Tarif spesial Rp1 untuk transportasi umum seperti MRT, LRT Jabodebek dan Transjakarta masih berlaku hingga hari kedua Lebaran 2026, Minggu (22/3).

Diskon ini diberlakukan agar masyarakat yang ramai-ramai ingin bersilaturahmi dapat menikmati perjalanan dengan harga terjangkau.

Mengutip laman Instagram masing-masing, tarif spesial berlaku pada hari H lebaran dan hari kedua.

Naik MRT hanya Rp1 spesial Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Harga spesial ini diberikan selama dua hari.

"Tarif spesial Rp1 dapat teman MRT nikmati selama dua hari mulai 21 Maret - 22 Maret 2026," tulis MRT dalam instagramnya.

LRT Jabodebek juga memberikan promo tarif spesial Rp1 dalam menyambut Hari Raya Idulfitri tahun ini.

"Lebaran adalah momen untuk kembali ke keluarga, kebersamaan, dan perjalanan yang lebih nyaman. Di momen ini, LRT Jabodebek menghadirkan tarif Rp1,- untuk seluruh rute pada H1 & H2 Lebaran," tulis LRT Jabodebek.

Transjakarta juga memberikan tarif spesial Rp1 bagi warga yang ingin berkeliling Jakarta menggunakan transportasi bus. Harga spesial ini berlaku hingga hari ini.

"Keliling naik Transjakarta cuma Rp1 pada hari H dan H+1 Idulfitri 1447 H. Mulai Sabtu, 21 Maret 2026 - Minggu, 22 Maret 2026 pukul 00.00 WIB - 23.49 WIB," tulis @infotije.

Petugas Satuan Pengamanan BRI bernama Khoirul Anam berhasil memberikan inspirasi.

Di tengah kesibukan dan pekerjaannya, petugas yang sehari hari menjadi satuan pengamanan di BRI Branch Office Tanjung Priok ini bisa tetap berprestasi.

Prestasi salah satunya ia torehkan dengan 13 karya ilmiah nasional dan internasional.

Berkat prestasinya itu, ia berhasil memecahkan rekor MURI.

"Dari garda terdepan layanan perbankan, lahir karya-karya yang memberi makna dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia," kata BRI dalam akun Instagramnya.

BRI berharap kisah Khoirul Anam dapat menjadi inspirasi bahwa semangat belajar, literasi, dan dedikasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing

Aksi sahut-sahutan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mencuri perhatian masyarakat. Keduanya meributkan pencairan dana pembangunan kapal.

Trenggono menyindir terkait sumber dana revitalisasi kapal di Tanah Air, lewat media sosial Instagram, Selasa (10/2).

Sindiran tersebut kemudian direspons oleh Menkeu dengan santai, sampai Trenggono kembali merespons tanggapan tersebut di Instagramnya dengan damai pula, Rabu (11/2).

CNNIndonesia.com telah merangkum duduk perkara ribut Menteri KKP dengan Menkeu tersebut:

Pemantik Postingan Trenggono

Pada acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2), Purbaya mendapat jawaban dari pengusaha galangan yang hadir bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari KKP.

"Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? (Belum, jawab audiens). Kan Aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa KKP belum ada order ke sana?" kata Purbaya dalam acara tersebut.

Saat itu, Purbaya keheranan mengapa KKP belum memesan ke industri galangan kapal. Padahal, ia merasa Kemenkeu sudah mengalirkan anggaran untuk pengadaan kapal di KKP.

Purbaya mengungkapkan berdasarkan arahan Presiden, terdapat sekitar 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun yang perlu segera diganti. Kemudian, presiden mempertanyakan berapa yang harus diganti oleh domestik?

"Kalau saya melihat kondisi galangan kapal domestik mungkin seperseratusnya, mungkin lebih sedikit lagi. Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin, kan kalau gitu bisa datangi saya, kalau perlu saya subsidi," jelas Purbaya.

Purbaya menekankan subsidi akan diberikan jika memang diperlukan, selama tidak melakukan pembelian kapal dari luar negeri. Ia bahkan membuka peluang pemberian dukungan hingga subsidi apabila diperlukan.

"Asalkan dia (KKP) jangan beli kapal luar negeri lagi, kalau beli kapal luar negeri lagi, rugi saya," imbuhnya.

Sindiran di Sosmed

Akibat pernyataan Purbaya yang mengklaim pihaknya sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP, Trenggono langsung merespons di media sosial.

Trenggono menyindir Menkeu untuk lebih memahami dan cerdas terkait dana pembangunan kapal saat ini berasal dari pinjaman luar negeri.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris)," tulis Menteri KKP, Selasa (10/2).

Tak segan, Wahyu Trenggono juga menyindir Purbaya untuk menanyakan perihal pendanaan tersebut kepada anak buahnya di Kementerian.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tambahnya.

Penjelasan Purbaya

Purbaya pun merespons sindiran Trenggono. Sampai saat ini, ia belum melihat adanya realisasi pemesanan kapal, meski program tersebut kerap dipromosikan.

"Ya saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang diorder? Belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan, saya enggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

Meskipun begitu, Purbaya menegaskan akan melakukan pengecekan lagi ke anak buahnya. Pasalnya, ada kemungkinan data KKP lebih akurat.

Ia juga menyoroti sumber pendanaan program yang disebut Trenggono berasal dari pinjaman luar negeri. Purbaya menjelaskan skema pinjaman tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman, tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," katanya.

Tak lama pernyataan tersebut keluar, Trenggono kembali merespons di akun Instagramnya. Isinya tidak memperpanjang perdebatan dan mengajak Purbaya untuk kembali bekerja.

Dalam unggahan tersebut terdapat dua gambar. Yang pertama, foto tangkapan layar pemberitaan yang memuat judul pengakuan Purbaya soal kemungkinan dirinya salah data terkait anggaran kapal. Yang kedua, foto keduanya duduk bersebelahan dalam suatu forum. Keduanya tersenyum lebar.

"That's all folks. Back to work ya," tutur Menteri KKP, Rabu (11/2).

[Gambas:Instagram]

Dana Pinjaman dari Inggris

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Inggris mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 kapal ikan. Pemerintah kini tengah merencanakan investasi besar pada sektor maritim Indonesia.

Prabowo menyampaikan itu usai bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London, Inggris, Selasa (20/1) waktu setempat.

"Mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan karena kita mau besar-besaran investasi itu," kata Prabowo di London, Inggris.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (21/1).

"Kemarin saya menerima Gubernur Papua Bapak Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM. Kami berdiskusi dan berkoordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," terang Bahlil dalam Instagramnya.

Saat dikonfirmasi terpisah mengenai pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas beberapa hal, termasuk persoalan pemberitn 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Ia menyampaikan persoalan tersebut akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami membahas beberapa soal, dan maksud dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen, dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan," ujar Bahlil usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Prabowo meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham 10 persen itu.

"Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar sebesar 6,01 persen atau Rp277.205 menjadi Rp4.002.630 dari UMP 2025 sebesar Rp3.775.425.

"Saya sebagai Gubernur Sulawesi Utara menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.002.630 menggunakan alfa 0,8 dengan pengalian 6,018 persen, kenaikan Rp227.205," kata Yulius dalam yang diposting akun Instagramnya, Selasa (23/12).

Ia menyebut penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sulut 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025, yang ia teken pada 20 Desember 2025.

Penetapan UMP tersebut, kata Yulius, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2025 tentang Pengupahan.

Ia menjelaskan UMSP juga naik sekitar 6 persen, angkanya lebih besar dari UMP Sulut 2026.

"UMSP 2026 sebesar Rp4.102.696, menggunakan alfa 0,8 dengan pengali 6,018 persen, kenaikan Rp232.885 dari UMSP sebelumnya Rp3.869.811," ungkapnya.

Menurut Yulius penetapan UMP tersebut sebagai upaya pemerintah menjaga kesejahteraan pekerja, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini.

"Kami ingin UMP memberikan manfaat bagi pekerja. Tapi, di sisi lainnya tidak memberatkan dunia usaha," pungkasnya.

Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh beberapa waktu lalu diisiasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Melalui unggahan instagramnya, Rabu (5/11) malam, Jonan menyebutkan bertemu dengan Probowo membahas berbagai program yang dijalankan pemerintahan saat ini hingga hubungan baik dengan negara lain.

"Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut diinisiasi oleh Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya @tedsky89 dan diwarnai dengan diskusi hangat mengenai diplomasi dan kerjasama luar negeri, berbagai program pemerintah, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta partisipasi BUMN dalam membangun bangsa dan negara," ujar Jonan dalam unggahan tersebut.

Jonan juga menyampaikan terima kasih kepada Teddy yang telah mengatur pertemuan dengan Prabowo.

"Terima kasih atas perkenan Bapak Sekretaris Kabinet @tedsky89 yang mengundang saya dalam diskusi bersama Bapak Presiden @prabowo," katanya.

Jonan adalah pihak yang mengegolkan proyek Whoosh saat menjabat menhub pada 2014-2016. Meski cukup alot, ia meminta salah satu syarat kepada penggarap proyek adalah masalah standar keselamatan penumpang.

[Gambas:Instagram]

Ia tidak peduli dengan nilai investasi kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang karena selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.

Jepang mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$6,2 miliar dan telah melakukan studi kelaikan sejak 2014. Jepang juga berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-2021).

Sementara China, tiba-tiba memberikan penawaran dengan nilai proyek sebesar US$5,5 miliar pada 2015. Dengan harga yang ditawarkan lebih murah dari Jepang, China menjanjikan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).

Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.

Salah satunya pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.