REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu tiga bulan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rotasi pejabat disiapkan sebagai opsi apabila tidak terlihat perbaikan, termasuk hingga level kantor wilayah.

Purbaya mengatakan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan ia akan memfokuskan perhatian pada pembenahan kinerja kedua direktorat tersebut, terutama dengan memastikan perbaikan dimulai dari pejabat di level bawah agar bekerja lebih bersih dan efisien.

“Untuk saat ini belum. Dua sampai tiga bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai. Memastikan mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, evaluasi akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan. Jika tidak ada kemajuan, rotasi pejabat akan kembali dilakukan. “Saya lihat tiga bulan ke depan seperti apa. Kalau tidak ada progres, saya kocok ulang lagi,” kata dia.

Menurut Purbaya, pembenahan diarahkan pada praktik di lapangan yang masih terjadi, termasuk aktivitas usaha tanpa pemenuhan kewajiban pajak yang melibatkan aparat. Rotasi, kata dia, tidak akan berhenti di level pusat jika pelanggaran serupa masih ditemukan di daerah.

“Kalau itu masih ada, setelah tiga bulan masih ada, saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwil. Dua-duanya berlaku,” kata Purbaya.

Purbaya menekankan pembenahan pajak dan bea cukai penting karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas nasional dan persepsi global terhadap kinerja penerimaan negara. “Kinerja dua ini memang berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional. Anda lihat Moody’s menyebut ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien,” tuturnya.

Ia memastikan tidak akan berkompromi dalam evaluasi yang akan dilakukan pada pertengahan tahun. “Di pertengahan tahun saya akan evaluasi semua kinerja pajak dan bea cukai. Saya tidak akan kompromi. Di situ pembuktian. Kalau hasilnya jelek, ya sudah saya kocok ulang,” ungkapnya.

Ihwal pengungkapan praktik operasi gelap, Purbaya menjelaskan keberadaan safe house menjadi bagian dari modus yang sudah lama diketahui, namun baru dibuka ketika waktunya dinilai tepat. “Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, tidak terdeteksi siapa pun. Telepon seluler juga tidak boleh masuk,” ujarnya.

Purbaya bahkan mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa tahun lalu, namun hanya sedikit pihak yang mengetahuinya. “Saya pikir sudah lama itu. Saya sudah tahu beberapa tahun lalu ada safe house, tapi memang belum saatnya dibuka. Hanya sedikit orang saja yang tahu,” katanya.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

"Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," ujarnya.

BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.

Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa laporan mengenai laporan pegawai Bea dan Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan seragam tidak benar.

Hal ini ditegaskan oleh Purbaya kepada jurnalis dalam media briefing siang ini, Jumat (24/10/2025). Purbaya mengatakan laporan publik dari kanal Lapor Pak Purbaya ini telah ditelusuri dan terbukti dari CCTV, tidak benar bahwa ada pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks.

"Ini kita datangi Starbucks-nya, kita cek ternyata bukan Bea Cukai," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan dari whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

Si pelapor pun menguraikan detail "temuannya", bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Ini akan kami tindak ya," tegas Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]