REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF Deniey A. Purwanto menjelaskan krisis nilai tukar 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam dominasi fiskal dan intervensi politik dalam kebijakan moneter secara sistematis melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar. Pada akhirnya memperbesar guncangan pada perekonomian yang lebih luas.

Deniey menyampaikan pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi bank sentral sebagai prasyarat kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiayaan defisit pemerintah yang tidak berkelanjutan dan pengabaian stabilitas harga. Deniey mengatakan berbagai kajian teoritis dan empiris menunjukkan independensi bank sentral berperan penting dalam menurunkan risk premium, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah–panjang.

"Depresiasi nilai tukar Rupiah dalam satu bulan terakhir merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian pasar terhadap guncangan institusional yang muncul pada fase awal transisi kepemimpinan BI," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Deniey mengatakan hal ini penunjukan kandidat eksternal dibandingkan calon internal meningkatkan ketidakpastian jangka pendek. Deniey menekankan setiap transisi kepemimpinan memiliki biaya institusional, namun biaya tersebut dapat diminimalkan apabila Bank Indonesia mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, kesinambungan kerangka moneter, serta komitmen yang tegas terhadap independensi.

"Ketidakpastian jangka pendek dapat dipulihkan dan bahkan bertransformasi menjadi penguatan independensi dalam jangka menengah hingga panjang,” ucap Deniey.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menjelaskan kondisi fiskal menjadi penentu utama kredibilitas ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelebaran defisit pada 2025 menunjukkan tekanan fiskal yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya terselesaikan, terutama seiring meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang semakin membatasi ruang fiskal.

"Dalam situasi tersebut, nilai tukar berperan sebagai indikator dini risiko fiskal karena bereaksi lebih cepat dibandingkan indikator makro lainnya, mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time," ujar Rizal.

Rizal mengatakan kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat mendorong persepsi risiko, menekan pasar SBN, memicu arus keluar modal, dan pada akhirnya melemahkan Rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tetap tinggi, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar keuangan global. Ke depan, konsistensi arah kebijakan moneter, kejelasan komunikasi kebijakan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menopang stabilitas nilai tukar, mengingat stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal.

"Stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal," kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

"Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat," kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

"Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi," pungkasnya.

Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

"Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Selasa (14/10/2025) mengancam akan menarik bantuan untuk Argentina jika politik internal negara tersebut tidak sejalan dengan kepentingannya dalam pemilihan yang akan datang. Ancaman ini muncul dalam pertemuan dengan Presiden Argentina Javier Milei di Gedung Putih, menjelang pemilihan paruh waktu untuk badan legislatif Argentina pada akhir bulan ini.

Kepala negara AS biasanya tidak mengomentari kandidat dalam pemilihan demokratis negara lain. Namun, saat bersiap untuk makan siang dengan Milei di Ruang Kabinet, Trump menyatakan tidak akan membiarkan ada pihak yang berkuasa dan menyia-nyiakan uang pembayar pajak dari AS.

"Jika dia [Milei] kalah, kami tidak akan bermurah hati kepada Argentina," ujar Trump, memperjelas bahwa keberlanjutan dukungan AS sangat bergantung pada hasil politik di Buenos Aires.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menambahkan bahwa pemerintah AS yakin koalisi Milei dalam pemilihan paruh waktu akan "berkinerja cukup baik dan melanjutkan agenda reformasinya."

Trump memuji Milei, yang berlatar belakang ekonom, dengan menyebutnya sebagai figur "MAGA sepenuhnya," yang secara tradisional merujuk pada slogan kampanye Trump "Make America Great Again," namun kali ini juga diartikan sebagai "Make Argentina Great Again."

Di pihak lain, Presiden Milei melayangkan pujian yang berlimpah kepada Trump menjelang dan selama pertemuan di Gedung Putih. Ini adalah taktik yang telah membantu mengubah negara yang dililit masalah keuangan tersebut menjadi salah satu sekutu terdekat pemerintahan Trump.

Berbicara dalam bahasa Spanyol, Milei mengatakan ia "sangat terhormat, terutama pada saat ini ketika kami berterima kasih atas kepemimpinan Trump yang hebat." Ia menambahkan, "Kami dapat mengikuti jalur damai dan menjadikan Argentina contoh yang kuat untuk kebebasan dan kemakmuran."

Kedekatan ideologis antara Trump dan Milei telah memberikan keuntungan finansial bagi Argentina. Sebelumnya, pada 23 September, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Menteri Keuangan AS Scott Bessent secara terbuka menjanjikan bantuan finansial sebesar US$ 20 miliar (Rp 331 triliun) kepada Argentina.

Langkah dukungan ini muncul di tengah volatilitas pasar keuangan Argentina yang dipicu oleh kekalahan partai Milei, La Libertad Avanza, dalam pemilihan provinsi Buenos Aires. Para kritikus berpendapat bahwa intervensi keuangan yang direncanakan ini adalah cara untuk menghargai sekutu politik dekat Trump yang menghadapi pemilihan paruh waktu yang krusial.

Argentina merupakan salah satu ekonomi terbesar di Amerika Latin dan debitur terbesar Dana Moneter Internasional (IMF), dengan total kredit terutang sebesar US$ 41,8 miliar (Rp 692 triliun) per 31 Agustus. Dukungan kuat dari Trump dianggap krusial bagi upaya Milei untuk mengamankan program pembiayaan baru dengan IMF, mengingat AS memiliki kekuatan suara terbesar di dewan IMF.

Terlepas dari peringatan tegas dari Trump, Milei tampak optimistis. Sebelumnya, ia pernah berujar tentang potensi ekonomi Argentina, "Akan ada longsoran dolar," dan "Kita akan memiliki dolar yang keluar dari telinga kita."