REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8%, atau sekitar satu dari lima bayi.

Kondisi ini bukan hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, kesehatan jangka panjang, hingga produktivitas ekonomi di masa depan.

Meski berbagai intervensi telah dilakukan, stunting masih menjadi persoalan serius di banyak daerah. Berikut lima fakta penting tentang stunting yang perlu diketahui sekaligus menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan yang berkelanjutan.

1. Stunting Dimulai Sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase krusial yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi kronis pada fase ini dapat menyebabkan gagal tumbuh dan menghambat perkembangan otak secara permanen.

2. Gizi Tidak Seimbang Akar Masalah

Kurangnya asupan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral masih banyak ditemukan di tingkat rumah tangga. Minimnya pemahaman mengenai pola makan seimbang membuat anak tidak memperoleh gizi optimal sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya.

3. Sanitasi Buruk Hambar Penyerapan Gizi

Lingkungan yang tidak bersih meningkatkan risiko diare dan infeksi berulang pada anak. Kondisi ini berdampak pada terganggunya penyerapan nutrisi, sehingga gizi yang dikonsumsi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Karena itu, akses terhadap air bersih dan jamban sehat menjadi kebutuhan mendesak.

4. Edukasi Gizi Perlu Diperkuat Sejak Dini

Masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya ASI eksklusif dan MPASI bergizi. Edukasi gizi yang berkelanjutan kepada orang tua, bahkan sejak usia remaja, menjadi kunci untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Karena itulah, upaya pencegahan stunting perlu dilakukan lintas generasi.

5. Kolaborasi Menjadi Kunci Solusi

Stunting bukan persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak dasarnya atas makanan bergizi dan layak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN, bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengembangkan Program PASTI sebagai pendampingan dan dukungan nutrisi selama fase 1.000 HPK.

Program yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) hingga Januari 2027 ini telah menjangkau lebih dari 1.276 bayi di bawah dua tahun (baduta) serta ribuan keluarga berisiko stunting.

Eben Ezer Sembiring, Program Director Wahana Visi Indonesia mengatakan Anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena itu, penting bagi keluarga, desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berjalan bersama memastikan anak mendapatkan hak atas makanan bergizi dan layak. Untuk mengatasi stunting diperlukan kerja sama lintas pihak.

“Melalui pendampingan Program PASTI bersama pemerintah daerah dan masyarakat, kami membuktikan bahwa perubahan perilaku dan penguatan sistem dapat berjalan beriringan dan menghasilkan dampak nyata dalam pencegahan stunting,” ujarnya.