REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat zero gratification dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idul Fitri ini," ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan komitmen tersebut juga merupakan bagian dari implementasi ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Peraturan tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel di lingkungan institusi.

TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel dengan melaporkan apabila menemukan adanya oknum yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

Laporan dapat disampaikan melalui mekanisme whistleblowing system (WBS) yang disediakan perusahaan, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS atau WhatsApp 08111446666, serta laman wbs.taspen.co.id dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia, kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik di kantor pusat dan cabang, program e-learning integritas, serta kampanye digital internal yang menekankan prinsip 5 NO yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Melalui langkah tersebut, TASPEN berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perusahaan juga menargetkan terwujudnya zero fraud di lingkungan kerja sebagai bagian dari penguatan budaya integritas sekaligus mempertegas peran TASPEN dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

"Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," ujarnya.

BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.

Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.

(ANN)

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku siap memecat para pegawainya yang terbukti melakukan penipuan.

Pernyataan Bimo diungkapkan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan bahwa ada oknum pegawai pajak berinisial AR di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa yang diduga melakukan premanisme.

Bimo berharap pelapor oknum fiskus berinisial AR itu juga memasukkan laporan ke Whistleblowing System (WISE) di https://www.wise.kemenkeu.go.id. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak bisa mengecek bukti-bukti bahwa AR terindikasi melakukan tindakan premanisme.

"Tentu kita, seperti komitmen saya juga sejak awal gitu ya, fraud [penipuan] sedikit pun akan saya tindak, bahkan akan saya pecat," ujar Bimo dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya menerima laporan perihal AR lewat saluran WhatsApp (WA) 'Lapor Pak Purbaya' yang dirilis pada pekan lalu. Lewat saluran WA di nomor 082240406600 itu, masyarakat bisa melaporkan terkait pelayanan pajak dan bea cukai.

Purbaya pun meminta agar AR diperiksa. Dia ingin agar kasus itu selesai pekan ini.

"Kalau itu minggu depan [pekan ini] saya cek, harus sudah rapi nih. Enggak ada premanisme, dia minta duit pasti maksa ya," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dia mengaku ingin mendobrak mental birokrasi para pegawai negeri sipil terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, mereka tidak terlalu peduli imbauan para menteri karena jabatannya hanya lima tahun—tidak seperti mereka yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil hingga pensiun.

"Itu adalah behavior [kebiasaan] dari para birokrat, ganti menteri bodo amat. Kalau dimarahin diem aja, dia pikir nanti lima tahun lagi ganti menteri. Ini sekarang gak akan saya biarkan. Ya empat tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya," kata Purbaya.