Jakarta: PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Bapak Rifki Isnaini Hassan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

“Sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara. Portofolio investasi TASPEN didominasi oleh SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025. Strategi ini adalah fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN dapat senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” kata Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2026.

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN dalam mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif TASPEN sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peran aktif perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, TASPEN berfokus menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta. Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Terbukanya data kepemilikan saham dengan porsi di atas 1% membuat masyarakat dapat melihat daftar saham yang dipegang oleh berbagai investor, termasuk PT Taspen (Persero).

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi membuka data kepemilikan saham itu mulai Selasa (3/3/2026). Awalnya, publik hanya bisa melihat para investor yang memegang di atas 5% saham, tetapi kini tersedia data kepemilikan di atas 1% yang dipublikasikan secara berkala.

Selain nama perseorangan yang bisa terlihat, data tersebut juga mengungkap nama-nama investor institusional seperti PT Taspen (Persero).

Untuk diketahui, Taspen mengelola sejumlah manfaat bagi peserta, seperti Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Adapun, pembayaran manfaat pensiun bersumber dari APBN dengan skema pay as you go, sedangkan manfaat THT, JKK, dan JKM dibayarkan dari aset yang dikelola oleh Taspen.

Sebelumnya, pada Maret 2025 Corporate Secretary Taspen Henra memastikan bahwa pengelolaan investasi perseroan tetap berjalan secara hati-hati dan terukur, terutama ketika menghadapi tantangan pasar saham yang fluktuatif.

"Pengelolaan investasi oleh PT Taspen (Persero) selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku dengan mengedepankan proses investasi penuh kehati-hatian dan risiko yang terukur agar dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan memberikan kesejahteraan bagi para peserta,” kata Henra kepada Bisnis, belum lama ini.

Bisnis menghimpun data saham-saham yang dikoleksi Taspen berdasarkan laporan total kepemilikan saham investor di atas 1% yang tercatat di KSEI dan dipublikasikan pada Selasa (10/3/2026). Hasilnya, terdapat 15 saham yang dikoleksi Taspen dengan kepemilikan di atas 1%.

Berikut Daftar Saham Taspen:

• BBNI: 437,132 juta lembar : 1,17%
• BBTN: 695,002 juta lembar : 4,95%
• BJBR: 201,734 juta lembar : 1,92%
• BJTM: 414,504 juta lembar : 2,76%
• BSDE: 230,304 juta lembar : 1,09%
• BWPT: 656,857 juta lembar : 2,08%
• DMAS: 853,927 juta lembar : 1,77%
• INTP: 35,685 juta lembar: 1,02%
• IPCM: 58,491 juta lembar: 1,11%
• JSMR: 216,152 juta lembar: 2,98%
• LSIP: 232,574 juta lembar: 3,41%
• PPRE: 217,755 juta lembar: 2,13%
• PTPP: 82,298 juta lembar: 1,33%
• SMGR: 80,125 juta lembar: 1,19%
• WTON: 120,468 juta lembar: 1,38%

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatur ketentuan investasi saham oleh Taspen dan Asabri dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2025 yang diterbitkan pada akhir 2025.

Beleid tersebut mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan pelaporan penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Singkatnya, PMK yang merevisi PMK No. 66/PMK.02/2021 itu mengatur tata cara investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero).

PMK ini menegaskan bahwa iuran peserta beserta hasil pengembangannya merupakan dana yang harus dikelola secara hati-hati dan dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola program kepada peserta.

Dari sisi kesehatan keuangan yang tertuang dalam Pasal 5 baru, pemerintah menetapkan kewajiban tingkat solvabilitas minimum sebesar 2% dari liabilitas asuransi.

Selain itu, PMK 118/2025 ini juga memperketat pengaturan penempatan investasi dana program, baik dari sisi jenis instrumen yang diperbolehkan maupun batas maksimal penempatannya.

Merujuk Pasal 8 dan Pasal 11 PMK tersebut, investasi untuk program THT, JKK dan JKM dapat ditempatkan dalam instrumen saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi empat kriteria.

Pertama, memiliki fundamental yang positif. Kedua, prospek bisnis emiten yang positif. Ketiga, nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5 triliun.

"Keempat, mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15%," tulis PMK tersebut, dikutip Selasa (13/1/2026).

Ketentuan batas free float tersebut merupakan aturan baru yang belum diatur dalam PMK 66/2021.

Beleid itu juga mengatur pembatasan investasi untuk program THT, JKK, dan JKM untuk investasi berupa saham. Pembatasan yang dimaksud ialah saham yang dikoleksi merupakan milik emiten berbadan hukum Indonesia.

Selain itu, porsi setiap emiten masing-masing maksimal 10% dari jumlah seluruh investasi. Adapun, seluruh investasi pada instrumen saham dibatasi paling banyak 40% dari jumlah seluruh investasi Taspen maupun Asabri.

PMK tersebut juga membuka ruang investasi Taspen dan Asabri pada instrumen reksa dana, termasuk reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham.

Instrumen reksa dana lain yang juga bisa menampung dana investasi Taspen dan Asabri ialah reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, reksa dana indeks, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, serta reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI atau exchange traded fund (ETF).

Penempatan awal pada reksa dana harus memenuhi dua kriteria. Pertama, Manajer Investasi yang telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik.

Kedua, dana kelolaan produk reksa dana paling sedikit Rp100 miliar, tidak termasuk reksa dana penawaran perdana dan reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI.

Meski demikian, Menkeu membatasi investasi berupa unit penyertaan reksa dana untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% dari jumlah seluruh investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkanPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero). OJK menilai aturan itu bisa mempertegas peran kedua perusahaan sebagai investor institusi domestik.

PMK 118/2025 merupakan perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Aturan itu memperbarui tata kelola pengelolaan iuran dan pelaporan keuangan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

PMK ini menegaskan bahwa iuran peserta beserta hasil pengembangannya merupakan dana yang harus dikelola secara hati-hati dan dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola program kepada peserta.

Dari sisi kesehatan keuangan yang tertuang dalam Pasal 5 baru, pemerintah menetapkan kewajiban tingkat solvabilitas minimum sebesar 2% dari liabilitas asuransi.

Selain itu, PMK 118/2025 ini juga memperketat pengaturan penempatan investasi dana program, baik dari sisi jenis instrumen yang diperbolehkan maupun batas maksimal penempatannya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai kedua institusi dapat mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sebab demikian, dia menegaskan OJK mengapresiasi terbitnya PMK tersebut dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2025 yang mengatur antara lain mengenai tata cara pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri Persero, yang menjadi sinyal penguatan tata kelola investasi dari Taspen dan Asabri,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan lebih dari Rp883 miliar dari kasus PT Taspen (Persero). Uang tersebut berasal dari rampasan terdakwa kasus investasi fiktif bernama Ekiawan Heri Primaryanto selaku Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM).

Pada hari ini, Kamis (20/11/2025) KPK secara simbolis menyerahkan Rp300 miliar di Gedung Merah Putik KPK, Jakarta Selatan. Dari kasus tersebut Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa kerugian negara mencapai Rp1 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan sisa uang yang belum dikembalikan masih menunggu status inkrah dari terdakwa lainnya atas nama Antonius Kosasih (ANS) selaku mantan Direktur Utama PT Taspen.

Pasalnya, Kosasih mengajukan banding atas vonis yang diberikan oleh hakim tipikor sehingga status hukumnya belum tetap atau inkrah.

"KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding," kata Asep.

Sedangkan, Ekiawan tidak mengajukan banding sehingga vonis yang diberikan berkekuatan hukum tetap. Asep menyebut bahwa kerugian negara dari Kosasih masih ada sekitar Rp100 miliar. Nantinya total kerugian negara menjadi Rp1 triliun.

"Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa," ujar Asep.

Selain itu, KPK juga menyerahkan sejumlah 6 unit Efek yang telah dipindahkan pada tanggal 17 November 2025 ke rekening efek Taspen.

Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, mengatakan uang Rp883 triliun akan dikembalikan ke Tabungan Hari Tua (THT) yang kemudian dikelola melalui investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN).

"Nah, akan ditaruh di mana investasi tersebut? Kami tetap konservatif. Kami pasti akan pilih either masuk ke SBN atau masuk ke kelas aset saham," katanya.

Dia menilai pengelolaan investasi ke SBN tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya yang dianggap efektif untuk dikelola di pasar uang.

Pada dasarnya, kata Rony, 60% investasi Taspen disalurkan ke SBN. KPK juga menyerahkan enam unit efek, diantaranya adalah KLK EBA Garuda, 2 seri obligasi WIKA, dan 3 seri obligasi PT PP.

Rony menjelaskan untuk saat ini, enam efek tersebut belum dikelola karena dari ketiga efek masih dalam kondisi restruct sehingga tidak memperoleh nilai penuh.

Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

Sedangkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara. tetap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) memberikan tanggapan terkait putusan pengadilan atas kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum mantan pejabat perusahaan. Dalam siaran resmi perusahaan, TASPEN menegaskan bahwa dana peserta tetap aman, dikelola secara profesional, serta dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan seluruh manfaat bagi peserta juga terus disalurkan dengan berpedoman pada prinsip 5T TASPEN yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

Diketahui, Mantan Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dinyatakan terlibat dalam kasus investasi fiktif. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Atas putusan itu, TASPEN menyatakan menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perusahaan menyayangkan adanya tindakan oknum yang tidak sejalan dengan nilai integritas perusahaan yang terjadi pada masa lalu dan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran penting.

Sejak periode kepemimpinan saat ini, TASPEN telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat tata kelola, antara lain pengendalian internal dan tata kelola investasi, termasuk penguatan manajemen risiko dan audit internal, serta optimalisasi peran Komite Investasi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN untuk memastikan setiap proses investasi berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (Transparency),

Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Komitmen ini sejalan dengan visi TASPEN untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan guna

memberikan pelayanan terbaik bagi peserta serta meningkatkan kinerja perusahaan.

TASPEN menjalankan pengelolaan investasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle), berbasis Liability Driven Investment (LDI), dan berorientasi pada keamanan serta keberlanjutan hasil. "Komposisi portofolio TASPEN difokuskan pada instrumen yang likuid, aman, dan memberikan hasil optimal sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan resmi TASPEN.