JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Muktiani Asrie Suryaningrum

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya

Indonesia saat ini berada pada fase ageing population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97% sebagaimana dirilis dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Data ini menunjukan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah menembus 11,97% atau sekitar 34 juta jiwa dari total populasi, mempertegas adanya penuaan penduduk di Indonesia (fase ageing population).

Persentase Penduduk Lanjut Usia (lansia) terus meningkat dari 7,59% pada 2010, menjadi 8,47% pada 2015, dan tetap meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,93%. Pada 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97%, terdiri atas 12,61% lansia perempuan dan 11,34% lansia laki-laki.

Fenomena ini kerap direspon dengan kecemasan. Lansia sering kali dipandang secara peyoratif sebagai beban pembangunan, pemicu lonjakan biaya kesehatan, dan beban finansial keluarga. Namun, sudut pandang konvensional ini harus segera dirombak. Lonjakan populasi lansia justru membuka jendela peluang baru yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua (Second Demographic Dividend). Jendela ini hanya akan terbuka jika negara mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan tetap produktif.

Dinamika penuaan penduduk menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah. Kecepatan penuaan penduduk di Indonesia tidak merata, menciptakan tantangan kewilayahan yang kompleks. Saat ini 16 provinsi telah memasuki aging population, sementara 22 provinsi lainnya belum. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sudah mengalami fase ini, sedangkan Maluku dan Papua masih didominasi penduduk usia muda.

Berdasarkan SUPAS 2025, Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 17,83%, diikuti oleh Jawa Timur (15,45%), dan Bali (15,07%). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Papua Tengah (6,71%), Papua Barat (6,77%), dan Papua Selatan (6,81%).

Ketimpangan ini menegaskan bahwa kebijakan jaring pengaman lansia tidak boleh disamaratakan. Pulau Jawa membutuhkan infrastruktur layanan lansia yang agresif dan padat, sementara wilayah timur Indonesia harus mengoptimalkan perlindungan sosial dasar sembari bersiap menghadapi transisi serupa.

Di balik angka statistik tersebut, kondisi riil lansia di Indonesia saat ini masih didominasi oleh tiga fenomena kerentanan. Pertama, Krisis Finansial Hari Tua & Jebakan Generasi Sandwich. Lebih dari 90% lansia tidak memiliki tabungan masa tua, dan hanya 8,82% yang menerima dana pensiun tetap. Akibatnya, sebanyak 48,56% lansia menggantungkan hidup sepenuhnya pada kiriman uang anak atau cucu. Hal ini memperparah fenomena sandwich generation, di mana kelompok usia produktif terhimpit secara ekonomi karena harus membiayai dua generasi sekaligus (anak dan orang tua).

Kedua, Fenomena "Working to Survive" (Bekerja Demi Bertahan Hidup), Ketiadaan jaminan hari tua memaksa 37,72% lansia di Indonesia untuk tetap bekerja fisik. Tragisnya, mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal (pertanian dan perdagangan kecil) dengan upah rendah. Mereka terpaksa bekerja bukan untuk mengaktualisasikan diri, melainkan murni agar tidak kelaparan. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan lansia, di mana 74,55% hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Ketiga, Paradoks Angka Harapan Hidup, Meskipun intervensi medis berhasil memperpanjang usia biologis masyarakat, kualitas hidup sehat (healthy life expectancy) lansia kita justru rendah. Lansia Indonesia hari ini rentan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) kronis seperti hipertensi, stroke, jantung, dan diabetes. Sekitar 5% dari mereka berada dalam kondisi ketergantungan fisik total yang membutuhkan sistem perawatan jangka panjang (long-term care).

Pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga sebenarnya telah meluncurkan sejumlah program makro, namun sifatnya dinilai masih reaktif (menyembuhkan gejala) ketimbang preventif-strategis. Kementerian Sosial (Kemensos), fokus pada jaring pengaman sosial dasar melalui Program Bansos Permakanan Lansia (makanan siap saji untuk lansia tunggal miskin) serta alokasi khusus dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengandalkan jaringan Posyandu Lansia dan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) yang kini telah mencakup 80,78% lansia.

Namun, sistem ini baru bekerja ketika lansia sudah jatuh sakit. Kementerian Kependudukan dan Pembanguna Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menggulirkan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk mengedukasi keluarga inti mengenai cara merawat lansia di rumah.

Pendekatan karitatif (pemberian bantuan) seperti ini menempatkan lansia murni sebagai beban biaya (cost center). Jika paradigma ini tidak diubah, anggaran negara akan habis terkuras untuk membiayai perawatan kesehatan dan bansos ketika populasi lansia diproyeksikan melonjak tajam hingga 20,31% (65 juta jiwa) pada tahun 2045.

Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu menjinakkan bom waktu demografi ini melalui kebijakan yang terintegrasi. Misalnya, di Jepang mengintegrasikan lansia kembali ke masyarakat melalui konsep Ikigai (alasan untuk hidup) dan Long Term Care Insurance. Secara struktural, mereka memiliki Kaigo Hoken (Asuransi Perawatan Jangka Panjang) yang wajib diikuti warga usia 40 tahun ke atas. Sistem ini menanggung 90% biaya pengasuh (caregiver) lansia, sehingga tidak memotong produktivitas generasi muda.

Lain halnya di Singapura menerapkan strategi pencegahan hulu dengan membangun ratusan Active Ageing Centres di bawah pemukiman (Housing & Development Board/HDB). Tempat ini adalah pusat komunitas yang disediakan oleh pemerintah Singapura di lantai dasar (disebut void deck) gedung apartemen HDB. Pusat ini dirancang agar para lansia dapat tetap tinggal secara mandiri di lingkungan mereka sendiri (ageing-in-place) namun tetap mendapatkan dukungan. Lansia diwajibkan berkumpul untuk olahraga, pemeriksaan kesehatan, dan interaksi sosial. Singapura juga memberikan subsidi pajak besar bagi perusahaan yang mendesain ulang tempat kerja agar ramah lansia (Workplace Silver Horizons).

Bonus Demografi Tahap Kedua terjadi ketika akumulasi modal, tabungan, dan pengalaman dari penduduk senior (lansia) dapat dikonversi menjadi produktivitas nasional ekonomi baru, yang dikenal sebagai Silver Economy. Agar jendela peluang ini tidak terbuang sia-sia, Indonesia wajib menciptakan cetak biru program inovasi.

Menua adalah kepastian biologis, namun menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan berdaya adalah hasil dari desain kebijakan negara. Tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bergeser dari kebijakan yang sekadar "menyantuni" menjadi kebijakan yang "memberdayakan".

Menjemput Bonus Demografi Tahap Kedua berarti kita sepakat untuk tidak membiarkan populasi perak ini menjadi beban, melainkan mentransformasikannya menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Saatnya Indonesia menyambut gelombang penuaan ini dengan strategi emas.

Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya,

Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI) dan,

Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

SKK Migas-PetroChina International Jabung Ltd. terus memperkuat komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Komitmen tersebut diwujudkan PetroChina melalui berbagai program Corporate Social Responsibilities (CSR) yang dijalankan secara berkelanjutan sejak 2022 dan berlanjut hingga hari ini.

Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, PetroChina menggandeng pemerintah daerah dan sejumlah mitra untuk melaksanakan program kesehatan yang menyasar anak-anak dan keluarga berisiko stunting.

Program tersebut mencakup bantuan nutrisi, penguatan kapasitas kader kesehatan, hingga edukasi terkait pemenuhan gizi.

Pada 2025, PetroChina melaksanakan program pemberian paket makanan tambahan selama empat bulan bagi 100 balita stunting yang berada di 25 desa di lima kecamatan, yakni Tebing Tinggi, Tungkal Ilir, Seberang Kota, Betara, dan Kuala Betara.

Selain itu, perusahaan juga menggelar talkshow kesehatan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan stunting.

Dalam melaksanakan program ini, PetroChina bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tanjung Jabung Barat.

Atas kontribusi tersebut, PetroChina meraih Penghargaan Mitra Swasta Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan predikat Gold pada 10 Desember 2025.

Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, sebagai bentuk pengakuan atas peran sektor swasta dalam mendukung percepatan penurunan stunting di daerah.

Program-program PetroChina untuk pencegahan stunting di tahun-tahun sebelumnya mencakup pelatihan dan orientasi kapasitas kader Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pembentukan kluster desa bebas stunting, gerakan minum tablet tambah darah.

Kemudian, sosialisasi pedoman gizi seimbang, praktik pemberian makan bayi dan anak, gerakan ibu hamil sehat, bantuan susu tinggi kalori untuk anak-anak yang dinyatakan stunting, penyediaan buku KIA dan perangkat pendukung Posyandu, kunjungan rumah bagi ibu hamil dan ibu balita, serta bantuan susu untuk ibu hamil.

Berkat upaya kolaborasi lintas sektor, prevalensi stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil diturunkan secara drastis dari 14,1% pada 2023 menjadi 7% pada tahun 2024. Demikian dilansir dari keterangan resmi, Minggu (31/5).

KOMPAS.com - Bank Mandiri menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sejak usia dini.

Salah satu peran itu diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk Mandiri Sahabat Desa.

Program tersebut menjangkau lebih dari 1.000 penerima manfaat dengan fokus pada intervensi gizi, perluasan akses air bersih, serta pendampingan edukatif bagi keluarga berisiko stuntingdi sejumlah wilayah prioritas nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, Mandiri Sahabat Desa yang dilaksanakan selama enam bulan telah menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah (Sulteng), Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Program tersebut mencakup penyaluran paket gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun, serta pembangunan sarana air bersih berupa sumur bor di wilayah dengan tantangan sanitasi akibat musim kemarau berkepanjangan.

Dampak program ini tecermin dari perbaikan kondisi kesehatan penerima manfaat. Di Kabupaten Keerom, Papua, misalnya, rata-rata berat badan ibu hamil meningkat dari 55,61 kilogram (kg) pada awal intervensi menjadi 60,15 kg pada akhir program.

Sementara itu, di Sulteng, pertumbuhan fisik anak usia di bawah dua tahun menunjukkan tren positif. Berat badan anak meningkat dari rata-rata 8,25 kg menjadi 9,38 kg, sedangkan tinggi badan bertambah dari 72,79 sentimeter (cm) menjadi 77,50 cm.

Di DIY, peningkatan berat badan anak usia di bawah dua tahun juga tercatat secara konsisten di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo selama periode Agustus hingga Oktober 2025.

Adapun di NTT, pembangunan sumur bor di Desa Oenitas, Bea Ngencung, dan Wellabubur kini menjadi solusi strategis dalam menjaga keberlanjutan akses air bersih dan sanitasi di kawasan tersebut.

Apresiasi dari BKKBN

Atas komitmen dan kontribusi tersebut, Bank Mandiri memperoleh apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas Komitmen Tinggi dan Kontribusi Nyata dalam mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Riduan menjelaskan, Mandiri Sahabat Desa merupakan bentuk sinergi terintegrasi dengan pemerintah dalam mendorong akselerasi penurunan stunting nasional.

“Kami meyakini percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/1/2026).

Riduan menegaskan, Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan guna membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Mandiri Sahabat Desa dirancang khusus untuk mengakselerasi pembangunan desa secara holistik.

Program itu meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar agar desa memiliki daya tumbuh dan tingkat kesejahteraan yang lebih kompetitif.

Riduan mengatakan, Mandiri Sahabat Desa juga memiliki fokus strategis pada penanganan stunting melalui pendekatan jangka panjang yang menyasar fase krusial 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Program ini turut selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak usia sekolah,” jelasnya.

Dalam implementasinya, Bank Mandiri menyalurkan paket makanan bergizi mingguan berupa beras premium, telur, sayuran, dan protein hewani kepada ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, program tersebut didukung relawan BKKBN yang berperan sebagai pendamping keluarga dalam pemantauan kesehatan serta edukasi gizi bagi penerima manfaat.

Selain intervensi kesehatan, Mandiri Sahabat Desa turut menghadirkan edukasi pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari penguatan literasi finansial masyarakat desa.

Riduan mengatakan, integrasi intervensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan melalui Mandiri Sahabat Desa diharapkan mampu mendorong desa menjadi lebih mandiri sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

“Ke depan, sinergi bersama BKKBN akan terus diperluas untuk menjangkau wilayah rawan stunting lainnya,” tutur Riduan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) / BKKBN Budi Setiyono mengungkapkan bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi negara maju pada ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Dia menambahkan, bangsa ini menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi.

“Satu tantangan besar dalam perencanaan besar bangsa ke depan adalah isu bonus demografi — ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif,” kata Budi Setiyono dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut Budi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada 2025 Indonesia memiliki sekitar 284,44 juta jiwa penduduk, di mana 68,95 persen berada di usia produktif (15–64 tahun) dan 31,05 persen berada di kategori usia tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperkirakan sebesar 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif.



Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai kerangka strategis pembangunan nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas manusia Indonesia secara merata.

Bonus Demografi: Manfaatkan Supaya Tidak Jadi Masalah

Budi menekankan bahwa secara teoritis, bonus demografi adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi: lebih banyak tenaga kerja produktif berarti potensi produksi lebih besar dan konsumsi meningkat. Namun demikian, jika kapasitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja tidak memadai, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana sosial.

Data menunjukkan beberapa tantangan nyata: persentase pekerja yang masih terjebak dalam sektor informal masih tinggi — sekitar 59 persen bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 41 persen yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial yang kuat.

Dengan dominasi pekerjaan informal, tekanan terhadap keselamatan kerja, penghasilan layak, dan kontribusi terhadap PDB menjadi lebih berat. Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.

Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja

Sesmendukbangga menambahkan, bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, serta kemampuan teknis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas.

Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligent) untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan mereka, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur.

“Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik mereka”.

Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar para pejabat dan pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif bekerja serius memikirkan problematika kependudukan. "Banyak pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin bahwa investasi manusia bukan sekadar angka, tetapi kenyataan kualitas SDM yang siap bersaing di era global," ujar Budi.

Kemiskinan: Tren Menurun, tapi Masih Jadi Persoalan

Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta penduduk — turun dari periode sebelumnya.

Hanya saja, Budi mengingatkan bahwa angka nasional ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah terutama di wilayah terluar. Di perdesaan, angka kemiskinan masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif serta jasa dan peluang belum merata di semua wilayah.

Diskrepansi Kebijakan: Ancaman Ketidaksiapan

Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila tidak dilakukan upaya terpadu dalam pendidikan, lapangan kerja formal, perlindungan sosial, dan perbaikan kualitas keluarga, bonus demografi bisa berujung pada:

- Krisis tenaga kerja berketerampilan rendah, karena produksi tidak sejalan dengan kebutuhan industri.

- Beban sosial yang membengkak, terutama bila banyak usia produktif terjebak di pekerjaan tidak layak atau tidak bekerja.

- Krisis ketimpangan antarwilayah, karena peluang tidak tersebar merata.

- Tekanan fiskal dari penuaan penduduk, mendesak sistem jaminan sosial.

"Tanpa kebijakan terpadu yang kuat, bonus demografi bukan lagi bonus tetapi bisa menjadi bencana demografi," kata Budi.

Oleh karena itu, Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kab/Kota), dalam hal pendanaan Program Bangga Kencana pada tahun 2026, difokuskan melalui DAK nonfisik dan mekanisme pendanaan lainnya yang selaras dengan kebijakan dan penganggaran nasional. Alokasi DAK Non Fisik pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.999.172.116.000,- atau menurun sebesar 38% dari alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.239.300.000.000.

DAK nonfisik memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting di lini lapangan. Dukungan BOKB diarahkan untuk menunjang operasional tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan kelompok kegiatan masyarakat, penggerakan pelayanna KB serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana program, sehingga layanan KB dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pencegahan Stunting

Dalam pelaksanaan program DAK, Sesmendukbangga menekankan pentingnya upaya membangun penduduk yang unggul juga ditentukan sejak dini di level keluarga. Pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) merupakan jantung dari kesejahteraan manusia.

Penurunan angka stunting, terutama, menjadi indikator penting kualitas generasi masa depan. Kebijakan di tingkat nasional telah menetapkan target penurunan stunting 2026 adalah 18,8%, persoalan ini masih membutuhkan terobosan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan gizi, serta intervensi komunitas yang lebih efektif.

Penuaan Penduduk: Bonus yang Berubah Jadi Tantangan

Selanjutnya Sesmendukbangga juga menyampaikan bahwa Bonus demografi tidak bertahan selamanya. Proyeksi struktur umur penduduk Indonesia menunjukkan tren penuaan populasi meningkat; penduduk lanjut usia kini telah mencapai kisaran sekitar 11–12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah.

Fenomena ini berarti bahwa di tengah upaya mengoptimalkan potensi usia produktif, Indonesia juga harus memikirkan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, skema pensiun, dan dukungan ekonomi kreatif bagi masyarakat yang akan menua.

Agenda Daerah adalah Agenda Bangsa

Di akhir sambutan, Sesmendukbangga menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera pada 2045 bukan sekadar target periodik. Ia adalah komitmen jangka panjang yang menuntut aksi nyata hari ini, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Tantangan kependudukan, kualitas SDM, kemiskinan, urbanisasi, hingga penuaan penduduk adalah persoalan nyata yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan berbasis bukti.

“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati hanya jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, bonus itu bisa menjadi beban yang berat. Dan sejarah akan menilai: apakah kita menjawab peluang ini sebagai momentum untuk kemajuan, atau membiarkan peluang itu hilang di hadapan kita,” pungkas Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah serius memanfaatkan bonus demografi agar menjadi motor pembangunan, bukan sumber masalah sosial dan ekonomi. Kunci keberhasilannya terletak pada kesiapan kebijakan daerah dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan kerja.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) BKKBN Budi Setiyono dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Bangga Kencana, di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Budi mengatakan Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045, namun peluang itu dibarengi risiko besar jika struktur penduduk tidak dikelola dengan tepat. “Bangsa kita menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi,” kata Budi dalam siaran pers.

Menurut Budi, salah satu tantangan utama adalah bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan ekonomi jika disertai kualitas sumber daya manusia dan lapangan kerja yang memadai.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 284,44 juta jiwa. Sebanyak 68,95 persen berada pada usia produktif, sedangkan 31,05 persen tergolong usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan diperkirakan 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk nonproduktif. Angka ini menjadi peluang pertumbuhan ekonomi jika diiringi kebijakan yang tepat.

Namun Budi mengingatkan, bonus demografi juga menyimpan ancaman jika tidak dikelola serius. Sekitar 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, sementara hanya 41 persen bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial memadai.

“Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah,” katanya. Kondisi ini berisiko memicu masalah sosial jangka panjang.

Budi menekankan kualitas SDM sebagai faktor penentu. Pendidikan karakter, keterampilan digital, dan kompetensi teknis dinilai harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

Ia mendorong pemerintah daerah memiliki kecerdasan demografi agar pertumbuhan penduduk sejalan dengan kemampuan fiskal dan layanan publik. “Pemda harus mampu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan. Jangan sampai penduduk banyak, tapi pengangguran juga meningkat,” ujarnya.

Secara nasional, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. BPS mencatat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta penduduk.

Meski demikian, Budi menyoroti ketimpangan antarwilayah yang masih tinggi, terutama di perdesaan dan wilayah terluar. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

Untuk memperkuat kesiapan daerah, pemerintah mengalokasikan DAK Non Fisik Program Bangga Kencana 2026 sebesar Rp1,99 triliun. Anggaran ini turun 38 persen dibandingkan 2025.

Dana tersebut difokuskan pada penguatan tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan KIE, pelayanan keluarga berencana, serta peningkatan kapasitas SDM, termasuk pencegahan dan penurunan stunting. Target nasional penurunan stunting 2026 ditetapkan sebesar 18,8 persen.

Budi juga mengingatkan bonus demografi bersifat sementara karena Indonesia mulai memasuki fase penuaan penduduk. Proporsi penduduk lanjut usia saat ini telah mencapai sekitar 11–12 persen dan diperkirakan terus meningkat.

Menurutnya, kondisi ini menuntut kesiapan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, serta skema pensiun dan pemberdayaan ekonomi. Agenda daerah dinilai akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas 2045.

“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” kata Budi.

JAKARTA - Fenomena perundungan ( bullying ) di kalangan Generasi Z kian menjadi perhatian serius, seiring meningkatnya tekanan sosial dan tantangan kesehatan mental di era digital.

Berdasarkan Journal of Affective Disorders tahun 2025, secara global bullying (fisik, verbal, siber) menyebabkan kecemasan, depresi, dan ide bunuh diri dan satu dari empat anak mengalaminya dengan efek jangka panjang pada kepercayaan diri.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar 'Gen Z Fest: The Next Wave of Digital Natives' sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif dan peran aktif generasi muda dalam mencegah bullying serta memperkuat ketahanan keluarga. Acara ini diselenggarakan secara luring di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

“Tugas negara, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan bullying apapun alasannya, apapun sebabnya, mesti kita lawan,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam sambutannya.

Generasi Z merupakan kelompok penduduk yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dengan karakter adaptif dan kreatif. Namun, akses informasi yang luas juga membawa tantangan baru, mulai dari perundungan di ruang fisik maupun digital, tekanan sosial, hingga persoalan kesehatan mental. Hal ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang relevan dan dekat dengan dunia anak muda.

Gen Z Fest dirancang sebagai ruang dialog nasional yang memadukan unsur edukasi, hiburan, dan partisipasi aktif Gen Z. Kegiatan ini menghadirkan talkshow interaktif bersama Menteri Wihaji, pertunjukan musik, serta keterlibatan influencer dan content creator untuk mengampanyekan nilai kesehatan mental, anti-bullying, dan penguatan peran keluarga.

Melalui pendekatan kekinian, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan Gen Z, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta mendorong generasi muda berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya,” ujar Influencer Fajar "Sadboy" menjawab pers usai acara.

JAKARTA - Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah (GEMAR) diluncurkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sebagai upaya meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Berikut informasi selengkapnya.

Melalui siaran pers, Kamis (18/12/2025), program Gerakan Ayah Mengambil Rapor ini diinisiasi langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dan tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani pada 1 Desember 2025.

Dimulai Desember 2025

Melalui GEMAR, para ayah yang memiliki anak usia sekolah didorong untuk hadir langsung ke sekolah saat penerimaan rapor pada akhir semester. Kehadiran ayah diharapkan menjadi bentuk nyata dukungan terhadap proses belajar anak sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pendidikan.

Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa anak usia sekolah yang dimaksud mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pelaksanaan GEMAR dimulai pada Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal pembagian rapor di masing-masing satuan pendidikan.

Boleh Telat Ngantor

SE itu juga mengatur bahwa ayah yang mengikuti Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah diberikan dispensasi keterlambatan masuk kerja, sesuai ketentuan di instansi atau kantor masing-masing. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk dukungan negara agar para ayah dapat berperan aktif dalam pendidikan anak tanpa khawatir sanksi pekerjaan.

Gerakan ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya anggapan bahwa pengasuhan dan urusan pendidikan anak merupakan tanggung jawab utama ibu. Padahal, keterlibatan ayah memiliki dampak besar terhadap perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak. Kehadiran ayah dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar serta kepercayaan diri anak di sekolah.

Fenomena Fatherless

Selain itu, GEMAR juga menjadi respons atas fenomena fatherless, yang tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan ayah secara fisik, tetapi juga minimnya keterlibatan emosional ayah dalam kehidupan anak. Sekolah dipandang sebagai ruang strategis untuk memperkuat peran ayah, karena menjadi tempat bertemunya orang tua, anak, dan pendidik dalam membangun masa depan generasi muda.

Dengan diluncurkannya Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah, pemerintah berharap tercipta budaya pengasuhan yang lebih setara, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan BKKBN menggelar GENTING Collaboration Summit 2025 di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Rabu (10/12/25). Forum ini menjadi ruang temu nasional bagi para pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan menyelaraskan arah kebijakan tahun 2026.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasi kepada ribuan Orang Tua Asuh (OTA) yang selama setahun terakhir terlibat aktif mendampingi keluarga berisiko stunting.

“GENTING telah menyelamatkan 1,5 juta warga negara kita. Menolong satu keluarga berarti menyelamatkan satu generasi,” kata Wihaji di hadapan para peserta.

Acara yang dihadiri lebih dari 300 perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas hingga media tersebut dibuka dengan penayangan video perjalanan satu tahun GENTING.

Tayangan tersebut menampilkan beragam intervensi, mulai dari pemenuhan gizi, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, hingga edukasi pencegahan stunting yang dilakukan bersama para mitra di seluruh Indonesia.

Kemendukbangga/BKKBN memberikan penghargaan kepada lebih dari 50 institusi dan individu yang berkontribusi dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Apresiasi tersebut diserahkan kepada BUMN, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media yang dinilai konsisten menjalankan empat menu intervensi GENTING di berbagai daerah.

Partisipasi para mitra, dalam pandangan Menteri Wihaji memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Kontribusi tersebut memperluas jangkauan program, memastikan keluarga terbawah mendapat dukungan, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga sejak awal kehidupan.

Dalam momentum ini, Kemendukbangga/BKKBN juga menegaskan arah kebijakan GENTING untuk tahun 2026, terutama terkait penguatan tata kelola, peningkatan akurasi data sasaran, serta perluasan kemitraan pentahelix.

Program ini, menurut menteri, akan diarahkan untuk menjangkau lebih banyak keluarga di daerah prioritas, termasuk NTT dan Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BKKBN Wihaji mengatakan masih 42.163 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari 597.898 yang sudah menyalurkan program makan bergizi gratis

Dia merinci bahwa Indonesia memiliki 597.898 TPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program keluarga, termasuk MBG untuk sasaran khusus yakni ibu jamil, ibu menyusui, dan balita non Paud

“Dari 597.898 per hari ini sudah ada 42.163 Tim Pendamping Keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non Paud yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, Ibu menyusui, dan balita Non Paud,” jelasnya, Selasa (26/11/2025).

Di sisi lain, Wihaji juga menyampaikan dalam mendorong distribusi, kementeriannya juga melakukan koordinasi secara lintas kementerian.

“Saya kira kita juga koordinasi dengan kementerian terkait. Baik mungkin khususnya BGN yang selain ini menjadi leading sektor. Karena untuk MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu bersama BGN,” jelasnya.

Dia menyebut posyandu menjadi titik pelaksanaan utama, yang merupakan domain tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

“Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” tandas Wihaji.

Upaya menurunkan stunting tidak hanya dilakukan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan. Di Palembang, para perempuan binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A turut berperan melalui kegiatan pemberdayaan yang dijalankan bersama Pertamina Integrated Terminal Palembang.

Sebanyak 20 perempuan binaan LPP yang tergabung dalam kelompok Srikandi Mandiri menanam sayuran secara hidroponik dan mengolahnya menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur.

Produk tersebut disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu, kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana juga memproduksi abon lele dan pempek sayur untuk tujuan serupa.

Sejak 2023, kedua kelompok telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, wilayah tersebut mencatat penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komitmen penurunan stunting juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.

"Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama," tegasnya.

Kolaborasi berbagai pihak menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi stunting nasional hingga 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen. Kontribusi berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting ini pun turut diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas kontribusinya dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dan disaksikan Wakil Presiden.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting.

"Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11).

Sebagai informasi, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI), Pertamina telah menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi. Program ini juga membantu 16.587 balita melalui tambahan nutrisi dan memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan.

Di samping itu, Pertamina telah memperbaiki 40 rumah tidak layak huni bagi 256 penerima manfaat, termasuk 35 anak berisiko stunting. Perusahaan juga membangun 85 sarana air bersih dan MCK yang melayani lebih dari 12.000 jiwa.

Kader posyandu Puskesmas Mariana, Elnara, menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak signifikan.

"Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat," ucapnya.

Selain di Palembang, upaya penurunan stunting juga dilakukan Pertamina EP (PEP) Ramba Field melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat (SIMBA KUAT) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat dan mendukung lingkungan yang sehat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai perusahaan energi yang terus mendorong transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina memastikan program sosialnya selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.