingga 30 April, kemudian memperpanjang kebijakan tersebut hingga 30 Juni, imbuh laporan itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus ekonomi semester II senilai Rp26,34 triliun dapat berfungsi sebagai bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi.

Secara umum, menurut dia, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah akan membantu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, diskon transportasi, dan program vokasi.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tantangan konsumsi saat ini lebih bersifat struktural. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, tekanan biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 juga turun ke 120,9 dari 123 pada April, menunjukkan optimisme masyarakat mulai melemah.

“Dalam kondisi ini, stimulus membantu menjaga konsumsi dasar, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan,” katanya.

Meski begitu, Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi, meski lajunya cenderung moderat.

Menurut dia, faktor yang paling menentukan adalah kondisi pasar kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi. Jika lapangan kerja dan pendapatan tidak membaik, ruang pertumbuhan konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Rizal, stimulus saat ini cukup untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup untuk menjadi game changer.

“Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara,” kata Rizal.

Adapun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara itu, untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi soal potensi harga pertamax turun hingga program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Purbaya: Pertamax berpotensi turun ikuti harga minyak dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah bebaskan Bea Masuk LPG dan bahan baku plastik

Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah tunda penyaluran insentif sepeda motor listrik

Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM terbitkan aturan pelindungan UMKM di 'marketplace'

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah siapkan pelatihan vokasi bagi 50 ribu korban PHK

Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026.

Selain bagi korban PHK, pemerintah juga menargetkan 220 ribu peserta dalam program pelatihan vokasi nasional yang difokuskan pada lulusan SMA dan SMK.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mundur dari jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus 2026, mendatang.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ucap Menko Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," ucap Airlangga.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik , yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil. Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Airlangga merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Program selanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor industri, antara lain pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk impor suku cadang pesawat.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan vokasi.

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima.

Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp418,1 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, insentif tersebut terdiri atas lending channel sebesar Rp355,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp62,5 triliun.

“Hingga minggu pertama Juni 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp418,1 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM terbesar diterima bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, diikuti bank umum swasta nasional (BUSN) Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan untuk mendukung sektor prioritas, antara lain pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), KLM, dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan,” ujar Perry.

Selain itu, menurut Perry, bank sentral akan memperkuat KLM dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan nonkredit dan pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK), serta menerapkan suku bunga kredit yang sejalan dengan kebijakan bank sentral.

“Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan,” kata Perry.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan tetap menunjukkan tren positif.

Pada Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), naik dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,98 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi yang meningkat 21,95 persen, kredit modal kerja 8,09 persen, dan kredit konsumsi 5,89 persen.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen," tambah Perry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026