CIMAHI - Nasib orang tak ada yang tahu, keputusan meninggalkan zona nyaman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru menjadi titik balik kehidupan Tono Suwarna. Pria asal Cimaung, Jawa Barat ini kini dikenal sebagai petani bawang merah sukses.

Kunci keberhasilannya bukan semata kerja keras, tetapi keberanian mengadopsi inovasi budidaya bawang merah dari biji atau True Shallot Seed (TSS). Di tengah fluktuasi harga dan tantangan produksi bawang merah konvensional, Tono memilih jalan berbeda.

Tono meninggalkan metode menanam dari umbi yang selama ini umum digunakan petani dan memilih teknologi TSS. Keputusan tersebut terbukti menjadi pilihan yang tepat. “Awalnya banyak yang bilang saya nekat. Tapi saya percaya kalau mau maju, harus berani mencoba hal baru,” ujar Tono, Sabtu (18/4/2026).

Kepercayaan itu kini terbayar lunas. Dengan teknologi TSS, Tono mampu menghasilkan hingga belasan ton per hektare dengan kualitas umbi yang lebih seragam. Tidak hanya itu, efisiensi biaya juga menjadi keuntungan besar. Cara budidaya TSS mampu menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan bibit yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam budidaya bawang merah.

“Inovasi ini benar-benar mengubah hidup saya. Biaya lebih hemat, hasil lebih banyak. Dari sini saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi,” katanya.

Lihat video: Harga Bawang Merah dan Putih Naik Signifikan



Seperti diketahui komoditas bawang merah di Indonesia sangat strategis. Bawang merah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan utama dalam berbagai masakan Nusantara. Rata-rata konsumsi bawang merah masyarakat Indonesia mencapai sekitar 2,8 hingga 3 kilogram per kapita per tahun.

Namun, tingginya kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan produktivitas di tingkat petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produktivitas bawang merah nasional masih berada di kisaran 9–10 ton per hektare. Angka ini tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil yang bisa dicapai melalui penerapan teknologi dan benih unggul.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produktivitas inilah yang membuka ruang bagi inovasi seperti TSS untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan hasil panen sekaligus kesejahteraan petani. Teknologi TSS, khususnya benih bawang merah MERDEKA F1, terbukti mampu memberikan potensi hasil panen mencapai 14–18 ton per hektare. Angka ini meningkat sekitar 40 hingga 80% dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, penggunaan TSS juga mampu menekan biaya bibit hingga 30–50 persen. Efisiensi ini memberikan ruang keuntungan yang lebih besar bagi petani, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat tingginya biaya awal produksi.

Managing Director perusahaan benih unggul sayuran PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Glenn Pardede, menjelaskan inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tantangan pertanian ke depan tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

“Inovasi adalah hal yang sangat penting bagi petani. Tanpa inovasi, produktivitas akan stagnan, sementara tantangan terus meningkat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak langsung bagi petani,” ujar Glenn.

Sebagai perusahaan benih sayuran unggul yang telah berdiri lebih dari 35 tahun di Indonesia, Ewindo terus mendorong pengembangan teknologi pertanian, termasuk melalui TSS. Glenn menambahkan, kehadiran benih unggul seperti MERDEKA F1 bukan hanya soal meningkatkan hasil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha tani. “Kami ingin petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga lebih efisien dan berdaya saing. TSS adalah salah satu inovasi yang kami dorong untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Di lapangan, dampak inovasi ini mulai terasa. Semakin banyak petani yang tertarik mengikuti jejak Tono termasuk perubahan model bisnis petani dimana awalnya tidak ada penyemai bawang merah kini mulai bermunculan. Para petani juga melihat langsung perubahan yang terjadi, dari peningkatan hasil hingga stabilitas pendapatan.

Bagi Tono yang juga merupakan perintis penyemai bawang merah, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia kini aktif berbagi pengalaman kepada petani lain di “Rumah Bawang” – tempat dimana dia pertama kali berkenalan dengan inovasi TSS - sebagai sentra belajar budidaya bawang merah yang diinisasi Ewindo. Selain di Cimaung, Jawa barat, Rumah Bawang juga dibangun di Wonosobo, Jawa Tengah dan Solok, Sumatera Barat.

Dengan adanya Rumah Bawang, petani dan penyemai bawang merah dapat mempelajari secara detail semua proses budidaya bawang merah TSS. Mulai dari proses pengolahan, persiapan lahan, persemaian, transplanting, perawatan, panen hingga pasca panen dapat dipelajari oleh petani secara detail. Tujuannya adalah agar keberhasilan petani bisa meningkat dan manfaat penanaman bawang merah TSS bisa dirasakan oleh petani. Selain itu, penyemai bawang merah TSS yang menyediakan semaian bawang merah TSS ke petani juga dapat belajar dan mengadopsi sebagai ekosistem baru.

Pelatihan di rumah bawang dilakukan dengan diskusi dan praktek di kelompok-kelompok kecil sehingga lebih efektif serta lebih dapat diserap oleh petani. Setelah belajar dan cultivation level petani dan penyemai sudah meningkat, maka dilanjutkan dengan experience petani yang perlu ditingkatkan dengan cara penanaman langsung oleh petani yang sudah teredukasi. Kemudian petani ahli dapat menyebarkan ilmunya ke petani yang lain sehingga petani yang ahli dalam menanam TSS meningkat dan semakin banyak sehingga ekosistem TSS semakin cepat akan terbentuk.

Di tengah tingginya kebutuhan bawang merah nasional, langkah-langkah inovatif seperti Tono Suwarna dan Rumah Bawang menjadi semakin relevan. Jika semakin banyak petani memanfaatkan inovasi dan beralih ke teknologi yang lebih efisien dan produktif, sistem pangan Indonesia akan semakin kuat termasuk memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) untuk 2,2 juta aparatur sipil negara (ASN). Namun, jumlah yang sudah dibayarkan oleh masing-masing instansi baru kepada 631.000 pegawai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pihaknya sudah membayarkan anggaran THR namun belum semua instansi telah mencairkannya kepada masing-masing ASN.

"Mungkin seminggu ke depan. Sebagian besar sudah keluar sekarang. Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan, belum keluar. Tetapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Secara rinci, jelasnya, Kemenkeu telah membayarkan THR senilai Rp3 triliun untuk 631.000 ASN. Total penerima THR Idulfitri bagi ASN ini mencapai 2,2 juta pegawai.

"Berarti ada yang masih belum diambil," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Selain THR ASN, Bendahara Negara juga sudah membayarkan gaji ke-13 pensiunan senilai Rp11,4 triliun untuk 3,56 juta pensiunan atau 93,5%.

Sementara itu, realisasi pembayaran THR untuk ASN daerah telah mencapai Rp127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh tiga pemda dari 546 pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua tinggal berapa cepat mereka mencairkan itu," pungkas Purbaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu telah menganggarkan senilai Rp55 triliun untuk THR ASN maupun TNI-Polri.

Identik membawa berkah, momentum Ramadan kerap dikaitkan dengan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut selalu dinanti para pekerja, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), PPPK hingga pekerja swasta pada umumnya.

Lalu, apakah nominal THR PNS dan PPPK Beda?

Untuk PNS, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan THR 2026 untuk PNS, TNI dan Polri sudah ada dan siap dicairkan.

"Itu (aturan) sedang diproses, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti presiden yang mengumumkan," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

Adapun dana yang disiapkan bendahara negara untuk THR PNS 2026 adalah Rp55 triliun. Purbaya juga mengatakan rencana distribusi THR PNS adalah pekan pertama Ramadan 2026.

"(Pencairan THR) minggu pertama puasa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/2).

Sementara itu, mengacu pada Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi untuk memperoleh THR. Di mana dalam PP tersebut disampaikan bahwa penerima THR meliputi PNS, CPNS, PPPK prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara.

Apakah Nominal THR PNS dan PPPK Beda?

Ketentuan nominal THR PNS diperkirakan tidak jauh berbeda dengan perhitungan tahun lalu. Itu merujuk PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Sebagai gambaran, berdasarkan PP tersebut, Pasal 9 ayat 2 disampaikan bahwa THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK terdiri dari beberapa poin.

Diantaranya, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam sebulan. Tambahan diberikan dengan memerhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan diberikan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

Adapun THR dan gaji ketiga belas PPPK berlaku ketentuan seperti PPPK dengan masa kerja kurang dari setahun diberikan THR dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan kerja yang mengacu.

Selanjutnya, untuk PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender, tidak diberikan THR. Ketentuan terakhir, PPPK dengan masa kerja kurang dari sebulan sejak tanggal yang ditentukan, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran sekaligus menjaga daya beli dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Pada 2026, pemerintah kembali menyiapkan kebijakan THR PNS yang mengacu pada regulasi terbaru. Meski besaran resminya masih menunggu pengumuman lanjutan, gambaran skema dan perhitungannya sudah bisa diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR PNS 2026 diperkirakan cair 10–15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah biasanya menyalurkan THR lebih awal agar ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran.

Kebijakan pencairan THR ini diharapkan kembali dilakukan secara serentak, baik untuk PNS pusat maupun daerah, setelah Peraturan Presiden terkait THR resmi diterbitkan.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima THR:

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS
• Pensiunan TNI dan Polri
• Pensiunan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan kepada bangsa dan negara.

Komponen Besaran THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 memang belum diumumkan. Namun, jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR PNS meliputi:

• Gaji pokok, sesuai pangkat, golongan, dan masa kerja
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan catatan menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan dan tidak dikenakan iuran. Namun, khusus komponen tunjangan kinerja, besarannya bisa diberikan penuh atau sebagian sesuai keputusan pemerintah pusat.

Perhitungan THR PNS 2026 Berdasarkan Masa Kerja

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja pegawai, dengan skema sebagai berikut:

1. Masa kerja lebih dari 12 bulan
   THR sebesar 1 bulan gaji pokok (ditambah tunjangan tetap jika berlaku)
2. Masa kerja kurang dari 12 bulan
   (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini dianggap lebih adil karena memberikan hak proporsional bagi ASN yang baru diangkat, tanpa mengurangi hak ASN senior.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Pemerintah juga menetapkan aturan khusus bagi beberapa kelompok ASN:

1. Guru ASN
   Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.
2. Dosen ASN
   Dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor, sesuai ketentuan.
3. CPNS
   CPNS menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.
4. PPPK
   PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja. Sementara PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Tidak semua tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR
• Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki tujuan strategis, antara lain:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara

Dengan dasar hukum yang jelas melalui PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap kebijakan THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memberikan pendampingan hukum kepada oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap pengurangan pajak di sektor pertambangan. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, para tersangka tersebut masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan.

“Kalau saya ditanya kenapa kami akan mendampingi secara hukum, itu kan masih pegawai Kementerian Keuangan. Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Ia memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum kepada para pegawainya yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, Purbaya menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

“Tapi tidak ada intervensi, dalam pengertian saya datang ke mereka dan meminta setop ini, setop itu,” terangnya.

Sebelumnya diketahui, penyidik KPK melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. KPK kemudian melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam OTT tersebut. Mereka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku konsultan pajak, serta EY selaku staf PT WP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka masing-masing bernama Dwi Budi (DWB), Agus Syaifudin (AGS), Askob Bahtiar (ASB), Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Edy Yulianto (EY).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dugaan suap tersebut bermula dari laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode pajak 2023 yang disampaikan oleh PT WP selama September–Desember 2025.

“Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran PBB. Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad.

Ia menjelaskan PT WP kemudian mengajukan sejumlah sanggahan atas hasil pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara. “Dalam prosesnya, diduga saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in sebesar Rp 23 miliar,” katanya.

Asep menjelaskan istilah all in yang dimaksud mencakup Rp 15 miliar untuk pembayaran kekurangan pajak dan Rp 8 miliar sebagai biaya komitmen untuk AGS yang kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Namun demikian, PT WP merasa keberatan dengan permintaan tersebut dan hanya menyanggupi pembayaran fee atau biaya komitmen sebesar Rp 4 miliar,” ujarnya.

Pada Desember 2025, tim pemeriksa kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak bagi PT WP sebesar Rp 15,7 miliar. “Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sekitar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara berkurang secara signifikan,” kata Asep.

Sementara itu, Asep mengungkapkan PT WP diduga menggunakan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan untuk memenuhi permintaan biaya komitmen dari AGS. Dana tersebut kemudian diberikan secara tunai di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.

“Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta pihak-pihak lainnya,” jelasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan, kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 12 kali dalam setahun. Jumlah kenaikan pa gkat ini bertambah dari 6 kali dalam setahun.

"Pertama periode kenaikan pangkat. Yang tadinya 6 kali setahun jadi 12 kali setahun," ujar Zudan saat rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Adapun kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, BKN juga membentuk kebijakan baru lainnya seperti implementasi pembangunan manajemen talenta, kemudian mendorong penerapan SLA maksimal 5 hari kerja, kemudahan pencantuman gelar, hingga uji kompetensi jabatan fungsional pegawai yang semula empat kali setahun menjadi 12 kali setahun

"Ketujuh terdapat pencantuman gelar profesi, kedelapan pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan lebih rendah dari pangkat staff," kata Zudan.

Zudan menyampaikan, ada penambahan 1,4 juta ASN baru hingga saat ini. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN sekitar 4,2 juta dan saat ini berjumlah 5,58 juta. Zudan berkata, pada 1 Desember akan bertambah lagi karena adanya penetapan SK untuk pegawai P3K penuh waktu dan paruh waktu.

Dari jumlah itu, sebanyak 76% ASN ada di daerah atau setara 4,2 juta. Sementara itu, ada 24% atau 1,3 juta ASN yang ada di pusat..

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

“Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

“Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

“Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut," kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

“Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

“Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

Trump menulis di platform Truth Social:

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berupaya menggenjot transformasi digital di bidang layanan kepegawaian nasional. Tercatat, saat ini sebanyak 3,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif mengakses aplikasi ASN Digital setiap harinya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan saat ini BKN telah memiliki satu sistem layanan nasional yang bisa dimanfaatkan bersama oleh seluruh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut dia, dengan adanya aplikasi ASN Digital, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten dan kota tidak perlu lagi membuat sistem baru untuk pengelolaan kepegawaian.

"Seluruh ASN, seluruh Kementerian Lembaga, dan Kabupaten Kota tidak perlu membuat sistem yang baru, gunakan saja sistemnya BKN, platformnya BKN di ASN digital. Jadi dalam pelayanan kepegawaian rekan-rekan semuanya seluruh Kementerian Lembaga dan Kabupaten Kota tidak perlu datang ke BKN," kata Zudan dikutip dari akun Instagram @bkngoidofficial, Sabtu (8/11/2025).

Zudan menjelaskan, seluruh layanan kepegawaian sebanyak 47 jenis layanan saat ini dapat diunggah dan diakses secara online. Adapun, apabila terdapat kendala, para ASN dapat menghubungi petugas di BKN melalui berbagai layanan komunikasi.

"Jadi kalau rekan rekan ada kesulitan hubungi PIC nya, hubungi rekan rekan di BKN boleh lewat telepon boleh lewat Zoom boleh dengan cara apapun," katanya.

Zudan menambahkan berdasarkan data yang dimiliki BKN, rata-rata kunjungan harian ke sistem BKN mencapai sekitar 3,1 juta kali per hari. Karena itu, ia pun mendorong agar para ASN dapat segera melengkapi sendiri data pribadi mereka termasuk profil, riwayat pendidikan hingga kinerja harian.

"Silahkan data dirinya dilengkapi dan mengisi sendiri secara online termasuk kinerja harian. Jadi BKN terus bergerak digital menyiapkan platform untuk rekan rekan para ASN Indonesia. Yang belum download aplikasi ASN Digital segera mendownload," ujarnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah kementerian mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau tukin pada tahun ini. Terbaru, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tukin nya akan naik 100%.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku bendahara negara mengaku tidak tahu menahu soal kabar kenaikan tukin 100% di Kementerian ESDM. Namun, ia memastikan, bila telah resmi disetujui Presiden tentu pencairan kenaikan tukinnya akan segera dilakukan.

"Saya nggak tahu, saya belum tahu. Kalau ada surat dari Perintah bapak Presiden, ya kita ikut, cuma saya belum tahu," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, awal pekan ini, seperti dikutip Jumat (31/10/2025).

Purbaya pun menuturkan anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ada. Tetapi, dia mengaku belum menerima rincian mengenai kebijakan kenaikan tukin untuk Kementerian ESDM. Dia pun berjanji jika sudah mendapatkan rinciannya akan menjelaskan kebijakan ini.

"Anggarannya sudah ada semua, cuma saya belum tahu untuk ESDM seperti apa. Jadi belum sampai, nanti kalau sampai saya akan jelaskan," katanya.

Di luar rencana kenaikan tukin Kementerian ESDM, sebetulnya sejumlah kementerian lain sudah mendapatkan ketentuan resmi kenaikan tukin pada tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya ada tiga kementerian yang tukin para pegawainya naik, yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 , PP 19 Tahun 2025, dan PP No. 18 Tahun 2025.

Adapun, Pasal 5 Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 menegaskan Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi kementerian tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Kebudayaan.

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dan Wakil Menterinya mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun, kenaikan tukin ini diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17 di 3 kementerian ini, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.

Berikut ini daftar tukin di 3 kementerian yang telah ditetapkan naik oleh Presiden Prabowo:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000

- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500

- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000

- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000

- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000

- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000

- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600

- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200

- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200

- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150

- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950

- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400

- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250

- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000

- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000

- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250

- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya belum akan menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja. Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin lalu (29/10/2025).

"Belum, belum," tegasnya kepada pewarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Bahkan ketika disinggung besaran kenaikan tukin pun, dia menegaskan bahwa tidak ada perhitungan apapun saat ini. Dia menuturkan bahwa gajinya sudah cukup besar, meskipun lebih kecil dari jabatannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean..Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar lah, nggak perlu naik juga nggak apa-apa," tegasnya.

Sebagai catatan, di era Menteri Keuangan Sri Mulyani, tukin PNS Kementerian Keuangan pernah naik hingga 300% pada 2005. Keputusan ini diambil oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusannya menaikan tukin PNS Kemenkeu sebesar 300% bukan tanpa alasan. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong. Dia mengatakan gaji yang kecil itu pula yang menyebabkan banyaknya korupsi di Kemenkeu pada masa dahulu.

"Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar," kata Sri Mulyani dalam peluncuran bukunya No Limits, Reformasi dari Hati, tahun lalu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa laporan mengenai laporan pegawai Bea dan Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan seragam tidak benar.

Hal ini ditegaskan oleh Purbaya kepada jurnalis dalam media briefing siang ini, Jumat (24/10/2025). Purbaya mengatakan laporan publik dari kanal Lapor Pak Purbaya ini telah ditelusuri dan terbukti dari CCTV, tidak benar bahwa ada pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks.

"Ini kita datangi Starbucks-nya, kita cek ternyata bukan Bea Cukai," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan dari whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

Si pelapor pun menguraikan detail "temuannya", bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Ini akan kami tindak ya," tegas Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat petugas Bea Cuka yang dikabarkan sering nongkrong di gerai coffee shop. Hal itu diungkapkannya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

Bagaimana ceritanya?

Seperti diketahui, Purbaya mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Nah, meski baru aktif 2 hari, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibaca langsung oleh Purbaya. Salah satunya, laporan oleh whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

Si pelapor pun menguraikan detail "temuannya", bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Ini akan kami tindak ya," tegas Purbaya.

Dia pun memberi peringatan keras kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih nggak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," kata Purbaya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]