Kawasan Depok, Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Senin (15/6) sore.

Dalam sejumlah unggahan di media sosial, kawasan Depok yang listriknya padam ada Sukmajaya, Jatijajar, dan Kalimulya.

Menurut akun resmi media sosial X PT PLN (Persero) @pln_123, pemadaman listrik di Depok hari ini karena PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik.

"Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan kendalan pasokan listrik bagi masyarakat, admin sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik, yang memerlukan pengaturan pasokan listrik atau manajemen beban," tulis @pln_123 dalam unggahannya pada pukul 16.29 WIB.

Perseroan menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam penyediaan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Perusahaan setrum pelat merah ini juga memastikan seluruh petugas operasional disiagakan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap aman dan andal.

"Estimasi waktunya secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadi gangguan," tulis @pln_123.

Lebih lanjut PLN menyebut tim teknis terus melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan.

Bank Dunia menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di balik perbaikan tersebut, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,9 juta orang pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang sehat karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah.

"Pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut menjelaskan hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan-minuman. Sektor pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja, sementara sektor akomodasi dan restoran menyerap sekitar 420 ribu pekerja baru.

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan, sektor jasa keuangan tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama, sedangkan sejumlah sektor profesional lainnya cenderung stagnan.

Menurut Bank Dunia, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah lebih baik.

"Perbaikan kualitas pekerjaan masih terbatas," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah menganggur (underemployment), yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan.

Per Agustus 2025, tingkat setengah menganggur tercatat mencapai 32,7 persen dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi itu menjadi salah satu indikasi masih lemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, laporan tersebut mencatat upah riil pekerja menengah dan berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar 1-2 persen per tahun sejak 2018.

Pada saat yang sama, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah juga terus menyusut. Jika pada 2018 kelompok tersebut mencakup 14,5 persen pekerja, pada 2025 jumlahnya tinggal sedikit di atas 7 persen.

Bank Dunia menyebut tren tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian struktural di pasar kerja nasional.

"Ekonomi menghasilkan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat serta memperluas kelas menengah," tulis lembaga itu.

Ke depan, Bank Dunia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Menurut mereka, penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

"Penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan terjaga. Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 diprakirakan sebesar 225,0, ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," tulis BI dalam keterangan resminya, Kamis (11/6).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/ mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen.

Menurut BI, perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur dan perayaan Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, serta Iduladha.

Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Secara tahunan, penjualan eceran masih tumbuh terutama pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6.

Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Lebih lanjut, bank sentral menyebut kenaikan ekspektasi harga tersebut didorong oleh meningkatnya biaya bahan baku yang berpotensi menekan harga barang di tingkat konsumen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu yang menyebut pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit milik PT PLN (Persero).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman.

Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi belakangan lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan masalah ketersediaan energi primer.

"Tidak ada pasokan batu bara yang menipis yang pasti. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang," ujar Anggia ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

Ia juga membantah berbagai spekulasi yang beredar mengenai potensi pemadaman listrik yang lebih luas akibat terganggunya pasokan energi ke PLN.

"Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman dan lain-lain, itu tidak benar, dipastikan tidak benar," imbuhnya.

Anggia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga. Langkah antisipatif juga dilakukan agar gangguan teknis yang sempat terjadi tidak kembali terulang di kemudian hari.

Menanggapi kekhawatiran mengenai proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berjalan, Anggia memastikan hal tersebut tidak mengganggu pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

Menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menerapkan kebijakan relaksasi secara bertahap dalam proses RKAB dengan tetap memperhatikan kebutuhan industri dan ketersediaan batu bara nasional.

"Sejauh ini tidak ada permasalahan, apalagi Pak Menteri juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap ya, melihat bagaimana kebutuhan, tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dengan kuota batubara yang tersedia ke sana. Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN," ujarnya.

PT PLN (Persero) sebelumnya meminta maaf kepada masyarakat imbas pemadaman listrik di beberapa wilayah di Jawa Barat mulai dari Bogor, Bekasi hingga Bandung. Pemadaman dilakukan bergilir imbas pemeliharaan sistem.

Permintaan maaf disampaikan perseroan melalui pengumuman resmi melalui media sosial mereka, Rabu (10/6).

"Mohon maaf atas pemadaman karena pemeliharaan sistem kelistrikan yang terjadi," tulis PLN di surat yang diunggah.

Setidaknya ada 14 daerah di Jawa Barat yang terdampak pemadaman listrik bergilir Rabu kemarin, mulai dari Bogor, Bandung, Bekasi, hingga Sukabumi.

Pemerintah resmi memperketat peraturan mengenai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 22 April 2026.

Melalui aturan ini, pemerintah menutup celah yang selama ini kerap digunakan pelaku usaha untuk tetap menikmati tarif PPh final 0,5 persen.

Sebelum peraturan ini, pengusaha punya ruang untuk memecah usahanya ke beberapa perseroan perorangan agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Melalui skema ini, setiap entitas dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM.

Namun, melalui PP 20/2026, pemerintah mewajibkan penggabungan omzet wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya tidak dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto secara keseluruhan jumlahnya melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak," tulis beleid tersebut.

Dalam peraturan ini, Pemerintah memberikan contoh seorang wajib pajak bernama Tuan D yang menjalankan usaha perdagangan alat komunikasi. Tuan D kemudian mendirikan dua perseroan perorangan, yakni Perseroan Perorangan DJ dan Perseroan Perorangan DX.

Dalam satu tahun pajak, total omzet usaha Tuan D bersama kedua perseroan perorangan tersebut mencapai Rp6 miliar.

Dengan total omzet telah melampaui Rp4,8 miliar, Tuan D beserta kedua perseroan perorangan tersebut tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk perseroan perorangan lain yang didirikan Tuan D di kemudian hari.

Tidak hanya usaha yang dimiliki sendiri, pemerintah juga mengatur penggabungan omzet dalam lingkup keluarga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 20/2026.

Penggabungan itu berlaku pada suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaknnya sendiri.

Dalam pasal tersebut disebutkan penentuan batas omzet Rp4,8 miliar bagi pasangan suami istri dilakukan berdasarkan penggabungan seluruh peredaran bruto suami, istri, serta perseroan perorangan yang didirikan keduanya.

Dalam PP 20/2026, Pemerintah mencontohkan kasus Tuan A yang berprofesi sebagai notaris dengan omzet Rp3 miliar dalam satu tahun pajak.

Sementara itu, istrinya, Nyonya Y, menjalankan usaha butik pakaian dengan omzet Rp2 miliar dan memilih menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Di sisi lain, anak mereka yang belum dewasa, Nona V, memperoleh omzet Rp500 juta dari profesinya sebagai penyanyi cilik.

Dengan demikian, total peredaran bruto keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar dalam satu tahun pajak.

Dengan jumlah yang melampaui batas Rp4,8 miliar, maka pada Tahun Pajak 2027 Nyonya Y tidak lagi dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen atas usaha butiknya karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A Nyonya Y sebagai suami istri, termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona V pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp5,5 miliar. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri anjlok 30,54 persen secara tahunan (yoy) yakni dari 926,59 ribu perjalanan ke 643.661 perjalanan pada April 2026.

"Secara tahunan, (kunjungan WNI ke luar negeri) juga mengalami penurunan sebesar 30,54 persen," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (2/6).

Pudji mengatakan, secara bulanan, jumlah plesiran warga Indonesia ini merosot 18,85 persen di mana jumlah kunjungan mencapai 793.158 perjalanan pada Maret 2026.

Begitu juga dengan perjalanan warga Indonesia ke luar negeri secara kumulatif turun dibandingkan tahun lalu. Total perjalanan pada Januari-April mencapai 3,14 juta, berkurang 3,49 persen dari periode yang sama di 2025 sebanyak 3,25 perjalanan.

Sementara, kunjungan wisatawan mancanegara atau tulis asing ke Indonesia tercatat sebanyak 1,25 juta kunjungan. Realisasi ini naik 14,75 persen (mtm) dan 7,22 persen (yoy).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta, meningkat 8,24 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari hingga April 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

"Pada April 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan," ujar Pudji.

Berdasarkan pintu masuk, jumlah wisman mencapai 1.080,08 ribu kunjungan melalui pintu masuk utama dan 168,57 ribu kunjungan melalui pintu masuk perbatasan.

Jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisman dengan moda angkutan udara yang berkontribusi sebesar 82,35 persen, sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing hanya sebesar 14,23 persen dan 3,42 persen.

Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara mencapai 889,46 ribu kunjungan, naik 4,06 persen dibandingkan dengan April 2025 (yoy) dan naik 24,08 persen dibandingkan dengan Maret 2026 (mtm).

Bandara Ngurah Rai Bali dan Soekarno Hatta-Banten tercatat menjadi pintu masuk utama moda angkutan udara dengan kunjungan wisman terbanyak pada April 2026. Keduanya berkontribusi 87,78 persen terhadap jumlah kunjungan wisman yang menggunakan moda angkutan udara atau mencapai 780,79 ribu kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada April 2026 didominasi oleh warga Malaysia sebanyak 207,96 ribu kunjungan (16,65 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 157,96 ribu kunjungan (12,65 persen), diikuti China sebanyak 133,99 ribu kunjungan (10,73 persen), dan Singapura sebanyak 111,44 ribu kunjungan (8,92 persen).

Sejumlah warganet mengeluh tagihan listrik melonjak hingga dua sampai tiga kali di media sosial. Keluhan itu muncul setelah pelanggan mulai menerima tagihan listrik untuk periode Juni 2026.

Sejumlah pengguna mengunggah tangkapan layar tagihan yang meningkat signifikan dibanding bulan sebelumnya di berbagai platform media sosial.

Sebagian mengaku tagihan listrik naik hampir 50 persen, sementara lainnya menyebut tagihan membengkak hingga dua sampai tiga kali lipat meski merasa penggunaan listrik di rumah tak banyak berubah.

Salah satu pengguna mengaku tagihan listrik yang biasanya berkisar Rp2,2 juta melonjak menjadi sekitar Rp3,3 juta.

"Tagihan listrik naik sampai 50 persen loh ya ampun stres. Awalnya Rp2,2 juta jadi Rp3,3 juta," tulisnya.

Keluhan serupa disampaikan pengguna lain yang mengaku tagihan listrik bulanannya melonjak hingga hampir tiga kali lipat.

"Biasanya Rp700 ribu sampai Rp900 ribu, bulan ini sampai Rp2 juta. Pemakaian listrik malah lagi jarang nyuci dan setrika baju," tulis pengguna lainnya.

Keluhan serupa juga datang dari pelanggan lain yang mengaku tagihan listriknya naik menjadi sekitar Rp800 ribu dari sebelumnya Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Di sisi lain, sejumlah pengguna X juga mempertanyakan apakah lonjakan tagihan tersebut benar-benar disebabkan kenaikan konsumsi listrik atau ada faktor lain yang memengaruhi pencatatan penggunaan listrik.

Menanggapi ramainya keluhan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan tidak ada perubahan tarif listrik pada periode April hingga Juni 2026.

"PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Ia menjelaskan kenaikan tagihan yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi perubahan pola konsumsi listrik.

Menurut dia, faktor seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu udara, hingga meningkatnya aktivitas di rumah dapat menyebabkan penggunaan peralatan elektronik bertambah dan berdampak pada besaran tagihan.

"Adanya kenaikan tagihan listrik yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu, dan meningkatnya aktivitas di rumah yang menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari," ujar Gregorius.

PLN menyarankan pelanggan memeriksa kembali riwayat penggunaan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Melalui fitur tersebut, pelanggan pascabayar dapat melihat riwayat pemakaian listrik, sedangkan pelanggan prabayar dapat mengecek riwayat pembelian token untuk membandingkan konsumsi listrik dari bulan ke bulan.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak, termasuk memeriksa instalasi listrik secara berkala dan mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali.

Di tengah ramainya perdebatan di media sosial, PLN menegaskan siap membantu pelanggan yang ingin melakukan pengecekan lebih lanjut terkait tagihan listrik masing-masing.

Perusahaan meminta pelanggan menyampaikan nomor ID pelanggan melalui kanal layanan resmi agar dapat dilakukan analisis terhadap penggunaan listrik dan besaran tagihan yang muncul.

Utang pemerintah nyaris tembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini naik drastis dari posisi akhir Desember yang tercatat Rp9.637,9 triliun.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.

Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret sudah mencapai Rp240 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun. Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun.

TikTok Shop mulai memberlakukan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) yang dibebankan ke penjual (seller) untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. 

Kebijakan terbaru ini sudah diumumkan TikTok Shop melalui website resmi mereka sejak 22 April 2026.

"Biaya yang dikenakan kepada penjual terkait pesanan untuk layanan terkait logistik, termasuk pemrosesan, koordinasi, penanganan masalah terkait pengiriman, dan insentif pengiriman dasar," tulis TikTok yang dikutip pada Rabu (6/5).

Dengan biaya yang dibebankan kepada penjual, maka kebijakan ini dipastikan tidak memberatkan pembeli.

"Pembeli tidak terpengaruh. Biaya ini ditangani di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat checkout," imbuh pengumuman itu.

Untuk biaya pengiriman TikTok Shop wilayah Jakarta misalnya, menggunakan pengiriman standar, biayanya mulai dari Rp690 per kg hingga Rp4.350 per 5 kg. Lalu, untuk pengiriman instan dan sameday ditetapkan Rp2.020 untuk semua jarak.

TikTok Shop menyebut biaya layanan ini berbeda untuk setiap daerah dan juga berat barang yang akan dikirim.

Platform e-commerce lainnya, Shopee juga mengumumkan penyesuaian biaya layanan Gratis Ongkir XTRA untuk produk ukuran biasa dan khusus. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Mei 2026.

Produk ukuran biasa adalah barang dengan berat di bawah 5 kg, panjang/lebar/tinggi kurang dari 60 cm, dan dimensi kurang dari 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya layanan per kategori dikenakan mulai dari 1 persen hingga 8 persen dan untuk semua kategori barang Rp40 ribu per produk.

Sementara, untuk produk ukuran khusus adalah barang dengan berat lebih dari atau sama dengan 5 kg, panjang/lebar/tinggi lebih dari atau sama dengan 60 cm, atau dimensi lebih dari atau sama dengan 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya dari 2,5 persen - 9,5 persen dan semua kategori dikenakan Rp60 ribu per produk.

Dalam website resminya, Shopee memberikan ilustrasi perhitungan biaya layanan program opsional Gratis Ongkir XTRA.

Rumusan perhitungan Biaya Layanan Gratis Ongkir XTRA = (Harga Asli Produk - Diskon Produk dan/atau Voucher Diskon Ditanggung Penjual) x Persentase Biaya Layanan Sesuai Kategori Produk.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah mencatat tingkat partisipasi tinggi sebesar 98,51%, menandakan asesmen baru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai diterima luas oleh satuan pendidikan.

TKA untuk jenjang SD/MI sederajat digelar pada 20–30 April 2026 dalam 4 gelombang. Pemerintah menyebut pelaksanaan secara umum berlangsung lancar sejak hari pertama.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin mengatakan tingginya kehadiran peserta mencerminkan kesiapan sekolah dan siswa dalam mengikuti asesmen nasional tersebut.

“Persentase partisipasi dari SD/MI sederajat mencapai 98,51% dan konsisten di berbagai gelombang. Ini menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dan siswa yang mengikuti TKA sudah sangat baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, capaian itu juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan TKA dijalankan secara serius oleh ekosistem pendidikan nasional.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan 69 pelanggaran selama penyelenggaraan TKA jenjang SD. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya.

Kemendikdasmen menyebut tindak lanjut yang dilakukan meliputi teguran tertulis dari dinas pendidikan, pembinaan, penghapusan konten media sosial yang melanggar, hingga penandaan dalam sistem bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami juga melakukan flagging melalui sistem sehingga pengawas, penyelia, maupun proktor yang terbukti melakukan pelanggaran tidak direkomendasikan kembali,” kata Toni.

Selain persoalan kepatuhan, sejumlah daerah juga mengalami kendala eksternal seperti pemadaman listrik dan bencana alam. Namun, gangguan tersebut disebut telah diatasi melalui mekanisme ujian susulan.

Hasil TKA dijadwalkan diumumkan pada 26 Mei 2026. Pada tahap awal, sekolah akan menerima Daftar Kolektif Hasil TKA untuk proses verifikasi sebelum diterbitkan Sertifikat Hasil TKA.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Rahmawati menjelaskan hasil TKA akan disampaikan melalui sekolah sebagai bagian dari validasi data peserta didik.

Untuk mendukung Sistem Penerimaan Murid Baru, kementerian juga menyiapkan integrasi akses hasil TKA secara host to host dengan dinas pendidikan daerah sesuai jadwal penerimaan di masing-masing wilayah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merevisi aturan terkait dengan skema penyelesaian utang kepada negara (piutang). Terbaru, pemerintah bisa langsung memanfaatkan aset sitaan tanpa persetujuan debitur.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang baru dirilis pada 24 April 2026.

Dalam Pasal 186A, Purbaya menetapkan bahwa negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat menguasai fisik dan menggunakan aset-aset para debitur sebelum dijual atau dilelang maupun pengambilalihan hak.

"Pendayagunaan (pemanfaatan) oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang," tulis Pasal 186A ayat 1b aturan tersebut yang dikutip pada Senin (27/4).

Melalui Pasal 186B, Purbaya menetapkan pengguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan, menyampaikan permohonan kepada Penyerah Piutang, hingga setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

"Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengiriman (pengajuan permohonan)," tulis Pasal 186B ayat 5.

Dalam Pasal 186B ayat 7 ditetapkan masa penguasaan fisik oleh negara atau Kementerian/Lembaga maksimal 2 tahun. Selama dikuasai negara, hasil dan manfaatnya tidak akan mengurangi jumlah utang debitur.

"Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi utang Penanggung Utang/Penjamin Utang."

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.