Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas menyatakan intervensi CBP 1,34 juta ton beras itu dilakukan melalui Perum Bulog selama Januari hingga Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Hal itu terdiri dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

"Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO (Food and Agriculture Organization) baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton," ucap Amran.

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton.

Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

"Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras," kata Amran.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 3,98 persen. Angka itu mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

"Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih.

Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu, inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen.

Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan intervensi jaring pengaman harga ayam ras pedaging hidup dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak serta melindungi keberlanjutan usaha perunggasan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi ketika harga ayam hidup turun maupun naik terlalu tinggi agar tetap berada pada level yang menguntungkan produsen dan terjangkau bagi masyarakat

"Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali. Ini karena apa? Karena bagaimanapun kita ini negara produsen. Kita ingin swasembada. Tentu harga-harga di tingkat produsen jangan sampai terlalu rendah," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aspirasi peternak unggas seputar harga ayam ras pedaging hidup yang masih mengalami penurunan dan belum bergerak mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat peternak, terus ditindaklanjuti pemerintah.

Menurut Ketut sebagai negara produsen daging ayam ras, harga di peternak sangat krusial untuk dijaga kewajaran level harganya.

Adapun rata-rata harga ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak secara nasional sampai 8 Juni dalam pemantauan Bapanas berada di Rp22.382 per kilogram (kg).

Level harga itu masih 10,47 persen jauh dibawah HAP yang berada di Rp25.000 per kg. Apabila dibandingkan sebulan sebelumnya juga kian menurun 2,39 persen karena saat itu level harga masih berada di Rp22.930 per kg.

Oleh karena itu, lanjut Ketut, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan menstabilkan kembali harga ayam.

"Kebetulan daging ayam ras di tingkat produsen juga mengalami penurunan. Tentu juga kita akan lakukan intervensi bersama-sama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," beber Ketut.

Pemerintah juga kolaborasi dengan asosiasi peternak unggas misalnya Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

"Untuk mencarikan solusi sehingga sekali lagi harga yang rendah di tingkat produsen bisa kita tangani dengan baik," tambah Ketut.

Ia menuturkan musyawarah untuk pencarian solusi bersama itu diupayakan secara kolaboratif oleh Bapanas agar terjadinya stabilitas harga dalam ekosistem perunggasan nasional mulai dari hulu hingga hilir.

Dia menyebutkan salah satu solusi yang sedang dikaji pemerintah untuk mengatasi masalah harga daging ayam di dalam negeri adalah penyerapan melalui program pemerintah seperti bantuan pangan. Hal itu pernah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 yang dikerjakan oleh ID FOOD.

Kala itu, Bapanas menugaskan ID FOOD melalui Kementerian BUMN untuk menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam. Alokasi bantuan diberikan sebanyak untuk 3 bulan.

Tahun 2024 total sebanyak 8,6 juta paket pangan telah berhasil disalurkan ke 7 daerah sasaran, antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan itu, ID FOOD berhasil mendistribusikan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaan bantuan pangan tersebut, ID FOOD telah berkolaborasi dengan banyak peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada tahun 2024, ID FOOD telah bermitra dengan total sampai 8.778 peternak yang terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Adanya penurunan harga di sektor perunggasan juga dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi BPS Pudji Ismartini membeberkan terjadinya kondisi deflasi daging ayam ras di Mei ini. Hal itu menekankan jika kondisi deflasi berulang tidak boleh diabaikan.

Daging ayam ras dilaporkan mengalami deflasi sebesar 3,83 persen pada Mei 2026. Kondisi ini melanjutkan tren penurunan harga yang juga terjadi pada bulan sebelumnya.

Deflasi berulang pada komoditas daging ayam ras menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mencerminkan tekanan harga yang masih berlangsung di tingkat produsen maupun pasar.

"Daging ayam ras juga mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah di minggu pertama Juni 2026 ini, sudah sebanyak 85 kabupaten kota," katanya.

"Beberapa kabupaten kota walaupun mengalami kenaikan atau perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tetapi masih berada di bawah HAP-nya," tambah Pudji.

Deflasi daging ayam ras dicatat BPS mulai terjadi usai Maret. Daging ayam ras masih mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret, tapi kemudian menjadi deflasi 6,20 persen di April. Sementara deflasi daging ayam ras di Mei kembali terjadi meskipun ada pergerakan positif menjadi deflasi 3,83 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari dul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.

"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.

Dalam pantauan Bapanas, per 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

Sementara bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55.000 per kg.

Namun daging ayam ras di Rp38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih di bawah level HAP.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," jelas Maino.

Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg. Kemudian penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen.

Pada program SPHP beras, total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

"Kemudian penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan sedang tinggi," tambah Maino.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Sampai akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Intervensi lainnya yakni gerakan pangan murah (GPM). Yang mana hingga akhir Mei telah terlaksana 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Capaian itu jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Menurutnya porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Amran menyebut sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam menjaga pasokan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah berkomitmen terus menekan ketergantungan impor melalui percepatan produksi domestik.

Sejak tahun 2025, Indonesia menyetop impor beras umum dan jagung pakan. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 yang diupayakan dapat dilakukan bagi komoditas gula konsumsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH),

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus melakukan intervensi harga dari hulu hingga hilir guna mencegah deflasi lebih dalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, langkah intervensi dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap wajar bagi peternak maupun konsumen di tengah penurunan harga saat ini.

"Supaya tak terjadi deflasi yang terdalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, pemerintah terus bergerak melaksanakan intervensi mulai dari hulu sampai hilir," kata Ketut di Jakarta, Selasa.

Menurut Bapanas, harga ayam ras hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak telah berada sekitar 8 persen di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan para peternak karena dapat menekan keuntungan usaha mereka.

Pemerintah pun berupaya mengembalikan harga ke level yang lebih wajar melalui berbagai langkah stabilisasi agar produksi peternakan nasional tetap terjaga dan peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan.

Selain menjaga keseimbangan harga, intervensi tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional serta menghindari tekanan deflasi yang lebih dalam pada kelompok komoditas pangan strategis.

"Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH)," jelas Ketut.

Dalam pantauan harga di tingkat produsen sampai 17 Mei, lanjut Ketut, rata-rata harga secara nasional untuk ayam pedaging hidup berada di Rp22.783 per kilogram (kg) atau 8,87 persen di bawah HAP yang ditetapkan di Rp25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp24.356 per kg atau 8,09 persen di bawah HAP Rp26.500 per kg.

Ia menegaskan, prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui HAP yang sudah ditetapkan.

Ia mengaku pihaknya segera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen.

Selain itu, Bapanas juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bisa menyerap langsung komoditas tersebut ke peternak.

"Jangan sampai harga sudah terlanjur di bawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya," ucap Ketut.

Lebih lanjut, Ketut menyatakan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman telah menandatangani pendistribusian program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung pakan untuk membantu peternak menjaga biaya produksi tetap terkendali.

Program itu merupakan upaya pemerintah menjaga stabilisasi karena harga jagung di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp6.700 per kilogram, sementara jagung SPHP disalurkan dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram sehingga peternak masih dapat memperoleh keuntungan yang wajar.

"Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar," tambah Ketut.

Bapanas menetapkan harga jagung pakan program SPHP sebesar Rp5.000 per kg dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian. Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton dari target salur 213,2 ribu ton.

Stok cadangan jagung pemerintah (CJP) per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, implementasi program intervensi pangan sudah berjalan cukup baik saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (18/5).

"Pada posisi daging ayam ras relatif terkendali. 232 daerah mengalami penurunan. Ini cukup baik artinya intervensi cukup baik dari Bulog maupun dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian bagus," kata Tito.

Dalam data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei, daging ayam ras mencatatkan penurunan IPH pada 232 kabupaten/kota. Sementara telur ayam ras lebih banyak lagi dengan penurunan IPH pada 246 kabupaten/kota. Kedua produk ternak unggas tersebut memang mencatatkan deflasi pada April lalu.

"Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," tambah Tito.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan dari tingkat produsen hingga konsumen, guna melindungi petani, menjaga pasokan, serta memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, termasuk mengendalikan inflasi.

"Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih. Harga relatif stabil dan semua pangan relatif stabil. Ini ditunjukkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik). Saya harus dukung ini," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dia mengapresiasi kondisi pangan usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Upaya menjaga stabilitas harga pangan itu akan terus dimaksimalkan termasuk dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha di tahun ini.

"Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia, itu swasembada pangan, protein, energi, dan etanol. Ini mimpi kita ke depan. Pertahanan negara yang baik, kalau kita berdaulat pangan di setiap pulau. Kenapa? Inflasi otomatis tidak terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, deflasi yang terjadi di April 2026 akan diantisipasi pemerintah dengan memastikan harga di tingkat produsen tidak jatuh terlalu jauh. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen terus dijaga kewajarannya bagi masyarakat.

Bapanas mencatat rata-rata harga ayam pedaging hidup telah berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen yang ditetapkan Rp25.000 per kilogram (kg). Per 3 Mei, rata-rata harga berada di Rp23.401 per kg. Harga itu telah menurun dibandingkan awal April yang berada di Rp23.696 per kg.

Harga telur ayam ras di produsen pun juga terpantau terus turun dalam sebulan terakhir. HAP produsen telur ayam ditetapkan di Rp26.500 per kg. Sementara per 3 Mei rata-rata harga berada di Rp24.890 per kg, sedangkan pada awal April masih di Rp25.642 per kg.

Guna membantu menekan biaya produksi peternak, Bapanas bersama Perum Bulog telah memulai penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Hal itu juga demi mengatasi fluktuasi harga jagung yang telah melebihi 16,81 persen dari Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat peternak/konsumen yang ditetapkan di Rp5.800 per kg.

Target program SPHP jagung pakan menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan ini diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Lebih lanjut, untuk mengatasi deflasi cabai, Bapanas mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menyalurkan stok cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami fluktuasi harga cabai.

Indonesia Timur masih mencatatkan harga cabai yang tinggi, sehingga FDP stok cabai dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara dimungkinkan guna mengatasinya.

Tren penurunan inflasi pada April 2026, termasuk pada komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan, menunjukkan mulai meredanya tekanan harga pangan pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas pangan strategis sebagai penyumbang utama deflasi April, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

"Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau umumnya lebih rendah pada periode yang bertepatan dengan momen pasca-Lebaran. Seiring juga adanya normalisasi permintaan pasca HBKN," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin (4/5).

Dalam paparannya disebutkan daging ayam ras mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret menjadi deflasi 6,20 persen di April. Inflasi telur ayam ras dari 2,34 persen di Maret, turun menjadi deflasi 4,29 persen di April. Cabai rawit dan cabai merah pun alami deflasi masing-masing 14,98 persen dan 2,59 persen.

Sebagai implikasinya, tingkat inflasi pangan, baik secara tahunan maupun bulanan, juga mengalami penurunan. Inflasi pangan secara tahunan menurun dari 4,24 persen di Maret dan menjadi 3,37 persen di April.

Angka itu masih terjaga di kisaran target pemerintah pada 3 hingga 5 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Sementara, inflasi pangan secara bulanan terjadi deflasi 0,88 persen. Adanya deflasi di setiap April ini merupakan tren berulang sejak tahun 2024. Pada April 2024 terjadi deflasi 0,31 persen. Begitu pula pada April 2025 yang tercatat deflasi 0,04 persen. Deflasi pangan di April 2026 menjadi yang cukup terdalam.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menyusul gejolak ekonomi eksternal yang semakin tereskalasi akibat ketegangan geopolitik global.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam pertemuan media di Bandung, Jumat, mengatakan BI memperkuat intervensi, baik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), termasuk transaksi di pasar offshore.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, termasuk penguatan instrumen pasar uang guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

"Intensitas BI dalam intervensi semakin kuat, didukung tidak hanya di spot, tapi di forward, baik dalam negeri maupun luar negeri DNDF dan kebijakan terkait transaksi valas akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen BI menjaga stabilitas," kata dia.

Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di rentang 4,9-5,7 persen dan menetapkan sasaran inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Saat ini, kata Juli, tekanan eksternal belum mereda. Tekanan itu berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan komoditas akibat disrupsi produksi dan distribusi di kawasan ladang migas sekaligus jalur pelayaran global itu.

Disrupsi itu membuat harga pangan dan komoditas global meningkat yang mengerek tekanan inflasi. Karena itu, BI merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen dari 3,1 persen, sedangkan inflasi menjadi 4,2 persen dari 4,1 persen.

Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, sedangkan inflasi meningkat, BI melihat ruang pelonggaran kebijakan moneter global kian terbatas.

Arah kebijakan bank sentral dunia, termasuk The Federal Reserve juga diperkirakan menahan suku bunga lebih lama akibat ketegangan geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) dan memperkuat dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan terhadap arus modal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Daya tarik aset keuangan AS meningkat, sehingga terjadi pergeseran aliran modal global,” katanya.

Juli melihat neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas. Adapun cadangan devisa pada Maret 2026, tercatat tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang cukup untuk mendukung stabilitas eksternal.

BI berjanji akan terus mencermati perkembangan global dan memperkuat respons kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS. Pada Kamis (23/4), nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp17.304 per dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram..,

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong adanya intervensi penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjaga harga telur tetap stabil sekaligus melindungi peternak rakyat.

Sarmuji menyoroti kondisi yang tengah dialami peternak ayam petelur rakyat, yang mana di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak di sentra produksi salah satunya di daerah di Blitar, Jawa Timur, justru mengalami penurunan signifikan pada 7 April 2026.

“Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, situasi itu membutuhkan langkah cepat sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Tanpa intervensi, tekanan itu berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan.

Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program MBG selama sedikitnya satu hingga dua bulan ke depan.

Upaya itu diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali lebih rasional.

“Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya.

Sarmuji juga mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar, dan daerah lainnya.

Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat.

“Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujar legislator dari Jawa Timur itu.

Sarmuji menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah mengambil langkah konkret guna menjaga keseimbangan harga dan melindungi keberlangsungan peternak ayam petelur rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat berbagai program intervensi pangan bersama mitra untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis selama Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

"Pemerintah memastikan berbagai program intervensi pangan terus dilakukan sampai Lebaran untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyebutkan sejumlah program intervensi pangan yang telah dilakukan sepanjang Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga mobilisasi stok melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Selain penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu, menurut dia, telah disalurkan Perum Bulog secara bertahap yang dimulai sejak 9 Maret 2026.

"Sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, stok pangan nasional kita aman dan memadai," ujarnya.

Pelaksanaan program intervensi pangan dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD hingga asosiasi pelaku usaha pangan, guna menghadirkan akses pangan dengan harga terjangkau di banyak titik lokasi se-Indonesia.

Bapanas mencatat realisasi pelaksanaan GPM secara nasional hingga pertengahan Maret mencapai 789 kali di berbagai daerah setidaknya di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota.

Pemerintah, lanjutnya, juga menggelar GPM khusus yang menyediakan daging ayam beku kualitas premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).

GPM khusus daging ayam beku itu tersedia di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Idul Fitri. Program itu merupakan kolaborasi antara Bapanas dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk.

Masyarakat dapat mengetahui sebaran lokasi GPM daging ayam ras beku melalui tautan bit.ly/gpmdagingayam2026.

GPM khusus lainnya sebagai langkah stabilisasi harga daging ruminansia juga Bapanas dorong bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan hingga pertengahan Maret, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 19,5 ribu ton. Adapun untuk SPHP beras tahun 2026, masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kilogram (kg) dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan.

Sementara itu, realisasi FDP sampai Maret telah sebanyak 13.916 kg yang terdiri dari cabai rawit merah 5.590 kg, sapi hidup 5.126 kg, beras 2.000 kg, dan Minyakita 1.200 liter.

Daerah defisit yang menjadi tujuan FDP antara lain Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Lombok Tengah dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat hingga Kepulauan Riau.

Terakhir, ia mengatakan realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng telah didistribusikan kepada 232.076 KPM per 14 Maret. Secara kuantitatif, beras yang telah berhasil diserahterimakan sebanyak 4,64 juta kg dan minyak goreng sebanyak 928,3 ribu liter.

Bapanas memproyeksikan ketersediaan beras nasional hingga akhir April diperkirakan dapat mencatat surplus 17,2 juta ton. Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton. Minyak goreng secara nasional mencatatkan surplus 3,5 juta ton.

Daging ayam juga mencatatkan surplus 727 ribu ton sampai April. Gula konsumsi surplus 595 ribu ton. Telur ayam surplus 349 ribu ton. Sementara cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masing-masing surplus 105 ribu ton, 74 ribu ton, dan 57 ribu ton. Sembilan jenis pangan tersebut sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri.

Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melaporkan kondisi stabilitas pangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami laporkan stok 11 komoditas strategis, cukup baik. Bahkan sangat baik, khususnya beras. Semua aman (untuk) sektor pangan Bapak Presiden," kata Amran di Jakarta, Jumat (13/3).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pengawasan dan intervensi pasar di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjaga stabilitas pasokan serta menekan kenaikan harga menjelang Ramadhan 2026, agar kebutuhan masyarakat tetap terkendali.

"Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan kami memperkuat pengawasan di wilayah NTB guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan, serta keamanan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan," kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Rinna menegaskan Satgas Saber secara aktif melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan terjaga, sehingga tidak menekan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan.

"Negara hadir melalui pengawasan dan intervensi pasar agar pangan pokok tetap tersedia, aman, dan terjangkau menjelang Ramadan,” kata Rinna saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram.

Berdasarkan hasil pengawasan Satgas di Pasar Mandalika Bertais, lanjut Rinna, tercatat sejumlah komoditas pangan strategis yang terpantau berada di bawah atau sesuai dengan ketentuan harga acuan.

Beberapa komoditas itu meliputi bawang putih Rp32.000 per kilogram, di bawah harga acuan pemerintah (HAP) Rp38.000 per kilogram, bawang merah berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram, serta gula pasir curah diperdagangkan Rp17.500 per kilogram.

Namun demikian, terdapat komoditas yang masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET/HAP seperti cabai rawit yang dijual pada kisaran Rp85.000–Rp90.000 per kilogram dan minyak goreng rakyat MinyaKita Rp20.000 per liter.

“Dari hasil pengawasan, kami (Satgas) mengapresiasi pedagang yang menjual sesuai HET/HAP, namun tadi kami juga menemukan sebagian kecil yang masih menjual di atas ketentuan, khususnya untuk minyak goreng rakyat MinyaKita," kata Rinna.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau Perum Bulog untuk memperbanyak dan memperkuat kemitraan distribusi agar pasokan di pasar-pasar tradisional semakin intensif dan merata sehingga harga dapat kembali terkendali.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah provinsi akan segera melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai rawit yang berdampak langsung terhadap indeks harga dan daya beli masyarakat.

“Kenaikan paling tinggi ada di cabai rawit dan ini sangat mempengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar dia.

Iqbal juga memastikan kenaikan harga tidak disebabkan praktik penimbunan. “Cabai merupakan komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat".

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.

Kegiatan pengawasan itu dilaksanakan bersama jajaran Satgas Pangan Polda NTB, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, serta unsur pemerintah daerah sebagai langkah terpadu negara dalam mengendalikan harga serta mencegah pelanggaran mutu dan keamanan pangan di tingkat konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

​JAKARTA, iNews.id - Memperingati Hari Gizi Nasional 2026, Alfamart menyiapkan 510.000 butir telur untuk mendukung intervensi gizi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di berbagai daerah. Program bertajuk Satu Telur Sehari ini dilaksanakan di 34 kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi, serta menargetkan 2.700 anak melalui skema pendampingan gizi terukur selama tiga hingga enam bulan.

Jumlah intervensi pada 2026 tersebut menambah cakupan penerima manfaat program Satu Telur Sehari yang telah dijalankan sejak 2024. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini telah menyalurkan lebih dari 292.000 butir telur kepada 1.662 anak yang terindikasi stunting di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk intervensi gizi langsung bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan protein hewani pada masa pertumbuhan krusial.

Kabar gembiranya, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan bersama dinas terkait dan kader posyandu, lebih dari 75 persen penerima manfaat menunjukkan peningkatan status gizi. Capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dukungan asupan protein, tetapi juga oleh edukasi gizi berkelanjutan serta perubahan pola asuh di tingkat keluarga.

Selain intervensi gizi langsung, Alfamart melengkapi program ini dengan pemberdayaan keluarga sebagai penopang keberlanjutan penanganan stunting. Upaya tersebut mencakup edukasi gizi bagi orang tua, penguatan peran ibu dalam pemenuhan gizi keluarga, serta pendampingan perubahan perilaku hidup sehat di tingkat rumah tangga.

Pelaksanaan program Satu Telur Sehari dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas terkait dan kader posyandu setempat. Setiap anak memperoleh konsumsi satu telur per hari sebagai sumber protein hewani esensial, disertai pendampingan rutin untuk memastikan ketepatan sasaran serta pemantauan tumbuh kembang anak.

“Momentum Hari Gizi Nasional 2026 kami maknai sebagai pengingat pentingnya konsistensi intervensi gizi sejak usia dini. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga pada penguatan keluarga sebagai lingkungan pertama tumbuh kembang anak,” ujar Rani Wijaya selaku General Manager Corporate Communications Alfamart.

 
Menurut Rani, intervensi gizi tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas melalui program Alfamart Sahabat Posyandu, yang berfokus pada penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pemantauan tumbuh kembang anak sekaligus ruang edukasi gizi keluarga.

Hingga akhir 2025, program Alfamart Sahabat Posyandu telah menjangkau lebih dari 70.000 penerima manfaat ibu dan anak di lebih dari 800 titik posyandu yang tersebar di 34 kota.

Pada 2026, Alfamart menargetkan penambahan sekitar 40.000 penerima manfaat, sehingga total penerima manfaat program ini diharapkan melampaui 100.000 ibu dan anak.

“Momen Hari Gizi Nasional menjadi pengingat peran kami dalam mendukung pemenuhan gizi anak. Melalui program Satu Telur Sehari dan Alfamart Sahabat Posyandu, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Rani.

Dengan intervensi gizi yang terukur dan penguatan keluarga sebagai fondasi, upaya pencegahan stunting diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan asupan gizi jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas awal kehidupan anak Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi aman sembari disiapkan intervensi besar-besaran untuk meredam potensi gejolak harga di tengah meningkatnya permintaan musiman.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Nining Yuliastiani menegaskan bahwa stok komoditas strategis di pasaran terpantau cukup, meski beberapa jenis pangan tetap berada dalam pengawasan ketat karena secara historis rentan berfluktuasi, seperti bawang merah, cabai, minyak goreng, daging ayam ras, serta telur ayam ras.

"Khusus untuk daging ayam ras dan telur ayam ras, posisi Jawa Barat saat ini surplus. Dalam tata niaga, Jabar bahkan menjadi pemasok bagi provinsi lain seperti Jakarta, meskipun ada juga pasokan silang dari wilayah lain. Yang kami cermati saat ini adalah koordinasi agar kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memanfaatkan komoditas ini secara harian tetap terpenuhi tanpa mengganggu stok pasar," ujar Nining di Bandung, Jumat.

Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Jabar menyiapkan tiga intervensi utama, yang pertama, penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog. Beras kualitas medium itu didistribusikan di pasar rakyat, ritel modern, hingga outlet pangan pemerintah dengan harga sesuai HET, yakni Rp62.500 per 5 kilogram.

Kedua, Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar masif hingga 300 kali selama Desember yang melibatkan pendanaan berlapis dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, hingga kolaborasi pihak swasta.

"Selain itu, intervensi strategis lainnya adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat dengan memilih kecamatan kriteria daya beli rendah pada minggu ketiga Desember 2025," ujar Nining.

Dalam OPADI, warga mendapatkan paket berisi 3 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng premium, 1 kilogram gula pasir, dan 1 kilogram tepung terigu.

"Harga pasar paket tersebut sekitar Rp96.700, namun disubsidi oleh Pemdaprov Jabar sehingga masyarakat cukup membayar Rp40.000 per paket. Sasaran kami mencapai 100.447 Penerima Manfaat," ujar dia.

Distribusi minyak goreng rakyat Minyakita juga diperkuat lewat BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, dengan target distribusi minimal 35 persen untuk mempercepat penyaluran ke masyarakat.

Potensi gangguan produksi akibat musim hujan, kata Nining, turut menjadi perhatian dan pihaknya memaksimalkan serapan hasil panen di sentra cabai yang bulan ini diperkirakan menghasilkan 14.496 ton cabai merah dan 6.479 ton cabai rawit merah dari tujuh kabupaten sentra, seperti Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung Barat.

"Strateginya adalah mendorong kerja sama antarprodusen di hulu, yakni petani andalan, dengan pelaku usaha di hilir. Selain itu, untuk BBM dan LPG, kami berkolaborasi dengan Pertamina guna memperkuat manajemen stok, terutama di area wisata dan wilayah rawan bencana," kata Nining.

Walau ada kemungkinan gejolak harga, Nining meminta masyarakat tetap tenang menghadapi periode natal dan tahun baru serta tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terpadu distribusi baik bersama Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan maupun Satgas Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan stok. Jadilah konsumen yang kritis, berdaya, dan turut mengawasi transaksi perdagangan," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025