REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah belum memastikan apakah insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) akan mulai diberlakukan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya sempat diwacanakan.

Ia mengatakan, kebijakan insentif untuk kendaraan listrik masih dalam tahap evaluasi seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional.

"Nanti masih dievaluasi, terutama kita sedang mempersiapkan mobil nasional," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan mengenai kepastian waktu pemberlakuan insentif EV serta alasan belum diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut pertimbangan pemerintah terkait belum diterapkannya insentif kendaraan listrik.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit, meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi sepeda motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Sementara itu, besaran subsidi untuk mobil listrik belum diketahui.

Nanti masih dievaluasi, terutama kita sedang mempersiapkan mobil nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) masih dalam tahap evaluasi seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional.

Airlangga menyampaikan pemerintah belum memastikan apakah insentif kendaraan listrik akan mulai diberlakukan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya sempat diwacanakan.

"Nanti masih dievaluasi, terutama kita sedang mempersiapkan mobil nasional," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan mengenai kepastian waktu pemberlakuan insentif EV serta alasan belum diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut pertimbangan pemerintah terkait belum diterapkannya insentif kendaraan listrik.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit, meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi sepeda motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Sementara itu, besaran subsidi untuk mobil listrik belum diketahui.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah tampaknya belum kapok menggelontorkan insentif kendaraan listrik. Setelah terbukti mampu mendongkrak penjualan mobil listrik hingga melesat tajam dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kini kembali menyiapkan paket insentif baru yang ditargetkan mulai bergulir pada Juli 2026.

Langkah itu diambil saat pasar kendaraan listrik nasional menunjukkan pertumbuhan yang semakin agresif, baik untuk mobil maupun sepeda motor listrik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan insentif kendaraan listrik selama ini terbukti efektif dalam mempercepat pertumbuhan industri otomotif berbasis energi bersih.

Menurut Esther, pengalaman dari program stimulus sebelumnya menunjukkan bahwa pemotongan pajak menjadi faktor utama yang memicu lonjakan permintaan kendaraan listrik di Indonesia.

“Insentif seperti pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah/PPN DTP dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM terbukti sangat efektif memicu lonjakan permintaan. Pasar kendaraan listrik sempat mencatatkan pertumbuhan masif hingga 152 persen pada periode stimulus berjalan,” ujarnya.

Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperlihatkan tren tersebut belum berhenti.

Sepanjang kuartal pertama 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai mencapai 33.150 unit.

Angka itu meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah perkembangan industri kendaraan listrik nasional.

Tak hanya mobil listrik, populasi kendaraan listrik secara keseluruhan juga terus meningkat.

Hingga April 2026, jumlah bus listrik di Indonesia telah mencapai 798 unit.

Sementara itu, populasi sepeda motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Esther menilai capaian itu menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang tepat mampu mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Selain memperbesar pasar otomotif nasional, pertumbuhan kendaraan listrik juga mulai memberikan dampak terhadap upaya pengurangan emisi karbon di berbagai wilayah perkotaan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat lingkungan dari kendaraan listrik belum akan maksimal apabila sumber listrik yang digunakan untuk pengisian daya masih berasal dari energi fosil.

“Adopsi EV baru memberikan dampak positif pada penurunan emisi karbon di area perkotaan, termasuk wilayah operasional seperti Semarang. Namun, efektivitas ini masih sangat bergantung pada sumber energi pembangkit listrik yang menyuplai pengisian daya (charging),” katanya.

Di sisi lain, Esther menilai pemerintah perlu memastikan industri kendaraan listrik tidak hanya tumbuh dari sisi penjualan.

Ia mendorong pelaku industri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga minimal 40 persen agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh sektor manufaktur nasional.

Penguatan rantai pasok dalam negeri dinilai menjadi kunci agar perkembangan kendaraan listrik tidak hanya menguntungkan produsen asing.

Dorongan terhadap kendaraan listrik juga menjadi salah satu fokus pemerintah pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif yang ditargetkan menjangkau 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah mempertimbangkan bantuan sekitar Rp5 juta per unit.

Namun skema finalnya masih menunggu pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, implementasi insentif sepeda motor listrik belum langsung berjalan.

Pemerintah memutuskan menunda peluncurannya selama satu bulan karena mekanisme program masih dikaji lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh skema berjalan tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Penundaan tersebut membuat pasar masih menunggu kepastian mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan pemerintah.

Namun melihat tren penjualan yang terus melonjak dan pengalaman stimulus sebelumnya, pelaku industri optimistis insentif baru akan kembali menjadi bahan bakar pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi soal potensi harga pertamax turun hingga program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Purbaya: Pertamax berpotensi turun ikuti harga minyak dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah bebaskan Bea Masuk LPG dan bahan baku plastik

Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah tunda penyaluran insentif sepeda motor listrik

Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM terbitkan aturan pelindungan UMKM di 'marketplace'

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah siapkan pelatihan vokasi bagi 50 ribu korban PHK

Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026.

Selain bagi korban PHK, pemerintah juga menargetkan 220 ribu peserta dalam program pelatihan vokasi nasional yang difokuskan pada lulusan SMA dan SMK.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif pajak kendaraan listrik ditargetkan terbit pada Juli 2026.

Penerbitan aturan tersebut mundur dari target awal pada Juni 2026.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan PMK tersebut.

Menurut Faisol, aturan insentif kendaraan listrik dipastikan dapat terbit bulan depan.

"Sudah dalam koordinasi kita. Iya (dipastikan PMK terbit bulan depan)," ujar Faisol saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Faisol belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah melalui aturan tersebut.

Ia mengatakan, rincian insentif akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Nanti lah (bocoran rincian insentifnya), kan itu dari Pak Purbaya," kata Faisol.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda pemberian insentif kendaraan listrik selama satu bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penundaan dilakukan karena pemerintah masih menghitung dan memfinalisasi skema insentif.

"Insentif EV (electric vehicle/kendaraan listrik) masih ditunda satu bulan lagi," kata Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (26/5/2026).

Insentif kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menekan impor minyak mentah dan BBM, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah berharap peralihan konsumsi energi dari BBM ke listrik dapat meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap gejolak harga energi global.

Rencananya, insentif untuk mobil listrik diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Besaran PPN DTP berkisar 40 persen hingga 100 persen, bergantung pada jenis kendaraan dan baterai yang digunakan.

“PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya mengatakan, pemerintah mempertimbangkan material baterai dalam penentuan besaran insentif.

Mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel akan mendapat dukungan lebih besar dibandingkan kendaraan dengan baterai non-nikel.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung program hilirisasi nikel nasional.

Selain mobil listrik, pemerintah menyiapkan bantuan pembelian motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Pada tahap awal, kuota insentif disiapkan untuk 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketersediaan insentif berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan listrik.

Perlu diketahui, Pemerintah memutuskan menunda peluncuran insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya ditargetkan mulai bergulir pada Juni 2026.

“Sehingga penundaan peluncuran insentif berpotensi memengaruhi akselerasi permintaan pembiayaan kendaraan listrik,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Agusman menyampaikan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik oleh industri multifinance tumbuh 32,05% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp23,39 triliun pada April 2026.

Dia berpendapat bahwa meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif, penundaan insentif dan dinamika perekonomian tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi permintaan pembiayaan kendaraan listrik.

“Adapun, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik masih cukup baik, didukung oleh pengembangan ekosistem serta efisiensi biaya operasional kendaraan listrik,” jelasnya.

Kendati begitu, Agusman tetap memperkirakan pembiayaan kendaraan listrik memiliki prospek yang positif pada tahun 2026.

Menurutnya, hal itu seiring dengan menguatnya ekosistem kendaraan listrik, dukungan kebijakan transisi energi, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan di industri multifinance pada April 2026 mengalami pertumbuhan 2,08% YoY menjadi Rp514,65 triliun.

Sementara itu, Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta pemerintah mengubah arah kebijakan insentif kendaraan listrik agar lebih berkeadilan sosial dan tepat sasaran.

Menurut Djoko, insentif kendaraan listrik seharusnya tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi diprioritaskan bagi daerah lingkar tambang nikel dan wilayah terpencil yang menghadapi persoalan akses energi serta transportasi publik.

“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pengumuman insentif kendaraan listrik selama satu bulan karena masih menunggu finalisasi skema dan perhitungan fiskal.

Djoko menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk merancang skema insentif yang lebih inklusif dan memiliki dampak sosial yang nyata.

Ia mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan prioritas insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

Saat ini katanya, tercatat sudah ada 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam disebut telah menerbitkan peraturan daerah yang mengunci alokasi subsidi angkutan umum dari APBD.

Menurut Djoko, tambahan insentif kendaraan listrik dapat menjadi stimulus bagi kepala daerah lain untuk mulai membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah penghasil nikel seperti Konawe, Weda, dan Morowali.

Menurut dia, daerah-daerah tersebut selama ini mengalami paradoks karena menjadi penyumbang bahan baku baterai global, namun masyarakat lokal belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.

“Warga yang daerahnya dieksploitasi untuk bahan baku baterai global, menjadi yang pertama merasakan teknologi bersih tersebut,” kata Djoko.

Ia menilai penyediaan bus listrik dan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di wilayah tambang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga simbol kehadiran negara dan keadilan sosial.

Djoko juga mengusulkan agar insentif motor listrik sebesar Rp 5 juta diprioritaskan bagi warga di daerah lingkar tambang serta masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami keterbatasan pasokan BBM.

Ia mencontohkan pengalaman Asmat yang sejak 2007 mulai menggunakan kendaraan listrik secara swadaya akibat sulitnya akses bahan bakar minyak.

Selain aspek sosial, Djoko mengingatkan pemerintah mengenai tantangan infrastruktur di kawasan industri nikel yang kerap mengalami kerusakan jalan akibat kendaraan berat.

Menurut dia, bus listrik membutuhkan kualitas jalan yang baik agar komponen baterai dan suspensi tidak cepat rusak.

Ia juga menyoroti potensi pergeseran emisi apabila pengisian daya kendaraan listrik masih menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive milik smelter.

“Jika charging masih berasal dari PLTU captive, maka yang terjadi hanya emission shifting, bukan pengurangan emisi sejati,” ujarnya.

Djoko menambahkan, insentif kendaraan listrik juga dapat diarahkan untuk motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah penghasil nikel.

Menurut dia, langkah tersebut dapat membantu menekan biaya operasional masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli di daerah yang selama ini menghadapi inflasi harga kebutuhan pokok cukup tinggi.

“Hanya dengan cara itulah transisi energi bersih di Indonesia dapat berjalan secara hakiki, bukan sekadar pergeseran emisi, melainkan lompatan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Djoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat program hilirisasi mineral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu memastikan kekayaan sumber daya nikel tidak hanya berhenti pada aktivitas pertambangan dan ekspor bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik.

"Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia," ujar Bisman di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan insentif perlu berjalan beriringan dengan penguatan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dari meningkatnya penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri komponen dan baterai di dalam negeri.

Menurut Bisman, Indonesia harus memanfaatkan momentum perkembangan industri kendaraan listrik global untuk menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri baterai.

"Jangan sampai hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri," katanya.

Bisman juga menilai baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) masih memiliki prospek yang kuat di pasar kendaraan listrik dunia. Baterai jenis ini dinilai unggul untuk kendaraan dengan kebutuhan performa tinggi dan jarak tempuh yang lebih panjang.

"Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara itu, kendaraan listrik non-nikel direncanakan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik dan mulai bergulir pada Juni 2026.

"Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kita dipakai betul," kata Purbaya.

Upaya hilirisasi nikel menuju industri baterai kendaraan listrik juga terus berjalan. Salah satunya melalui proyek pabrik baterai kendaraan listrik yang dikembangkan Indonesia Battery Corporation di Karawang.

Pabrik tersebut dibangun melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend melalui perusahaan patungan bernama Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery. Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 itu memiliki kapasitas produksi hingga 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun dan diharapkan menjadi salah satu pilar pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.

Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di industri kendaraan listrik global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah menunda insentif pajak untuk mobil dan motor listrik.

Purbaya menegaskan pemberian insentif kendaraan listrik tersebut ditunda selama satu bulan.

"Insentif EV (electric vehicle/kendaraan listrik) masih ditunda satu bulan lagi," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah masih perlu memperhitungkan sejumlah hal sebelum menerapkan insentif kendaraan listrik.

Sebelumnya, Purbaya menargetkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai berlaku pada Juni 2026.

Ia menyebut insentif tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan insentif tersebut.

Insentif itu disiapkan untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik.

Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat dari BBM menuju listrik.

Menurut dia, peralihan konsumsi energi tersebut diharapkan menekan impor BBM dan minyak mentah Indonesia.

Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak energi global.

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah berencana menggulirkan subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) untuk 200.000 unit mobil dan motor listrik mulai Juni 2026.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, terutama industri baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC).

Pengamat energi sekaligus Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, mengatakan penguatan ekosistem EV perlu dibarengi insentif kendaraan listrik berbasis nikel secara berkelanjutan.

Insentif jangka panjang dinilai penting agar industri memiliki kepastian dalam berinvestasi.

"Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif," ujar Eko dalam keterangannya, Kamis (22/5/2026).

Skema yang disiapkan pemerintah menyebut kendaraan listrik berbasis baterai NMC akan memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen.

Kendaraan listrik dengan baterai tanpa nikel mendapat PPN DTP sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Eko menilai insentif tidak seharusnya hanya diberikan kepada konsumen kendaraan listrik.

Insentif juga perlu menyasar industri hulu hingga hilir baterai EV berbasis NMC.

Menurut Eko, dukungan fiskal perlu diberikan mulai dari smelter, industri precursor, cathode, hingga manufaktur sel baterai.

Dukungan tersebut dinilai penting agar rantai pasok kendaraan listrik nasional semakin kuat.

“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang, setidaknya selama 3-5 tahun, agar pelaku industri memiliki kepastian dalam membangun rantai pasok industri baterai kendaraan listrik berbasis NMC di dalam negeri," ungkapnya.

Kebijakan yang konsisten dinilai semakin penting karena pasar kendaraan listrik Indonesia tumbuh signifikan.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024.

Angka tersebut meningkat menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Pasar kendaraan listrik memang masih didominasi baterai lithium iron phosphate (LFP).

Namun, pertumbuhan kendaraan berbasis NMC mulai meningkat pesat.

Penjualan EV berbasis NMC atau NCMA tercatat sebanyak 9.390 unit pada 2024. Jumlah tersebut setara sekitar 16,7 persen dari total pasar.

Angkanya naik menjadi 26.069 unit pada 2025, atau sekitar 22,8 persen dari total penjualan EV nasional.

Dengan demikian, penjualan EV berbasis NMC tumbuh 177,6 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan kendaraan listrik berbasis LFP yang tumbuh 88,7 persen.

Eko menekankan momentum tersebut perlu dijaga melalui kebijakan fiskal yang lebih komprehensif.

Kebijakan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri baterai NMC nasional.

Eko menilai pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), pembebasan bea masuk, hingga PPN DTP.

Stimulus itu juga perlu dikaitkan langsung dengan pengembangan teknologi baterai NMC beserta seluruh komponennya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memberikan tax allowance maupun royalty allowance bagi industri precursor berbasis sumber daya alam mineral logam dan logam dalam negeri.

Eko juga mendorong percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) baterai NMC di wilayah Indonesia timur.

Kawasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hilir yang terintegrasi.

"Pembangunan KEK baterai NMC perlu diteruskan sampai jadi produk hilir yang terintegrasi, termasuk membangun infrastruktur fasilitas impor-ekspor maupun distribusi produksi," pungkas Eko.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga minyak dunia yang bergejolak akibat konflik geopolitik belum akan turun. Ia memperkirakan perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berlangsung lama.

Berdasarkan pandangannya itu, ia memutuskan untuk menggelontorkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) roda dua maupun empat.

Purbaya sempat melakukan kunjungan kerja ke AS padal April 2026. Dalam kunjungan itu, Purbaya mengaku mempelajari desain yang dibuat AS untuk Iran. Desain itu, cerita Purbaya, dibuat untuk kekalahan Iran dan sudah pasti akan ditolak negeri Persia tersebut.

“Jadi kelihatannya perangnya masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga masih akan tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (12/5).

Dengan kondisi harga minyak dunia yang bertahan di level tinggi, Purbaya memutuskan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dengan cara mengalihkannya pada kendaraan listrik.

“Itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan,” katanya.

Di samping itu, Purbaya menyebut produksi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak dipakai seluruhnya tetap harus dibayar, atau take or pay.

“Itu mungkin kapasitas (listrik) yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Itu kalau saya enggak salah ingat ya,” kata Purbaya.

Pada awalnya, Purbaya berasumsi perang antara Iran dengan AS dan Israel tidak akan berlangsung lama. Namun, prediksi berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. AS dan Iran tetap berkukuh pada pendapatnya dan menolak proposal perdamaian yang diajukan masing-masing pihak.

“Tapi yang jelas ada listrik yang terpakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya. Tadinya saya pikir perangnya sebentar saja selesai, ternyata kayaknya masih lama kalau begini,” kata Purbaya.

Insentif Kendaraan Listrik

Sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah akan menggenjot pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Bendahara negara ini menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mulai beralih ke kendaraan listrik.

Berdasarkan diskusi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian, pemerintah menyatakan siap memberikan insentif masing-masing untuk 100 ribu unit mobil dan motor listrik. Purbaya mengatakan, angka tersebut bisa bertambah, bergantung pada permintaan nantinya.

“Sudah kita hitung (anggarannya). Kalau itu habis, kita kasih (insentif untuk) 100 ribu unit lagi,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Pemerintah akan mulai menggelontorkan insentif kendaraan listrik ini mulai Juni 2026. Namun, Purbaya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo.

“Saya ingin percepat. Kapasitas domestik enggak sebanyak itu juga. Itu paling 300 ribu (unit) setahun,” kata Purbaya.

Purbaya mendapatkan informasi kapasitas produksi kendaraan listrik domestik paling banyak 300 ribu per tahun. Namun, ia mengatakan pemerintah tak memberi batasan untuk pemberian insentif tersebut.

"Kalau kurang, tambah lagi. Jadi saya pengen lihat percepatan pergeseran mobil ke EV sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya.