Kementerian ESDM mengumumkan sebanyak 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (Kg) bakal diimpor dari China. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung CNG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan langkah impor tersebut menjadi awal dari implementasi CNG pada tabung 3 kg yang ditujukan untuk menekan impor LPG yang saat ini tinggi sekaligus pengganti LPG 3 kg.

"Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5) melansir dari Detik.com.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia

"Kalau sudah sangat masif yang di luar kita suruh masuk. Kamu kalau mau pasar ya datang ke sini. Cuma di awal kita ini dulu," ujarnya.

Laode mengatakan setelah proses pemesanan tabung dilakukan, pemerintah menargetkan dalam waktu 1-2 bulan berikutnya tabung CNG sudah dilakukan pengujian.

"Lalu dalam 1-2 bulan setelah itu kita sudah ada tabung yang bisa kita uji dulu. Jadi tabung ini kan kita bikin tipe (C) 4. Ini memang belum ada di dunia untuk setara LPG 3 kilo ya. Yang ada yang setara LPG 12 kilo yang sudah dipakai sekarang itu," jelas Laode.

Dari aspek keamanan, Laode menambahkan pemerintah akan memastikan tabung CNG ini dibuat seaman mungkin. Bahkan diklaim akan lebih aman dibandingkan LPG 3 kg.

"Bisa seperti itu kalau kita siapkan. Sebenarnya kuncinya kalau CNG ini adalah bagaimana menyiapkan tabung dan valve-nya ini benar-benar kuat, aman gitu. Kuncinya ada di situ," terang Laode.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung buka suara soal bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta Shell kembali langka.

Yuliot mengatakan proses perizinan impor BBM swasta sebenarnya telah berjalan.

"Yang ini kalau untuk izin impor itu kan prosesnya sudah berjalan," ujar Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (30/1) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan SPBU swasta sudah bisa melakukan proses impor secara mandiri atau alternatif lain melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengadaan BBM.

"Itu kan kemarin itu seharusnya SPBU swasta itu kan sudah bisa melaksanakan proses, apakah sendiri ataupun itu kalau memang belum mendapatkan sumber, itu kan bekerja sama dengan Pertamina," terangnya.

Yuliot memastikan Kementerian ESDM terus bersinergi agar ketersediaan BBM di SPBU swasta dan Pertamina terjamin.

"Tetap kita usahakan sinergi bagaimana ketersediaan BBM baik oleh Pertamina maupun oleh Badan Usaha, itu bisa tetap itu berjalan. Itu mungkin hal yang perlu kita evaluasi kembali," kata Yuliot.

Sementara itu, President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.

"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto.

Stok BBM di SPBU Shell terpantau kembali langka. Dalam beberapa waktu terakhir, konsumen mulai kesulitan mendapatkan BBM di SPBU merek perusahaan. yang berkantor pusat di London, Inggris itu.

Berdasarkan pantauan Detikoto, di Jakarta hanya tersisa empat SPBU yang masih memiliki bensin jenis Super alias RON 92, per Kamis (29/1). Adapun di Tangerang dan Bekasi stoknya kosong.

Sementara itu, di Bogor masih ada dua SPBU Shell yang memiliki stok bensin RON 92.

"Kami berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya, agar berbagai varian produk BBM tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai standar bahan bakar berkualitas Shell," kata President Director dan Managing Directr Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian kepada Detikoto, Kamis (29/1).

Tahun lalu, stok BBM Shell juga sempat mengalami kelangkaan. Stok bensin baru bisa terpenuhi setelah perusahaan bersepakat untuk mengimpor base fuel melalui Pertamina.

Sayangnya, kondisi tersebut tak berlangsung lama, tepatnya sebulan setelah menjual BBM impor dari Pertamina, stok BBM Shell langka lagi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (21/1).

"Kemarin saya menerima Gubernur Papua Bapak Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM. Kami berdiskusi dan berkoordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," terang Bahlil dalam Instagramnya.

Saat dikonfirmasi terpisah mengenai pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas beberapa hal, termasuk persoalan pemberitn 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Ia menyampaikan persoalan tersebut akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami membahas beberapa soal, dan maksud dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen, dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan," ujar Bahlil usai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah (pemda) Papua.

Prabowo meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham 10 persen itu.

"Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemulihan tenaga listrik di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh mencapai 52 persen, Sumatera Utara (Sumut) 87 persen, dan Sumatera Barat (Sumbar) 99 persen.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

"Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses," ujar Anggia, Jumat (5/12) dikutip Antara.

Anggia juga menjelaskan dari 1,4 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) di Aceh, sebanyak 759 ribu atau 52 persen sudah dapat mengakses listrik kembali.

Lebih lanjut, ia menegaskan sekitar 700 ribu pelanggan lainnya ditargetkan bisa tersambung listrik kembali pada Sabtu (6/12).

Pemulihan tersebut melalui jaringan kelistrikan di Kabupaten Bireuen dan kawasan Arun, Aceh. Anggia menjelaskan kedua daerah tersebut berperan dalam menyinari sebagian besar wilayah Aceh dan Sumut.

"Bireuen dan Arun itu kan menyinari sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan Aceh, itu yang langsung diperbaiki," jelasnya.

Sementara itu, dari 544 ribu atau sekitar 87 persen pelanggan di Sumut yang terdampak, sebanyak 473 ribu pelanggan di antaranya sudah bisa mengakses listrik.

"Untuk Sumatera Barat ini praktis tidak separah dua provinsi lainnya, dari 270 ribuan pelanggan yang terdampak, kurang lebih 268 ribuan pelanggan sudah bisa akses listrik. (Pemulihannya) 99 persen," kata Anggia.

Anggia memastikan pemerintah terus berupaya untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sana. Mobilisasi peralatan dilakukan melalui jalur udara dan dan diturunkan ke titik-titik pembangunan infrastruktur.

"SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) kan di tengah hutan, ya untuk menyambungkan semua wilayah Aceh itu. Itu yang dikejar oleh Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) untuk diselesaikan oleh PLN," ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menargetkan penggabungan tiga anak usaha Pertamina bisa selesai 1 Januari 2026.

Pertamina sedang melakukan merger atau penggabungan tiga anak usahanya, yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

"Sekarang kita sedang tahap finalisasi, nanti kita akan laporkan ke Danantara untuk mendapatkan persetujuan. Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana gitu yang kita kejar," kata Simon di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11), dilansir detikfinance.

Simon menjelaskan merger tiga anak usaha Pertamina bertujuan meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan. Entitas baru hasil merger diharapkan lebih mampu beradaptasi dengan kondisi global yang semakin tidak tentu.

Menurutnya, merger akan membuat pengambilan keputusan lebih mudah. Terlebih lagi, usaha tiga anak perusahaan Pertamina itu sangat erat kaitannya dengan pasokan dan penyaluran BBM di Indonesia.

"Jadi itu kembali lagi kan kita melihat, mengikuti perkembangan zaman ya, tantangan pada saat itu tentunya berbeda ya. Saat itu ketika ada holdingisasi itu adalah langkah yang terbaik," ucapnya.

"Tapi ketika kita melihat sekarang, kondisi sekarang dengan adanya keputusan ini kita sudah membandingkan antara penggabungan subholding PIS dengan Patra Niaga, Patra Niaga dengan Kilang, Kilang dengan PIS. Inilah yang sejauh ini adalah keputusan terbaik, penggabungan tiga subholding," paparnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025-2029.

Bahlil melantik Ketua Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan delapan anggota Komite BPH Migas lainnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

"Hari ini saya sudah melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai, dan SK masa berlaku yang perpanjangan hari ini berakhir. Jadi saya lantik," kata Bahlil usai pelantikan, Senin (10/11), dilansir detik.

Bahlil berharap para pimpinan BPH Migas yang baru dapat bekerja sama baik dengan kementeriannya. Ia menilai BPH Migas punya tugas sangat penting mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

"Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas," ucapnya.

Sembilan orang pimpinan BPH Migas periode 2024-2029 telah melalui seleksi di DPR. DPR mengesahkan Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Selasa (23/9).

Berikut daftar anggota Komite BPH Migas periode 2024-2029:Ketua: Wahyudi Anas

Anggota:- Arief Wardono- Bambang Hermanto- Baskara Agung Wibawa- Eman Salman Arief- Erika Retnowati- Fathul Nugroho- Harya Adityawarman- Hasbi Anshory

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara tentang kabar produk bahan bakar minyak (BBM) baru Bobibos yang viral di media sosial.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman tak mau menyebut nama BBM tertentu. Ia hanya menyampaikan apresiasi atas inovasi berbagai pihak.

"Saya tidak berani menyebut nama dan lain-lain, tapi tidak mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal delapan bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak," kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11), dilansir detik.

Laode pun menjelaskan tentang kabar BBM Bobibos mendapatkan sertifikat dari Lemigas Kementerian ESDM. Ia menyebut BBM itu baru mengajukan usulan uji laboratorium.

Ia berkata Kementerian ESDM belum bisa menyampaikan hasil uji BBM itu. Menurutnya, hasil uji tersebut masih berstatus secret agreement.

"Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi," ucap Laode.

Laode menyampaikan Kementerian ESDM membuka pintu lebar untuk memfasilitasi pihak yang berinovasi membuat produk BBM baru dengan badan usaha (BU) yang sudah ada untuk dilakukan kerja sama. Hal ini guna produk tersebut dapat diperjualbelikan di masyarakat.

Ia mengatakan banyak pihak yang membuat BBM baru. Akan tetapi, BBM-BBM itu perlu proses yang sudah ditetapkan pemerintah untuk bisa diperjualbelikan.

"Ada juga kan dari plastik pernah tuh. Seperti ini banyak, tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satulah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi," ucapnya.