Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus ekonomi semester II senilai Rp26,34 triliun dapat berfungsi sebagai bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi.

Secara umum, menurut dia, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah akan membantu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, diskon transportasi, dan program vokasi.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tantangan konsumsi saat ini lebih bersifat struktural. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, tekanan biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 juga turun ke 120,9 dari 123 pada April, menunjukkan optimisme masyarakat mulai melemah.

“Dalam kondisi ini, stimulus membantu menjaga konsumsi dasar, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan,” katanya.

Meski begitu, Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi, meski lajunya cenderung moderat.

Menurut dia, faktor yang paling menentukan adalah kondisi pasar kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi. Jika lapangan kerja dan pendapatan tidak membaik, ruang pertumbuhan konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Rizal, stimulus saat ini cukup untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup untuk menjadi game changer.

“Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara,” kata Rizal.

Adapun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara itu, untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi kartu kredit berupa batas minimum pembayaran dan nilai denda keterlambatan hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Kebijakan pelonggaran yang diperpanjang mencakup batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan, serta ketentuan nilai denda keterlambatan maksimal 1% dari total tagihan atau tidak melebihi Rp100.000. Sedianya, kebijakan ini akan berakhir pada akhir bulan ini, yaitu 30 Juni 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa perpanjangan relaksasi kartu kredit ini merupakan langkah antisipatif bank sentral dalam merespons tekanan daya beli masyarakat yang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita tahu bahwa dengan adanya tekanan daya beli masyarakat, ini tentunya berdampak pada pertumbuhan. Kita melihat bahwa kita perlu mendukung pertumbuhan, karena kebijakan sistem pembayaran ini pro-growth, jadi ini perlu untuk kita lanjutkan," paparnya dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Filianingsih mengungkapkan data otoritas moneter menunjukkan fasilitas kelonggaran ini terbukti dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah seperti yang tercermin dari tren transaksi kartu kredit yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi volume maupun nominal.

Data BI mengungkapkan, volume transaksi kartu kredit tercatat mencapai 45,4 juta transaksi atau tumbuh 8,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pertengahan Juni 2026. Sejalan, nominal transaksi juga mencatatkan kenaikan dua digit sebesar 13,4% YoY, menembus angka Rp42,9 triliun.

"Pelonggaran ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya untuk level menengah, digunakan sebagai buffer untuk melakukan consumption smoothing," jelasnya.

Lebih lanjut, Filianingsih berharap perpanjangan masa berlaku kebijakan ini dapat terus memfasilitasi kelancaran pembayaran nasabah kartu kredit, yang akhirnya akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan kredit secara agregat.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan ubi jalar sebagai salah satu sumber pangan strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi masyarakat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengatakan ubi jalar memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mampu tumbuh di berbagai kondisi lahan, termasuk lahan marjinal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Ubi jalar ini komoditas yang luar biasa karena dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan, termasuk lahan marjinal, sehingga potensinya sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan data Kementan, luas tanam ubi jalar nasional pada 2026 mencapai sekitar 70 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata 26 ton per hektare. Sudaryono menyebut pemerintah akan meningkatkan produktivitas melalui penyediaan teknologi budidaya, benih unggul, serta pendampingan kepada petani.

“Kami siap menindaklanjuti hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi. Kalau varietasnya sudah dilepas secara resmi, Kementan dapat mendukung pengadaan benih dan pengembangannya di lapangan,” katanya.

Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementan sebenarnya telah menyiapkan program pengembangan ubi jalar seluas 295 hektare di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus membuka peluang pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani.

Meski saat ini fokus utama pengembangan komoditas umbi berada pada singkong untuk mendukung program bioenergi nasional, Sudaryono menegaskan ubi jalar tetap memiliki peran penting sebagai sumber pangan masa depan yang perlu terus dikembangkan.

“Ubi jalar memiliki potensi besar sebagai sumber pangan. Komoditas ini dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan, termasuk lahan marjinal, sehingga peluang pengembangannya sangat luas,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama dalam pengembangan ubi jalar bukan terletak pada ketersediaan lahan, sumber daya manusia, maupun teknologi budidaya, melainkan pada penyediaan benih atau bibit unggul yang memadai. Karena itu, percepatan pelepasan varietas hasil penelitian menjadi langkah penting untuk mendukung perluasan pengembangan komoditas tersebut.

“Kami siap mendukung pengembangannya dalam skala besar. Yang paling penting adalah memastikan ketersediaan bibit unggul agar petani memiliki akses terhadap varietas yang produktif dan sesuai kebutuhan pasar,” kata Sudaryono.

(Febrina Ratna Iskana)

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (12/6).

Karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Menurutnya, ketika kelompok ini memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujarnya.

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Misbakhun menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran terkontraksi sebesar 11,6% secara bulanan (month to month/MtM) pada April 2026, setelah tumbuh sebesar 10,3% MtM pada bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penurunan penjualan eceran itu lebih dipengaruhi oleh faktor musiman.

"Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H," jelas Denny dan keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Adapun penurunan terjadi di mayoritas kelompok penjualan, dengan kontraksi terdalam pada Kelompok Barang Lainnya (-16,6% MtM); Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (-12,5% MtM); dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-12,3% MtM).

Secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran juga mengalami kontraksi sebesar 3,7%, mengakhiri pertumbuhan YoY dalam 12 bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompoknya, penurunan terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-3,8% YoY); Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi (-26,4% YoY); serta Subkelompok Sandang (-7,0% YoY).

Sementara pada bulan selanjutnya atau Mei 2026, BI memproyeksikan penjualan eceran masih mengalami kontraksi sebesar 0,9% MtM, membaik dari realisasi bulan sebelumnya (-11,6%% MtM). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan pada periode HBKN Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.

Sejalan, penjualan eceran juga diproyeksikan mengalami penurunan secara tahunan. IPR Mei 2026 diprakirakan terkontraksi sebesar 3,2% YoY, sedikit membaik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan bulan sebelumnya (-3,7% YoY).

"Ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," ujar Denny.

Lebih lanjut, dari sisi harga, diperkirakan inflasi pada tiga bulan yang akan datang atau Juli 2026 cenderung stabil. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 berada di level 175,8, tak jauh berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya (175,6).

Sementara itu, inflasi pada enam bulan yang akan datang, alias Oktober 2026, diperkirakan akan mengalami peningkatan. Alasannya, IEH Oktober 2026 berada di level 167,6, lebih tinggi dari periode sebelumnya (163,2).

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kall menilai kondisi pelemahan daya beli masyarakat tidak bisa sakadar diukur dari ramainya pusat perbelanjaan atau mal. Indikator ekonomi riil harus dilihat lebih dalam, termasuk aktivitas di pasar tradisional hingga pola konsumsi masyarakat.

JK mengatakan, banyak pihak yang selama ini keliru memahami istilah “pasar” sebatas pasar modal atau bursa saham. Padahal, menurut dia, pasar fisik seperti Pasar Senen, Tanah Abang, hingga pasar sentral di Makassar justru lebih mencerminkan kondisi daya beli masyarakat secara nyata.

“Orang selalu hanya berpikir pasar modal. Padahal, pasar itu juga pasar fisik, seperti Pasar Senen, Tanah Abang, atau pasar sentral di Makassar,” ujar JK dalam seminar publik kebijakan ekonomi dan manajemen krisis, Selasa (9/6).

Ia menegaskan bahwa ramainya mal juga belum tentu menjadi tanda ekonomi masyarakat dalam kondisi baik. Masyarakat datang ke mal bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk makan, berjalan-jalan, hingga mencari tempat yang sejuk dan nyaman.

“Kalau mau lihat apakah daya beli turun, lihat berapa banyak orang di mal yang membawa tas belanja. Saya lihat justru yang paling ramai itu lantai kuliner,” katanya.

Selain itu, menurut JK, pasar modal lebih dipengaruhi faktor kepercayaan investor terhadap prospek keuntungan perusahaan di masa depan. Ketika pelaku pasar memperkirakan keuntungan sektor tertentu akan menurun, maka saham perusahaan akan ikut tertekan.

“Kalau pasar modal itu soal kepercayaan. Orang percaya nanti untung atau tidak. Sekarang orang berpikir ekonomi akan turun, maka saham-saham perbankan atau tambang ikut turun,” jelasnya.

Sementara itu, pasar riil atau pasar fisik sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut JK, indikasi melemahnya ekonomi juga bisa terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas yang dipicu pengangguran dan sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan

“Kalau lihat di TV kenapa banyak kriminalitas, begal, pencurian? Itu berarti banyak pengangguran, banyak orang tidak punya pekerjaan,” ujarnya.

JK menilai kondisi tersebut harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak memicu persoalan sosial yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya peran universitas dalam mencerdaskan masyarakat sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi.

“Universitas harus mencerdaskan bangsa dan memberikan pemikiran kepada masyarakat maupun pemerintah agar masalah-masalah seperti ini bisa diatasi,” kata JK.

IDXChannel -Perekonomian nasional saat ini dinilai memiliki performa yang cukup stabil di tengah tantangan global yang membayangi. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai ekonomi Indonesia resilien terlihat pada konsumsi masyarakat yang tetap terjaga sepanjang awal tahun.

Selain itu, masifnya penyerapan anggaran negara turut memberikan daya dorong yang kuat bagi angka pertumbuhan nasional secara keseluruhan.

"Yang menarik adalah situasi di domestik itu enggak seburuk yang dibayangkan karena household consumption-nya masih relatif lumayan didorong Lebaran dan puasa, serta government consumption di first quarter yang mencapai hampir 22 persen," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Chatib mengatakan pertumbuhan pada kuartal pertama tersebut secara signifikan dipicu oleh belanja negara yang agresif. Namun, dia memberikan catatan bahwa efektivitas belanja ini sangat bergantung pada realisasi penerimaan pajak negara sebagai sumber pendanaan utama. Analogi sederhananya mirip dengan operasional sebuah perusahaan, di mana rencana ekspansi modal harus selaras dengan kenaikan pendapatan.

Jika kas negara dari sektor pajak tidak mampu menutupi beban tersebut, maka otomatis anggaran belanja di periode selanjutnya harus diturunkan. Keberlanjutan belanja pemerintah yang tinggi tersebut diprediksi menemui tantangan berat pada sisa tahun berjalan.

Belum lagi perlambatan ekonomi global berpotensi memberikan tekanan pada kapasitas fiskal nasional untuk terus melakukan efisiensi anggaran secara berkelanjutan di kuartal-kuartal berikutnya.

"Mungkin di kuartal II, III, dan IV, growth dari government spending-nya enggak mungkin di 22 persen. Maka kita akan mulai mengalami deceleration dari ekonomi domestik," kata Chatib.

Meskipun deselerasi ekonomi diprediksi mulai terasa, fondasi yang sudah terbentuk di awal tahun tetap menjadi modal penting bagi Indonesia. Sinergi antara konsumsi rumah tangga dan manajemen fiskal yang disiplin tetap menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi dinamika pasar yang dinamis hingga penghujung tahun.

(NIA DEVIYANA)

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak masyarakat memilih menahan konsumsi, memperbesar tabungan, atau menunda keputusan keuangan penting. Sekilas, ini tampak sebagai sikap hati-hati yang wajar. Namun bagi ekonom, perilaku tersebut sering kali menjadi sinyal meningkatnya ketidakpastian. Ketika masyarakat semakin enggan membelanjakan uangnya, yang berubah bukan hanya kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga keyakinan mereka terhadap masa depan.

Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Di atas kertas, angka statistik kita terlihat mengesankan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 mencapai 5,61%, tertinggi sejak pandemi berakhir. Inflasi terkendali. Sistem perbankan stabil. Tapi di saat yang sama, rupiah terus melemah menembus Rp18.000 per dolar AS dan merupakan level terlemah sepanjang sejarah.

Pasar bereaksi dengan kecemasan yang sulit disembunyikan. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,8% dan bergerak naik. Investor asing terus menekan tombol exit. Ada yang salah, tapi tidak terlihat jelas di angka-angka resmi.

Ketika fundamental ekonomi tampak stabil tetapi pasar terus menunjukkan kegelisahan. Persoalannya sering kali bukan lagi soal kondisi ekonomi saat ini, melainkan keyakinan terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.

Kepercayaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Padahal, hampir seluruh aktivitas ekonomi dibangun di atas fondasi tersebut.

Masyarakat bersedia menyimpan uang di bank karena percaya dananya aman. Investor membeli obligasi pemerintah karena percaya utangnya akan dibayar. Kita memegang rupiah karena percaya nilainya akan tetap diterima dan relatif stabil di masa depan.

Dalam ekonomi, kepercayaan adalah modal yang tidak tercatat dalam neraca, tetapi menentukan hampir seluruh keputusan ekonomi.

Ketika kepercayaan itu goyah, prosesnya jarang dramatis. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada berita besar. Yang ada adalah nilai tukar yang pelan-pelan melemah, premi risiko yang diam-diam naik, dan investor yang satu per satu mulai bergeser ke aset yang lebih aman. Ibarat air yang merembes sebelum bendungan jebol.

Baker, Bloom, dan Davis (2016) mengukur fenomena ini dengan cermat. Mereka menemukan bahwa ketidakpastian kebijakan (Economic Policy Uncertainty) adalah penyebab utama mengapa perusahaan menunda investasi dan rumah tangga menahan konsumsi.

Orang bukan tidak mau belanja atau berinvestasi karena ekonomi sedang buruk, tetapi karena mereka tidak yakin bagaimana kondisi ekonomi akan berkembang ke depan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor besar atau pelaku pasar keuangan. Penelitian Can Xu (2023) melengkapi gambaran ini. Ketika ketidakpastian meningkat, rumah tangga meningkatkan tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko masa depan.

Dari sudut pandang individu, keputusan ini sangat rasional. Namun bayangkan ketika jutaan rumah tangga melakukan hal yang sama secara bersamaan, konsumsi agregat dapat melemah dan pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat.

Dengan kata lain, ketidakpastian kebijakan bukan hanya persoalan pasar keuangan. Ia pada akhirnya masuk ke dapur rumah tangga dan memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat.

Sumber Kegelisahan Pasar

Kegelisahan pasar saat ini bukan tanpa alasan konkret. Di balik angka pertumbuhan yang impresif, ada tekanan struktural yang diam-diam menggerus ruang gerak kebijakan.

Pertama, dari sisi fiskal. Rasio pajak Indonesia pada 2025 anjlok ke 9,31% dari PDB dan turun signifikan dari 10,08% pada tahun sebelumnya. Pada kuartal I-2026, angkanya bahkan baru 7,48%.

Artinya, dari setiap Rp100 aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia, negara baru berhasil mengumpulkan kurang dari Rp10 sebagai pajak. Angka yang tipis untuk mendanai sebuah negara berpenduduk 280 juta jiwa dengan ambisi besar.

Di sisi lain, kebutuhan pengeluaran terus membesar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja diperkirakan membutuhkan sekitar Rp335 triliun per tahun, sementara pemerintah juga meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai program prioritas lainnya.

Pembayaran bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599 triliun. Ini setara sekitar 22% dari penerimaan pajak, dan lebih dari dua kali lipat ambang batas 10% yang sering dijadikan patokan IMF sebagai sinyal kehati-hatian fiskal.

Pemerintah juga harus menerbitkan utang baru sekitar Rp833 triliun tahun ini. Dengan rasio pajak yang rendah, ruang fiskal Indonesia semakin sempit.

Kedua, dari sisi moneter. Dalam kondisi normal, ketika rupiah melemah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik modal masuk dan menstabilkan nilai tukar. Tapi ketika beban biaya bunga utang pemerintah sudah semakin besar, setiap kenaikan suku bunga otomatis meningkatkan beban fiskal.

Di sinilah dilema muncul: merespons tekanan nilai tukar berarti memperburuk tekanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Tidak merespons berarti rupiah terus melemah dengan segala konsekuensinya terhadap harga-harga dan kepercayaan.

Studi dari Hanno Kase et al. (2026) menyebut kondisi ini sebagai fiscal constraint on monetary policy yakni situasi di mana menyempitnya ruang fiskal secara efektif memangkas ruang gerak kebijakan moneter bank sentral. Pasar yang jeli tentu telah membaca sinyal ini.

Para ekonom peraih nobel Thomas Sargent dan Neil Wallace sebenarnya telah mengingatkan persoalan ini lebih dari empat dekade lalu. Bahwa stabilitas moneter pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fiskal pemerintah.

Bank sentral mungkin memiliki mandat menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi kemampuannya akan semakin terbatas apabila pasar mulai meragukan keberlanjutan fiskal negara. Sederhananya, bank sentral tidak bisa menyelamatkan kapal yang bolong sendirian.

Itulah mengapa independensi bank sentral bukan sekadar soal kelembagaan, melainkan soal ekspektasi. Rogoff (1985) berargumen bahwa ketika publik percaya bank sentral bekerja bebas dari tekanan jangka pendek, ekspektasi inflasi lebih terjaga, nilai tukar lebih stabil, dan biaya pembiayaan lebih rendah. Kepercayaan terhadap institusi, bukan hanya terhadap angka, adalah kunci yang membuat kebijakan bekerja.

Menariknya, ancaman terhadap kredibilitas ini sering kali datang diam-diam. Scheurer, Sturm, dan de Haan (2026) menemukan bahwa meningkatnya populisme berkorelasi dengan berkurangnya independensi bank sentral bahkan tanpa pergantian pimpinan atau perubahan kebijakan yang terlihat jelas.

Artinya, tekanan politik terhadap kebijakan moneter bisa bekerja secara halus, melalui narasi publik, melalui ekspektasi pasar, melalui persepsi yang terbentuk perlahan.

Ketiga, komunikasi kebijakan. Ini mungkin faktor yang paling sulit diukur, tetapi justru yang paling cepat ditangkap pasar. Dalam ekonomi modern, kebijakan tidak hanya bekerja melalui tindakan, tetapi juga melalui ekspektasi.

Karena itu, cara pemerintah berkomunikasi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Ketika pernyataan antar-lembaga tidak selaras, ketika kekhawatiran pasar direspons secara defensif, atau ketika sinyal yang disampaikan terkesan mengabaikan keresahan publik, ketidakpastian cenderung meningkat.

Dalam situasi seperti sekarang, pasar tidak selalu mengharapkan pemerintah memiliki jawaban untuk setiap persoalan. Namun pasar berharap pemerintah menunjukkan bahwa mereka memahami persoalan yang sedang dikhawatirkan.

Bahaya terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah erosi kepercayaan yang berlangsung perlahan ketika ruang fiskal menyempit, ruang moneter semakin terbatas, dan arah kebijakan dianggap semakin sulit diprediksi.

Sejarah berulang kali mengajarkan bahwa krisis jarang dimulai ketika angka-angka ekonomi sudah terlihat buruk. Krisis biasanya dimulai ketika masyarakat dan pasar berhenti percaya bahwa pembuat kebijakan masih memiliki ruang dan kemampuan untuk merespons.

Karena itu, agenda terpenting saat ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi kebijakan berlangsung secara konsisten dan transparan. Disiplin fiskal harus tetap terjaga agar pasar yakin terhadap keberlanjutan pembiayaan negara. Pada saat yang sama, independensi dan kredibilitas bank sentral perlu terus dijaga agar ekspektasi masyarakat tetap stabil.

Kepercayaan, seperti reputasi, dibangun bertahun-tahun dan bisa runtuh dalam sekejap. Dan ketika ia sudah runtuh, tidak ada satu pun kebijakan moneter atau fiskal yang cukup cepat untuk membangunnya kembali.

Itulah mengapa menjaganya adalah pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai.

Jakarta: Tekanan inflasi Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026, menandai berlanjutnya tren kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,28% secara bulanan (month to month/MoM), sementara inflasi tahunan (year on year/YoY) mencapai 3,08%, naik dari 2,42% pada April 2026.

Kenaikan inflasi tersebut terutama dipicu oleh lonjakan harga pangan serta meningkatnya biaya energi di tengah dinamika global dan faktor musiman. Sektor makanan, minuman, dan tembakau (food, beverage, and tobacco/FBT) kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan kontribusi 0,12 poin persentase.

Kenaikan ini terutama didorong oleh harga cabai merah yang melonjak hingga sekitar 48% MoM, seiring menurunnya produksi di beberapa sentra dan meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha.

Sektor transportasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi dengan kontribusi 0,07 poin persentase. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, termasuk konflik AS–Iran, yang mendorong kenaikan harga minyak dan LPG secara signifikan sejak awal tahun. Dampaknya turut merambat ke harga bahan bakar, avtur, solar, hingga biaya logistik.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menjadi penahan laju inflasi. Sektor ini mencatat kontribusi deflasi sebesar -0,05 poin persentase, yang menandai tren penurunan harga selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan terutama berasal dari harga emas yang terkoreksi sekitar -2,7% MoM, meski secara tahunan masih berada di level tinggi.

Secara tahunan, kelompok FBT tetap menjadi kontributor terbesar inflasi dengan sumbangan sekitar 1,43 poin persentase. Komoditas utama yang mendorong kenaikan antara lain ikan, cabai merah, dan ayam ras.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, menilai tekanan inflasi saat ini masih didominasi oleh faktor pangan dan energi, serta dipengaruhi oleh dinamika permintaan musiman dan program pemerintah di sektor sosial.

“Inflasi masih banyak dipengaruhi oleh harga pangan yang volatil serta dampak dari penyesuaian harga energi global. Di sisi lain, program bantuan sosial dan peningkatan konsumsi juga ikut mendorong permintaan terhadap komoditas utama,” ujar Jessica.

Jessica juga menyoroti peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut turut memperkuat permintaan bahan pangan, seiring peningkatan jumlah penerima manfaat yang mencapai hampir 62 juta orang pada April 2026, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Dari sisi inflasi inti, tekanan harga menunjukkan tren kenaikan yang lebih stabil.

Tanpa memasukkan komponen emas, inflasi inti tercatat naik menjadi 1,61% YoY pada Mei 2026 dari 1,34% pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru, kenaikan harga sewa di kawasan perkotaan, serta pemulihan konsumsi pasca-Ramadan yang tercermin dari lonjakan penjualan mobil.

Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga

Meski demikian, pemulihan konsumsi rumah tangga dinilai masih belum merata. Data penjualan ritel masih menunjukkan kontraksi 1,9% YoY pada April 2026, sementara perilaku konsumen cenderung lebih hati-hati. Porsi pengeluaran untuk konsumsi turun menjadi 72%, sementara porsi tabungan meningkat menjadi 18,2%, menandakan kehati-hatian dalam belanja rumah tangga masih cukup tinggi.

Menurut Jessica, kondisi tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi domestik yang belum sepenuhnya solid. “Kita melihat adanya perbaikan di beberapa indikator, tetapi belum cukup untuk mendorong konsumsi secara luas. Konsumen masih selektif dalam membelanjakan pendapatan mereka,” ujarnya.

Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga pangan global, serta ketidakpastian geopolitik yang dapat menjaga biaya energi tetap tinggi. Kondisi ini berpotensi memperkuat narasi inflasi yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sekaligus menjadi perhatian bagi arah kebijakan moneter Bank Indonesia.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) menilai penghapusan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi sebagian pelaku usaha kurang tepat dilakukan di tengah kondisi bisnis yang masih lesu.

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan, saat ini banyak pelaku usaha masih menghadapi tekanan dari melemahnya daya beli masyarakat hingga persaingan yang semakin ketat dengan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban psikologis pelaku UMKM yang sedang berupaya mempertahankan usahanya. Hermawati menilai pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengubah skema perpajakan bagi UMKM, terutama ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

“Di kondisi ekonomi negara yang seperti ini, seharusnya [pemerintah] jangan bikin kebijakan yang membuat beban bagi UMKM,” kata Hermawati kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Dia juga mempertanyakan alasan di balik pembatasan penerima tarif PPh final 0,5%. Menurutnya, apabila pemerintah ingin menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan fasilitas pajak, kebijakan tersebut seharusnya tidak berdampak pada seluruh UMKM yang selama ini patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, Hermawati menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Salah satu usulannya adalah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) agar harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau sehingga daya beli masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi, aktivitas usaha UMKM dinilai akan ikut terdorong.

“Jangan hanya berpihak, tetapi pemerintah harus benar-benar berada di sisi masyarakat dan UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha.

Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit UMKM yang nyaris stagnan pada April 2026 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akar rumput belum benar-benar kuat.

Di tengah konsumsi masyarakat yang masih selektif, pelaku usaha di segmen ini mulai mengubah strategi dengan menahan ekspansi modal kerja, tetapi tetap mengambil pembiayaan investasi untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,2% secara tahunan (year on year/YoY) per April 2026, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1% YoY. Pertumbuhan itu utamanya ditopang kredit investasi yang naik 10,1% YoY, sedangkan kredit modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 4,1% YoY.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan tekanan terhadap daya beli masyarakat masih memengaruhi kinerja segmen usaha kecil dan menengah. Meski demikian, pembiayaan SME BCA Syariah masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,3% YoY menjadi Rp1 triliun hingga April 2026.

“Segmen yang berkontribusi dalam pertumbuhan ini antara lain pedagang besar dan eceran dan industri pengolahan,” kata Yuli kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, pola konsumsi masyarakat yang lebih selektif membuat pelaku UMKM lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Kendati begitu, perseroan optimistis prospek segmen tersebut akan membaik seiring pemulihan daya beli masyarakat.

Untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan, BCA Syariah mulai mengembangkan strategi deepening customer dengan memanfaatkan perusahaan besar sebagai jangkar pembiayaan UMKM. Selain itu, perseroan juga mengembangkan BIQ dan virtual account management yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi SME.

Di sisi lain, tantangan sektor UMKM tidak hanya berasal dari lemahnya permintaan pasar, tetapi juga tingginya profil risiko pembiayaan. SVP Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan, segmen UMKM secara alami memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan korporasi lantaran keterbatasan data dan rendahnya transparansi informasi usaha.

Menurutnya, korporasi umumnya memiliki laporan keuangan dan data transaksi yang lebih mudah diverifikasi. Sebaliknya, data UMKM masih sulit diakses secara formal.

Kondisi ini lantas membuat Amar Bank sejak 2014 fokus mengembangkan model analisis berbasis unstructured data untuk memperkuat penilaian risiko pembiayaan UMKM.

“Mungkin challenge untuk UMKM itu adalah sebenarnya datanya itu sendiri,” ujar David dalam diskusi Performa Bisnis Amar Bank Kuartal I/2026, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Ke depan, Amar Bank juga mulai mengubah pendekatan bisnis dengan memperluas kerja sama bersama korporasi sebagai pintu masuk pembiayaan UMKM.

Strategi tersebut membuat porsi kredit UMKM secara persentase kemungkinan akan menurun dalam beberapa tahun ke depan. Kendati begitu, secara nominal pembiayaan dipastikan tetap tumbuh.

“Secara persentase mungkin MSME mengecil. Tapi kalau kita lihat secara rupiah, itu akan terus berkembang,” katanya.

Pemulihan Belum Merata

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai lemahnya pertumbuhan kredit UMKM mencerminkan pemulihan konsumsi masyarakat yang belum merata, terutama di kelompok menengah bawah yang menjadi pasar utama usaha kecil.

Menurut Arianto, pertumbuhan kredit investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan modal kerja menunjukkan pelaku UMKM mulai melakukan penyesuaian kapasitas usaha secara selektif.

Dia mengatakan, pembiayaan investasi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembelian mesin, kendaraan operasional, digitalisasi usaha, renovasi tempat usaha, hingga peningkatan kapasitas produksi.

Sebaliknya, lemahnya kredit modal kerja menunjukkan aktivitas usaha harian dan perputaran kas belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi operasional.

“Jadi, data ini bukan hanya mencerminkan sisi kredit perbankan, tetapi juga menggambarkan daya beli, permintaan pasar, dan keyakinan pelaku usaha yang masih belum kuat,” tutur Arianto kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Senada, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai pemulihan konsumsi masyarakat di tingkat akar rumput masih belum solid meskipun belanja masyarakat tetap berjalan.

“Konsumen masih berbelanja tetapi pola belanjanya lebih selektif terutama yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari,” jelas Trioksa kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Dia memandang, pola kredit investasi yang tumbuh di tengah kontraksi modal kerja menunjukkan pelaku UMKM mulai mempersiapkan kapasitas usaha untuk jangka menengah dan panjang, meskipun belum berani melakukan ekspansi secara agresif.

“Mungkin bukan survive mode tapi adaptive survival karena UMKM belum berani ekspansi modal kerja namun tetap mengambil kredit investasi untuk persiapan ketika keadaan membaik,” pungkasnya.

Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat kita sudah lebih cenderung mengonsumsi yang lebih ke experience dibandingkan belanja baju

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah bergeser ke konsumsi berbasis experience atau pengalaman, seperti transportasi, restoran, hotel dan perjalanan wisata.

“Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat kita sudah lebih cenderung mengonsumsi yang lebih ke experience dibandingkan belanja baju,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

Amalia menjelaskan perubahan tersebut terlihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2026, ketika pertumbuhan tertinggi tidak lagi berasal dari belanja pakaian dan alas kaki, melainkan dari transportasi serta restoran dan hotel.

Menurut dia, mobilitas masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H turut mendorong perubahan pola konsumsi tersebut.

BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026.

Amalia menjelaskan data wisatawan nusantara dihitung menggunakan mobile positioning data melalui kerja sama dengan tiga penyedia layanan telekomunikasi, yakni Telkomsel, XL, dan Indosat.

Ia menjelaskan metode tersebut merekam pergerakan masyarakat antardaerah, namun tetap menjaga kerahasiaan identitas individu.

“Kami mengukur wisatawan nusantara itu bukan dengan survei, tetapi dengan bagaimana mereka melakukan mobilitas yang terekam dari mobile positioning data,” ujarnya.

Selain pola perjalanan, perubahan konsumsi juga terlihat dari cara masyarakat bertransaksi yang semakin banyak dilakukan secara digital.

Amalia menyebut transaksi perdagangan melalui sistem elektronik tumbuh 27,8 persen secara tahunan, sedangkan secara kuartal meningkat 6,19 persen pada Triwulan I-2026.

Sementara itu, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 111,94 persen secara tahunan.

Menurut Amalia, perubahan pola konsumsi dan transaksi tersebut tidak terlepas dari struktur demografi Indonesia yang semakin didominasi generasi muda.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus yang dirilis BPS pada 5 Mei 2026, generasi milenial dan Generasi Z (Gen Z) mencakup hampir 49 persen dari total penduduk.

Jika ditambah generasi setelah Gen Z (post-Gen Z)yang berusia di bawah 12 tahun dengan porsi 19,65 persen, maka sekitar 68 persen penduduk Indonesia berasal dari kelompok milenial, Gen Z, dan post-Gen Z.

“Inilah yang menyebabkan pola konsumsi masyarakat kita sudah berubah tidak seperti zaman dulu,” ungkap Amalia.

Ia mengatakan perubahan tersebut penting dibaca oleh pelaku usaha dan pembuat kebijakan karena konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang utama ekonomi domestik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026