Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkanPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero). OJK menilai aturan itu bisa mempertegas peran kedua perusahaan sebagai investor institusi domestik.

PMK 118/2025 merupakan perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Aturan itu memperbarui tata kelola pengelolaan iuran dan pelaporan keuangan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

PMK ini menegaskan bahwa iuran peserta beserta hasil pengembangannya merupakan dana yang harus dikelola secara hati-hati dan dicatat sebagai liabilitas asuransi, yakni kewajiban pengelola program kepada peserta.

Dari sisi kesehatan keuangan yang tertuang dalam Pasal 5 baru, pemerintah menetapkan kewajiban tingkat solvabilitas minimum sebesar 2% dari liabilitas asuransi.

Selain itu, PMK 118/2025 ini juga memperketat pengaturan penempatan investasi dana program, baik dari sisi jenis instrumen yang diperbolehkan maupun batas maksimal penempatannya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai kedua institusi dapat mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sebab demikian, dia menegaskan OJK mengapresiasi terbitnya PMK tersebut dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2025 yang mengatur antara lain mengenai tata cara pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri Persero, yang menjadi sinyal penguatan tata kelola investasi dari Taspen dan Asabri,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian fintech P2P lending alias pinjol bermasalah.

Penyelenggara pinjol yang disoroti OJK adalah PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran).

“OJK juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Tidak hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum alias APH, Agusman menyebut pihaknya melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus yang diindikasikan melanggar ketentuan.

“Serta melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan pelindungan konsumen,” tegas dia.

Pada Oktober kemarin, Agusman memastikan khusus untuk KoinP2P OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk Akseleran OJK terus memantau ketat dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan yang ada di dua fintech lending tersebut.

OJK, katanya, menekankan agar penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucap Agusman.

Di luar hal tersebut, selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara pinjaman daring (pindar) atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, tingkat wanprestasi (TWP90) atau rasio kredit macet di industri pindar masih dalam kondisi terjaga yakni berada pada level 2,82% per September 2025.