Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatur ketentuan investasi saham oleh Taspen dan Asabri dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2025 yang diterbitkan pada akhir 2025.

Beleid tersebut mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan pelaporan penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Singkatnya, PMK yang merevisi PMK No. 66/PMK.02/2021 itu mengatur tata cara investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero).

PMK ini menegaskan bahwa iuran peserta beserta hasil pengembangannya merupakan dana yang harus dikelola secara hati-hati dan dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola program kepada peserta.

Dari sisi kesehatan keuangan yang tertuang dalam Pasal 5 baru, pemerintah menetapkan kewajiban tingkat solvabilitas minimum sebesar 2% dari liabilitas asuransi.

Selain itu, PMK 118/2025 ini juga memperketat pengaturan penempatan investasi dana program, baik dari sisi jenis instrumen yang diperbolehkan maupun batas maksimal penempatannya.

Merujuk Pasal 8 dan Pasal 11 PMK tersebut, investasi untuk program THT, JKK dan JKM dapat ditempatkan dalam instrumen saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi empat kriteria.

Pertama, memiliki fundamental yang positif. Kedua, prospek bisnis emiten yang positif. Ketiga, nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5 triliun.

"Keempat, mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15%," tulis PMK tersebut, dikutip Selasa (13/1/2026).

Ketentuan batas free float tersebut merupakan aturan baru yang belum diatur dalam PMK 66/2021.

Beleid itu juga mengatur pembatasan investasi untuk program THT, JKK, dan JKM untuk investasi berupa saham. Pembatasan yang dimaksud ialah saham yang dikoleksi merupakan milik emiten berbadan hukum Indonesia.

Selain itu, porsi setiap emiten masing-masing maksimal 10% dari jumlah seluruh investasi. Adapun, seluruh investasi pada instrumen saham dibatasi paling banyak 40% dari jumlah seluruh investasi Taspen maupun Asabri.

PMK tersebut juga membuka ruang investasi Taspen dan Asabri pada instrumen reksa dana, termasuk reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham.

Instrumen reksa dana lain yang juga bisa menampung dana investasi Taspen dan Asabri ialah reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, reksa dana indeks, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, serta reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI atau exchange traded fund (ETF).

Penempatan awal pada reksa dana harus memenuhi dua kriteria. Pertama, Manajer Investasi yang telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik.

Kedua, dana kelolaan produk reksa dana paling sedikit Rp100 miliar, tidak termasuk reksa dana penawaran perdana dan reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI.

Meski demikian, Menkeu membatasi investasi berupa unit penyertaan reksa dana untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% dari jumlah seluruh investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkanPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero). OJK menilai aturan itu bisa mempertegas peran kedua perusahaan sebagai investor institusi domestik.

PMK 118/2025 merupakan perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Aturan itu memperbarui tata kelola pengelolaan iuran dan pelaporan keuangan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

PMK ini menegaskan bahwa iuran peserta beserta hasil pengembangannya merupakan dana yang harus dikelola secara hati-hati dan dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola program kepada peserta.

Dari sisi kesehatan keuangan yang tertuang dalam Pasal 5 baru, pemerintah menetapkan kewajiban tingkat solvabilitas minimum sebesar 2% dari liabilitas asuransi.

Selain itu, PMK 118/2025 ini juga memperketat pengaturan penempatan investasi dana program, baik dari sisi jenis instrumen yang diperbolehkan maupun batas maksimal penempatannya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai kedua institusi dapat mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sebab demikian, dia menegaskan OJK mengapresiasi terbitnya PMK tersebut dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2025 yang mengatur antara lain mengenai tata cara pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri Persero, yang menjadi sinyal penguatan tata kelola investasi dari Taspen dan Asabri,” jelasnya.