Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN (Persero) terpenuhi atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang 13 juta metrik ton.

Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun, saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton (MT).

Padahal, harusnya dengan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) pasokan PLN tak ada masalah, bahkan melebihi kebutuhan.

Sebab, perusahaan batu bara yang berkomitmen dan bersedia untuk menyuplai ke PLN itu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebanyak 160 juta MT-170 juta MT.

"Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batubara habis di bulan enam (Juni)? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Bahlil mencurigai ada sesuatu yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmennya. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.

"Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menekankan akan membentuk tim pengadaan energi primer dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, serta berada dalam pengawasan aparat penegak hukum guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak lagi memunculkan masalah yang sama setiap tahun.

"Bagaimanapun, PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan karena itu menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan PLN untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan tidak akan terjadi pemadaman, meski PT PLN (Persero) masih memburu sekitar 18 juta hingga 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit sepanjang 2026.

Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLN pada tahun ini mencapai 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah diamankan melalui kontrak pasokan.

"Batu bara pun dari total kebutuhan 154 juta ton PLN pada tahun 2026, PLN sudah melakukan kontrak 134 juta ton. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," kata Bahlil usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (18/6).

Saat ditanya mengenai potensi pemadaman listrik akibat pasokan batu bara, Bahlil menegaskan kondisi kelistrikan nasional masih aman.

"Insyaallah enggak," ujarnya.

Untuk memastikan kebutuhan batu bara PLN dapat terpenuhi, pemerintah membentuk tim khusus yang akan mengawal proses pengadaan dan distribusi batu bara ke pembangkit listrik.

[Gambas:Youtube]

Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut telah mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim akan beranggotakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.

"Dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara, kami meminta izin kepada Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," ujarnya.

Ia menjelaskan tim tersebut dibentuk untuk memastikan batu bara yang telah ditugaskan pemerintah benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan digunakan sesuai kebutuhan.

"Kita ingin agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak nyampe di power plant," katanya.

Selain memastikan pasokan, tim tersebut juga akan mengawasi aspek transparansi harga batu bara untuk PLN. Bahlil menilai pengawasan diperlukan agar biaya operasional PLN tetap efisien dan tidak membebani keuangan negara.

"Nah dalam rangka bagaimana meminimalisir OPEX-nya, maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional," ujarnya.

Meski pasokan secara umum dinilai aman, Bahlil mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg yang banyak digunakan pembangkit listrik.

Menurutnya, kualitas cadangan batu bara nasional terus menurun sehingga pasokan batu bara dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas.

"Memang ada kendala sedikit terhadap batu bara yang medium, kalori yang 5.200. Kita tahu sekarang kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah ini yang lagi kita cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan PLN dan keberlangsungan usaha perusahaan tambang, termasuk terkait harga batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang saat ini dipatok US$70 per ton.

Bahlil mengakui biaya produksi batu bara terus meningkat sehingga pemerintah perlu mencari formula yang tidak merugikan PLN maupun pelaku usaha.

"Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga harus kita jaga agar mereka tidak rugi," ujarnya.